Program “Tangan Kedua” Pertegas Komitmen PDC dalam Pemberdayaan Komunitas dan Lingkungan

JAKARTA – Lemari pakaian di rumah kerap menyimpan beragam cerita, kemeja yang menemani hari pertama bekerja, jaket yang menghangatkan perjalanan dinas, hingga seragam lama yang tak lagi digunakan. Di balik setiap helai kain tersebut, tersimpan peluang untuk berbagi sekaligus menghadirkan perubahan yang berarti.

Semangat inilah yang diusung PT Patra Drilling Contractor (PDC) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2026 bertajuk “Tangan Kedua: Setiap Jahitan, Ada Harapan.” Program ini merupakan gerakan kolektif yang mengajak seluruh perwira PDC untuk membawa pakaian bekas tidak layak pakai dari rumah ke kantor, guna dikelola dan dimanfaatkan kembali secara bertanggung jawab.

Corporate Secretary PDC, Ani Aryani, menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas makna tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Program Tangan Kedua bukan sekadar kegiatan pengumpulan pakaian, melainkan wujud kepedulian kolektif perwira PDC terhadap isu lingkungan dan sosial. Kami ingin menghadirkan inovasi dalam budaya berbagi sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah tekstil secara berkelanjutan,” ujar Ani.

Dalam pelaksanaannya, PDC berkolaborasi dengan Rumah Pilah Teratai Putih, komunitas pengelola sampah dan daur ulang yang berbasis di Duren Sawit, Jakarta Timur. Melalui kolaborasi ini, pakaian yang terkumpul dipilah, didaur ulang serta dimanfaatkan kembali sesuai prinsip keberlanjutan, sehingga memberikan nilai tambah secara sosial, lingkungan maupun ekonomi.

Founder Rumah Pilah Teratai Putih, Chevie “Arnetta craft” menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai langkah nyata dalam mendorong penerapan ekonomi sirkular di tingkat komunitas.

“Setiap pakaian yang terkumpul memiliki potensi untuk ‘hidup kembali’, baik melalui pemanfaatan ulang maupun proses daur ulang. Kolaborasi seperti ini sangat berarti karena melibatkan sektor korporasi dalam gerakan pengurangan limbah dari sumbernya,” ungkap Chevie

Jr. Analyst CSR & Stakeholder PDC, Harun, menambahkan bahwa partisipasi aktif pekerja menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Kami ingin mengajak seluruh perwira PDC untuk menyadari bahwa kontribusi kecil, seperti membawa satu atau dua pakaian bekas, dapat menciptakan dampak besar jika dilakukan bersama. Harapannya, program ini dapat menjadi gerakan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sesaat,” jelas Harun.

Pada kegiatan pengumpulan yang dilaksanakan 13 Februari 2026 di PDC Tower, tercatat sebanyak 154 potong pakaian berhasil dikumpulkan, terdiri atas kemeja, kaus, celana, jaket, hingga outer. Seluruh pakaian tersebut akan melalui proses pemilahan dan pengolahan lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Program “Tangan Kedua” menjadi refleksi bahwa keberlanjutan dapat dimulai dari langkah sederhana. Dari lemari di rumah, menuju ruang kerja, hingga akhirnya memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan dan masyarakat.

Karena pada akhirnya, kebaikan tidak selalu harus dimulai dari hal besar. Cukup dari satu pakaian, satu kontribusi, dan satu niat untuk peduli—hingga setiap jahitan benar-benar menghadirkan harapan baru. (*)

PT BIM dan PT PPS Bantu Petambak Desa Lori dengan Bibit Bandeng dan Pakan

PASER – PT Borneo Indah Marjaya (BIM) dan PT Palma Plantasindo (PPS), anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk. (Astra Agro), menyalurkan bantuan bibit ikan bandeng dan pakan kepada Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Bantuan tersebut diberikan kepada KTPA Desa Lori yang mayoritas berprofesi sebagai pembudi daya tambak pesisir. Dukungan ini diharapkan dapat membantu keberlanjutan usaha tambak masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor Desa Lori dan dilanjutkan dengan pelepasan bibit secara simbolis di salah satu tambak KTPA sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan potensi lokal.

