WALHI Jatim Ingatkan Potensi Masa Depan Air

BATU –  WALHI Jatim bersama Aliansi Selamatkan Malang Raya (ASMARA) mempertanyakan itikad baik dari Pemerintah Kota Batu untuk memperbaiki Ranperda RTRW yang berpotensi mengancam kawasan hutan, RTH dan mata air mengingat mata air di Kota Batu sedang dalam kondisi mengkhawatirkan dan  kurang lebih hanya tersisa 53 sumber saja.

Manajer Hukum dan Kebijakan WALHI Jatim dan Aliansi Selamatkan Malang Raya (ASMARA) Indra mengungkapkan dengan belum selesainya soal Ranperda, justru kenapa tiba-tiba Pemerintah Kota Batu menggenjot pembahasan RPJMD.

“Patut diduga hal itu sarat akan kepentingan investor besar dan tidak berpihak pada keberlanjutan kawasan, terutama sumber air dan kawasan hutan,” ungkap Indra.

Tidak hanya sampai di situ, Pemerintah Kota Batu melalui Wali Kota menggembar gemborkan pembangunan kereta gantung yang ternyata dibangun bersama pihak swasta.

Kereta gantung ini akan melewati hutan kasinan, yang artinya mengancam keberadaan sumber kasinan. Tidak menutup kemungkinan akan ada proyek besar lain yang menyasar beberapa sumber, tak terkecuali sumber umbul gemulo.

Indra mempertanyakan kepedulian Pemkot Batu bagi masa depan masyarakat Batu, terutama berkaitan dengan sumber air, kawasan hijau dan hutan.

“Jika mereka terus-terusan ingin membangun ini dan itu dengan anggaran yang sangat mahal. Padahal anggaran tersebut bisa diarahkan ke penyelamatan Kota Batu yang sedang kritis. Bisa juga digunakan untuk mendorong kelola masyarakat ke arah ekonomi hijau,” katanya, dalam rilis yang diterima awak media, Selasa (22/3/2022).

Menurutnya, kehancuran ekologis di Kota Batu akan berimbas pada DAS Brantas dan akan menganggu pasokan air bersih pada warga Kota Malang, sebagian Kabupaten Malang dan wilayah lainnya yang bergantung pada DAS Brantas.

“Kami meminta Pemkot Batu untuk tidak arogan dengan membuat keputusan sepihak, tanpa melibatkan rakyat dan melihat kondisi lingkungan sekitar,” ujarnya mempertegas.

Jika masih dilanjutkan, masih kata Indra, maka Pemkot Batu telah mengundang bencana di masa depan.

Itu menunjukkan mereka tidak mendukung upaya melawan perubahan iklim, serta mengabaikan air dan lingkungan secara luas sebagai hak asasi. Jangan warisi anak cucu dengan air mata, tapi warisilah mereka dengan mata air,” pungkasnya.

Sementara itu kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Aris Setiawan saat dikonfirmasi melalui selulernya tidak menjawab.  (Buang Supeno)

---