Dinas Pariwisata Kaltim Ingin Jadikan Pariwisata Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan Bincang-Bincang Pariwisata sebagai salah satu kanal informasi publik terkait pengembangan sektor wisata di daerah. Acara ini berlangsung di Samarinda Theme Park, Jalan D.I Panjaitan, Samarinda, Jumat (26/9/2025) malam.

Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, sekaligus membuka acara, serta Ketua DPD Putri, Dian Rosita. Diskusi kali ini mengangkat tema “Pariwisata Kaltim Untuk Pertumbuhan Ekonomi.”

Ririn Sari Dewi menegaskan, pariwisata memiliki peran penting menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, akomodasi, dan ekonomi kreatif.

“Pengembangan pariwisata juga diharapkan mendorong pembangunan infrastruktur dan pelestarian budaya. Untuk mencapai tujuan ini, dukungan media massa sangat diperlukan dalam menyebarkan informasi serta berkolaborasi dengan pemerintah dan pelaku usaha pariwisata,” ujarnya.

Ia mengakui, sektor pariwisata Kaltim belum seoptimal Bali maupun Jawa. Namun, ia melihat adanya potensi besar agar menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurutnya, tantangan ke depan adalah diversifikasi ekonomi dan penyelenggaraan berbagai event yang dapat menjadi daya tarik kunjungan.

Ketua DPD Putri, Dian Rosita menekankan, pariwisata bukan hanya soal pemasukan daerah, tetapi juga tentang efek berkelanjutan yang melibatkan banyak sektor usaha.

“Pariwisata mencakup transportasi, akomodasi, kuliner, jasa pendukung, hingga ekonomi kreatif. Namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah seringkali tidak terlihat besar karena adanya irisan dengan sektor lain. Padahal, dampaknya sangat luas,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh pihak agar memperkuat pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi Kaltim pasca-migas.

“Jika dikelola dengan serius, pariwisata akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Timur,” tambahnya. (yud)

Kementerian Kebudayaan Kembali Gelar Program Anugerah Kebudayaan Indonesia

JAKARTA – Kementerian Kebudayaan RI kembali akan menyelenggarakan program Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Tahun 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada individu, komunitas, dan lembaga yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam memajukan kebudayaan nasional. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memimpin langsung Rapat Persiapan Tim Penilai Penghargaan Menteri dalam rangka Anugerah Kebudayaan Indonesia di Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa, 23 September yang menjadi penanda dimulainya proses penjurian untuk 12 kategori penghargaan AKI tahun ini.

Membuka diskusi, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program AKI Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk konkret komitmen pemerintah dalam mendukung pelaku budaya yang selama ini telah bekerja secara konsisten dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan kebudayaan Indonesia.

Dirjen Ahmad Mahendra juga secara resmi mengumumkan 12 kategori penghargaan yang akan dinilai pada tahun ini, yaitu Maestro Seni Tradisi, Pelestari, Pelopor dan/atau Pembaru, Lembaga Asing dan Perorangan Asing, Anak, Media, Pemerintah Daerah, Museum, Taman Budaya, Masyarakat Adat, Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah, dan Sastra.

Sementara itu, dalam arahannya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan bahwa penyelenggaraan Anugerah Kebudayaan Indonesia merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 32 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

“Apresiasi terhadap pelaku budaya bukan hanya tentang penghormatan simbolik, tapi juga bentuk komitmen negara dalam menjaga kesinambungan warisan budaya dari generasi ke generasi,” ujar Menbud Fadli. Ia menekankan pentingnya akselerasi dalam pemajuan kebudayaan, terlebih sejak berdirinya Kementerian Kebudayaan sebagai lembaga tersendiri yang tidak lagi menjadi bagian dari kementerian pendidikan atau riset.

Pada kesempatan ini, Menbud Fadli turut mengapresiasi kehadiran dan partisipasi para penilai yang berasal dari kalangan seniman, budayawan, akademisi, pejabat publik, hingga tokoh media. Menurutnya, keberagaman latar belakang para juri atau penilai akan memperkuat kredibilitas proses seleksi yang tengah berlangsung.

Menbud Fadli juga menyoroti pentingnya penghargaan terhadap maestro budaya, terutama mereka yang telah mendedikasikan hidupnya pada seni tradisi. “Penetapan maestro harus dilakukan dengan hati-hati. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi komitmen negara seumur hidup,” tegasnya.

 

Tidak hanya itu, Menbud Fadli juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperluas cakupan penghargaan dengan menambahkan beberapa kategori baru seperti Museum, Taman Budaya, Media, dan Anjungan Daerah TMII. Ia berharap, penghargaan ini dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif menghidupkan ruang-ruang kebudayaan di wilayahnya.

“Anjungan daerah di TMII adalah miniatur Indonesia. Kita harap daerah-daerah semakin terpacu memperbaiki fisik bangunan dan menghidupkan kegiatan budayanya. Begitu juga dengan museum-museum di daerah yang sering kali punya koleksi luar biasa,” ujar Menbud Fadli.

