Potensi Zakat Bantu Turunkan Kemiskinan

TANJUNG REDEB – vivaborneo.com, Pengelolaan zakat yang baik, transparan  dan profesional diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kaltim yang saat ini berada pada angka 6,77 persen.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, H. Farid Wadjdy saat membuka Pelatihan Sistem Informasi Managemen Badan Zakat Nasional (SIMBA) Se-Kaltim di Aula Rumah Dinas Bupati Berau, Kamis malam (7/3).

Dijelaskan Farid Wadjdy, angka kemiskinan di Kaltim sebesar 6,77 persen tersebut  berada di bawah angka kemiskinan nasional.  Untuk itu diharapkan dalam pelatihan pengelolaan SIMBA ini akan mampu mengumpulkan potensi zakat di masyarakat, sehingga dapat membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan  di masyarakat.

“Sebagai suatu lembaga pengelola keuangan yang diberi mandat oleh negara, maka para petugas Baznas di provinsi dan kabupaten/kota  mutlak haruslah orang-orang terpilih dan terlatih, amanah serta professional,” tegasnya.

Dijelaskannya, zakat merupakan salah satu ibadah yang dalam ajaran agama Islam memiliki ajaran sosial dan mempererat  hubungan horisontal yang tinggi antar sesama umat atau yang dalam istilah Islam disebut habluminannas.

Oleh karena itu, apabila potensi zakat di masyarakat dapat digalang dan dikelola secara  profesional dan transparan, serta  petugasnya memiliki jiwa  yang amanah,  maka tidaklah  berlebihan jika manfaat  zakat akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Diakui Wagub, penghimpunan dana  Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masyarakat masih belum optimal. Padahal potensinya sangat besar dan telah terbukti dalam sejarah perkembangan Islam, ZIS mampu mengentaskan kemiskinan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat lebih tinggi lagi.

“Kepada petugas dan pengelola zakat yang mengikuti  pelatihan ini diharapkan benar-benar dapat menambah ilmu dan wawasannya dalam pengelolaan zakat sehingga memberikan kepercayaan bagi masyarakat yang mengeluarkan zakat,” ujarnya.

Farid Wadjdy merasa prihatin, masih banyaknya masyarakat miskin di Indonesia yang sering terekspos oleh media saat  berebut uang zakat ketika menjelang Idul Fitri dan berebut daging kurban ketika Idul Adha setiap tahunnya.

“Kita sering prihatin dengan keadaan ini. Betapa kondisi tersebut menurunkan harkat dan martabat umat Islam. Sehingga diperlukan aturan yang melarang pembagian zakat secara langsung dan harus melalui suatu badan pengelola zakat,” ujarnya.

Pelatihan yang digelar selama tiga hari di Kota Tanjung Redeb Kabupaten Berau ini diikuti oleh ratusan petugas dan pengelola zakat dari 14 kabupaten/kota se Kaltim serta diikuti perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Selatan.(vb/yul)

---