Bupati Kutim : Pencegahan Korupsi Terkait Pengawasan

SANGATTA- Pencegahan korupsi sangat terkait dengan pengawasan. Sehingga pengawasan sangat penting dilakukan, sebagai siklus terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan harus diperkuat guna memastikan target kinerja dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai secara baik dan benar.

Hal itu disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman dihadapan Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi pemberantasan Korupsi ( KPK) Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur. dan peserta Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di ruang Tempudau, Kantor Bupati, Senin (01/11/2021).

” Pemkab Kutim sangat mendukung program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang digagas oleh KPK, Oleh karena itu saya menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) yang berkaitan dengan delapan area intervensi tersebut,”tegasnya yang turut dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang

Lebih jauh,Ardinsyah juga berpesan kepada kepala OPD yang hadir agar memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya. Pahami apa yang dibutuhkan oleh program MCP ini dan jika ada hal yang belum dipahami agar ditanyakan. Diharapkan capaian MCP Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 bisa lebih baik lagi.jelasnya

Ardiansyah juga menambahkan Pemkab Kutim akan terus melakukan reformasi birokrasi, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang melayani dan mensejahterakan masyarakat.

Rusfian Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi pemberantasan Korupsi ( KPK) Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, menerangkan tindak pidana korupsi yang terjadi di pengaruhi oleh 2 faktor yang utama yaitu Bad Sistem dan Bad People.

“Ada 8 area indikator untuk membangun sistem pencegahan korupsi yang ada di seluruh pemerintah daerah ” Jelasnya

Lebih jauh, dia menekankan nilai MCP yang tinggi di suatu daerah bukan jaminan tidak adanya tindak pidana korupsi.

“Kita membangun sistem untuk memastikan itu( tindak pidana korupsi) tidak terjadi, serta yang harus di ikuti dengan integritas diri dalam melayani masyarakat. ” tutupnya (hms8)

---