Badan Pengelola Perbatasan Sempurnakan Renstra Pembangunan

SAMARINDA–vivaborneo.com, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim akan menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan 2013-2018 menyusul  terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada akhir November 2012.

Demikian dikatakan Kepala BPKP2DT, Frederix Bid, Kamis (21/3) menanggapi pemekaran  Kaltara yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

“Urusan kami tidak hanya urusan perbatasan, tetapi juga urusan daerah pedalaman dan tertinggal. Sehingga dalam Renstra kita akan fokuskan kegiatan ke dua masalah ini,” ujarnya.

Dengan terbentuknya Kaltara, maka Kaltim hanya memiliki satu kabupaten yaitu Kutai Barat saja yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia. Sebelumnya, Kaltim memiliki tiga kabupaten yang berbatasan darat langsung yaitu Nunukan, Malinau dan Kutai Barat.

Sebenarnya selain Kutai Barat yang berbatasan darat langsung dengan Sabah, Malaysia, terdapat juga Kabupaten Berau yang berbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina. Bahkan Berau memiliki pulau-pulau terluar yang rawan terjadi illegal fishing dan human trafficking.

Lanjut Frederix, selain urusan perbatasan, BPKP2DT juga Kaltim juga  akan fokus pada pemingkatan kesejahteraan kawasan pedalaman dan daerah tertinggal yang masih banyak terdapat di Kaltim.

“Masih banyak kawasan pedalaman dan daerah tertinggal yang perlu mendapat perhatian. Misalnya bagaimana akses jalan, penerangan listrik, pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi secara merata. Ini yang akan kita tingkatkan dalam tahun ini,” ujarnya.

Selain itu, Kaltim juga masih menyisakan sejumlah permasalahan tapal batas dan klaim pulau Balagbalagan sebagai pulau terluar Kabupaten Paser dengan Sulawesi Barat.

Sehingga dalam penyempurnaan Renstra pihaknya menyertakan instansi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim agar setiap kegiatan BPKP2DT dapat terarah dan optimal.

“Walau selama ini kegiatan kita hanya sebatas sosialisasi dan koordinasi dengan SKPD lain, tetapi kegiatan setiap tahunnya diupayakan dapat dirasakan dan dinikmati oleh penduduk dengan fokus pada kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal,” ujarnya. (vb/yul)

---