Pamali yang Dulu Ditakuti, Kini Sekadar Cerita Sebelum Tidur

Pamali pernah menjadi semacam “alarm sosial” di tengah kehidupan masyarakat Nusantara. Larangan-larangan yang diwariskan secara lisan itu dulu dipercaya mampu menjaga keteraturan hidup, mulai dari etika, keselamatan, hingga harmoni dengan alam.

Namun seiring waktu, pamali perlahan bergeser makna dari sesuatu yang ditakuti, menjadi cerita yang hanya terdengar menjelang tidur.

Istilah pamali banyak ditemukan dalam budaya Sunda, Jawa, dan beberapa wilayah di Kalimantan serta Sulawesi. Secara umum, pamali berarti pantangan atau larangan adat yang tidak boleh dilanggar karena diyakini akan membawa akibat buruk.

Dalam budaya Sunda, pamali kerap dikaitkan dengan tata krama dan keselamatan. Sementara dalam tradisi Jawa, pamali sering diselipkan sebagai bentuk pengendalian perilaku anak-anak agar patuh pada norma keluarga.

Pamali lahir dari kebutuhan masyarakat tradisional untuk menyampaikan nilai tanpa penjelasan panjang. Pada masa lalu, ketika pendidikan formal belum merata, larangan yang dibungkus unsur mistis dianggap lebih efektif. Duduk di ambang pintu, misalnya, dianggap pamali karena bisa menghalangi jalan dan membahayakan orang lain. Sementara larangan memotong kuku di malam hari diyakini berkaitan dengan kondisi penerangan zaman dulu yang minim, sehingga berisiko melukai diri sendiri.

Larangan-larangan lain yang akrab di telinga generasi lama antara lain menyapu di malam hari, bersiul di dalam rumah, hingga tidur tengkurap. Meski alasannya kerap terdengar irasional, banyak pamali memiliki akar logis jika ditelusuri lebih dalam, mulai dari menjaga kebersihan, etika sosial, hingga kesehatan.

Namun, di tengah derasnya arus digital dan pola pikir yang semakin rasional, pamali tak lagi dipahami sebagai aturan mutlak. Bagi generasi Z, pamali lebih sering hadir sebagai nostalgia masa kecil.

“Aku dulu sering banget dibilang pamali sama ibuku. Duduk di lawang pintu, potong kuku malam-malam, itu pasti ditegur,” kata Aisyah (22), seorang mahasiswa asal Bandung. “Sekarang sih nggak takut, tapi anehnya kebiasaan itu tetap kebawa. Kayak refleks aja.”

Hal serupa diungkapkan Rizky (24), pekerja kreatif di Tasikmalaya. Menurutnya, pamali bukan lagi soal takut celaka, melainkan bentuk memori kolektif. “Pamali sekarang lebih kayak cerita pengantar tidur. Kita dengarnya sambil ketawa, tapi dulu itu serius banget,” ujarnya.

Pergeseran makna pamali menunjukkan perubahan cara generasi memahami tradisi. Pamali tidak sepenuhnya hilang, tetapi bertransformasi. Ia tetap hidup dalam bahasa ibu, dalam cerita keluarga, dan dalam ingatan masa kecil meski tak lagi berdiri sebagai aturan yang mengikat. (intan)

Gubernur Yakin Program Gratispol Pendidikan Semakin Baik

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi agar pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan ke depan dapat berjalan lebih baik dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Rudy Mas’ud saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan sepanjang tahun 2025.

Rudy menjelaskan, mengingat Program Gratispol Pendidikan masih tergolong baru, tentu terdapat kekurangan yang perlu segera dibenahi agar pelaksanaannya ke depan menjadi lebih optimal.

“Kami akui, tentu tidak ada yang sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran, dan akan segera melakukan pembenahan,” kata Gubernur Harum usai briefing organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/2/2026).

Gubernur tidak menutup mata dari alokasi sekitar 32.000 mahasiswa yang disiapkan pada tahun lalu, masih terdapat sejumlah mahasiswa yang belum dapat menikmati Program Gratispol Pendidikan karena berbagai alasan, termasuk kesalahan persepsi. Di antaranya terkait ketentuan syarat penerima, yakni anak-anak Kalimantan Timur atau minimal telah berdomisili di Kaltim selama tiga tahun. Selain itu, beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa reguler, bukan program eksekutif atau ekstensi.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada prinsipnya akan terus mengelola Program Gratispol Pendidikan agar semakin baik, termasuk memberikan beasiswa kepada para guru dan dosen yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan mereka.

“Guru-guru juga kami utamakan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jika gurunya hebat, maka kita akan dapat melahirkan siswa dan mahasiswa yang hebat pula,” tegasnya.

