Kualitas Hidup Perempuan di Sektor Ekonomi Masih Rendah

SAMARINDA – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan menunjukkan kualitas hidup perempuan Kalimantan Timur masih rendah khususnya pada sektor ekonomi bahkan berpotensi menjadi beban pembangunan.

“Berdasarkan data BPS tahun 2020 terdapat kesenjangan pada capaian pembangunan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan Provinsi Kalimantan Timur,” kata Noryani acara Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, berlangsung di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Selasa (22/6/2021).

Dikatakan Noryani, angka IPM laki-laki Kalimantan Timur ada pada indeks 81,32 menempati posisi ke tiga dari 34 Provinsi se Indonesia dan IPM Perempuan ada pada posisi ke 7 dari 34 Provinsi se Indonesia.

Sementara untuk capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ada pada posisi 32 dari 34 Provinsi se Indonesia. Komposit yang sangat mempengaruhi terhadap kesenjangan ini adalah pada bidang ekonomi yaitu Pengeluaran Perkapita sebagai Komposit IPG dan IPM Kaltim.

“Pengeluaran perkapita berada pada angka 6.943.000/tahun untuk perempuan dan 17.958.000/tahun untuk laki laki. Sedangkan capaian Indonesia sebesar 9.004. 000/tahun. Sektor ekonomi lainnya adalah Sumbangan Pendapatan Perkapita Perempuan Kaltim 24.17 persen menglami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 24.06 persen,” ujar Soraya.

Terlebih lagi dihadapkan dengan masa pandemi Covid-19, terjadi penurunan pencapaian pembangunan di segala sektor, kehilangan pendapatan dan terputusnya hubungan Kerja.

Sementara Asisten 1 Pemerintah Kota Samarinda Tejo Sutanoto mengatakan, pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ini sejalan dengan program unggulan Pemkot Samarinda yakni, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA).

“Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, diarahkan untuk penciptaan wirausaha baru minimal 2-3 orang per RT,” ujar Tejo.

Menurutnya, pengembangan program pemberdayaan perempuan harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan di tingkat makro. Sebab dengan mengacu kepada kebijakan makro operasional, maka kebijakan mikro strategis akan mampu mendukung program-program sektoral. (dell)

---