Pemkab Berau Pastikan Gaji ke 13 ASN

Tanjung Redeb– Awan mendung fiskal sedang membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau. Di tengah proyeksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi memangkas postur anggaran daerah hingga tahun 2027 mendatang, Pemerintah Kabupaten Berau dipaksa memutar otak. Strategi efisiensi ketat mulai diberlakukan demi menjaga napas pembangunan agar tidak tersengal-sengal.

Namun, di tengah badai penghematan tersebut, Pemkab Berau memastikan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah tidak akan dikorbankan demi menambal lubang fiskal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said membawa kabar segar yang melegakan ribuan abdi negara di Bumi Batiwakkal. Gaji ke-13 yang dinanti-nanti dipastikan cair tepat. Bulan Juni selalu menjadi momen yang mendebarkan bagi para orang tua karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah saat di mana kebutuhan membeli seragam, buku, hingga biaya pendaftaran estafet pendidikan anak melonjak tajam.

“Gaji ke-13 tetap dibayarkan karena anggarannya sudah tersedia dan memang menjadi hak ASN. Insyaallah akan dicairkan pada minggu kedua Juni, bertepatan dengan kebutuhan pendidikan anak-anak,” ujar Muhammad Said, Jumat (5/6/2026).

Langkah ini diambil bukan tanpa pengorbanan. Diakui Said, ruang fiskal daerah saat ini memang semakin sempit. Namun, menjaga motivasi dan kinerja ASN di tengah situasi sulit dinilai sebagai investasi yang tak kalah penting agar pelayanan publik tidak kendor.

Salah satu kebijakan ekstrem namun rasional yang diambil Pemkab Berau saat ini adalah melakukan moratorium alias penghentian sementara pengadaan kendaraan dinas baru. Fasilitas-fasilitas yang sifatnya sekadar menunjang operasional biasa dipaksa masuk kotak hitam penundaan. Anggaran belanja daerah kini dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar.

“Untuk kendaraan operasional biasa kita tunda dulu. Pengadaan hanya dilakukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, seperti mobil pemadam kebakaran dan ambulans, karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat,” urai Said secara gamblang.

Said menginstruksikan dengan tegas agar seluruh instansi mengubah pola pikir pengelolaan fasilitas negara. Jika selama ini ada kecenderungan rusak sedikit minta baru, kini rumusnya adalah merawat dengan apik demi memperpanjang usia pakai kendaraan dinas yang ada.

“Kalau aset yang ada dirawat dengan baik, tentu masa pakainya lebih panjang. Ini menjadi salah satu cara kita menghemat anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menantang,” tekannya.

Langkah mengencangkan ikat pinggang ini barulah sebuah permulaan. Pemkab Berau memproyeksikan hantaman penurunan APBD yang sesungguhnya baru akan terasa signifikan pada tahun 2027 nanti.

Menghadapi realitas tersebut, menyusun strategi efisiensi dan penajaman skala prioritas belanja sejak dini adalah bentuk mitigasi terbaik agar pelayanan publik di Berau tetap berjalan optimal tanpa harus limbung.

“Kewajiban pemerintah dan menyangkut kepentingan masyarakat luas tetap menjadi prioritas. Sementara kegiatan yang belum mendesak akan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Said.

Melalui langkah taktis ini, Berau sedang mengirimkan pesan yang kuat: bahwa di tengah menyusutnya pundi-pundi daerah, roda pemerintahan harus tetap berputar, pelayanan publik tidak boleh kendor, dan kesejahteraan masyarakat serta para pegawainya tetap berada di urutan teratas. (Dy/Ok/ADV)

---