Sekprov Kaltim Sebut Kalimat Membobol APBD Terlalu Ekstrim dan Tidak Mendasar

SAMARINDA — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni menyebut penggunaan kata membobol APBD pada pemberitaan terkait dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim terlalu ekstrem dan tidak berdasar.

Ia mempertanyakan dana APBD yang mana yang dibobol? Menurutnya, penggunaan kata membobol APBD tidak berdasar dan bentuk tuduhan.

“Saya tanya yang dibobol ini apa? Gimana caranya bobolnya itu gimana? Makanya hati-hati dengan kata-kata membobol. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tulis,” kata Sekprov Sri Wahyuni ketika dikonfirmasi, Senin (15/6/2026)

Menurutnya, penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan LPTQ telah dilakukan sesuai aturan. Bahkan dalam proses menyusun RAB hingga melaksanakan kegiatan, LPTQ telah konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebagai contoh pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), LPTQ Kaltim juga menggunakan pendampingan dari BPKP. “Jadi bagaimana caranya mau membobol?” terangnya.

Terkait pemberitaan yang juga menyebut adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2024-2025 yang belum ditindaklanjuti Pemprov Kaltim terkait dana hibah LPTQ dikatakan Sri Wahyuni  sudah ditindaklanjuti, sehingga sudah tidak ada temuan.

Sedangkan terkait dugaan rangkap jabatan karena Sri Wahyuni merupakan Ketua LPTQ, ia mengatakan posisinya sebagai Ketua LPTQ Kaltim bukan sesuatu yang baru. Hampir seluruh Sekda di Indonesia juga menjabat sebagai ketua LPTQ di daerah masing-masing.

“Secara nasional hampir seluruh Sekda itu menjadi Ketua LPTQ. Mungkin hanya hitungan jari yang tidak. Jadi bukan karena ada kepentingan,” sebutnya.

Dia mengaku diminta pengurus sebelumnya untuk membenahi tata kelola LPTQ Kaltim. Pembenahan dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan prestasi, tetapi juga dari sisi administrasi dan pengelolaan organisasi.

Karenanya dia berharap sebelum membuat pemberitaan lebih dulu melakukan verifikasi dan konfirmasi pihak terkait agar ada keberimbangan dalam penyampaian informasi.  Tidak terkesan menggiring opini sebelum memperoleh konfirmasi darinya.

“Kami tidak anti kritik. Silakan konfirmasi. Jangan menggiring opini yang tidak perlu dengan berita yang liar. Kita ingin media di Kaltim kredibel dan memberitakan sesuai fakta serta berimbang,” ucapnya.

Sementara Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dasmiah menjelaskan penggunaan dana LPTQ tidak terlepas dari agenda besar yang diemban Kaltim sebagai tuan rumah MTQ Nasional 2024.

Pada tahun anggaran 2024 LPTQ mendapat anggaran mencapai sekitar Rp124 miliar karena Kaltim menjadi tuan rumah kegiatan nasional yang melibatkan 34 provinsi. Sementara pada 2025, anggaran berada di angka sekitar Rp50 miliar, termasuk untuk mendukung keikutsertaan kafilah Kaltim dalam STQH Nasional di Kendari hingga berhasil meraih juara umum.

“Alhamdulillah, anggaran LPTQ sudah diperiksa BPK untuk tahun 2024 dan 2025, dan tidak ada temuan,” pungkasnya.

Ia berharap pemberitaan mengenai penggunaan anggaran pemerintah dapat dilakukan secara berimbang dengan mengedepankan data, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh.

Dasmiah menjelaskan, LPTQ memiliki fungsi yang hampir sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), namun berada dalam bidang yang berbeda. KONI bertugas melakukan pembinaan atlet untuk ajang olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), sedangkan LPTQ memiliki tanggung jawab membina para qori dan qoriah untuk mengikuti ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional.

“LPTQ itu seperti KONI, hanya bidangnya berbeda. Kalau KONI membina atlet, LPTQ membina qori dan qoriah untuk membawa nama daerah dalam MTQ maupun STQH (Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis) nasional,” jelasnya.

