Wartawan adalah Seniman Zaman

Oleh: Fujiono

Di tengah riuh rendah arus informasi yang berkejaran dengan waktu, profesi wartawan kerap disempitkan maknanya. Ia direduksi menjadi sekadar penyampai kabar, pencatat peristiwa, atau dalam ungkapan yang kerap terdengar sinis “kuli tinta”. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, jurnalisme sejatinya adalah sebentuk kerja seni. Ia lahir dari olah rasa, ketekunan pikiran, dan tanggung jawab nurani. Wartawan, dalam seluruh medium, tulis, foto, radio, televisi, cetak, maupun daring adalah seniman yang bekerja dengan fakta sebagai kanvasnya.

Setiap karya jurnalistik adalah hasil perjumpaan antara realitas dan batin penciptanya. Tulisan yang baik tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi mengajak pembaca memahami pentingnya sebuah peristiwa. Diksi yang dipilih, alur yang dirajut, hingga jeda dalam paragraf, bukan perkara kebetulan. Semua adalah keputusan artistik yang lahir dari kesadaran bahwa kata-kata memiliki bobot, bahkan daya gugah. Dalam konteks ini, wartawan tidak sekadar melaporkan kejadian, melainkan menghidupkan makna.

Fotografi jurnalistik pun demikian. Ia bukan semata-mata hasil tekan tombol rana. Di balik satu bingkai foto, terdapat proses kontemplasi panjang. Memilih sudut pandang, menunggu cahaya yang tepat, serta keberanian menekan tombol pada detik yang menentukan. Foto yang kuat mampu berbicara tanpa aksara, menyampaikan getir, harap, atau kegetiran manusia hanya lewat sekelebat bayang dan cahaya. Fotografer jurnalistik bekerja dengan mata yang peka dan hati yang terjaga, sebab setiap bidikan adalah pilihan etis sekaligus estetika.

Videografi, sebagai medium bergerak, menuntut pengorbanan yang tak kalah besarnya. Ada waktu yang diluruhkan demi menanti momen langka, ada risiko yang dihadapi demi merekam peristiwa dari jarak terdekat, dan ada kepekaan artistik agar gambar yang disajikan tidak hanya informatif, tetapi juga nyaman dinikmati mata. Dalam video jurnalistik, seni bertemu disiplin, irama gambar, kesinambungan adegan, hingga kesenyapan yang sengaja dibiarkan berbicara.

Namun, dalam lanskap media yang kian pragmatis, unsur seni ini perlahan tergerus. Kecepatan sering kali menjadi panglima, menggeser kedalaman sebagai esensi makna. Banyak jurnalis, terutama generasi yang tumbuh bersama gawai dan algoritma, terjebak pada kerja yang serba ringkas dan serba segera. Mereka mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa jurnalisme yang baik menuntut lebih dari sekadar memenuhi tenggat. Ia menuntut kesungguhan untuk menjadikan setiap karya sebagai hasil cipta yang bernilai hangat.

Norman Mailer, penulis dan jurnalis Amerika yang dikenal melalui gaya New Journalism, pernah melontarkan kalimat yang kerap dikutip dengan nada getir sekaligus satir, “Jika seseorang tidak cukup berbakat untuk menjadi seorang novelis, tidak cukup pintar untuk menjadi seorang pengacara, dan tangannya terlalu gemetar untuk melakukan operasi, ia dapat menjadi seorang jurnalis.” Di balik ironi itu, tersimpan pengakuan atas kekuatan kata-kata jurnalistik. Mailer seolah mengingatkan bahwa jurnalis memegang senjata yang ampuh, yakni bahasa. Senjata ini bisa membedah kenyataan dengan presisi, tetapi jika digunakan tanpa kebijaksanaan, juga dapat melukai.

