Buka Puasa Bersama, Polres Kutai Barat Santuni Anak Yatim

SENDAWAR– Polres Kutai Barat menggelar kegiatan buka puasa bersama insan pers sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim, di Mapolres Kubar, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut dihadiri Wakapolres Kubar, Kompol Subari, Kabag Ops. Kompol Teguh dan jajaran pejabat utama Polres, para wartawan yang bertugas di wilayah Kutai Barat, serta anak yatim dari sejumlah panti asuhan dan pondok pesantren.

Wakapolres Kompol Subari mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara kepolisian dan insan pers, sekaligus memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kita sekaligus mempererat sinergi dengan rekan-rekan media yang selama ini menjadi mitra strategis Polri,” ujarnya.

Selain penyerahan santunan berupa bantuan uang tunai, kegiatan juga diisi dengan tausiah singkat menjelang waktu berbuka. Suasana kekeluargaan tampak saat seluruh peserta duduk bersama menikmati hidangan berbuka puasa.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kutai Barat, Alfian Nur, menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi inisiatif Polres Kutai Barat yang dinilai mampu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan harmonis antara kepolisian dan media.

“Kami sangat berterima kasih dan apresiasi tinggi kepada bapak Kapolres dan jajaran yang berkenan mengadakan kegiatan buka bersama ini. Ke depan kami berharap sinergi antara kepolisian dan wartawan semakin baik, terutama dalam publikasi demi mendukung keterbukaan informasi serta menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif,” kata Alfian.

Momentum Ramadan ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan insan pers dalam memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kutai Barat. (arf)

Perkuat Kerja Sama Keselamatan, Kepala Cabang Jasa Raharja Hadiri FKLL di Polresta Samarinda

SAMARINDA – Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) kembali digelar di Polresta Samarinda pada 24 Februari 2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Cabang Jasa Raharja Samarinda, Patria Adiwibawa, bersama jajaran kepolisian dan instansi terkait lainnya.

FKLL merupakan wadah untuk berdiskusi dan berkoordinasi dalam upaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda. Dalam pertemuan ini, para peserta membahas lokasi-lokasi rawan kecelakaan, perkembangan kasus kecelakaan terbaru, serta langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan bersama.

Patria Adiwibawa menyampaikan, Jasa Raharja tidak hanya berperan dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan, tetapi juga aktif mendukung upaya pencegahan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

“Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui forum ini, kita bisa menyusun langkah nyata agar angka kecelakaan di Samarinda terus menurun,” ujarnya.

Selain itu, forum ini juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan korban kecelakaan.

Melalui sinergi yang terus dijaga antara Jasa Raharja, kepolisian, dan para pemangku kepentingan, diharapkan keselamatan berlalu lintas di Samarinda semakin meningkat dan masyarakat dapat berkendara dengan lebih aman. (*)

BBPK-APDN Ahak BPSDM Kaltim Kolaborasi Kembangkan Potensi ASN

Samarinda – Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (BBPK-APDN), Jatinangor, bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negerimelakukan kunjungan kerja ke BPSDM Kaltim, Selasa (24/2/2026).

Rombongan sebanyak tujuh orang dipimpin Kepala BBPK-APDN Jatinangor, Indra Maulana Syamsul Arief. Ikut mendampingi Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Madya, Dyah Miranti Maharani dan Santi Rosintawati serta tiga pejabat fungsional yang lain. Sedangkan dari BPSDM Kemendagri diwakili Kepala Bagian Perencanaan, Faisal Sadik.

Pertemuan juga diikuti secara daring (online), Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Makassar, Sugiarto beserta staf.

Indra Maulana saat memperkenalkan rombongan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi yang telah menyambut dengan hangat kedatangan kami beserta rombongan.

”Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan sebelumnya dengan fokus pada penguatan substansi dokumen profil kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kapasitas dan karakteristik daerah,” jelas Indra Maulana.

Indra berharap ke depan segera tersusun rekomendasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur yang lebih terarah, terukur dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewimenyampaikan ucapan terima kasih kepada dua Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, baik yang secara langsung datang ke BPSDM Katlim, maupun yang hadir secara daring. Tidak ketinggalan ucapan yang sama disampaikan kepada Kepala Bagian Perencanaan BPSDM Kemendagri, Faisal Sadik yang hadir secara langsung di Kota Samarinda.