Hasilnya, prestasi LPTQ Kaltim Meningkat dalam Dua Ajang Nasional permusabaqohan. Pada MTQ Nasional 2024 yang digelar di Kalimantan Timur, Kaltim berhasil mencatat sejarah dengan meraih juara umum setelah hampir 48 tahun belum pernah mencapai posisi tersebut.

“Dari 58 peserta yang mengikuti 13 cabang lomba, mayoritas kafilah Kaltim berhasil meraih prestasi,” urainya.

Tentunya menjadi pencapaian yang sangat luar biasa. Setelah 48 tahun kembali menjadi juara umum. Tidak hanya MTQ Nasional, Kaltim juga berhasil menjadi juara umum Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional 2025.

“Bahkan banyak anak-anak kita yang berhasil menjadi juara MTQ tingkat Internasional,” tambahnya.

Terkait unsur kepengurusan Dasmiah mengatakan keterlibatan unsur pemerintah daerah dalam kepengurusa LPTQ telah diatur dalam sejumlah regulasi sejak lama. LPTQ dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1977 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1977 yang kemudian diperbarui melalui Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 182A Tahun 1988 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1988.

Aturan itu menyebut kepengurusan LPTQ berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia hingga tokoh masyarakat.

Selain itu, Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPTQ juga mengatur bahwa ketua umum LPTQ daerah dijabat oleh seorang pejabat pemerintah daerah.

Pun demikian keterlibatan Biro Kesra dalam struktur LPTQ, semua tidak terlepas dari tugas pokok bidang tersebut yang berkaitan dengan pembinaan keagamaan dan penyelenggaraan MTQ.

“Kalau saya tidak jadi Kepala Biro Kesra, saya juga tidak akan jadi pengurus LPTQ. Sudah ada beberapa orang pengurus yang saat sudah tidak menduduki jabatannya secara otomatis tidak menjadi pengurus digantikan dengan pejabat yang baru. Jadi memang melekat dengan jabatan,” katanya. (AM)

‎ Keindahan Derawan Diabadikan di Uang Rupiah

‎‎TANJUNG REDEB – Promosi wisata Kabupaten Berau tak selalu dilakukan melalui pameran atau media sosial. Keunikan Pulau Derawan yang menjadi salah satu destinasi andalan Indonesia justru memiliki cara promosi tersendiri, yakni melalui lembaran uang rupiah pecahan Rp20 ribu yang beredar di seluruh penjuru negeri.

‎‎Tak banyak masyarakat yang menyadari bahwa panorama Pulau Derawan menjadi salah satu gambar yang menghiasi bagian belakang uang kertas Rp20.000 emisi 2022 yang diterbitkan Bank Indonesia.

‎‎Kehadiran destinasi wisata tersebut di mata uang nasional menjadi pengakuan tersendiri atas pesona alam yang dimiliki Kabupaten Berau.

‎‎Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, memanfaatkan fakta menarik tersebut saat berkunjung ke Pulau Derawan beberapa waktu lalu. Dia bertemu wisatawan domestik maupun mancanegara, kemudian ia mengenalkan bahwa lokasi yang mereka kunjungi merupakan objek wisata yang terpampang di uang rupiah.

‎‎Menurut Gamalis, hal itu menjadi cara sederhana namun efektif untuk memperkuat daya tarik wisata Berau. Banyak wisatawan yang terkejut ketika mengetahui bahwa pemandangan yang mereka lihat langsung ternyata sama dengan gambar yang selama ini mereka temukan pada uang pecahan Rp20 ribu.

‎‎“Banyak orang mungkin pernah melihat gambarnya di uang, tetapi belum tentu tahu lokasinya ada di Berau. Ketika mereka datang langsung ke Derawan, pengalaman itu tentu menjadi lebih berkesan,” ujarnya. Sabtu (13/06/2026)

‎‎Ia menilai, keberadaan Pulau Derawan di lembaran rupiah memberikan nilai promosi yang tidak dimiliki banyak daerah. Setiap kali masyarakat menggunakan uang tersebut, secara tidak langsung mereka melihat salah satu ikon wisata Kabupaten Berau.