Penganugerahan AKI Tahun 2025 akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan digelar pada Oktober 2025, mencakup kategori Media, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Museum, Taman Budaya, dan Anjungan Daerah TMII. Sementara itu, tahap kedua direncanakan berlangsung pada Desember 2025, yang akan menganugerahkan penghargaan untuk kategori Maestro Seni Tradisi, Masyarakat Adat, Pelestari, Pelopor dan/atau Pembaru, Anak, serta Sastra.

Rapat Persiapan Tim Penilai Penghargaan Menteri dalam rangka AKI 2025 yang berlangsung secara luring dan daring ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal  Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik; Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ani Nigeriawati; Wakil Rektor Universitas Bakrie, Tri Andika; jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Kebudayaan, serta jajaran tim penilai AKI 2025.

Menutup sambutannya, Menteri Kebudayaan mengajak seluruh elemen yang terlibat dalam proses seleksi untuk bekerja secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab. Menbud Fadli berharap AKI 2025 dapat memperluas makna apresiasi budaya dan menjadi bagian dari ekosistem besar dalam membangun Cultural and Creative Industry (CCI) yang berkelanjutan.

“Kalau bukan kita yang mengapresiasi para pelaku budaya, siapa lagi? Mari kita jadikan Anugerah Kebudayaan Indonesia ini sebagai panggung penghormatan dan regenerasi bagi kebudayaan nasional kita,” tutupnya. (**)

Ribuan Guru di Kubar Demo Mogok Kerja

SENDAWAR – Ribuan guru di Kabupaten Kutai Barat melakukan akan melakukan aksi mogok kerja usai tuntutan mereka terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tak kunjung dipenuhi. Aksi ini ditandai dengan pemasangan spanduk bertuliskan “mogok kerja sampai tuntutan guru di Kubar dipenuhi” di sejumlah titik.

Perwakilan Forum Komunikasi Antar Guru, Martin, mengatakan pihaknya sudah tidak lagi bernaung di Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) lantaran adanya perbedaan pendapat. Mereka kemudian membentuk forum baru lengkap dengan badan hukum sebagai wadah perjuangan.

“Tuntutan kami jelas, yakni agar TPP guru disetarakan dengan TPP struktural supaya tidak ada ketimpangan. Prinsip pembagian TPP harus berdasarkan keadilan demi kesejahteraan bersama pegawai di Kutai Barat. Kami juga menolak keras adanya pemotongan TPP di masa mendatang,” tegas Martin usai audiensi, Rabu (17/9/2025).

Martin menyebut, forum sudah menempuh berbagai langkah sebelum memutuskan mogok kerja. Mulai dari rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD, audiensi dengan anggota dewan, hingga bertemu langsung dengan Bupati Kutai Barat. Namun, hasil pertemuan terbaru di Auditorium Aji Tulur Jejangkat tidak memberikan jawaban yang meyakinkan.

“Bupati sebelumnya menerima kami dengan baik. Tapi sampai hari ini kami tidak tahu di mana letak masalahnya sehingga tuntutan belum dipenuhi. Karena itu, kami sepakat melakukan mogok kerja sampai tuntutan disahkan,” ujarnya.

Menurutnya, sekitar 5 ribu guru kemungkinan akan terlibat dalam aksi tersebut. Ia menyadari dampak mogok kerja terhadap siswa, namun menegaskan langkah itu sudah dipertimbangkan matang-matang.

“Para pejabat juga punya anak-anak yang diajar oleh kami. Seharusnya mereka memikirkan kesejahteraan guru, bukan hanya kesejahteraan mereka sendiri,” katanya.

Hingga kini, forum guru belum menyiapkan langkah alternatif agar siswa tetap bisa belajar selama mogok berlangsung. Sementara dari pihak orang tua murid, belum ada respons resmi terkait rencana aksi tersebut.

“Kami berharap ada kejelasan pada rapat kali ini, tetapi karena tidak ada jawaban, kami siap menanggung risiko apa pun,” tambah Martin. (arf)

Setengah Abad Operasi Lapangan HCA, Wujud Keberhasilan PT Pertamina Hulu Mahakam Jaga Keberlanjutan Produksi Migas

Kutai Kartanegara – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menandai pencapaian penting dalam perjalanan 50 tahun atau setengah abad beroperasinya Lapangan Handil Central Processing Area (HCA) di Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pencapaian itu merupakan wujud keberhasilan pengelolaan lapangan migas yang mampu bertahan melewati berbagai tantangan teknis, ekonomi maupun sosial melalui dukungan SDM yang kompeten, pemanfaatan berbagai inovasi dan teknologi, serta hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.

Sejak mulai berproduksi pada tahun 1975, Lapangan HCA merupakan salah satu aset migas strategis di Wilayah Kerja (WK) Mahakam yang sejak 2018 lalu dikelola oleh PHM. Pengeboran pertama sumur HCA dilakukan di Sumur H-1 pada 15 Februari 1974.