Kekuatan serupa ditegaskan John Hersey, pelopor jurnalisme baru yang karyanya Hiroshima menjadi tonggak reportase mendalam. Ia menyatakan, “Jurnalisme memungkinkan pembacanya untuk menyaksikan sejarah, fiksi memberi pembacanya kesempatan untuk menjalaninya,”. Pernyataan ini menegaskan bahwa tulisan jurnalistik mampu menarik pembaca masuk ke pusaran peristiwa, menjadikan mereka saksi yang terlibat secara emosional. Karena itu, setiap kalimat yang ditulis wartawan sesungguhnya adalah belati bermata dua. Dapat menerangi kebenaran, tetapi tanpa nurani juga berpotensi mencederai jika salah diarahkan.

Di sinilah etika bertaut erat dengan seni. Wartawan dituntut bukan hanya cakap secara teknis, tetapi juga matang secara moral. Tanpa kesadaran etis, karya jurnalistik mudah tersesat menjadi sensasi hampa. Sebaliknya, dengan nurani yang terjaga, jurnalisme dapat menjadi lentera yang menuntun masyarakat memahami realitas dengan jernih.

Filosofi fotografi mengajarkan hal serupa. Foto bukan sekadar dokumentasi, melainkan medium refleksi. Ia dapat membentuk cara pandang, memengaruhi kebudayaan, bahkan menjadi simbol kebebasan berekspresi. Fotografer yang memahami filosofi ini tidak berhenti pada keindahan visual, tetapi menggali pesan dan perasaan yang tersembunyi di balik momen peristiwa. Setiap foto menjadi dialog sunyi antara subjek, pencipta, dan penikmatnya.

Ketika jurnalisme dan seni bertemu, lahirlah karya yang bukan hanya informatif, tetapi juga bermakna. Tulisan yang berlapis makna, foto yang menggugah empati, dan video yang mengendap di ingatan adalah bukti bahwa kerja wartawan melampaui rutinitas belaka. Ia adalah proses kreatif yang memerlukan kesabaran, cinta, dan karsa.

Pertanyaannya kemudian, setelah memahami semua itu, pantaskah karya jurnalistik dianggap remeh atau biasa saja? Apakah profesi ini layak diperlakukan sekadar sebagai pekerjaan biasa, tanpa ruang bagi perenungan dan penghayatan tanpa makna?

Pada Hari Pers Nasional, 9 Februari 2026, pertanyaan itu menemukan momentumnya. Hari ini bukan hanya penanda sejarah pers Indonesia, melainkan juga ajakan untuk bercermin. Wartawan diajak kembali menelisik makna profesinya, bukan semata pengumpul fakta, melainkan pencipta karya yang dapat menggerakkan jiwa. Ada semangat yang menuntut insan pers untuk tidak berjalan setengah hati, untuk terus mengasah kepekaan dan memperkaya kosakata batin dari titik nurani.

Di tengah derasnya arus digital dan tuntutan kecepatan, tantangan wartawan justru semakin berat. Mereka dituntut menjaga keseimbangan antara ketepatan fakta dan kedalaman makna, antara kecepatan dan ketelitian, antara keberanian dan kebijaksanaan. Dalam keseimbangan itulah seni jurnalisme menemukan bentuknya.

Wartawan bukan kuli tinta. Ia adalah seniman yang bekerja dengan realitas sebagai bahan baku. Setiap kata yang ditorehkan, setiap gambar yang dibingkai, dan setiap suara yang direkam adalah hasil pergulatan batin. Karya-karya itu lahir bukan demi validasi semata, melainkan sebagai upaya memahami dunia dan membaginya kepada sesama.

Maka, pada peringatan Hari Pers Nasional ini, ajakan itu patut direnungkan, menjalani profesi wartawan tidak dengan cara biasa-biasa saja. Ada panggilan untuk mengulik hati, merawat nurani, dan melahirkan karya yang mampu menggetarkan. Bukan karena gemuruh sensasi, tetapi karena kejujuran dan keindahannya. Di sanalah jurnalisme menemukan martabatnya sebagai seni yang berpihak pada kemanusiaan sekaligus menjaga semesta.

Balikpapan dan Sultan

Catatan Rizal Effendi

ADA yang menarik pada Rapat Paripurna DPRD Balikpapan dalam rangka Hari Jadi Ke-129 Kota Balikpapan di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (9/2) pagi.  Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) dan Ketua DPRD Alwi Al Qadri sama-sama menyebut Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Sultan Drs H Adji Muhammad Arifin, SE, M.Si.

