40 PNS Ikuti Diklat Bendahara

TENGGARONG – vivaborneo.com, Sebanyak 40 PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (4/8) mengikuti Pendidikan dan Latihan Bendahara Angkatan I , yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar, dilaksanakan di eks Kantor Diklat Jl. Drs H Achmad Dahlan Tenggarong. Pembukaan diklat ditandai dengan pemukulan gong dan pengalungan tanda peserta oleh Assisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sutrisno.

“Diklat bendahara tersebut akan dilaksanakan selama 12 hari, yaitu sejak tanggal 4 s/d 15 Agustus yang akan datang. Dengan menghadirkan tenaga pengajar dari BKD Kukar, Biro Keuangan Provinsi Kaltim, Bagian Perlengkapan Kukar, dan Kantor Penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan Kukar.” kata Kepala BKD Kukar HM Ridha Darmawan

Menurut Ridha, Diklat Bendahara dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah dan administrasi barang daerah pada umumnya serta bendahara daerah pada khususnya. Selain agar para bendahara nantinya dapat memahami ketentuan khusus menyangkut tugas keuangan daerah dan pengelolaan barang serta administrasinya, serta mampu melaksanakan administrasi bendahara dengan mempergunakan form-form yang telah ditentukan baik dalam pengadministrasian, pembukuan dan pertanggungjawaban.

Sementara itu Assisten III Sutrisno mengatakan sangat menyambut baik terselenggaranya diklat bendahara untuk memberikan keahlian kepada bendahara atau calon bendahara agar bisa bertanggungjawab tidak hanya pada jabatannya saja, melainkan juga sampai ke dirinya sendiri secara pribadi. Ia berharap, diklat tersebut dapat meningkatkan kualitas SDM agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah diatur, terutama dalam mewujudkan efesien dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut dikatakannya, bendahara adalah PNS yang mendapat kepercayaan dalam memperlancar proses keuangan daerah, teruatama dalam tanggungjawab keuangaan yang dikelolanya, pendidikan yang diberikan kepada para bendahara maupun calon bendahara, guna meningkatkan pengetahuan dan kredebilitas benadahara, terutama dalam melakukan efesiensi keuangan daerah.

“Bendahara ini jabatan fungsional, sehingga membutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi, tuntutan profesionalisme itu tergambar sangat jelas dalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Gerbang Raja yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, terutama dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan supremasi hukum,” jelasnya. (vb/rudi)

---