Nina Dewi menyambut baik kolaborasi dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun dokumen strategis yang akan menjadi rujukan pengembangan SDM aparatur secara berkelanjutan.

Nina menegaskan, melalui konsolidasi intensif dan kolaboratif ini, diharapkan kebutuhan dokumen Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN 2025-2030 benar-benar menjadi landasan strategis dalam mewujudkan aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang yang profesional, adaptif, dan berdaya-saing tinggi.

Pada sesi tanya jawab, Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim yang juga sekaligus sebagai Koordinator Widyaiswara menyampaikan tentang kondisi APBD Kaltim yang mengalami penurunan cukup drastis. Penurunan besaran APD diakibatkan berkurangnya Tranfer ke Kas Daerah (TKD) dari Pusat hampir 70%, yang juga berimbas menurunnya anggaran  BPSDM Kaltim, karena tidak memenuhi mandatori spending minimal 0,34% dari APBD.

Merespon pertanyaan Jauhar, Kepala BBPK-APDN II Jatinangor, Indra Maulana menyampaikan bahwa kondisi ini juga dialami oleh BPSDM DKI Jakarta. Ia mengatakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta hanya memperoleh alokasi anggaran 0,19% dari APBD DKI Jakarta pada Tahun 2026 ini.

Jauhar secara berkelakar mengatakan, ”benar anggaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta hanya sebesar 0,19 persen dari APBD, tetapi jumlah APBD DKI Jakarta Tahun 2026 ini sebesar Rp81,32 triliun. Berarti anggaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak kurang dari Rp154,5 miliar”.

Widyaiswara Ahli Madya BPPK APDN II, Dyah Miranti menambahkan, bahwa nanti pada tanggal 8 Maret 2026 akan dilakukan pertemuan lebih teknis dengan BPSDM Kaltim dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota se Kaltim secara online.

”Lebih teknisnya saya akan terus komunikasi dengan Bu Rina, Sekretaris BPSDM Kaltim,” pungkasnya.

Turut mendamping Kepala BPSDM Kaltim, Sekretaris, Rina Kusharyanti, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Apriyana, Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis, Roslindawaty, dan Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Siti Djaitun. Turut mendampingi Analis Pengembangan Kompetensi, Tajuddin Noor dan Dwi Lestari. (MJ)

Polres Kutai Barat Gelar Apel Siaga Ramadan 1447 Hijriah

KUTAI BARAT – Polres Kutai Barat melaksanakan Apel Siaga dalam rangka pengamanan Bulan Suci Ramadaan 1447 H / 2026 M dihalaman Mako Polres Kutai Barat, Rabu (25/02/2026).

Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari ketika memberi arahan menyampaikan Bulan Suci Ramadan merupakan momentum penting bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah sekaligus meningkatkan aktivitas sosial dan ekonomi, khususnya dengan hadirnya pasar Ramadhan dan kegiatan UMKM. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan peningkatan aktivitas masyarakat yang perlu diantisipasi bersama.

Beberapa potensi kerawanan yang menjadi perhatian antara lain kepadatan aktivitas di pasar Ramadhan, balap liar saat menunggu waktu berbuka, tawuran saat sahur, perang sarung setelah sholat tarawih. Selain itu, kegiatan sahur on the road yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan konflik. Ia juga mengingatkan potensi gangguan kamtibmas lainnya seperti kebakaran akibat kelalaian dan pencurian saat masyarakat melaksanakan ibadah tarawih. Diingatkan,  potensi cuaca ekstrem yang dapat menimbulkan banjir maupun longsor juga menjadi perhatian dalam kesiapsiagaan bersama.

Untuk mengantisipasi berbagai kerawanan tersebut, Wakapolres Kutai Barat menekankan pentingnya peningkatan patroli di titik-titik rawan, khususnya di sekitar pasar Ramadan dan lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Selain itu, diperlukan sinergitas antar instansi dalam menghadapi potensi bencana alam serta pentingnya penyampaian informasi yang positif dan akurat guna menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Ia juga menegaskan keberhasilan pengamanan Ramadhan hanya dapat tercapai melalui kerja sama dan kolaborasi yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kutai Barat.

