Jatah Kaltim di PNS IKN

Catatan Rizal Effendi

RASANYA tidak banyak orang Kaltim bertugas atau bekerja di Otorita Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan UU IKN, di jajaran deputi hanya ada dua. Kalau di level direktur rasanya tidak ada. Di pos lain hanya ada satu dua. Selebihnya dari luar.

Kalau tidak dicermati dengan baik dan serius, kita bakal jadi penonton dan dongkol. Nanti berbagai kantor di IKN, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, sebagian besar staf dan karyawannya dari luar. Apalagi di jajaran top management.  Anak-anak Kaltim bakalan gigit jari. Alasan utama karena kita tidak lolos seleksi. Kenapa tidak lolos seleksi, ya karena kita kalah kelas alias kualitas.

Padahal di sana dibutuhkan ratusan ribu tenaga kerja. Ada yang di kantor pemerintahan, ada juga di kantor swasta. Seperti kita ketahui, sejumlah kantor bank dibangun. Belum lagi fasilitas lain seperti hotel, mal, dan rumah sakit.

Itu sebabnya dalam berbagai kesempatan saya sering bilang harus ada treatment khusus untuk menyiapkan putra-putri terbaik Kaltim bila ingin berkompetisi di IKN. Caranya setidaknya ada dua. Pertama, kita harus upgrade kualitasnya. Lalu kedua harus ada keberpihakan regulasi dengan memberi jatah atau kuota kepada anak-anak Kaltim.

Upaya meng-upgrade anak-anak Kaltim harus dilakukan secara masif. Ada yang dilakukan pemerintah, ada yang dilakukan swasta. Atau barengan. Harus cepat dan massal. Berbagai lembaga pendidikan formal maupun informalnya harus dipacu dan didukung. Kalau tidak kita ketinggalan kereta.

Pemberian beasiswa dan studi ke luar dilakukan sebanyak-banyaknya. Terutama dikaitkan dengan spesialisasi yang dibutuhkan pasar. Balai Latihan Kerja (BLK) harus ditambah dan dikembangkan di tiap kota. Lembaga sertifikasi harus dibuka dan diberikan subsidi. Sehingga anak daerah yang tidak mampu bisa terbantu. Modal kerja sekarang tidak cukup ijazah, tapi juga sertifikasi keahlian.

Cara terobosan yang dilakukan Gubernur Awang Faroek tempo hari patut juga dicontoh.  Ketika kerjasama pembangunan kereta api Pemprov Kaltim dengan Rusia ditandatangani tahun 2014, Gubernur mengirim ratusan anak Kaltim belajar ilmu kereta api di Rusia. Meski akhirnya proyek kereta apinya tidak jadi, tapi  ada 150 anak Kaltim yang sudah terdidik dan siap pakai terutama di bidang perkeretaapian.

Ketika pembangunan kampus Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Km 15 Karang Joang baru dimulakan tahun 2012, Gubernur Awang nekat sudah menerima 100 mahasiswa baru. Kuliah dan tempat tinggalnya dibiayai Pemprov Kaltim karena mereka dititipkan di kampus Institut Teknologi Surabaya (ITS) di Surabaya sambil menunggu pembangunan kampusnya di Balikpapan rampung.

Pak Awang berani melakukan terobosan. Sebab kalau dengan cara normal dan biasa-biasa saja tak mungkin Kaltim kuat di-SDM-nya. Kita sudah dininabobokan dengan kekayaan sumber daya alam (SDA). Mulai main di minyak, kayu sampai batu bara seperti sekarang ini.

Pemprov Kaltim bersama 10 kabupaten/kota harus bersama-sama menyiapkan kader terbaik daerah untuk IKN. Harus berani menyisihkan dana APBD-nya khusus untuk membangun SDM yang dipersiapkan untuk berkompetisi di IKN. Biar di situ anak-anak lokal tak kalah bobotnya. Maunya di IKN ada terwakili anak-anak dari PPU, Paser, Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kubar, Mahulu, Bontang,  Kutim, dan Berau.