‎‎Tak heran jika Derawan hingga kini tetap menjadi magnet utama sektor pariwisata Berau. Hamparan pasir putih, laut biru jernih, serta kekayaan biota bawah laut menjadikan kawasan ini dikenal luas hingga ke mancanegara.

‎‎Sebagai informasi, panorama Pulau Derawan telah beberapa kali dipilih sebagai ilustrasi pada uang rupiah. Selain muncul pada pecahan Rp20 ribu emisi 2022, destinasi wisata tersebut juga pernah ditampilkan pada uang kertas edisi 2016.

‎‎Keberadaan Pulau Derawan di mata uang nasional menjadi bukti bahwa keindahan alam Berau bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga telah menjadi bagian dari identitas Indonesia yang dikenal oleh masyarakat luas. (Dy/Ok/ADV)

Bupati Berau Pastikan Program Prioritas Tidak Terganggu

‎‎TANJUNG REDEB – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau pada tahun 2027 tidak membuat Pemerintah Kabupaten Berau menghentikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

‎‎Di tengah potensi berkurangnya pendapatan daerah hingga sekitar Rp2,1 triliun, Pemkab memilih melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran agar pembangunan tetap berlanjut.

‎‎Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, langkah pertama yang akan dijaga adalah pemenuhan belanja pegawai sebagai kebutuhan dasar pemerintahan. Sementara itu, pos-pos anggaran lain akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

‎‎

Menurutnya, kondisi fiskal yang diperkirakan lebih ketat pada 2027 menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan perencanaan yang lebih cermat. Karena itu, pemerintah akan melakukan rasionalisasi anggaran tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

‎‎“Belanja pegawai tetap menjadi prioritas. Untuk kebutuhan lainnya akan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” ujarnya. Jumat (12/06/2026)

‎‎Sri Juniarsih memastikan seluruh program unggulan daerah tetap masuk dalam agenda pembangunan. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap agar tetap realistis dengan kondisi keuangan yang ada.

‎‎“Program unggulan tetap berjalan. Hanya saja pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dilakukan secara bertahap,” katanya.

‎‎Sebagai bagian dari strategi efisiensi, beberapa kebijakan pengeluaran akan disesuaikan. Salah satunya menyangkut bantuan sosial yang nilainya diselaraskan dengan kondisi fiskal daerah. Langkah tersebut dilakukan agar lebih banyak program tetap dapat berjalan meski ruang anggaran semakin terbatas.

‎‎Bupati perempuan pertama di Berau itu menilai efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan setiap anggaran yang tersedia memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

‎‎Ia juga mengajak masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang dipengaruhi berbagai faktor, sembari menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga pelayanan publik dan melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan.

‎‎“Yang kami kelola adalah uang rakyat. Karena itu setiap anggaran yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (Dy/Ok/ADV)

Tanjung Isuy Raih Posisi Tiga Besar Anugerah Desa Wisata Kaltim

KUTAI BARAT – Desa Wisata Tanjung Isuy, yang terletak di tepian Danau Jempang, Kecamatan Jempang, kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil masuk dalam tiga besar Anugerah Desa Wisata Kalimantan Timur Tahun 2026. Pencapaian tersebut menempatkan Tanjung Isuy sebagai salah satu desa wisata unggulan yang mewakili Kabupaten Kutai Barat pada ajang bergengsi tingkat provinsi.

Keberhasilan ini menjadi pengakuan atas konsistensi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan. Tanjung Isuy dinilai mampu menghadirkan pengalaman wisata yang unik melalui perpaduan antara kekayaan tradisi masyarakat Dayak Benuaq dan pesona alam Danau Jempang yang menjadi salah satu ikon wisata di Kalimantan Timur.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, FX Sumardi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak yang selama ini berkomitmen mengembangkan potensi wisata daerah secara berkelanjutan.

“Masuknya Tanjung Isuy dalam tiga besar Anugerah Desa Wisata Kalimantan Timur merupakan prestasi yang patut disyukuri. Ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata berbasis budaya dan pemberdayaan masyarakat memiliki daya saing yang kuat di tingkat provinsi,” ujarnya.

