B2SA Goes to School Jadi Langkah Strategis Pemkab Kutai Barat Wujudkan Generasi Sehat dan Berkualitas

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan terus mengintensifkan edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan sehat bagi generasi muda. Salah satunya melalui program B2SA Goes to School (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) yang digelar di SMA Negeri 1 Jempang, Kecamatan Jempang, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan yang diikuti ratusan siswa tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun kesadaran sejak dini mengenai pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat sebagai fondasi lahirnya generasi yang cerdas, produktif, dan berkualitas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, Rion menegaskan, pembentukan pola makan sehat harus dimulai sejak usia sekolah. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik merupakan investasi jangka panjang dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul.

“Kami berharap melalui kegiatan B2SA Goes to School ini para siswa semakin memahami pentingnya memilih makanan yang bergizi, aman, dan seimbang, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Generasi yang sehat hari ini adalah modal utama menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Kutai Barat Maria Christina Mozes Edwin mengingatkan para pelajar agar lebih cermat dalam memilih makanan di tengah maraknya makanan cepat saji dan makanan kemasan yang semakin mudah diperoleh.

Ia menjelaskan, makanan instan maupun kemasan tidak selalu berdampak buruk, namun harus dikonsumsi secara bijak sesuai ketentuan keamanan pangan karena sebagian mengandung bahan tambahan pangan atau zat aditif.

“Masa muda adalah waktu terbaik membangun kebiasaan hidup sehat. Mulailah dengan memilih makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman agar kesehatan tetap terjaga hingga masa depan,” pesannya kepada para siswa.

Maria Christina juga mendorong agar program edukasi B2SA terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan tenaga ahli gizi sehingga materi yang diberikan semakin komprehensif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya kalangan pelajar.

Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai prinsip konsumsi pangan B2SA, tetapi juga diajak memahami bahwa pola makan yang sehat berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta kualitas hidup.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap program B2SA Goes to School mampu menumbuhkan budaya konsumsi pangan yang sehat di kalangan generasi muda, sehingga lahir sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan siap menjadi bagian dari terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Sapri, perwakilan Polsek Jempang, Koramil, Bank Kaltimtara Muara Tae, jajaran guru, serta para siswa SMA Negeri 1 Jempang. (Ars/Adv-DiskominfoKubar)

Menelusuri Jejak Sejarah di Balik Dinding Kokoh Masjid Cut Meutia Menteng Jakarta

JAKARTA – Siapa sangka, bangunan dengan arsitektur kolonial yang berdiri anggun di Jalan Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, menyimpan perjalanan sejarah panjang yang melintasi berbagai zaman. Sekilas, orang yang melintas mungkin tidak menyangka bahwa bangunan bergaya klasik Eropa ini adalah sebuah masjid yang menjadi destinasi wisata sejarah sekaligus pusat ibadah umat Muslim di jantung ibu kota.

Syarif Hidayat, seorang marbot yang telah mengabdi di Masjid Cut Meutia sejak 1989, menuturkan bahwa bangunan ini memiliki akar sejarah yang kuat. Berdasarkan catatan sejarah, gedung ini awalnya dibangun sebagai kantor biro arsitektur dan pengembang Belanda, N.V. De Bauploeg, yang rampung pada tahun 1912.

“Bilang orang-orang dulu, bangunan ini jauh sebelum difungsikan sebagai masjid pernah digunakan sebagai kantor pos, kantor Jawatan Kereta Api Belanda, dan kantor Kempetai Angkatan Laut Jepang,” ujar Syarif saat ditemui seusai salat Isya, Jumat (17/7/2026).

Alih Fungsi Berkat Inisiasi AH Nasution

Pasca kemerdekaan, gedung ini sempat berganti-ganti peran. Ia pernah menjadi Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kantor Perusahaan Daerah Air Minum, hingga kantor Dinas Perumahan Jakarta. Bahkan, gedung ini sempat menjadi kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) era Jenderal AH Nasution. Tak heran, hingga kini aula utama masjid tersebut dikenal sebagai Aula AH Nasution.