Mereka memprioritaskan penyebutan nama Sultan. “Yang Terhormat Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura,” katanya di awal sambutan. Sayangnya Sultan sendiri tidak hadir. Sebab, dalam  waktu yang bersamaan Sultan tengah merayakan Kaseh Selamat atau HUT kelahirannya yang ke-75 di Kedaton Kutai Kartanegara, Tenggarong.

Soal Sultan ini jadi peka, setelah Presiden Prabowo Subianto terkesan menegur petugas pada peresmian Proyek Perluasan Kilang Minyak (RDMP) Pertamina Balikpapan, Senin (12/1) lalu. Ini berkaitan dengan posisi duduk Sultan yang berada di belakang. “Sultan kok ditaruh di belakang, taruh di depan,” kata Presiden.

Gara-gara itu Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (HARUM) secara khusus meminta maaf. Sultan sendiri termasuk orang yang bersahaja. Dia tak terlalu mempersoalkan masalah ini  secara berlebihan. Pada waktu peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI 2024 di Istana Ibu Kota Nusantara (IKN), undangan Sultan malah tidak sampai. Padahal waktu itu Presiden Jokowi mengenakan baju adat Kesultanan Kutai.

Sultan teman seangkatan saya waktu kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Tempo hari saya sempat berbincang dengan Sultan dan ada keinginan Sultan memiliki rumah singgah atau Kedaton Kecil Kesultanan di Balikpapan.

Kabarnya hal itu sudah disampaikan kepada Wali Kota. RM sendiri menyambut baik dan tengah memproses penyiapan lahannya. “Mudah-mudahan rencana ini bisa kita wujudkan,” kata Sultan Arifin penuh harap.

Dalam sejarah Kalimantan Timur, wilayah Balikpapan dulunya termasuk wilayah Kesultanan Kutai. Kesultanan Kutai sendiri berdiri sejak abad ke-13 dan memiliki wilayah yang luas, termasuk Balikpapan, Samarinda dan sekitarnya. Itu sebabnya Bandara Sepinggan di era Gubernur Awang Faroek Ishak diubah menjadi Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Sultan Sulaiman adalah Sultan Kutai ke-19, yang memerintah dari tahun 1845 hingga 1899.

Acara Kaseh Selamat Sultan Arifin berlangsung khidmat. Ditandai dengan penampilan tari khas Kesultanan, Tari Topeng Panah Buana dan Tari Kanjar Ganjur dari Kesenian Cahaya Kedaton di bawah binaan Hj Adji Putri Indera Praboe ningrat.

Lalu ada sambutan dari Kerabat Kesultanan dilanjutkaan sambutan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, yang mendapat gelar Pangeran Adi Suta Praja. Kemudian ada hikmah milad dan puncaknya pemotongan tumpeng oleh Sultan Arifin didampingi sang permaisuri, Hj Sulastri dengan gelar Adji Raden Puspa Kencana.

PERTAMA KALI HADIR

Meski berlangsung di hotel, suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan dalam rangka hut kota berlangsung sederhana. “Acara hut kita memang berlangsung sederhana dan terbatas, karena itu saya mohon maaf jika ada warga kota yang tidak mendapat undangan,” kata Alwi dan Rahmad.

Saya hadir bersama mantan Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong yang akrab dipanggil ABS. Ini kehadiran kami pertama di era kepemimpinan Alwi Al Qadri sebagai Ketua Dewan. Di samping saya duduk Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin dan Ketua KADIN Balikpapan Noval Aspiani.

Tak lama anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan dari Partai Gerindra, Sabaruddin Panrecalle yang duduk di depan, ikut bergabung ke belakang. “Ketulahan saya dengan para senior yang ada di belakang,” katanya setengah bercanda. Di depan saya juga ada anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo dari Fraksi PAN.

