Ketua Pansus : LKPJ Sebagai Bentuk Pengawasan DPRD

SANGATTA – Ketua Pansus (Pansus) LKPJ Bupati Kutim Tahun Anggaran 2022 yang juga anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kutim David Rante menyebutkan, salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan, yang dapat dijabarkan sebagai hubungan baik yang bertujuan menjaga agar proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap terarah.

Hal itu disampaikannya pada saat mengawali laporan pendahuluan dalam Rapat Paripurna ke-8, tentang Penyampaian Rekomendasi Dewan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2022, Selasa(16/05/2023).

“Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap memperhatikan kepentingan umum masyarakat,” ujar David.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kutim H Joni tersebut, didampingi Wakil Ketua 1 Asti Mazar. David menekankan, melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD memiliki hak untuk meminta keterangan dari Bupati selaku penyelenggara pemerintah daerah.  Termasuk melakukan rapat kerja dengan seluruh perangkat daerah, Rapat Dengar Pendapat (RDP), kunjungan kerja ke lapangan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam menjalankan pemerintahan.

Lebih jauh, politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, LKPJ merupakan laporan kinerja Bupati sesuai perencanaan tahunan yang dituangkan ke dalam  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Juga sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan merupakan informasi penyelenggara pemerintahan selam satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.

“LKPJ Bupati tahun ini (2022) merupakan bentuk pertanggungjawaban Bupati untuk tahun kedua RPJMD tahun 2021-2026,” ujarnya. (adv)

---