Syarif menceritakan, sejarah mencatat bahwa AH Nasution tidak menginginkan gedung tersebut kembali difungsikan sebagai kantor setelah MPRS pindah ke Senayan. “Beliau mengusulkan agar gedung dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sebuah masjid, karena di sekitar Kebun Sirih masih jarang masjid,” papar Syarif.

Sebelum resmi menjadi rumah ibadah, AH Nasution terlebih dahulu membentuk remaja masjid Cut Meutia pada tahun 1984. Tiga tahun berselang, tepatnya pada 18 Agustus 1987, gedung ini resmi beralih fungsi menjadi masjid melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5184/1987 di masa kepemimpinan Gubernur R. Soeprapto.

Oase di Tengah Hiruk Pikuk Menteng

Kini, Masjid Cut Meutia menjadi oase bagi warga dan pekerja di sekitar Menteng. Lokasinya yang strategis membuat masjid ini selalu ramai didatangi jemaah untuk menunaikan salat fardu maupun sekadar beristirahat di sela kesibukan.

“Adem masjid ini, karena bangunannya tinggi, sirkulasi udaranya juga bagus. Biasanya habis salat zuhur banyak yang istirahat di sini,” ungkap pria asal Tasikmalaya tersebut.

Meski begitu, Masjid Cut Meutia tidak melayani jemaah selama 24 jam penuh. Syarif menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil demi menjaga kenyamanan dan perawatan bangunan bersejarah tersebut. Bagi musafir yang ingin beristirahat, pihak masjid hanya menyediakan area teras Aula AH Nasution.

Syarif mengaku terinspirasi dengan pengelolaan Masjid Jogokariyan di Yogyakarta yang sangat akomodatif bagi jemaah yang bermalam. Namun, ia menyadari adanya tantangan lingkungan yang berbeda. “Kalau di sini belum bisa, lingkungannya yang tidak memungkinkan. Karena jika kami menyatakan buka 24 jam, pasti banyak yang bermalam di sini,” pungkasnya. (munanto)

Program Inovatif PHKT Tuai Apresiasi

Penajam Paser Utara – Komitmen PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) kembali mendapat apresiasi.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memberikan Piagam Penghargaan kepada perusahaan atas kontribusinya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada penguatan ekonomi, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, kepada Head of Communication, Relations & CID PHKT, Elis Fauziyah, dalam Rapat Koordinasi Forum CSR Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bupati PPU, Selasa (14/7/2026).

Apresiasi itu diberikan atas implementasi sejumlah Program Pengembangan dan Pelibatan Masyarakat (PPM) yang dinilai mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Beberapa program unggulan PHKT yang menjadi perhatian antara lain Semur Cendawan (Semai Jamur dengan Cerdas dan Berwawasan Pangan), GERBANG INSAN MAPAN (Gerakan Pembangunan Integrasi Perikanan dan Pertanian Menuju Kemandirian Pangan), serta PUSAKA (Pemanfaatan Ulang Sabut Kelapa).

Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan Daerah

Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menegaskan bahwa program CSR tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan, melainkan bagian dari tanggung jawab yang harus dirancang secara terukur agar mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan fiskal pemerintah daerah menjadikan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan yang tepat sasaran.

Ia mendorong agar penyusunan program CSR dilakukan sejak tahap perencanaan dengan melibatkan pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

“Kalau program CSR tepat sasaran, masyarakat akan merasakan langsung manfaat kehadiran perusahaan. Ini juga akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap kelancaran operasional perusahaan itu sendiri,” ujar Mudyat.

Forum CSR 2026 yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Badan Usaha dalam Pembangunan Daerah” turut dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, jajaran perangkat daerah, perwakilan 37 perusahaan anggota Forum CSR, akademisi, serta unsur Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI).

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menilai CSR perlu diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang mampu memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan operasional dunia usaha.

Dorong Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Head of Communication, Relations & CID PHKT, Elis Fauziyah, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus mengembangkan program-program yang inovatif, inklusif, dan memberikan manfaat jangka panjang.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi erat antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Bagi kami, penghargaan ini menjadi energi positif untuk terus mengembangkan program-program yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, melahirkan inovasi lokal, memperkuat ekonomi inklusif, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Elis.