Gubernur berharap seluruh pemohon beasiswa dapat memperoleh pelayanan terbaik, mengingat pada hakikatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat.

Kabar baiknya, jika pada tahun lalu kuota disiapkan untuk sekitar 32.000 penerima manfaat, maka pada tahun ini Gubernur Harum bersama Wakil Gubernur Seno Aji menyiapkan kuota beasiswa untuk 159.006 mahasiswa dengan pagu anggaran mencapai Rp1,37 triliun. (ld)

Enam Perusahaan Sepakat Kelola Hutan Lestari

SAMARINDA — Enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Hutan Alam (PBPH-HA) di Kalimantan Timur menyepakati komitmen bersama untuk mengelola hutan secara berkelanjutan di kawasan Bentang Alam Wehea–Kelay.

Kesepakatan ini diwujudkan melalui penerapan skema Multi Usaha Kehutanan (MUK) yang diharapkan mampu menekan laju deforestasi, memperkuat mitigasi bencana, serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di salah satu lanskap hutan penting di provinsi tersebut.

Enam perusahaan yang terlibat yakni PT Gunung Gajah Abadi, PT Karya Lestari, PT Utama Damai Indah Timber, PT Aditya Kirana Makmur, PT Wana Bakti Persada Utama, dan PT Amindo Wana Persada.

Penandatanganan komitmen dilakukan di Samarinda, Rabu (11/2/2026), disaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto yang juga menjabat Ketua Forum Bentang Alam Wehea–Kelay, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman, Irawan Wijaya Kusuma, serta mitra pembangunan termasuk Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Joko Istanto menilai langkah tersebut relevan di tengah menyusutnya luas konsesi hutan di Indonesia dalam tiga dekade terakhir. Ia menyebutkan, luas konsesi yang pada 1993 mencapai lebih dari 60 juta hektare, turun menjadi kurang dari 19,3 juta hektare pada 2017.

“Penyusutan ini meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan yang tersisa, termasuk risiko deforestasi dan degradasi ilegal yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan habitat biodiversitas penting,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya telah menetapkan Bentang Alam Wehea–Kelay sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) karena nilai konservasinya yang tinggi, termasuk sebagai habitat penting orangutan Kalimantan. Saat ini, pengelolaan bentang alam tersebut melibatkan 23 pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan, akademisi, hingga mitra pembangunan.

Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi, Totok Suripto, menjelaskan, MUK dipilih sebagai pendekatan pengelolaan karena sejalan dengan kebijakan pemerintah yang membuka peluang diversifikasi usaha bagi pemegang konsesi.

“MUK memberi ruang bagi pemegang konsesi untuk mengembangkan sumber pendapatan yang tidak lagi bergantung pada kayu saja. Kami melihat skema ini sebagai peluang memperluas manfaat hutan melalui beragam usaha, mulai dari kayu, jasa lingkungan, hingga karbon,” katanya.

Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman, Irawan Wijaya Kusuma, mengapresiasi komitmen enam perusahaan tersebut. Ia menilai langkah ini penting, mengingat tren menurunnya pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam yang membuat sejumlah konsesi tidak lagi aktif beroperasi karena pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasional.

Menurutnya, konsesi yang tidak dikelola secara optimal berpotensi mengalami pembalakan liar, perambahan, hingga alih fungsi lahan yang berujung pada deforestasi dan peningkatan risiko bencana.

“Karena itu, dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah sangat diperlukan agar skema ini dapat berjalan efektif,” ujarnya.

Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto, menambahkan, komitmen ini menjadi pijakan awal pengembangan MUK pada skala bentang alam. Ke depan, berbagai strategi akan dirancang dan diuji di lanskap Wehea–Kelay untuk memperkuat kolaborasi, tidak hanya antarperusahaan konsesi, tetapi juga melibatkan desa-desa sekitar serta para pihak lainnya.

“Kami berharap pengembangan MUK skala bentang alam di Wehea–Kelay mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ekologis, iklim, dan sosial, yang memberikan manfaat nyata bagi Kalimantan Timur. Musibah yang terjadi di Pulau Sumatera menjadi pengingat pentingnya upaya kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tutur Herlina.

Sebagai informasi, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) merupakan organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang beroperasi di Indonesia sejak 2014. Lembaga ini mengedepankan pendekatan non-konfrontatif dalam tata kelola sumber daya alam serta membangun kemitraan multipihak guna mendorong terciptanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam di Indonesia. (intan)

Industri Galangan Kapal Dorong Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Potensi industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sangat terbuka. Saat ini, Kaltim bahkan menempati urutan ketiga terbesar dalam industri galangan kapal di Indonesia, terutama untuk kapal-kapal handmade dan tugboat. Potensinya tersebar di Samarinda dan Balikpapan.

