Kutai Timur Raih Juara Umum MTQ Kaltim 2025

SANGATTA — Komplek Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim di Bukit Pelangi, Sangatta, berubah menjadi samudra cahaya dan gema lantunan ayat suci pada Jumat (18/72025) malam. Di tengah riuh sorak dan air mata haru, Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Seno Aji, menutup secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-45 Tingkat Provinsi Kaltim. Hasilnya, Kutim tidak hanya sukses menjadi tuan rumah, tetapi juga mencatat sejarah dengan menyabet gelar juara umum untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasinya di ajang ini.

“MTQ bukan hanya panggung lomba, tapi medan dakwah dan ukhuwah,” ujar Seno Aji di hadapan ribuan hadirin yang memadati Arena Utama MTQ di Sangatta. “Kutai Timur telah membuktikan bahwa kesungguhan dan semangat kolektif bisa menjadi energi besar untuk prestasi,” tambahnya.

Berdasarkan Keputusan Dewan Hakim MTQ XLV Tahun 2025 Nomor 13, Kutim mengumpulkan 627 poin, jauh melampaui pesaing terdekatnya, Kutai Kartanegara (424 poin) dan Kota Samarinda (419 poin). Angka ini tak hanya cerminan dominasi di berbagai cabang lomba, melainkan juga hasil dari pembinaan berjenjang dan menyeluruh oleh LPTQ Kutim selama beberapa tahun terakhir.

Ketua LPTQ Kutim Rizali Hadi mengaku sangat bangga dan bahagia, setelah mengetahui Kutim dinobatkan sebagai juara umum. Dia menegaskan, prestasi ini bukan hanya milik para peserta, tapi milik seluruh warga Kutim.

“Kami tidak berhenti di sini. Kemenangan ini menjadi cambuk untuk terus berbenah dan meningkatkan mutu qari dan qariah daerah,” sebutnya.

Kafilah Kutim merajai hampir seluruh cabang dengan menempatkan wakil-wakil terbaik di posisi tertinggi. Di golongan Tilawah Dewasa, Nadita Aisyah Fitri menjadi Qariah Terbaik dengan nilai 97,50, dan Suroto Daldy menjadi Qari Terbaik dengan nilai 97,67.

Pada cabang Qira’at Mujawwad Dewasa, Imranul Karim mencetak skor tertinggi 99,33, mempersembahkan emas bagi Kutim. Sementara itu, di cabang Tafsir Bahasa Inggris, nama Muhammad Abdin Syakir dan Sri Endang Budi Astuti dari Kutim menembus tiga besar terbaik. Tak ketinggalan, sektor seni kaligrafi pun dibabat habis oleh Kutim, terutama di kategori Digital dan Mushaf, di mana Arief Anggara dan Muhammad Safrian mencetak nilai hampir sempurna.

Kejutan juga datang dari cabang KTIQ (Karya Tulis Ilmiah Qur’an). Muhammad Yoga Julyanur dari Kutim menjadi penulis terbaik putra dengan nilai 93, unggul tipis atas pesaing dari Berau dan Kutai Kartanegara.

Garis kemenangan ini bukan datang tiba-tiba. Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, dalam sambutannya, menyebut peran kolektif masyarakat, ulama, guru ngaji, dan seluruh elemen pemerintah daerah sebagai pilar keberhasilan.

“MTQ ini bukan tujuan akhir, melainkan titik berangkat. Semoga cahaya Al-Qur’an yang berkumandang di Sangatta menuntun kita menjadi masyarakat yang Qur’ani,” katanya.

Penutupan MTQ diwarnai pertunjukan spektakuler dari Band Wali yang membawakan lagu-lagu religi dalam balutan suasana spiritual dan hiburan yang seimbang. Ribuan warga Sangatta dan sekitarnya tumpah ruah ke arena, menjadikan malam penutupan sebagai pesta rakyat.

Hingga akhir acara, LPTQ Provinsi belum menetapkan kabupaten/kota mana yang akan menjadi tuan rumah MTQ ke-46 pada 2027 mendatang. Namun, standar tinggi yang ditetapkan Kutim tahun ini diyakini akan menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan di masa depan.

Peringkat 10 Besar MTQ Kaltim 2025:

1. Kutai Timur – 627 poin
2. Kutai Kartanegara – 424 poin
3. Samarinda – 419 poin
4. Bontang – 294 poin
5. Paser – 255 poin
6. Balikpapan – 190 poin
7. Berau – 176 poin
8. Penajam Paser Utara – 122 poin
9. Kutai Barat – 26 poin
10. Mahakam Ulu – 2 poin

Hasil yang diperoleh Kutim pada MTQ ke-45 bukan hanya prestasi kompetisi, tetapi juga afirmasi budaya literasi Al-Qur’an yang tumbuh kuat dari wilayah timur Kalimantan. Gelar juara umum ini adalah hasil dari perjalanan panjang, bukan hadiah instan. (kop3/fj)

Kejaksaan RI dan Dewan Pers Tandatangani Nota Kesepahaman Terkait Penegakan Hukum dan Kemerdekaan Pers

JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia dan Dewan Pers melaksanakan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang “Koordinasi Dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia”. Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, dilakukan Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin dan Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, Selasa (15/7/2025).

