Agus : Masih Ada Instansi yang Belum Sepenuhnya Memahami SIPD

SANGATTA –  Berbicara sebuah sistem yang diberlakukan dalam pemerintahan tidak bisa di bebankan kepada salah salah satu pihak saja, sebab aturan atau tatatan tersebut wajib dan berlaku di semua tingkatan, baik dari level pusat hingga ke daerah.

“Kadang-kadang aturan tersebut bisa berubah di tengah perjalanan, yang berdampak pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” ujar anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan.

Dirinya mencontohkan, terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang saat ini sedang ramai diberbincangkan.  Sebab, masih ada beberapa instansi yang belum sepenuhnya memahami termasuk kendala jaringan tak sepenuhnya memadai  sebagian besar wilayah, khusunya di Kuta Timur (Kutim).

“SIPD sendiri kadang masih sering berubah polanya. Nah, itu kan bagian proses, dan sistem ini baru saja diluncurkan dan pasti akan terus mengalami perbaikan,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dengan adanya pola baru yang digunakan oleh pemerintah daerah, untuk proses penginputan program pembangunan melalui SIPD, anggota Komisi D DPRD Kutim Bidang Kesejahteraan Rakyat ini, berharap juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah.

“Salah satu yang menghambat proses pembangunan karena mepetnya proses tahapan penginputan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau pemerintah mengikuti amanah sesuai regulasi terkait tahapan penginputan, saya rasa tidak akan terlambat,” tuturnya.

Pihaknya berharap, dengan sistem yang baru tersebut, semua program terinput dengan baik. Sehingga mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, bisa terkontrol dengan pula.

“Kita harapkan semuanya bisa belajar banyak terkait berbaha regulasi, termasuk SIPD yang diterapkan saat ini. Sehingga program pembangunan yang telah direncakana, bisa terlaksana secara baik di lapangan,” kata Agus. (adv)

---