General Manager PHM Setyo Sapto Edi mengatakan, bagi sebuah lapangan migas, usia 50 tahun tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai usia senja. Sebaliknya, pencapaian setengah abad justru menandai masa emas di mana ketahanan operasi, penerapan teknologi terkini, serta dukungan para pemangku kepentingan menjadi fondasi untuk menjaga keberlanjutan produksi dan kontribusi bagi bangsa. “Keberlangsungan Lapangan HCA selama 50 tahun adalah hasil dari konsistensi dalam mengadopsi teknologi modern, komitmen terhadap praktik operasi berkelanjutan, serta terjalinnya sinergi yang baik dengan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa dukungan mereka, perjalanan panjang ini tentu tidak akan tercapai,” ungkap Setyo.

Ia juga menambahkan, Perusahaan percaya bahwa penerapan inovasi dan teknologi memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan tingkat recovery dan produksi lapangan-lapangan migas. Lapangan HCA membuktikan pengelolaan yang baik dan efisien serta penerapan berbagai teknologi terkini dapat memperpanjang usia lapangan sehingga terus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi negara maupun generasi mendatang.

Dalam perjalanannya, Lapangan HCA menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika cadangan, naik turunnya harga migas, hingga kebutuhan yang terus meningkat guna terus menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan penerapan berbagai inovasi dan teknologi terkini, digitalisasi operasi, serta praktik pengelolaan lapangan yang adaptif, Lapangan HCA berhasil bertahan sebagai aset energi nasional yang vital dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya ketahanan energi nasional.

Setyo juga mengingatkan dan mengimbau agar setiap Pekerja senantiasa memperhatikan aspek keselamatan yang merupakan bagian dari nilai utama Perusahaan. “Keselamatan adalah hal yang utama bagi Perusahaan. Karena kami meyakini bahwa kinerja keselamatan yang unggul akan mendukung keberhasilan dan keberlanjutan operasi dan bisnis migas Perusahaan,” imbuh Setyo.

Selain itu, salah satu kunci keberhasilan Lapangan HCA adalah dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat setempat yang turut menjaga keberlangsungan operasi migas dengan menciptakan iklim sosial yang kondusif. Keharmonisan hubungan dengan masyarakat lokal membuat Perusahaan mampu beroperasi dengan lancar sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi daerah. Sinergi ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan lapangan migas yang sudah mature agar tetap produktif dan berkontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional. “Kami meyakini kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemegang saham, perusahaan mitra kerja, serta masyarakat di sekitar wilayah operasi akan mendukung keberlanjutan produksi migas Perusahaan yang penting bagi penyediaan dan ketahanan energi nasional,” tutupnya.  (**)

Kisah “Aji Galeng” Diangkat, Pahlawan Asal Kalimantan Timur

IBUKOTA NUSANTARA – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Bambang Arwanto,  meluncurkan buku perdananya yang berjudul “Aji Galeng, Penjaga Negeri Peletak Peradaban”. Acara peluncuran berlangsung di Auditorium Gedung Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Lantai 2 KIPP 1A, Jalan Titik Nol Nusantara, pada Selasa (16/9/2025).

Peluncuran buku ini dihadiri tokoh penting, antara lain Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Gelar Raden Setia Sentana, Wakil Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim Hasan Mas’ud, serta sejumlah kepala daerah dari PPU dan Paser. Hadir pula akademisi dari berbagai universitas ternama, tokoh adat, hingga Sultan dari kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur.

Dirinya menegaskan pentingnya menggali sejarah lokal agar memperkuat fondasi pembangunan IKN.

“Dengan peluncuran buku ini, kita menggali sejarah tokoh lokal yang bisa memberikan spirit bagi pembangunan IKN, memupuk rasa patriotis, cinta tanah air, dan membangun peradaban dengan semangat kebersamaan (nyempolo),” ujarnya.

Tokoh yang diangkat dalam buku ini, Aji Galeng, dikenal sebagai figur karismatik sekaligus pemersatu dua tanah, Telake dan Balik. Ikatan politik antara Kesultanan Kutai dan Kesultanan Paser melahirkan sosok ini. Wilayah yang dulu dijaganya kini terbagi menjadi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara yang saat ini juga menjadi lokasi berdirinya IKN Nusantara.

Aji Galeng lahir pada 1790 dari garis bangsawan Kesultanan Paser dan Kutai. Pada 1819, ia diangkat sebagai panglima perang Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-16, Sultan Aji Muhammad Salehuddin. Setahun kemudian, ia memimpin pasukan mengusir tentara Inggris yang merampas kebun rotan di Muara Pahu serta sarang burung walet di Toyu dan Sepaku.

Pada 1821, Aji Galeng ditabalkan sebagai Panembahan agar memimpin wilayah Telake dan Balik dengan pusat di Lembakan. Tugas utamanya adalah menjaga kekayaan negeri dan menyatukan rakyat Paser Telake dan Balik. Tidak hanya melawan Inggris, ia juga memimpin pertempuran melawan Belanda di Sepaku pada 1825. Pertempuran itu berlangsung sengit selama 93 hari, mencatatkan kiprah penting Aji Galeng dalam menjaga kedaulatan tanah Kalimantan.

Buku ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda, sekaligus pengingat pembangunan IKN tidak terlepas dari sejarah perjuangan tokoh lokal yang menjaga peradaban di bumi Kalimantan Timur. (yud)

« Previous Page — Next Page »