Kepala Desa Lori, Sudarmono, menyampaikan apresiasi atas dukungan perusahaan yang dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Terima kasih kepada PT BIM dan PT PPS yang telah memberikan bantuan peningkatan ekonomi bagi anggotanya. Hal ini sangat membantu, apalagi sebagian besar anggotanya merupakan pembudi daya perikanan, khususnya tambak ikan,” ujarnya.

Salah satu anggota KTPA, Edi Arianto, mengaku bantuan tersebut menjadi tambahan modal usaha yang berarti bagi kelompoknya dalam beberapa bulan ke depan hingga masa panen.

“Dalam periode beberapa bulan ke depan kami sangat terbantu dengan bantuan bibit ikan bandeng ini. Nanti kalau sudah waktunya panen, semoga bisa panen bersama manajemen PT BIM dan PT PPS,” tuturnya.

Sementara itu, Manajemen PT Borneo Indah Marjaya dan PT Palma Plantasindo, Joko Widodo, menegaskan bahwa perusahaan berupaya menghadirkan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah.

“Semoga bibit ikan dan pakan ini memberikan banyak manfaat bagi para penerima dari KTPA Desa Lori. Selain memberikan manfaat ekonomi, bantuan ini juga semakin mempererat kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, perusahaan juga menggelar pelatihan dasar penanggulangan kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman di SD Negeri 004 Tanjung Harapan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan desa secara berkelanjutan.

Program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi di wilayah operasional. Selaras dengan visi Astra Agro Lestari dalam membangun keberlanjutan bersama komunitas lokal, perusahaan berharap dukungan ini mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan serta hubungan yang semakin solid antara perusahaan dan masyarakat Desa Lori. (*)

Satlantas Polres Kubar Terapkan Tilang Etle Handphone

SENDAWAR – Satlantas Polres Kutai Barat (Kubar) menerapkan Tilang Electronic  Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dipasang  di traffic light serta melalui Handphone atau (Handheld).

Kasat Lantas Polres Kubar AKP Safii menjelaskan, tilang ini akan dilakukan anggotanya di lapangan. Bagi pengendara yang tidak melengkapi surat surat dan perlengkapan kendaraan atau alat keselamatan diri seperti spion, helm, sefety belt akan tertangkap kamera ETLE Handphone dari petugas  Satlantas yang di lapangan.

“Setelah dua hingga tiga hari, si pimilik kendaraan bermotor tersebut akan mendapatkan kiriman surat tilang ke rumahnya melalui JNE sesuai dengan nama pemilik di STNK kendaraan tersebut,” kata Safii di ruang kerjanya, Jumat (27/2/2026).

Ia menyebut, setelah surat tilang tersebut sampai ke pemilik kendaraan pemilik kendaraan membayar tilang ke BRI terdekat. Pemilik yang bersangkutan akan mendapatkan data lengkap untuk membayar tilang tersebut. Apabila pemilik kendaraan tersebut tidak membayar tepat waktu, identitas kendaraan akan di blokir.

“Jangan kaget saat membayar pajak kendaraan harus membayar bayar tilang terlebih dahulu,”bebernya.

Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kubar dan Mahulu untuk melengkapi kendaraan bermotor. Selain itu jangan menggunakan handphone saat mengendarai kendaraan karena dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. (arf).

Rekam Azhari di Kalsul

Catatan Rizal Effendi

SAYA lama tak bertemu Pak Azhari Idris. Dia Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, yang berkedudukan di Balikpapan. Apa itu Kalsul? Cuma akronim. Bukan “Kamu Langsung Susul,” tapi kepanjangan dari Kalimantan dan Sulawesi.