Sekali-kali ketika Bupati Berau meninjau IKN bisa ketemu anak-anak dari Tanjung Redeb dan Maratua. Kalau Bupati Kutim ke sana ketemu anak-anak dari Sangkulirang, tempat kelahiran Gubernur Isran Noor. Kalau Bupati Kukar ke IKN, bisa ketemu anak-anak dari Tenggarong dan Jahab. Begitu juga dengan yang lainnya. Biar kita bangga dan lega bahwa IKN juga memberi tempat terbaik bagi putra-putri daerah.

Sekarang ini, kalau kita ke IKN, pasti yang terbanyak kita ketemu sama anak-anak dari luar. Mulai pekerja lapangan sampai kelas manajer. Hampir tak ada “bubuhan etam.” Apalagi yang “babinian.” Kalaupun ada hanya satu dua.  Sedih juga kita melihatnya.

MINTA KUOTA KHUSUS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas akhir Januari lalu mengungkapkan, Pemerintah akan membuka seleksi CPNS untuk ditempatkan di seluruh Kementerian/Lembaga (KL) yang berkantor di IKN.

“Berdasarkan perhitungan kita terakhir, ada sekitar 200 ribu formasi disiapkan untuk CPNS IKN. Yang kita terima adalah lulusan baru atau fresh graduate,” kata Azwar kepada wartawan.

Para CPNS itu nantinya lebih dulu berada di Jakarta. Lalu secara bertahap dipindahkan ke IKN disesuaikan dengan kesiapan lembaga di mana mereka ditempatkan. Bisa jadi di Sekretariat Negara, Bappenas, PUPR, Perhubungan,  lebih dulu “ditransmigrankan” ke IKN, baru menyusul yang lain.

Tapi yang harus dicatat lebih serius, Azwar menegaskan CPNS yang bakal diterima untuk IKN adalah mereka yang punya kapasitas dan kualitas tinggi. Karena konsep pemindahan PNS ke IKN tidak hanya memindahkan SDM semata, tetapi juga dalam rangka  menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital.

Ini menjadi tantangan berat bagi SDM Kaltim. Sudah tergambar betapa tidak gampangnya masuk ke IKN. Seleksinya terbilang ketat. Tapi saya setuju dengan langkah yang akan diambil Pj Gubernur Akmal Malik. Tanpa mengurangi standar yang dibutuhkan IKN, Akmal akan mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi agar Kaltim diberi jatah khusus.

“Ya kita berharap ada kuota khusus untuk putra/putri wilayah Kaltim. Saya akan memohon kepada Presiden, apakah 1 persen, 2 persen, 5 persen atau 7 persen. Agar ada afirmasi. Karena beliau juga memberi afirmasi di Papua. Supaya di IKN jangan sampai gedungnya bagus,  tapi nggak ada sama sekali anak Kaltim,” kata Akmal seperti diberitakan kaltimpost.id.

Pernyataan Akmal “jangan sampai gedungnya bagus, tapi nggak ada sama sekali anak Kaltim” harus menjadi perhatian kita. Itu yang selama ini kita resahkan. Jangan sampai kita hanya sekadar membangga-banggakan lokasi IKN di Kaltim, tapi penghuninya tak ada orang Kaltim. Itu yang namanya mati di sarang sendiri.

Sikap Pj Gubernur sudah benar dan harus kita bela mati-matian. Satu persen saja kita diberi jatah, itu sudah sekitar dua ribu orang anak Kaltim yang bisa masuk menjadi PNS IKN. Apalagi kalau sampai 7 persen. Berarti jumlah jatahnya bisa mencapai 14 ribu orang. Pasti 10 daerah kabupaten/kota bisa terwakili.

Soal jatah khusus itu, tidak saja di kantor pemerintahan. Kita juga berharap Presiden Joko Widodo menginstruksikan investasi swasta termasuk BUMN di IKN juga wajib mengakomodasi putra daerah. Harapan kita kelak ada direktur BUMN,  bank atau manajer hotel di IKN berdarah orang Kaltim. Nah, itu baru yang namanya IKN juga hebat untuk Kaltim.(*)

---