Saya juga sempat berbincang dengan Rektor Universitas Mulia (UM) Prof Dr Ir Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si dan Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Ir Khakim Ghozali, M.MT. Mereka berdua amat bersemangat menghadiri Rapat Paripurna HUT Kota. Keduanya berkepentingan ikut memajukan Kota Balikpapan.

Rahmat sempat menyapa saya dan ABS. “Kehadiran mantan wali kota dan ketua DPRD tentu menambah semangat kita dalam membangun Balikpapan dengan visi Balikpapan Kota Global, Nyaman untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman,” katanya. Hadir juga mantan wakil wali kota Heru Bambang, yang disebut RM sebagai “tenaga ahli” Pemkot.

Di sela pidatonya, Wali Kota sempat menayangkan wajah wali kota Balikpapan mulai ARS Mohammad, Bambang Sutikno, Imat Saili, Zainal Arifin,  Asnawi Arbain, Syarifuddin Yoes, Hermain Okol (Plt), Tjutjup Suparna, Imdaad Hamid, saya (Rizal Effendi) sampai RM sendiri bersama wakilnya, Bagus Susetyo.

Ketika saya akan meninggalkan tempat acara, RM bersama Bagus sempat memanggil saya dan ABS. Mereka penuh semangat mengajak kita foto bersama. Seorang undangan sempat berkomentar. “Wah ini bentuk harmoni yang kita rindukan,” katanya tersenyum.

Asisten III Sekdakot dr Andi Sri Juliarty selaku ketua panitia juga sempat menyapa saya. Demikian juga sejumlah pejabat pemkot. “Terima kasih atas kehadiran Bapak,” kata Andi Sri Juliarty yang akrab dipanggil dr Dio. Acara puncak HUT Kota berlangsung di halaman Pemkot, Selasa (10/2) ini ditandai dengan upacara dan pemberian penghargaan kepada warga prestasi.

Ketika akan turun dari tangga hotel Senyiur saya sempat bertemu Asisten I Sekdakot Drs Zulkifli, M.Si serta Ibu Kisnawati beserta putranya yang mendapat penghargaan atas keikhlasannya menghibahkan tanah miliknya seluas 1.500 meter persegi, yang dijadikan lokasi SD Negeri 024 Balikpapan Tengah.

“Mulia betul hati Ibu,” kata saya menyapa. Sebab di zaman sekarang sangat langka ada warga menyumbang tanah secara sukarela untuk kepentingan umum.

Yang membuat saya kaget dia ternyata istri almarhum Robert Effendi, mantan wartawan olahraga Kaltim Post ketika saya menjadi pemimpin redaksi di sana. Masyaallah, Tuhan pasti memberkahi dia dan keluarga atas dedikasinya itu. Aamiin.(*)

Makna Ketidakhadiran Presiden di HPN

Catatan Hendry Ch Bangun
(Forum Wartawan Kebangsaan)

Presiden Republik Indonesia tidak hadir di puncak acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN), bukan hal baru. Gus Dur tidak hadir di HPN Banjarmasin, lalu diwakilkan kepada Megawati Soekarnoputri, karena waktu itu Presiden kurang sreg dengan PWI yang masih dianggap sebagai warisan Orde Baru, saat PWI Pusat dipimpin Tarman Azzam.

Joko Widodo tidak hadir di HPN Batam karena baru saja keliling ASEAN setelah dilantik sebagai presiden dan selisih waktunya hanya 2 hari sehingga kehadirannya diwakilkan kepada HM Jusuf Kalla, saat kepemimpinan PWI Pusat dijabat Margiono.

Prabowo Subianto tidak hadir di HPN Banjarmasin karena disebut-sebut adanya dualisme di kepengurusan PWI Pusat, tidak ingin dianggap berpihak, meski sebenarnya yang terjadi adalah kudeta berbalut Kongres Luar Biasa yang tidak pernah diakui negara.

Setelah Kongres PWI di Cikarang, tahun 2025, yang terjadi setelah Hendry Ch Bangun setuju ada percepatan pemilihan pengurus baru untuk kesatuan PWI Pusat, semua berharap tidak akan ada lagi masalah. Apalagi jelas ada restu pemerintah, kongres dibuka Menkomdigi, diadakan di fasilitas Komdigi, dan pengurus baru disambut baik Menkomdigi.

