Perempuan PKK Dinilai Jadi Motor Koperasi Desa

SAMARINDA – Gerakan perempuan melalui PKK dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian desa lewat koperasi. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menegaskan hal ini saat menghadiri Rakernas X PKK Tahun 2025 di Plenary Hall Convention Center Samarinda. Selasa (8/7/2025).

Ia menekankan kembali, koperasi merupakan wujud nyata ideologi ekonomi bangsa sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Masyarakat dan koperasi perlu selalu dijalankan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama dan khususnya kepada seluruh anggota kelompok PKK untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah koperasi aktif di Indonesia tercatat sebanyak 131.617 unit dengan total anggota mencapai 29,8 juta orang. Total aset koperasi nasional kini menyentuh angka Rp 298 triliun. Namun, ia menilai angka tersebut masih belum ideal.

“Ini masih jauh, karena kalau kita negara Pancasila, nilai itu harusnya jauh lebih besar lagi,” tegasnya.

Ia menyoroti peran dominan perempuan pada gerakan koperasi. Dari 29,8 juta anggota koperasi, sekitar 49 persen adalah perempuan, sedangkan 38 persen karyawan koperasi juga perempuan. Namun demikian, kesenjangan masih tampak di level kepemimpinan.

“Baru 20 persen perempuan menduduki posisi manajerial level atas, dan 22 persen di level menengah,” jelasnya.

Dirinya juga mengungkap saat ini terdapat lebih dari 10 ribu koperasi perempuan yang aktif di Indonesia, paling banyak berada di Jawa Timur, serta cukup banyak pula di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Jadi seluruh koperasi desa itu akan menjadi motor pergerakan ekonomi di desa, karena itu peran perempuan menjadi semakin penting,” terangnya.

Ia meminta agar anggota PKK dapat terlibat aktif mendukung program Kopdes Kelurahan Merah Putih yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program pokok PKK, khususnya pengembangan kehidupan berkoperasi yang berlandaskan prinsip musyawarah serta keterlibatan seluruh warga.

Kader PKK bersama kelompok kerja selama ini sudah berperan penting memfasilitasi pembentukan kelompok usaha dan koperasi Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Mereka juga berperan memastikan tata kelola koperasi berjalan baik, transparan, profesional, dan akuntabel.

“Saya berharap ibu-ibu PKK dapat terlibat bersama dalam semua gerakan koperasi karena koperasi ini adalah utang sejarah kita terhadap pendiri bangsa, para pendahulu kita,” tutupnya. (yud/adv/diskominfo)

---