Ia menambahkan, PHKT memandang CSR sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat melalui pendekatan kolaboratif sehingga setiap program benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Salah satu program unggulan, Semur Cendawan, mengembangkan budidaya jamur tiram di Kelurahan Waru sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Sementara itu, GERBANG INSAN MAPAN mengembangkan konsep integrated farming melalui budidaya hortikultura, mina padi, perikanan terpadu, hingga pemanfaatan Black Soldier Fly (BSF) sebagai alternatif pakan yang mendukung efisiensi sektor pertanian dan peternakan.

Adapun Program PUSAKA di Kelurahan Saloloang mengolah limbah sabut kelapa menjadi produk bernilai ekonomi seperti cocofiber, cocopeat, cocopot, dan cocomesh. Program ini tidak hanya mengurangi pencemaran akibat pembakaran limbah, tetapi juga membuka peluang usaha baru, khususnya bagi kelompok perempuan dan ibu rumah tangga melalui konsep ekonomi sirkular.

Dukung Keberlanjutan Industri Migas Nasional

Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Dony Indrawan, menyampaikan bahwa keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung keberlanjutan operasi migas nasional.

Menurutnya, hubungan harmonis dengan masyarakat serta lingkungan yang terjaga menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan produksi energi.

“Di PHI, kami percaya bahwa hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang berdaya dan mandiri serta lingkungan yang lestari akan mendukung keberlanjutan produksi migas perusahaan untuk puluhan tahun ke depan. Karena itu, kami terus mengembangkan program PPM bersama pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Dony menambahkan, PHI bersama seluruh anak usahanya, termasuk PHKT, akan terus mendukung berbagai program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan melalui implementasi program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Sebagai anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang beroperasi di Zona 10 Wilayah Kerja Kalimantan Timur dan Attaka, PHKT menjalankan kegiatan usaha hulu migas dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). (*)

PHI Teken PKB 2026–2028, Produktivitas Pekerja Jadi Kunci Ketahanan Energi

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama anak usahanya, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), resmi menandatangani Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2026–2028 sebagai langkah memperkuat hubungan industrial yang harmonis sekaligus mendukung keberlanjutan industri hulu migas nasional.

Prosesi penandatanganan yang berlangsung di Jakarta pada pertengahan Juni lalu mengusung tema “PKB sebagai Pilar Penguatan SDM untuk Kedaulatan Energi Nasional”. Momentum ini menjadi simbol penguatan sinergi antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja dalam menjaga produktivitas, keselamatan kerja, serta keberlangsungan operasi migas nasional.

Perjanjian Kerja Bersama PHI ditandatangani Direktur Utama PHI, Sunaryanto, bersama Presiden Serikat Pekerja PHI, Aditya Nugraha, dan disaksikan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syamwil, serta jajaran Human Capital Subholding Upstream Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya.

Direktur Utama PHI Sunaryanto menegaskan sumber daya manusia merupakan aset strategis perusahaan dalam menjaga keberlangsungan produksi minyak dan gas bumi nasional.

“Penandatanganan PKB ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melindungi hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis,” ujarnya.

Menurutnya, hubungan industrial yang sehat menjadi fondasi penting untuk memastikan operasional perusahaan berjalan secara aman, andal, patuh terhadap regulasi, sekaligus mampu mendukung target ketahanan energi nasional.

PKB PHI Periode 2026–2028 akan berlaku mulai 25 Juni 2026 hingga 24 Juni 2028 dan selanjutnya didaftarkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dokumen tersebut mengatur berbagai aspek hubungan kerja, mulai dari hak dan kewajiban perusahaan maupun pekerja, harmonisasi norma ketenagakerjaan, sistem pengupahan, fasilitas kesehatan, hingga mekanisme penyelesaian hubungan industrial sebagai upaya mencegah potensi perselisihan di lingkungan kerja.