Tetapi ternyata di Hari Pers Nasional di Serang, Banten, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir. Maka tidak sedikit yang bertanya-tanya, ada apa di Jelambar? Persis pertanyaa kode buntut di tahun 1970-an yang jawabnya bisa apa saja. Terserah ditafsirkan sendiri. *

Sebagai Ketua Umum PWI Pusat yang terpilih secara sah di Kongres 2023 Bandung, saya merasa sedih bahwa Hari Pers Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden no 5 tahun 1985, siapapun ketuanya saat ini. Presiden seperti tidak menghargai PWI, yang berkongres 9-10 Februari tahun 1946 di Solo, untuk menyatukan kekuatan wartawan se Indonesia, dan menyatakan tekad berdiri bersama para pejuang kemerdekaan untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan Republik Indonesia.

Ya, wartawan tidak hanya berjuang melalui tulisan dan teriakan di depan mikrofon, untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia masih ada, bahwa kepemimpinan Soekarto-Hatta dengan Perdana Menteri Sjahrir, masih didukung puluhan juta rakyat. Bahwa seluruh komponen bangsa, para pekerja, pegawai negeri, dan rakyat setia pada perjuangan yang telah melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Itulah fakta lahirnya Keppres No 5 tahun 1985. Masak peringatan HPN tidak dihadiri Presiden yang membuat Keppres, siapapun presidennya?

Sungguh ironis karena PWI jelas ideologi kebangsaannya, dengan menempatkan Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan berpikir, filosofi, dalam menjalankan profesi kewartawanan, persis seperti yang sering disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. PWI itu Merah Putih dan NKRI Harga Mati, tidak sekadar bersandar pada Humanisme Universal.

Orang bisa mengatakan, tokh ada Menko yang hadir atas nama pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah masih mengapresiasi dan menghargai wartawan, organisasi pers, organisasi perusahan pers, dan tentu Dewan Pers, sebagai pilar pelaksanaan HPN. Tetapi tetap saja seperti sayur tanpa garam, karena justru garamnya itulah yang memberikan vitalitas, energi, kekuatan bagi pers dan media yang saat ini sudah dalam tahap Vivere Pericoloso, kalau kita mengacu pada pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1964. Tahun yang “hidup penuh bahaya” atau “menyerempet bahaya”.

Semua sudah berteriak bahwa media saat ini sedang terpuruk karena iklan media massa, sudah habis disedot platform digital, media sosial, dan kegiatan informasi yang nonpers. Belanja media pemerintah di pusat dan daerah, tidak lagi menghidupi secara normal kegiatan media, apalagi untuk membuat kegiatan usaha baru seperti tahun 1990-an. Kesejahteraan wartawan sudah pada tahap gawat darurat. Peraturan Dewan Pers, tentang gaji minimal wartawan setara UMP, mungkin hanya bisa dijalankan beberap media.

Saya berani bertaruh 95 persen lebih media yang saat ini hidup, menggaji dengaan upah kompromi, sesuai kesepakatan bawah tangan. Daripada pensiun dini, daripada menganggur dan tidak bekerja. Media yang memiliki tersertifikasi faktual, yang harus mencantumkan bukti transfer atau bayar gaji sesuai ketentuan, hampir semua mengakali aturan itu. Ya media harus hidup dan kalau tidak tersertifikasi, sering tidak diberi iklan oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot atau menjadi mitra kerjasama.

Dalam kondisi nafas ngap-ngapan, kata orang pinggir Jakarta, kehadiran Presiden RI di puncak acara HPN, akan bisa memberi semangat, kepercayaan bahwa pemerintah serius dalam menjaga kehidupan pers. Saya pernah menyampaikan kepada Menkominfo Rudiantara dan Johny Plate, memberi perhatian lebih kepada pers, minimal dengan memberikan bantuan berupa Pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi secara gratis kepada SDM pers. Jawaban keduanya sama, pada saat ini Kominfo atau sekarang Komdigi, tidak punya tugas fungsi membina pers layaknya di zaman Orde Baru. Semua urusan diserahkan ke Dewan Pers, dan karena anggarannya berupa hibah, ya jumlahnya secukupnya saja. Untuk program yang langsung berkaitan dengan peningkatan kompetensi pers, mungkin saat ini tidak sampai Rp 10 milyar, untuk sekitar 100.000 wartawan (30.000an bersertifikat kompetensi) seluruh Indonesia.

