Badan Usaha Milik Kampung Diharapkan Ciptakan Lapangan Kerja

Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau ingin melihat Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) tidak lagi sekadar mengelola usaha berskala kecil. ‎Ke depan, BUMK diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengoptimalkan potensi desa, dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

‎‎Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, saat membuka kegiatan Penguatan Badan Usaha Milik Kampung yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau di Ballroom SM Tower, Kamis (16/7/2026).

‎‎Menurutnya, keberhasilan BUMK akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

‎‎Ia mengatakan, setiap kampung di Berau memiliki potensi ekonomi yang berbeda, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu diolah menjadi usaha yang produktif sehingga tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi lembaga, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

‎‎“BUMK harus mampu membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pengelolaannya juga harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan agar mampu berkembang mengikuti kebutuhan pasar,” ujar Muhammad Said.

‎‎Menurutnya, tantangan BUMK saat ini bukan hanya menjalankan administrasi usaha, tetapi juga memiliki kemampuan melihat peluang bisnis, membangun kemitraan, mengelola risiko, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jaringan pemasaran produk.

‎‎Karena itu, ia mengajak seluruh kepala kampung untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan BUMK di wilayah masing-masing. Kolaborasi antara pemerintah kampung, pengurus BUMK, masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi kampung yang mandiri dan berkelanjutan.

‎‎Dalam kegiatan tersebut, DPMK Berau menggandeng Universitas Muhammadiyah Berau sebagai mitra pendamping. Pendampingan difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelola, mulai dari manajemen usaha, pengembangan produk, hingga strategi pemasaran agar unit usaha milik kampung mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

‎‎Muhammad Said berharap pelatihan ini menghasilkan pengelola BUMK yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menghadirkan inovasi baru.

‎‎Dengan pengelolaan yang tepat, BUMK diyakini dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau. (Dy/OK/Adv)

Pemkab Berau Komitmen Jaga Toleransi

‎Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya menjaga kerukunan antarumat beragama melalui penguatan sinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

‎‎Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis saat menghadiri Rapat Koordinasi FKUB se-Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selasa, (15/7/2026)

‎‎Rapat koordinasi yang mempertemukan pemerintah daerah, tokoh agama, dan pengurus FKUB dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur itu menjadi wadah memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas sosial di tengah semakin beragamnya masyarakat, terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

‎‎Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji pada pembukaan kegiatan menekankan pentingnya peran FKUB sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama.

‎‎Menurutnya, keberagaman yang terus berkembang harus diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat agar tetap tercipta suasana yang damai dan saling menghormati.

‎‎Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan Pemerintah Kabupaten Berau akan terus memperkuat kerja sama dengan FKUB, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Ia menilai toleransi dan kerukunan merupakan modal penting untuk menciptakan daerah yang aman sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan.

‎‎“Kami berkomitmen terus bersinergi dengan FKUB, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas serta kondusivitas daerah. Kerukunan adalah fondasi penting dalam pembangunan,” ujar Gamalis.

‎‎Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga harmoni sosial, meningkatkan kolaborasi antardaerah, dan mewujudkan Kalimantan Timur sebagai wilayah yang damai, inklusif, serta siap menyongsong perkembangan IKN.

‎‎“Kerukunan harus terus kita jaga bersama. Pemkab Berau siap bersinergi dengan FKUB dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga daerah tetap aman dan kondusif,” tutup Gamalis. (Dy/Ok/Adv)

IPA Samarinda Seberang Dikuras, Distribusi Alami Gangguan Sementara

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kencana Samarinda menjadwalkan pengerjaan pengurasan bak sedimentasi, lagoon dan reservoir Instalasi Pengolahan Air (IPA) Samarinda Seberang, Senin, 20 Juli 2026.  Dampak dari pengurasan ini akan membuat layanan distribusi air kepada pelanggan mengalami gangguan.

Divisi Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Taufik mengatakan kegiatan pengurasan ini sudah rutin dilakukan untuk  menjaga kualitas produksi air.

Dikatakan, pengurasan akan dimulai pada pukul 08.00 Wita dengan estimasi lama pengurasan 1 x 10 jam.

Taufik menyebutkan sejumlah wilayah yang nantinya akan terdampak gangguan aliran air yaitu Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Bung Tomo, Jalan Pangeran Bendahara, Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan KH Harun Nafsi, Perumahan Keledang Mas Baru, Perumahan UKA, Jalan Mangkupalas dan sekitarnya.

Mewakili manajemen ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan selama perbaikan pipa berlangsung, terutama kepada pelanggan yang terdampak, pelanggan yang hendak melakukan pelaporan dapat menghubungi hotline 0541 – 2088100 atau melalui pesan pribadi WhatsApp ke 0811553536. (*)

YJI Cabang Kaltim Wacanakan Bentuk Klinik Jantung Pratama

SAMARINDA — Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Kaltim mewacanakan membentuk Klinik Jantung Pratama sebagai unit pelayanan kesehatan jantung tingkat pertama bagi masyarakat.