Pada kesempatan yang sama, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) juga menandatangani PKB Periode 2026–2028. Penandatanganan dilakukan oleh Sunaryanto selaku Direktur PHSS bersama Ketua Umum Serikat Pekerja PHSS, Aditia Hermanu, disaksikan perwakilan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, SKK Migas, General Manager Zona 9 Dadang Soewargono, serta Human Capital Subholding Upstream Pertamina.

Kesepakatan PKB di kedua perusahaan tersebut dinilai menjadi cerminan semakin matangnya hubungan industrial di lingkungan Subholding Upstream Pertamina. Kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pekerja, memperkuat kinerja perusahaan, serta menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.

Sebagai Regional 3 Subholding Upstream Pertamina, PHI mengelola operasi hulu migas di Kalimantan yang meliputi Zona 8, Zona 9, dan Zona 10 dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Sepanjang 2025, PHI membukukan produksi sebesar 58 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan 630 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Bersama SKK Migas, PHI terus menjalankan operasi migas yang selamat, efisien, andal, patuh, serta ramah lingkungan guna mendukung ketahanan energi nasional melalui semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia. (*)

DPRD Samarinda Tunggu Laporan Inspektorat, Terkait Kasus Pasar Pagi

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda masih menunggu laporan resmi dari Inspektorat terkait hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) yang berkaitan dengan pembangunan Pasar Pagi. Jika laporan tersebut belum juga disampaikan dalam waktu dekat, legislatif memastikan akan memanggil Inspektorat untuk meminta penjelasan.

Plt. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda, Firdaus Akbar menjelaskan, tahapan pemeriksaan pada dasarnya telah selesai dilakukan. Namun, hasilnya masih menunggu keputusan Wali Kota Samarinda dan Sekretaris Daerah (Sekda) setelah melalui pembahasan lebih lanjut.

“Prosesnya sebenarnya sudah berjalan dan kami juga sudah menyampaikan hasilnya. Saat ini tinggal menunggu keputusan Wali Kota dan Sekda,” ujarnya, Selasa (14/7/26).

Ia mengatakan, terdapat sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki pada tata kelola pemerintahan. Menurutnya, arahan pimpinan bukan hanya berfokus pada penyelesaian persoalan yang terjadi, tetapi juga menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi agar mencegah persoalan serupa di masa mendatang.

“Wali kota selalu menginstruksikan kepada kami agar di balik setiap persoalan yang muncul, kita berpikir bagaimana memperbaiki tata kelola ke depan,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan belum dapat menyimpulkan apakah dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pelanggaran disiplin. Sebab, tim masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah masukan yang disampaikan Sekda usai pemaparan hasil pemeriksaan.

“Kami masih mendiskusikannya bersama tim karena ada beberapa hal yang harus didalami lagi. Kami sudah melakukan ekspos kepada Ibu Sekda, kemudian ada beberapa masukan yang perlu kami cek kembali,” jelasnya.

Ia menegaskan, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun bentuk sanksi yang akan dikenakan apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran disiplin.

“Belum ada keputusan resmi. Nanti setelah semuanya selesai dan sudah ada keputusan, laporan resmi akan kami sampaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Inspektorat terkait hasil pemeriksaan tersebut. Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara utuh akar persoalan agar dapat menjalankan fungsi pengawasannya.

“Kami masih menunggu laporan dari Inspektorat. Kemarin Kepala Inspektorat juga berjanji akan menyampaikan laporannya, tetapi sampai sekarang belum kami terima,” kata Iswandi, Jumat (17/7/26).

Ia menegaskan, apabila laporan tersebut belum juga disampaikan dalam waktu dekat, DPRD akan memanggil pihak Inspektorat untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan pemeriksaan.

“Nanti akan kami panggil. Kami juga tidak tahu seperti apa kebijakan internal mereka atau pertimbangan-pertimbangannya. Tetapi yang paling penting bagi kami adalah mengetahui apa sebenarnya akar permasalahan dari kasus ini. Itu yang menjadi dasar untuk melihat langkah perbaikannya ke depan,” pungkasnya. (yud/adv)

« Previous Page — Next Page »