Beberapa hari lalu dia kirim undangan kepada saya. Pak Azhari minta saya jadi nara sumber peluncuran buku “Rekam Jejak Energi Migas Kalimantan dan Sulawesi.” Acara berlangsung Jumat (27/2) kemarin di Migas Center, Kampus Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Migas di Jl Transad Km 08, Karang Joang, Balikpapan Utara.

Migas Center itu adalah bangunan untuk perpustakaan dan ruang diskusi sumbangan dari SKK Migas bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). “Biar kualitas SKK Migas lebih meningkat, karena sejumlah lulusannya banyak yang berkarya di KKKS. Dan sekarang kita memang butuh anak-anak lokal,” kata Azhari.

SKK Migas atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dibentuk sesuai Perpres No 9 Tahun 2013, yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ringkasnya SKK Migas yang ditugasi agar Indonesia terus memproduksi minyak dan gas bumi.

Lembaga ini ditarget Presiden untuk mencapai produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Untuk melancarkan tugasnya, SKK Migas punya beberapa kantor perwakilan, di antaranya Perwakilan Kalsul, Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta Perwakilan Papua & Maluku.

Produksi minyak mentah dan kondesat Kalsul di tahun 2025 mencapai 73.748 barel minyak per hari atau sekitar 12 persen dari produksi nasional yang mencapai 605.267 barel per hari. Sedang produksi gasnya mencapai 1.573 kaki kubik per hari atau 29 persen dari produksi nasional yang mencapai 5.432 kaki kubik per hari.

Provinsi Kaltim punya kontribusi yang besar terhadap produksi minyak dan gas bumi di Kalsul. Makanya kantor Perwakilan Kalsul ditaruh di Balikpapan. Berdampingan dengan daerah operasi Pertamina dan kilang Pertamina, yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto dengan proyek RDMP-nya.

Proyek RDMP itu proyek perluasan, yang menyebabkan kilang Pertaminan Balikpapan mampu mengolah minyak mentah dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu. Terbesar di Indonesia. Biaya proyek itu tidak tanggung-tanggung, Rp124 triliun dengan melibatkan 24 ribu pekerja.

Pertamina adalah BUMN energi terintegrasi yang mengelola bisnis minyak dan gas bumi dari hulu sampai hilir. Jadi dia salah satu kontraktor dari SKK Migas. Tapi dia juga mengolah BBM dan memasarkannya.

Peluncuran buku “Rekam Jejak Energi Migas Kalimantan dan Sulawesi” itu ternyata juga mengantar purna tugasnya Pak Azhari sebagai Kepala Perwakilan. “Ya saya memasuki masa pensiun,” jelasnya.

PERSIS WABAH COVID

Kepada para dosen dan mahasiswa STT Migas yang hadir, saya ceritakan bahwa rekam jejak Pak Azhari juga menarik. Sayang tidak terlalu terungkap dalam buku yang digarap sebagian atas dukungan para awak Kaltim Post.

Pak Azhari itu orang Aceh dengan mengantongi gelar sarjan Agama Islam. Dia sempat bekerja di Henry Dunant Center (HDC) di Kota Swiss, kampung halamannya Bapak Palang Merah Dunia. HDC adalah lembaga nirlaba yang terlibat dalam berbagai perundingan damai termasuk perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ada temannya yang mendorong Azhari masuk ke Unocal, perusahaan migas yang berbasis di Amerika Serikat. Dia sempat memperdalam teknologi geothermal, energi panas bumi. Karena itu ketika Unocal beralih ke Chevron, Azhari sempat bertugas di Jakarta di bidang penanganan  manajemen risiko industri hulu migas dan geothermal untuk Indonesia dan Filipina.

Belakangan dia ditarik ke BP Migas, sebelum diganti menjadi SKK Migas. Sempat bertugas di kampung halamannya, Aceh.  Pada saat puncak pandemi Covid-19 pada Juni 2021, dia dilantik menjadi Kepala SKK Migas Kalsul.