“Ini rencana kita ke depan. Tujuannya tidak lain agar keberadaan YJI semakin dirasakan masyarakat,” ujar Ketua YJI Cabang Kaltim Hj Wahyu Hernaningsih Seno saat memimpin Rapat Evaluasi Program Kerja YJI Cabang Kaltim, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Jumat (17/7/2026).

Klinik Jantung Pratama nantinya menjadi tempat pelayanan kesehatan penanganan awal saat masyarakat mengalami masalah jantung.

Mengingat penanganan kedaruratan perlu dilakukan secara cepat. “Setiap detik waktu sangat berharga untuk menyelematkan nyawa orang masalah gangguan jantung,” sebutnya.

Pelaksanaannya nanti akan berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Samarinda.

Sebagai langkah awal seluruh pengurus YJI akan diberikan pembekalan Bantuan Hidup Dasar (BHD) agar bisa memberikan pelayanan dasar saat terjadi kegawat daruratan.

“Ini juga bagian dari program kerja kita. Memasyarakatkan penanganan awal masalah jantung. Langkah awal semua pengurus harus dibekali. Sehat bersama pinter bersama,” katanya sambil menyebut mereka yang sudah mendapatkan pelatihan BHD akan mendapat sertifikat menjadi SIM dalam melakukan penanganan pertama.

Pada kesempatan itu juga dibahas realisasi program kerja yang sudah dilaksanakan. Diantaranya terkait pembentukan YJI Kabupaten/Kota se Kaltim yang ditarget sudah terbentuk pada 2026.

“Sesuai arahan pusat seluruh Kabupaten Kota harus sudah terbentuk YJI. Alhamdulillah sejauh ini sudah sekitar 70 persen terbentuk. Tersisa PPU, Kubar, dan Samarinda masih dalam proses pembentukan,” sebutnya.

Termasuk dibahas rencana peringatan hari jantung se dunia, HUT YJI, menyemarakkan HUT RI melalui lomba senam jantung sehat antar Klub Jantung Sehat (KJS) dan persiapan keikutsertaan loma Senam Jantung Sehat Seri I Nasional secara daring. (AM)

PB Porprov Libatkan Seluruh Daerah dalam Finalisasi Nomor Tanding

SAMARINDA – Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur memastikan penetapan cabang olahraga dan nomor tanding tidak dilakukan secara sepihak. Seluruh keputusan akan ditempuh melalui koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KONI Kaltim, serta pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan Porprov berjalan sesuai kemampuan masing-masing daerah.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Kurniawan mengatakan, koordinasi yang dilakukan di Samarinda bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan sebelum keputusan final ditetapkan. Menurutnya, sebagai tuan rumah, Paser menginginkan setiap kebijakan lahir dari kesepakatan bersama.

“Kami memang memiliki tugas menetapkan cabang olahraga dan nomor tanding. Tetapi kami mengharapkan semua itu melalui proses koordinasi dan persetujuan Dispora Provinsi maupun KONI Kaltim. Jadi keputusan ini bukan keputusan kami sendiri, melainkan keputusan bersama,” kata Kurniawan, Jumat (17/7/2026).

Ia berharap pembahasan yang telah dilakukan bersama Dispora Kaltim dan KONI Kaltim dapat menghasilkan keputusan final dalam waktu dekat sehingga seluruh daerah memiliki kepastian untuk mempersiapkan kontingennya.

“Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Ketua Umum KONI Paser, Insyaallah Senin nanti sudah ada jawaban mengenai hal ini. Dengan begitu semua tahapan berikutnya bisa segera berjalan,” ujarnya.

Kurniawan juga menekankan pentingnya kesiapan setiap kabupaten dan kota, terutama dari sisi anggaran. Menurutnya, masing-masing daerah perlu lebih dulu berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum memastikan jumlah atlet dan nomor tanding yang akan diikuti.

“Jangan sampai semuanya sudah diputuskan, ternyata ada daerah yang tidak siap. Karena itu kami meminta setiap Dispora kabupaten dan kota berkoordinasi dulu dengan TAPD masing-masing agar benar-benar mengetahui kemampuan anggarannya,” jelasnya.

Ketua Harian PB Porprov VIII Kaltim, Katsul Wijaya, menyatakan hasil koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat seluruh tahapan persiapan mengingat waktu menuju pembukaan Porprov semakin singkat.

“Berkat dukungan Dispora Provinsi dan KONI Kaltim kami semakin termotivasi untuk segera menetapkan cabang olahraga dan nomor tanding. Insyaallah dalam waktu dekat keputusan itu akan kami keluarkan agar tahapan berikutnya bisa segera berjalan,” kata Katsul.

 

Katsul yang juga Ketua KONI Paser menambahkan, setelah keputusan diterbitkan, PB Porprov akan langsung menginformasikannya kepada seluruh pihak terkait, termasuk technical delegate, agar proses verifikasi venue, peralatan pertandingan, serta penyusunan jadwal dapat segera dilakukan.

“Terpenting semua pihak bergerak bersama untuk menyukseskan Porprov VIII. Setelah penetapan dilakukan, seluruh tahapan teknis akan kami percepat sehingga persiapan penyelenggaraan dapat berjalan sesuai target,” pungkasnya. (Ain)

« Previous Page — Next Page »