Apel siaga  dihadiri Kabag Ops Polres Kutai Barat Kompol E. Teguh Budi, Asisten I Setkab Kutai Barat Nopandel, Dansub Denpom VI/1-5/Kbr Kapten OPM Salmon, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat H. Achmad Sofyan, Kasupsi Pidum Kejari Kutai Barat Manto Yesman Renaldy Sitompul, Kasatpol PP Kutai Barat Yustinus Giri, Pasi Ops Kodim 0912/Kbr Lettu Arm Oktario Sirait, Danki 2 Yon B Brimob Ipda Abdullah Hadi, Ketua PCNU Kutai Barat Ust. Harun, Sekretaris PD Muhammadiyah Kutai Barat H. Makulau, serta perwakilan BPBD, Dishub, dan unsur terkait lainnya. Turut hadir para Kabag, Kasat, serta Perwira Polres Kutai Barat. (arf)

DPRD Kutim Minta Publik Tak Mudah Percaya Rumor Soal Kontribusi PT KNC

Sangatta – Desas-desus yang beredar di masyarakat mengenai minimnya peran PT Kaltim Nusantara Coal (KNC) dalam pembangunan infrastruktur dan sosial di Kecamatan Busang dan Telen terutama, akhirnya terjawab. Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, memberikan apresiasi setelah mendapatkan klarifikasi langsung Project Director, dan Head of CSR PT KNC. Terpusat di ruang kerjanya, Selasa, (24/2/26).

Prayunita menyebut kontribusi perusahaan ternyata telah berjalan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perbaikan akses jalan.

Sejak beberapa pekan terakhir, desas-desus mengenai ketidakpedulian perusahaan tambang terhadap kondisi infrastruktur di wilayah operasionalnya cukup santer terdengar. Isu tersebut menekankan PT KNC abai perbaikan jalan serta pembangunan aspek sosial di Kecamatan Busang dan Telen khususnya. Mendengar rumor itu, Prayunita sebagai wakil rakyat menganggap perlu untuk mengonfirmasi kebenarannya langsung kepada pihak perusahaan, tanpa menilai sepihak.

“Saya harus memastikan setiap informasi yang beredar, apalagi dekat dengan tanah kelahiran saya. Karena itu sayang undang PT KNC untuk duduk bersama tadi dan memaparkan secara terbuka apa saja yang telah serta akan dilakukan perusahaan di wilayah Kecamatan Busang dan Telen,” terangnya.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu dianggap Prayunita merupakan momen pencerahan. Sebab salah satu poin penting yang menjadi sorotan akhir-akhir ini di sekitar wilayah Busang dalam klarifikasi tersebut adalah penanganan infrastruktur jalan, khususnya area Gunung Benteng. Prayunita bilang, berdasarkan data yang disampaikan PT KNC, perusahaan secara periodik telah melakukan perbaikan jalan di titik-titik rusak sekitar Gunung Benteng sejak pertengahan tahun 2025 lalu hingga saat ini.

“Ternyata setelah mereka memaparkan, diketahui kontribusinya sudah terbilang nyata dan mencakup beberapa aspek meski belum tahap produksi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan yang paling krusial itu tadi perbaikan infrastruktur jalan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, penjelasan PT KNC adalah fakta yang tidak banyak diketahui publik bahwa mereka sudah melakukan perbaikan jalan secara periodik. Isu perusahaan mendiamkan masalah itu dianggap belum tepat, karena lokasi yang jauh dan medannya berat, sehingga informasi demikian tidak cepat sampai ke masyarakat.

“Program mereka adalah bukti perusahaan hadir di tengah masyarakat. Saya mengapresiasi PT KNC, karena klarifikasi ini penting untuk meluruskan informasi yang beredar dan memastikan sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

 

Orang nomor tiga di DPRD Kutai Timur itu mengimbau agar tidak mudah percaya pada rumor yang belum jelas kebenarannya. Mengingat pihak perusahaan telah berkomitmen untuk terus menjalankan operasi penambangan sesuai ketentuan yang berlaku serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. (yud)

« Previous Page — Next Page »