Kata saya, sangat bagus sekali jika diceritakan bagaimana rumitnya mencari dan mengebor minyak di saat wabah Covid. Saat itu saya menjadi wali kota. Saya sering berhubungan dengan teman-teman perminyakan karena sejumlah pekerja minyak banyak terjangkit virus tersebut.

Bayangkan saat itu, ada 66 pekerja PT Pertamina Hulu Kalimantan Timut (PHKT) yang sedang bertugas di RIG terkonfirmasi positif. Mereka semuanya dievakuasi ke Balikpapan. Ada juga sejumpah awak kapal pengangkut minyak yang terkena.

Meski ada Covid, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) selaku operator Blok Mahakam cukup berani dan andal. Mereka tetap melakukan pengeboran atau operasi tajak di sumur eksplorasi PS-1X di Struktur South Peciko, di Selatan lapangan Peciko yang berada di lepas Pantai Kaltim. “Ya kita itu dalam situasi apapun tidak boleh berhenti mencari migas, karena ini menyangkut hajat hidup negara dan rakyat Indonesia,” kata Azhari.

Pada peluncuran buku kemarin, saya banyak mengungkap harapan Kaltim di industri migas. Mulai kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sampai kewajiban pemberian Participating Interest (PI). Saya juga mengajukan usuk perlunya didirikan SMK Migas dan Politeknik Energi Migas di Balikpapan.

Saya juga menyinggung sentilan Presiden Prabowo soal duduknya Sultan Kutai Adji Muhammad Arifin pada peresmian perluasan kilang Pertamina Balikpapan. Itu momen untuk mengingatkan kita semua bahwa lahirnya industri minyak di Kalimantan dimulai ketika Sultan Kutai memberikan konsesi  pengeboran kepada JH Menten di Mathilda Balikpapan.

Karena itu, kata saya, Pemerintah termasuk Pemkot Balikpapan, SKK Migas bersama KKKS-nya serta Pertamina perlu membangunkan rumah singgah atau Keraton Mini Sultan Kutai di Balikpapan. Selain juga perlunya didirikan Museum Minyak. “Balikpapan sudah identik disebut kota minyak, jadi wajar kalau punya Museum Minyak,” begitu kata saya.

Peluncuran buku Rekam Migas di Kalsul dihadiri juga oleh Kepala STT Migas Dr M Lukman, ST, MT dan Ketua Yayasan Lauhil Machfudz Zakit, ST, M.En. Ada sejumlah mahasiswa dan dosen. Juga awak Kaltim Post yang dikomandani sang pimred, Romdani serta perwakilan dari Pertamina dan KKKS lainnya. Di antaranya Senior Manager PHM Robert Roy Antoni dan Pak Wisnu.

Terima kasih Pak Azhari Idris atas bhaktinya. Dengan selesainya menjadi Kepala SKK Migas, banyak waktu untuk bertemu sambil menghirup Kopi Gayo Arabika, yang menjadi salah satu kopi terbaik di dunia. Biar target produksi migas mencapai 1 juta barel per hari tetap bisa dicapai.(*)

Bagaimana Puasanya Kawan?

Catatan Hendry Ch Bangun
(Forum Wartawan Kebangsaan)

Bagi wartawan menjalani ibadah puasa sedikit berbeda dengan profesi lain, menurut saya. Ya karena ada hal dasar dari kerja wartawan yang wajib dimiliki siapapun dan di media manapun dia bekerja. Yaitu kritis, curiga, tidak boleh langsung percaya ada yang dikatakan narasumber, wajib melakukan cek dan ricek untuk menguji fakta, dan sering mengambil sudut pandang kritis.

Yang bagi orang lain mungkin menyebalkan. Kecuali kalau si wartawan mau menjadi wartawan rilis, yakni memuat begitu saja press release, keluaran berita, yang dibuat sumber berita. Entah itu perseorangan atau lembaga, atau bahkan narasumber perseorangan yang menanggapi suatu peristiwa dari sudut pandang dia. Sama-sama senang, kata orang, meskipun lalu medianya jadi sebagai corong dan tentu tidak akan disukai audiens.