Beragam potensi unggulan menjadi nilai lebih bagi Tanjung Isuy, mulai dari prosesi adat penyambutan tamu di Belurat Adat, pertunjukan seni budaya tradisional, kerajinan tenun Doyo dan sulam tumpar, hingga keberadaan rumah adat atau Lou yang masih terawat dan difungsikan sebagai pusat kegiatan budaya masyarakat. Selain itu, panorama Danau Jempang dan Pulau Padi turut memperkuat daya tarik wisata yang ditawarkan kepada para pengunjung.

Pada proses penilaian, para finalis Anugerah Desa Wisata Kalimantan Timur 2026 mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administrasi, verifikasi lapangan, hingga presentasi di hadapan tim juri. Dari seluruh peserta yang mengikuti kompetisi tersebut, Tanjung Isuy berhasil menempatkan diri di jajaran tiga besar desa wisata terbaik.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap prestasi ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Tanjung Isuy diharapkan mampu terus berkembang sebagai destinasi unggulan yang membawa nama baik Kutai Barat di tingkat yang lebih luas. (adv diskominfo kubar).

Pemkab Kubar Perketat Pengawasan Distribusi BBM

SENDAWAR – Prokopim-Pemkab Kutai Barat (Kubar) memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul kenaikan harga yang dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan BBM bersubsidi di daerah.

Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan kondisi yang harus disikapi bersama karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari situasi nasional hingga global yang berdampak pada pasokan energi. Kondisi tersebut berpotensi memicu peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi sehingga mengancam ketersediaan stok yang jumlahnya terbatas.

“Kenaikan harga BBM dan subsidi ini tentu akan menguras stok karena ada peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Sehingga jumlah BBM yang disubsidi pasti akan berkurang. Kita harus menyikapi keadaan ini dengan bijak,”ujar Bupati saat memimpin rapat koordinasi, di Ruang Rapat Diklat Lantai 3 Kantor Bupati Kubar, Jumat (12/6/2026).

Rapat dihadiri Asisten 2 Ali Sadikin, Kepala Satpol PP Yustinus Giri, Plt Kepala BKAD Erik Vicktory, Plt Kepala Dinas Perhubungan Rita Nursandy, Kepala Disdagkop UKM Uji Rinjani, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kubar.

Bupati meminta seluruh instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM di SPBU maupun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari keadaan sulit masyarakat di sekitar kita. Pengawasan harus dilakukan sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada,”tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani menyoroti masih adanya APMS yang tidak beroperasi dalam waktu cukup lama. Menurutnya, kondisi itu turut memicu penumpukan antrean di APMS lain yang masih aktif melayani masyarakat.

Ia mencontohkan adanya APMS yang sempat berhenti beroperasi selama sekitar dua bulan sehingga masyarakat terpaksa beralih ke APMS terdekat.

“Nah ini yang memicu APMS tetangganya diserbu oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang mengisi secara berlebihan. Syukur, setelah dikoordinasikan akhirnya APMS tersebut kembali melayani penjualan,”katanya.

Nanang juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap sasaran penerima BBM bersubsidi. Menurutnya, distribusi BBM harus melalui jalur resmi seperti SPBU dan APMS. Namun, praktik penjualan kembali BBM di luar jalur resmi masih ditemukan dan diduga menjadi penyebab masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh pasokan.

“Ini yang harus menjadi perhatian bersama. Banyak pihak mengambil keuntungan dengan menjual kembali BBM. Akibatnya masyarakat yang memang berhak membeli justru tidak kebagian,”ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab akan melakukan operasi atau razia terpadu secara berkala. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, langkah itu dinilai efektif menekan praktik pembelian berlebihan maupun penjualan BBM ilegal.

Selain itu, evaluasi terhadap pengelolaan APMS juga akan dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya kebutuhan akibat perubahan pola konsumsi BBM.

“Kita harus peka terhadap kondisi ini. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM. Semua pihak harus bersama-sama menjaga agar distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran,”pungkas Wabup. (adv diskominfo)

« Previous Page — Next Page »