Dua Titik Pembuangan Sampah Ilegal Samarinda Utara Disegel

SAMARINDA – Aksi cepat Pemerintah Kota Samarinda melalui Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan akhirnya membuahkan hasil. Dua titik pembuangan sampah ilegal di RT 37 Jalan Batu Besaung, Sempaja Utara, ditutup setelah terbukti mencemari sumber pengairan warga di RT 35.

Tim Gakkum yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Polres Samarinda, Satpol PP, serta Kelurahan Sempaja Utara melakukan penyegelan lokasi pada Jumat (10/10/25).

Langkah ini menjadi tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Pengawas Lingkungan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Samarinda, Erwin Agus menegaskan, tindakan tersebut merupakan respon cepat terhadap laporan warga.

“Sebagai respon cepat keluhan masyarakat dengan adanya penumpukan sampah di Jalan Batu Besaung RT. 37, setelah beberapa rapat yang digelar sebelumnya,” ungkap Erwin.

Ia menjelaskan, ada dua titik pembuangan yang dihentikan total karena menjadi penyebab pencemaran air di kawasan Sempaja Utara. Barang bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pelaksana kegiatan juga diamankan karena melanggar aturan pengelolaan sampah.

“Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2021 dan juga Perwali 18 pasal 38 yang menyatakan setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau membuang apa pun yang bukan pada tempatnya,” terang Erwin.

Menurut Erwin, material yang ditemukan di lokasi didominasi sampah kayu, material bangunan, dan lumpur hasil urukan tanah. Para pelaku berdalih pembuangan itu dilakukan untuk meratakan kontur tanah dan menarik retribusi sebesar Rp30 ribu per rit limbah yang dibuang ke lokasi.

“Di titik awal yang viral itu ternyata yang dibuang itu bahan bangunan dan kayu-kayu, nah di titik satunya lagi barulah ditemukan sedimentasi lumpur dan bekas urukan tanah yang dibuang kesana,” jelasnya.

Erwin menegaskan, pihaknya telah memberikan peringatan keras agar aktivitas serupa tidak diulangi. Jika terbukti kembali beroperasi, kasus ini akan dibawa ke ranah hukum.

“Kita peringatkan tadi, bila ditemukan lagi berulang, kita bisa mengajukan ini ke pengadilan dengan kejaksaan,” tegasnya.

Sementara itu, Lurah Sempaja Utara, Dzulkifli, menyambut baik langkah tegas pemerintah. Ia menyebut penyegelan dilakukan hanya sepekan setelah surat keluhan masyarakat dikirim ke DLH Samarinda.

“Tadi sudah disegel, di dua titik sekaligus yang memang meresahkan warga kami,” pungkasnya. (yud)

Rest Area Odah Bekenyawa Siap Perkuat Ekonomi Hijau Kaltim

KUTAI KARTANEGARA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur bersama Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Kaltim menggelar syukuran atas selesainya pembangunan tahap pertama Rest Area Prangat Baru “Odah Bekenyawa” di Desa Prangat Baru, Kecamatan Marangkayu, Rabu (8/10/2025).

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan tambang yang berkontribusi melalui program PPM dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Momen ini menjadi simbol sinergi positif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di wilayah sekitar tambang.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, yang hadir bersama Kepala Desa Prangat Baru Fitriati dan Ketua Forum PPM Minerba Kaltim Muslim Gunawan menyampaikan, progres pembangunan rest area tersebut telah mencapai 60 persen.

“Syukuran hari ini menandai selesainya tahap pertama. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, sehingga nantinya bisa segera diresmikan oleh Bapak Gubernur Kaltim,” ujar Bambang.

Rest area “Odah Bekenyawa” diharapkan menjadi fasilitas publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Selain berfungsi sebagai tempat istirahat bagi para pengendara yang melintas dari Samarinda menuju Bontang, Kutai Timur, maupun Berau, lokasi ini juga diproyeksikan menjadi sentra ekonomi baru bagi pelaku UMKM lokal.