Di bulan Ramadhan, pekerjaan wartawan ini berisiko membuat orang tersinggung, khususnya narasumber yang ditanyai dengan nada kritis seperti tidak dipercaya. Orang boleh marah tapi dia melakukan itu sesuai perintah atasannya, atau juga inisiatifnya sendiri karena merasa jawaban si narasumber hambar atau terlalu generik. Mungkin perlu ada fatwa dari lembaga agama, agar si wartawan tidak takut berdosa ketika bertanya hal yang membuat narsum kesal bahkan marah.

Bulan Ramadhan mestinya membuat semua orang, termasuk pejabat, pemegang kekuasaan, memperbanyak sabar dan menahan amarah. Tetapi karena pekerjaan wartawan adalah mengorek-ngorek secara kritis—sesuai prinsip jurnalistik—tidak heran lalu narasumber menjadi tersinggung. Wartawan yang berani dan menuruti perintah atasannya seperti menghadapi buah si malakama. Menjalankan perintah, tidak disukai narasumber, tidak menjalankan kena marah boss di kantor.

Semoga wartawan tetap tabah dan terus mencari upaya supaya tidak dibenci narasumber dan tidak dimarahi atasan. Ya cari cara yang baik agar tujuan tercapai dan sama-sama senang, yang tentu tidak mudah. Kalau kita lihat liputan di pengadilan, upaya wartawan mendapat komentar dari terdakwa saat doorstop selalu dihalang-halangi petugas, meskipun adalah hak terdakwa untuk memberi keterangan.
Wartawan kerap marah, tetapi pihak kejaksaan merasa perlu membatasi komentar dari narapidana, entah untuk alasan apa. Pastilah muncul emosi dari wartawan peliput karena harus membuat berita sesuai penugasan dari kantor. Apakah batal puasanya? Biarlah Allah SWT yang menilainya. Atau mungkin perlu juga fatwa dari majelis ulama agar ada pijakan kerja bagi para pekerja pers di lapangan selama bulan puasa ini. *

Sebenarnya kalau mau jalan mudah, kerja wartawan menjadi lebih enak, meski itu nanti tidak akan dikehendaki media yang menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar jurnalistik. Yaitu, tunggu saja press release, keluaran informasi dari lembaga atau pihak-pihak terkait dan tambahkan sedikit informasi sebagai pelengkap basa-basi. Beres deh. Tetapi pastilah Boss di kantor tidak senang. Kecuali barangkali media-media yang memang suka membuat senang pejabat atau lembaga yang menjadi bidang liputannya.

Wartawan lalu tinggal duduk-duduk saja di press centre, tunggu berita, atau tunggul email, atau informasi yang disebarkan lewat grup WhatsApp. Biasanya malah dengan foto dan keterangan, lalu tinggal edit sedikit, ubah judul agar tidak seragam, dan muat. Aman deh.

Ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik yang harus kritis, memberi pencerahan bagi audiensnya, dan berpihak pada publik, karena pastilah angle berita dari rilis lembaga pemerintah apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, sesuai dengan keinginan mereka. Media seharusnya memberikan pandangan kritis, mempersoalkan, mewarnai dengan opini dari pakar, ahli, sehingga berita menjadi lengkap dan bersudut pandang banyak. Tidak monoton dan satu arah.

Dalam kondisi masyarakat sekarang yang hampir selalu beropini secara kritis dan sudut pandang mereka sendiri melalui media sosial, media yang seperti corong pemerintah, pasti tidak layak baca. Nah, kalau klik sedikit, ya tidak laku. Tidak akan dijadikan acuan. Dan bisa jadi ditinggalkan oleh khalayak. Kalau audiensnya sedikit, maka media seperti ini akan hidup segan mati tak mau, alias bagai kerakap tumbuh di batu. Kerdil dan segitu saja. *

Ujian bagi pengelola media saat ini berlipat-lipat banyaknya. Pemimpin Redaksi pasti memiliki idealisme untuk menghasilkan berita-berita berkualitas, sesuai standar jurnalistik umum, menjadikan kepentingan masyarakat sebagai titik tolak pemberitaan, membuat berita di media itu diakui masyarakat, dan kritis. Tentu juga harus aktual, cepat, tepat, dan berusaha mendapat simpati dari publik.

