DPRD Samarinda Soroti Pelanggaran Hak Pekerja dan Tingginya Pengangguran Pemuda

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti masih banyaknya persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di daerah, mulai dari dugaan pelanggaran hak pekerja hingga tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar kesejahteraan tenaga kerja dapat lebih terjamin.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, mengatakan perlindungan terhadap pekerja, khususnya kelompok rentan, harus menjadi prioritas dalam kebijakan ketenagakerjaan di Samarinda.

Ia menyebut masih ditemukan perusahaan yang belum menjalankan aturan mengenai pembayaran upah lembur dan pengaturan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, hak normatif pekerja wajib dipenuhi agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kerja.

“Masih ada perusahaan yang belum menerapkan aturan jam kerja dan pembayaran lembur sebagaimana ketentuan. Hal seperti ini perlu diawasi bersama supaya hak pekerja benar-benar terpenuhi,” kata Harminsyah, Jumat (22/5/26).

Selain persoalan tersebut, DPRD juga menyoroti dugaan adanya perusahaan yang mengubah klasifikasi usahanya agar menghindari kewajiban membayar upah minimum. Harminsyah menilai praktik itu berpotensi merugikan tenaga kerja karena hak yang diterima pekerja bisa menjadi tidak sesuai.

Menurutnya, perusahaan yang sudah masuk kategori usaha menengah seharusnya menjalankan kewajiban sesuai aturan dan tidak lagi menggunakan status usaha mikro sebagai alasan agar mengurangi hak pekerja.

Komisi IV DPRD Samarinda juga memberikan perhatian terhadap kondisi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan yang dinilai masih membutuhkan perlindungan hukum lebih kuat.

Di sisi lain, tingginya angka pengangguran pemuda turut menjadi perhatian DPRD. Harminsyah menilai diperlukan kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja lebih luas bagi tenaga kerja lokal, terutama bagi generasi muda di Samarinda.

“Pekerja bongkar muat maupun anak muda yang sedang mencari pekerjaan perlu mendapat perhatian lebih serius. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

Ia menegaskan DPRD akan terus menerima masukan dari masyarakat maupun pekerja pada pembahasan kebijakan ketenagakerjaan. Menurutnya, penyusunan regulasi harus tetap memberi perlindungan terhadap buruh tanpa menghambat pertumbuhan dunia usaha.

“Kami ingin ruang komunikasi antara pekerja, pemerintah, dan pelaku usaha tetap terbuka. Tujuannya agar tercipta kebijakan yang adil bagi pekerja sekaligus tetap mendukung iklim usaha di Samarinda,” tutupnya. (yud)

---