Selain berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, pengembangan industri galangan kapal juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja yang semakin luas serta menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertajuk “Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Harum juga menyampaikan usulan agar industri galangan kapal dapat memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen.

Pemberian fasilitas pemerintah ini diharapkan mampu mendorong daya saing industri galangan kapal di seluruh Indonesia agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar global.

Gubernur juga berharap pemerintah memberikan kemudahan lain untuk mendorong industri galangan kapal di Indonesia meningkatkan standar, tidak hanya berlabel BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), tetapi juga berstandar IMO (International Maritime Organization), sehingga produknya dapat diterima oleh konsumen dunia.

Gubernur berharap industri galangan kapal ini dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu keunggulan ekonomi Kalimantan Timur di masa depan.

“Yang jelas, galangan kapal dan industri perkapalan itu padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Saya berharap akan lebih banyak kapal yang bisa diproduksi dari Kalimantan Timur, harapnya.

Menteri Keuangan Purbaya merespons usulan pembebasan PPN dari Gubernur Harum dengan sangat terbuka. Pada prinsipnya, Menteri Keuangan siap memberikan kemudahan, khususnya dalam persyaratan perizinan dan PPN, asalkan para pengusaha galangan kapal dan pelayaran berkomitmen memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

“Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan domestik harus kita amankan,” sebut Purbaya.

 

Misalnya, terkait 2.491 kapal di Indonesia yang diperkirakan telah berusia lebih dari 25 tahun. Faktor pemilik kapal yang cenderung membeli kapal dari luar negeri terjadi karena harga kapal buatan dalam negeri justru lebih mahal. Hal yang sama juga terjadi pada bahan bakunya.

“Saya bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin, sepanjang dikerjakan di dalam negeri,” tegas Purbaya.

Dukungan juga diberikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia menegaskan Presiden Prabowo mengingatkan agar industri galangan kapal lebih banyak dikembangkan di Indonesia.

“Saya lihat sendiri, Pak Prabowo marah, naik pitam karena kapal tanker Pertamina mau dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan dibatalkan,” ungkap Hashim.

Persoalannya, kata Hashim, kapal-kapal di Indonesia terlalu mahal. Bukan karena kehendak galangan kapal, melainkan akibat berbagai aturan.

“Pemerintah harus membantu pelaku usaha dengan regulasi dan kemudahan. Bagaimana kita bisa membeli di dalam negeri dengan harga yang murah,” harap Hashim.

“Saya tidak punya kepentingan, saya tidak punya galangan kapal. Saya hanya ingin membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dan menciptakan lapangan kerja yang meningkat pesat,” tandasnya.

Potensi Kaltim sangat strategis, sebab selain berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Il, Kaltim juga akan semakin menarik dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan yang distribusi logistiknya didominasi melalui jalur laut.

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku usaha galangan kapal, perkapalan, dan industri pendukung perkapalan lainnya. (*)

Kedamaian Modal Utama Pembangunan

TABANG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menghadiri pertemuan dengan tokoh masyarakat yang dirangkai dengan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2025/2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Lamin Adat Besar Desa Muara Pedohon, Kecamatan Tabang, Selasa (10/2/2026).

Acara dihadiri seluruh Kepala Desa dan Kepala Adat se-Kecamatan Tabang, serta unsur masyarakat lainnya yang turut memeriahkan peringatan Natal dengan penuh khidmat dan kebersamaan. Bupati Kukar pada kesempatan itu didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah, serta tentunya Camat beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tabang.

Bupati Aulia menegaskan, kerja sama dan sinergi semua pihak merupakan kunci utama dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di Kecamatan Tabang. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam memiliki dan mengelola data warga secara akurat.

“Data masyarakat sangat penting dan wajib dimiliki oleh perangkat desa. Termasuk data anak muda yang produktif, agar pemerintah dapat mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing,” ujar Aulia.

Aulia menyampaikan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung suksesnya program pembangunan daerah. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah pedalaman.

Bupati juga mengapresiasi kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Tabang yang terjaga dengan baik. Menurutnya, situasi kondusif tersebut merupakan hasil sinergi seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh agama.

“Kedamaian dan ketenteraman yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja bersama. Ini menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Ia mengucapkan Selamat Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani di Kecamatan Tabang. Ia berharap perayaan Natal menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan semangat toleransi, serta meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

Momentum perayaan Natal bersama ini, lanjut Aulia, diharapkan menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan. Ia pun optimistis semangat persatuan yang terjalin akan membawa Kecamatan Tabang menjadi lebih maju kedepannya.

Kegiatan tersebut merupakan wujud harapan para tokoh masyarakat yang ingin bersilaturahmi langsung dengan Bupati Kukar. (kk04)

« Previous Page — Next Page »