Berbagai produk unggulan masyarakat akan dipasarkan di rest area ini, termasuk kopi luwak khas Prangat Baru dan hasil olahan lokal lainnya. Keberadaan rest area tersebut diharapkan dapat menggairahkan perekonomian desa dan menjadi contoh nyata kontribusi sektor pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketua Forum PPM Minerba Kaltim, Muslim Gunawan menambahkan, pembangunan ini bukan semata infrastruktur, tetapi juga simbol kolaborasi lintas sektor.

“Odah Bekenyawa bukan hanya tempat singgah, tetapi ruang kebersamaan dan pemberdayaan. Kita ingin menunjukkan bahwa industri tambang dapat tumbuh berdampingan dengan masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah berharap, dengan tersedianya fasilitas publik yang representatif, kawasan Marangkayu dan sekitarnya dapat berkembang menjadi jalur ekonomi baru yang ramah dan produktif bagi masyarakat setempat. (yud)

Ratusan Wartawan se-Kaltim Bersiap Berlaga di Pupuk Kaltim Porwada III

BONTANG – Animo wartawan Kalimantan Timur mengikuti Pupuk Kaltim pekan olahraga wartawan (Porwada) III di Kota Bontang semakin tinggi. Pasalnya berdasarkan data pendaftaran yang dihimpun panitia terdapat 260 wartawan se-Kaltim yang akan mengikuti kegiatan tersebut.

“Jumlah itu terbagi dalam sembilan kontingen daerah se-Kaltim,” kata Ketua Organizing Committe Porwada III Adiel Kundhara.

Sembilan daerah itu yakni Balikpapan, Samarinda, Kukar, Kutim, Kubar, PPU, Paser, dan Berau. Di tambah tuan rumah Bontang. Sebelumnya panitia telah melakukan penjaringan dari sembilan cabor yang dipertandingkan. Meliputi futsal, bulu tangkis, tenis meja, atletik, catur, domino, e-sport, biliar, dan jurnalistik.

“Pelaksanaan Porwada yaitu 17 hingga 19 Oktober mendatang,” ucapnya.

Kontingen terbanyak yang dikirim yakni Samarinda dengan 52. Disusul tuan rumah Bontang 47, Kukar 36, Berau 35, Kutim 29, PPU 26, Kubar 8, dan Paser 8 atlet.

“Terdapat atlet yang mengikuti lebih dari satu cabor yang dipertandingkan,” tutur dia.

Menurutnya saat ini kesiapan panitia terkait penyelenggaraan sudah mencapai 97 persen. Termasuk dengan desain pembukaan dan penutupan kegiatan. Panitia pun telah menyiapkan  55 medali emas, 55 perak, dan 68 perunggu. “Bagi kontingen yang nantinya mendapatkan capaian medali emas terbanyak akan membawa pulang piala bergilir,” terangnya.

Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi di kalangan wartawan. Selain itu, melalui porwada juga dijadikan ajang seleksi untuk utusan Kaltim pada ajang Porwanas. Porwada III kali ini mendapat dukungan penuh dari PT Pupuk Kaltim sebagai sponsor utama kegiatan tersebut.

Sementara Ketua PWI Bontang Suriadi Said menuturkan siap menyambut rekan-rekan wartawan se-Kaltim. Persiapan panitia tuan rumah sudah matang saat ini.

“Kami berupaya untuk menjadi tuan rumah yang baik,” pungkasnya. (*)

Forum Wartawan Kebangsaan Usulkan Perpres Tegas Tata Kelola MBG

JAKARTA –Ribuan anak jadi korban keracunan dari program MBG. Sejak Januari hingga 31 September tercatat 6.517 kasus diduga berasal dari makanan program MBG. Fakta ini membuat Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengusulkan Peraturan Presiden yang tengah disusun tak sekadar formalitas, melainkan pagar hukum yang kokoh.

Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane menegaskan Perpres harus mengatur detail, mulai dari standar gizi, distribusi, hingga pengawasan transparan.