Di sisi lain media harus memikirkan pendapatan yang harus diakui saat ini sumber terbanyaknya ada di pemerintah. Swasta menjadikan iklan di media massa konservatif sebagai pelengkap karena audiensnya pun berkurang secara signifikan, dan lebih mengandalkan media baru, media sosial, dan bahkan media (sosial) sendiri, sesuai dengan minat masyarakat.

Kalau pendapatan sedikit, sulit bagi media untuk membuat pemberitaan berkualitas. Secara praktek bantuan kecerdasan buatan/akal mandiri alias AI bisa “memenuhi” halaman/ruang media entah itu cetak, online, ataupun penyiaran. Tetapi karena ruang publik sudah dipenuhi berita aneka macam yang banyak dan berlimpah ruah, untutan masyarakat ke media konvensional, tentu harus berita yang spesial.

Berita yang digarap secara khusus, dengan kritis, sudut pandang berbeda, yang mencerminkan kualitas si pembuat berita. Yang khas, yang unik, yang mendalam. Berita yang memberi inspirasi, yang mencerahkan, yang komprehensif dan menjelaskan duduk persoalan secara proporsional, dan jujur.
Di sinilah lalu terjadi benturan kepentingan, antara sisi idealisme dan sisi ekonomi, yang Bagai buah simalakama. Dan disinilah sebenarnya diperlukan kontribusi masyarakat, crowdfunding, agar media dapat mandiri dan tetap berpegang pada idealisme pers.

Pemerintah tidak mau campur tangan urusan pembinaan pers, membiarkan mereka hidup dan berjuang sendiri. Alasannya independensi, hal yang mungkin benar tetapi tidak lagi sesuai dengan kondisi mutakhir pers nasional. Maunya mengatur, memberitakan sesuai keinginan pemerintah, dan tidak disalah-salahkan.

Maka masyarakat dan lembaga nonpemerintah menjadi jalan keluar terakhir, agar pers tetap independen, kritis, berpihak pada sebesar-besarnya kepentingan publik, yang tentu saja juga tidak akan sanggup mengayomi semua media. Rasanya ini seperti pungguk merindukan bulan.*

Dalam kondisi kehidupan media seperti itu menjalankan tugas kewartawanan dan mengelola media pada hari-hari ini menjadi lebih berat. Puasa menjadi kesempatan memperkuat batin, menerima ujian dengan lebih sabar, dan berusaha berpikir positif. Khususnya ketika mendapati Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump membuat perjanjian kerjasama yang membuat kehidupan pers, khususnya platform digital, semakin terpuruk.

Jalan keluar paling baik adalah pemerintah memberikan kompensasi kepada media seperti saat Indonesia dilanda Covid. Memberikan insentif bagi wartawan, mengurangi pajak, memperbanyak iklan layanan masyarakat tentang program pemerintah, dst.

Pemerintah harus memiliki “lawan” seimbang agar penyelenggaraan negara berjalan dengan baik, sesuai dan demi sebanyak-banyaknya manfaat bagi rakyat. Tanpa kontrol media, maka aparat pemerintah akan bekerja sesuka hati, asal bapak senang, dan program kerja dijalankan tidak sesuai standar. Pers tidak boleh mati, karena negara demokrasi memerlukannya.

Apa kabar puasanya? Berat kali bah. Tetapi justru karena itulah Ramadhan kali ini menjadi lebih bermakna bagi kehidupan pers.
Ciputat, 28 Februari 2026.

« Previous Page — Next Page »