Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim Siap Kolaborasi Mandiri KEK MBTK

SAMARINDA – Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim Siap Kolaborasi Mandiri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

Kolaborasi mandiri siap dilakukan jika perusahaan yang masuk dalam konsorsium menarik diri.

Dalam pengelolaan di KEK MBTK, ada tiga perusahaan yang masuk dalam konsorsium yaitu Perusda MBS dari Pemprov sebagai perwakilan provinsi serta dua perusahaan swasta yakni PT Trans Kalimantan Economic Zone (TKEZ) bergerak di sektor tambang batu bara dan PT Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) di metanol.

“Hingga kini dua perusahaan tersebut belum memberikan kontribusi dan pemikiran dan sebagainya di KEK MBTK. Justru mereka ingin membentuk kawasan sendiri sehingga KEK MBTK ini menjadi sulit untuk ditindaklanjuti,” kata Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman usai dialog evaluasi progres KEK MBTK di Ruang Tepian I Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (14/9/2021).

Dikatakan Ardiansyah, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim menghormati keputusan manajemen dua perusahaan tersebut. Jika memang dua perusahaan ini mau keluar dari KEK MBTK, akan disarankan KEK MBTK grup menyetujuinya.

“Jadi tinggal komitmen dan menjadi fokus Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim untuk penyelesaian KEK MBTK. Intinya hanya provinsi dan kabupaten berkolaborasi mandiri,” kata Ardiansyah.

Dalam waktu dekat ini, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim akan menyelesaikannya dan akan segera disampaikan ke Dewan Ekonomi Nasional KEK MBTK termasuk juga laporan ke Menko Perekonomian RI untuk lebih memahami terkait permasalahan ini.

“Jangan sampai ini berlarut-larut, kita fokus percepatan operasional KEK MBTK,” tegasnya.

Namun, Ardiansyah menegaskan pihaknya bersama Pemprov Kaltim akan menyelesaikan kelanjutan KEK MBTK pasalnya Perusda MBS sudah banyak mengeluarkan anggaran operasional.

“Untuk itu kita akan selamatkan. Mudah-mudahan tahun ini sudah mulai ada tanda baik untuk penyelesaian KEK MBTK,” urainya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Abu Helmi mengutarakan jika KEK MBTK segera dapat berkembang dan terealisasi pengoperasionalannya.

“Kendala yang masih dihadapi memang masih di sektor internal soal birokrasi di Kementerian Perekonomian,” ulasnya.

Saat ini investor sudah masuk di KEK MBTK sudah ada 14 perusahaan dan semuanya sudah siap. Namun untuk beroperasinya di KEK MBTK masih ada hambatan dari birokrasi.

“Untuk itu regulasinya harus segera diselesaikan oleh Perusda MBS ke arah 100 persen,” tegasnya.

Selanjutnya memang yang masih mengganjal terkait persyaratan yang harus dipenuhi dan perkembangan membangun dan mengelolanya.

” Kita sekarang sedang memenuhi persyaratan yang mereka minta, sebagian besar sudah dipenuhi jadi tinggal melengkapi kekurangannya sambil berjalan,” bebernya. (irfan)

---