Sangat ironis karena pers selalu diminta ikut menjaga kewarasan, kejernihan di ruang publik, tidak ada ujaran kebencian, hoaks, apalagi provokasi, dan sikap antipemerintah, sedangkan media disuruh hidup sendiri dalam kondisi alam dan udara pengap. *

Tentu saja pers akan tetap terus bertahan dengan seluruh daya upaya, agar tetap professional dalam segala tantangan dan hambatan yang ada. Tidak akan putus asa, walaupun mungkin akan banyak yang profesionalismenya berkurang dan mengambil jalan pintas dan mencederai Kode Etik Jurnalistik yang menjadi landasan etika dan operasional.

Sebagaimana dikatakan Ketua Dewan Pers Prof Dr Komarudin Hidayat di acara HPN, masyarakat (yang sehat) akan selalu mencari air yang jernis di tengah banjir (informasi) dan itu artinya kalau pers menyajikan informasi yang sesuai KEJ dan memberi kesehatan jiwa, maka dia akan hidup. Tetapi apakah pers sehat betul-betul bisa bertahan dengan baik, mengingat biaya operasional untuk mendidik SDM pers yang mumpuni, kompeten, taat KEJ, tidak lagi murah. Apalagi untuk menjalankana manajemen perusahaan pers yang sesuai etos bisnis yang etis dan bermoral.

Ketika UU Pers dilahirkan pada tahun 1999, semangat para tokoh pers begitu besar, yakin akan bisa mandiri, independent, tidak perlu uluran tangan pemerintah dan masyarakat, untuk kehidupan pers yang sehat. Sampai tahun 2000-an betul begitu. Tetapi ketika platform media mulai membesar, media sosial mulai merajalela, bahkan kita kecerdasan buatan semakin terasa ikut campur dalam memproduksi berita, keadaan sudah harus dianggap darurat.

Absennya Presiden Prabowo Subianto, jangan kita anggap wujud cueknya pemerintah pada pers, tetapi barangkali juga karena bentuk ketidanmampuan insan pers untuk berkomunikasi dengan beliau melalui bawahan Presiden: untuk menunjukkan keprihatinan, sambil memperlihatkan peran penting pers dalam ikut membangun bangsa, ikut menjaga kedaulatan bangsa, dan menjadi aspirasi masyarakat yang menjerit karena kesulitan ekonomi.

Selamat Hari Pers Nasional. Majulah pers Indonesia. Merdeka

Serang, 9 Februari 2026.

Bupati Tanah Laut Raih SIWO Award

SERANG – Bupati Tanah Laut, H Rahmat Trianto, menerima penghargaan SIWO Award dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di halaman Kantor Gubernur Banten, Senin (9/2/2026).

‎‎Penghargaan SIWO Award diberikan kepada Bupati Rahmat Trianto atas komitmennya yang peduli dan suka olahraga.

‎‎SIWO Award merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI untuk memberikan penghormatan kepada insan olahraga, termasuk kepala daerah yang memiliki kepedulian terhadap prestasi olahraga nasional.

‎‎Rahmat Trianto menjadi salah satu penerima penghargaan SIWO Award 2025, yang menunjukkan komitmennya dalam mendukung dan mempromosikan olahraga di Kabupaten Tanah Laut.

‎Menurut Rahmat, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemda dan semua pihak untuk terus meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga di daerahnya.

‎‎”Terimakasih SIWO PWI telah memberikan penghargaan kepada saya sebagai kepala daerah peduli olahraga. Kami menganggarkan tidak kurang dari Rp100 miliar untuk pembinaan olahraga di kabupaten Tanah Laut, termasuk kami telah menyelenggarakan Porprov Kalsel,” ujarnya.

