Agus : Paguyuban Bagian Infrastruktur Politik

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim Agusriansyah mengatakan, selama ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, bahwa kelompok paguyuban merupakan bagian dari infrastruktur politik. Menurutnya paguyuban memiliki peran yang lebih kuat dari pada pelajar, mahasiswa maupun pengusaha yang juga masuk dalam bagian infrastruktur politik itu sendiri.

Pernyataan itu disampaikannya ketika menjadi narasumber pada acara Silaturahmi Silaturahmi Akbar masyarakat Kutim, Senin (15/5/2023), di ruang Meranti, kantor Bupati, Sangatta Utara, Kutim.

“Karena paguyuban menjadi bagian dari infrastruktur politik, seharusnya bisa menintervensi yang positif dan jangan hanya diam saja. Sebab, mereka (paguyuban) salah satu kelompok penekan untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik yang pro rakyat,” kata Agusriansyah Ridwan.

Menurutnya, jika fungsi infrastruktur politik itu tidak difungsikan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, kebijakan yang diambil hanya dibicarakan di tingkat Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPRD). Sedangkan hasilnya belum tentu menjadi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

“Kita tidak perlu khawatir. Sebab, dalam Undang-undang Dasar 1945 sudah jelas mengamanatkan bahwa, pembentukan organisasi atau berserikat, baik lisan maupun tulisan itu dilindungi undang-undang. Ini menjadi dasar hukum fundamentalis, sebelum adanya regulasi yang mengatur keterlibatan organisasi kemasyarakatan di dalam pemerintahan,” beber politisi yang dikenal vocal ini.

Berbicara dalam sistem politik pemerintah dalam satu negara, tambahnya,  dikenal adanya dua komponen penting. Yakni, suprastruktur dan infrastruktur yang memiliki peranan saling melengkapi dan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.

“Dan kita sudah memiliki bagian-bagian yang jelas. Contohnya suprastruktur ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif,“ uajrnya. (adv)

---