Pemkab Kukar Bagi Tim Safari Ramadan

TENGGARONG – vivaborneo.com, Setiap memasuki bulan Ramadan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selalu melaksanakan Safari Ramadan ke 18 Kecamatan diwilayah Kukar. Pada Ramadan 1433 hijriah kali ini, kegiatan safari Ramadan dilingkungan Pemerintah Kukar dilaksanakan  mulai Kamis (2/8) hari ini,  demikian dikatakan Kabag Humas dan Protokol Dafip Haryanto diruang kerjanya, Rabu (1/8).

Menurut Dafip, pelaksanaan safari Ramadan  akan dibagi menjadi 3 tim, yaitu tim pertama dipimpin oleh Bupati Kukar Rita Widyasari bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kukar, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, kecamatan pertama yang akan didatangi adalah Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak (2/8), selanjutnya Kecamatan Anggana dan Sangasanga (3/8), Kecamatan Samboja (9/8), Kecamatan Sebulu dan Tenggarong Seberang (10/8), Kecamatan Tenggarong (11/8), dan terakhir Kecamatan Loa Janan (12/8).

Sedang tim kedua di pimpin oleh Wakil Bupati Kukar HM Ghupron Yusuf, meliputi Kecamatan Muara Jawa (2/8), kemudian Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis (3/8), Kecamatan Loa Kulu (4/8), dan terakhir di Kecamatan Tenggarong (6/8).

Adapun Tim ketiga dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten Kukar HAPM Haryanto Bachroel yang meliputi Kecamatan Tabang (2/8), kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Kembang Janggut dan Kenohan (3/8), Kecamatan Kota Bangun (9/8), dan terakhir Kecamatan Muara Kaman (10/8).

“Hari ini (2/8) safari digelar secara serempak, yaitu Bupati Kukar ke Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak, Wabup Kukar ke Kecamatan Muara Jawa, sedangkan Sekkab Kukar ke Kecamatan Tabang,” ujar Dafip

Lebih lanjut Dafip mengatakan  kegiatan Safari Ramadan dilakukan, selain sebagai sarana  silaturahmi  antara pemerintah Kukar dengan masyarakat, kegiatan ini juga sebagai sarana sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dan penyampaian program pembangunan Kabupaten Kukar baik yang sedang dilaksanakan maupun  yang akan dilaksanakan.

“Kegiatan Safari Ramadan ini juga sebagai sarana untuk melihat langsung keberadaan masyarakat di kecamatan, “ kata Dafip. (vb/rudi)

---