Ketua SIWO Kalimantan Selatan Irwansyah menyampaikan, Bupati Tanah Laut pantas mendapat SIWO Award karena memiliki kepedulian dan perhatian terhadap perkembangan olahraga di daerah.

Sementara ‎‎Ketua SIWO Pusat, Suryansyah, menambahkan SIWO Award diberikan kepada tokoh atau atlet yang berkontribusi terhadap olahraga. Pemilihannya tak asal, tapi dilihat dari kontribusi nyata.

‎‎Suryansyah mengapresiasi semua pihaknya, khususnya Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto yang menerima SIWO Award Kategori Bupati Peduli Olahraga.

‎‎Menurutnya yang bersangkutan punya kontribusi nyata terhadap keolahragaan. Salah satunya tuan rumah Porprov dan Peparprov 2025. Atas pembinaan yang bersangkutan Tanah Laut untuk pertama kalinya juara umum Porprov.

‎‎“Selain itu beliau juga sangat gemar berolahraga, sehingga sangat wajar mendapatkan Award ini,” ujarnya.

‎‎Dikatakannya, track record yang bersangkutan dalam bidang olahraga sangatlah besar. Dari postingan yang bersangkutan melalui media sosial hampir setiap hari berolahraga.

‎‎“Dari pantauan kami berbagai sumber beliau sangat gemar olahraga. Hal itu juga yang menjadi pertimbangan mengapa beliau layak menerima Award ini,” tegasnya.

‎‎Pada HPN ini ada empat kepala daerah (Bupati/Walikota) yang menerima penghargaan SIWO Award, yakin Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto dari Provinsi Kalimantan Selatan.

‎‎Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, dan Yusuf Rio Wahyu Prayogo Bupati Situbondo.

‎‎Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto merupakan satu-satunya kepala daerah yang menerima penghargaan SIWO Award di HPN 2026. (*)

Seribu Peserta Ikuti Nusantara QRIS Run

Vivaborneo.com,  — Semangat seribu orang peserta yang berlari menyusuri Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Para finisher berhasil menuntaskan rute lari sejauh 5 kilometer yang menyajikan lansekap Nusantara yang asri.

Pada Minggu (8/2/2026), Bank Indonesia IKN menggandeng Otorita Ibu Kota Nusantara dan berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi menyelenggarakan Nusantara QRIS Run 5K. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS sebagai bentuk percepatan digitalisasi transaksi keuangan bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekretariat Kerja Bersama (SKB) Bank Indonesia (BI) di IKN, Syachman Perdymer, saat membuka kegiatan Nusantara QRIS Run 5K. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan QRIS sebagai sistem pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat di sekitar IKN untuk berolahraga agar kita semua bisa lebih sehat sekaligus kita menikmati kota IKN ini dengan bangunan-bangunannya yang ikonik. Termasuk, kami ingin bapak, ibu, teman-teman semuanya lebih akrab dengan QRIS, digitalisasi yang terus didorong oleh Bank Indonesia,” ujar Syachman.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Agung Indrajit, menyampaikan bahwa kolaborasi antara olahraga dan digitalisasi menjadi pendekatan yang menarik dalam memperkenalkan literasi ekonomi kepada masyarakat.

“Kami ingin menyampaikan bahwa olahraga dengan digitalisasi merupakan tema yang menarik. Ke depan, BPS, Bank Indonesia, dan Otorita IKN juga akan berkolaborasi untuk melakukan pengembangan pasar secara berbeda daripada yang ada di Jakarta. Dengan running text harga pasar, harga inflasi, dan literasi ekonomi bagi para pedagang kita di pasar,” ujarnya.

Melalui Nusantara QRIS Run, Otorita IKN bersama Bank Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital dapat hadir secara dekat dan inklusif bagi masyarakat. Perpaduan gaya hidup sehat dan literasi ekonomi digital menjadi bagian dari ekosistem kota masa depan yang tengah tumbuh di Nusantara.(yul/hms-oikn)

« Previous Page — Next Page »