“Program ini niatnya mulia. Tapi tanpa tata  dmini jelas, risikonya besar: kerugian anggaran dan  dministr publik,” ujarnya usai Diskusi MBG di Kantor Redaksi VOI.id, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Pada diskusi yang dihadiri sejumlah wartawan senior ini, FWK menilai ada beberapa poin krusial yang tak boleh absen dari draf Perpres. Antara lain standar gizi berbasis lokal, sertifikasi kelayakan dapur, transparansi pengadaan, audit  dministrat, partisipasi masyarakat, mekanisme pengaduan publik, hingga sanksi bagi dapur MBG yang lalai.

“Banyak menu uji coba belum memperhatikan gizi mikro seperti zat besi dan vitamin A. Kalau Perpres tidak tegas, manfaat program tidak maksimal,” kata Raja.

Masalah pendanaan juga disorot. Program ini menguras triliunan rupiah. Tanpa strategi pembiayaan campuran—dari pusat, daerah, hingga mitra swasta—risiko terhenti di tengah jalan terbuka lebar.

Data Badan Gizi Nasional menunjukkan  dminist besar keracunan dipicu sanitasi dapur yang buruk. “Ini alarm keras. Kalau higienitas tidak diatur detail dalam Perpres, kasus serupa bisa terulang,” tegas FWK.

Forum menekankan, kritik ini bukan untuk melemahkan MBG. Justru agar program menjadi  dministra nyata melawan stunting dan meningkatkan kualitas SDM.

“Perpres harus benar-benar melindungi rakyat, bukan sekadar dokumen  qdministratif,” tutup Koordinator FWK, Raja Pane. (*)

DLH Samarinda Janji Telusuri Pembuangan Limbah yang Rugikan Petani

SAMARINDA – Dugaan pembuangan limbah ilegal di kawasan Sempaja Utara menimbulkan keresahan warga. Limbah yang mencemari sumber air ladang, kolam, hingga rumah warga sejak Mei 2025 itu disebut tidak sesuai aturan karena berada di luar titik pembuangan resmi milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda.

Plt. DLH Kota Samarinda, Suwarso, menegaskan, pihaknya tidak mengetahui adanya aktivitas pembuangan limbah di kawasan tersebut.

“DLH hanya tahu tempat pembuangan ada di TPA Sambutan untuk TPA akhirnya, kalau TPS-nya kan sudah ditentukan pada titik-titik tertentu,” ujarnya saat dihubungi, Senin (29/09/25).

Menurut Suwarso, setiap pembuangan limbah di luar TPS atau TPST yang telah ditentukan masuk kategori ilegal.

“Jika tidak ada TPS atau TPST yang disiapkan, berarti itu ilegal,” tambahnya.

Suwarso berjanji akan menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran yang berdampak pada warga. “Kami akan segera menindaklanjuti hal ini untuk menemukan solusi yang tepat,” pungkasnya.

Sementara itu, warga RT 035, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, telah merasakan langsung dampak pencemaran tersebut. Arbani, petani sayur setempat, mengaku kesulitan mengairi tanaman karena air menjadi beracun.

“Kegiatan pembuangan limbah ini membuat sumber pengairan kami menjadi beracun dan tidak bisa digunakan,” ungkapnya saat ditemui di ladangnya, Minggu (28/09/25).

Keluhan serupa disampaikan petani lain, Tukiyono. Tanaman terong yang ia rawat mati akibat air yang terkontaminasi. “Sayang sekali, padahal sudah mulai berbuah,” jelasnya sembari menggemburkan tanah.

Menurut Tukiyono, kerugian bukan hanya dialami petani. “Banyak ikan mati di kolam depan, dan ada warga yang mengalami penyakit kulit,” ucapnya.

Warga mengaku sudah melaporkan masalah ini kepada pihak RT, namun hanya janji yang mereka terima. “Hanya janji yang kami dapat, namun kegiatan pembuangan limbah tetap berlangsung,” kata Tukiyono dengan nada kecewa.

Para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar sumber pengairan yang menjadi tumpuan ladang, kolam, dan rumah warga bisa kembali digunakan tanpa rasa khawatir. (yud)

« Previous Page — Next Page »