Nota kesepahaman ini merupakan komitmen bersama antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung untuk mewujudkan kemerdekaan pers, keterbukaan dan kolaborasi, guna mendukung penegakan hukum di Indonesia.

Dewan Pers berharap semua permasalahan pers dapat diselesaikan di lingkup masyarakat pers sehingga tidak perlu berlanjut di proses hukum.Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam nota kesepahaman ini mencakup empat aspek utama, yaitu dukungan terhadap penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers, penyediaan ahli dari Dewan Pers dalam proses hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi.

Jaksa Agung ST. Burhanuddin menyambut positif kerja sama strategis ini. Ia menyebut penandatanganan nota kesepahaman ini bukan hanya bersifat seremonial, melainkan harus diimplementasikan secara nyata untuk menjaga marwah negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

“Pers bagi saya adalah sahabat. Saat saya pertama kali menjabat sebagai Jaksa Agung, kondisi Kejaksaan di mata masyarakat masih negatif. Presiden saat itu menegaskan bahwa tanpa pers, kerja Jaksa Agung tidak akan sampai ke masyarakat. Artinya, keberadaan pers adalah sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun kepercayaan publik,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menegaskan bahwa pers berperan penting sebagai unsur pengawasan. “Indonesia ini sangat luas. Saya menyadari tidak mungkin bisa memonitor seluruh tema-teman kami sendiri. Tapi melalui pengawasan dari luar, termasuk oleh pers, maka akan tercipta kontrol publik yang sehat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, menyoroti tantangan baru yang dihadapi dunia pers saat ini, terutama dalam konteks kemunculan media sosial yang masif dan tanpa filter. Ia menggambarkan media sosial sebagai “jalur tol udara” yang bisa diakses siapa saja, dengan kebebasan tanpa batas namun juga berpotensi menimbulkan arus informasi yang tidak sehat.

“Dulu, Undang-Undang dan regulasi Dewan Pers dirancang dalam masa keemasan industri pers konvensional, di mana semangat independensi dan kemandirian begitu kuat. Namun kini, media sosial telah menjadi tantangan besar, bukan hanya untuk Dewan Pers, tapi juga kementerian, lembaga pendidikan, dan seluruh masyarakat,” ujar Komarudin.

Ia juga menekankan bahwa media sosial kini menjadi medium ekspresi masyarakat yang sangat plural, dan sekaligus menjadi ruang demokrasi yang luas. Namun, maraknya konten sensasional demi monetisasi menyebabkan substansi edukatif dalam informasi menjadi terpinggirkan.

Komarudin menambahkan, “Undang-undang pers dibuat lebih dari dua dekade lalu, sementara media sosial saat ini justru belum terjangkau oleh regulasi Dewan Pers. Di sisi lain, media sosial telah mengambil peran signifikan dalam arus informasi publik, bahkan sampai pada isu kedaulatan data nasional.”

Ia mendorong adanya platform digital nasional yang bisa menjamin keamanan dan kedaulatan data informasi masyarakat Indonesia. “China bisa jadi contoh menarik dengan membuat aplikasinya sendiri. Kita seharusnya bisa seperti itu, agar tidak terus bergantung pada platform global yang menyimpan dan mengelola data kita,” tuturnya.

Komarudin pun menutup sambutannya dengan harapan agar masyarakat ke depan lebih terlindungi dari informasi-informasi yang menyesatkan dan tidak mendidik. “Dengan banyaknya informasi ini, bagaimana kita menjaga agar masyarakat tetap edukatif dan tidak tenggelam dalam sampah informasi,” pungkasnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi penegasan bahwa kolaborasi antara lembaga hukum dan media adalah keniscayaan dalam era demokrasi. Melalui koordinasi yang erat dan peningkatan kapasitas bersama, diharapkan hukum dapat ditegakkan tanpa mengekang kebebasan pers, dan pers tetap dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa menabrak hukum.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat memberikan dampak nyata di lapangan, baik dalam peningkatan kualitas pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab, maupun dalam transparansi penegakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan dan keterbukaan.*

Batu Bara Meredup, Kaltim Siapkan Warisan Ekonomi untuk Warga

SAMARINDA — Penurunan ekspor batu bara Indonesia beberapa waktu terakhir ternyata tak menyurutkan geliat produksi di Kalimantan Timur. Sebaliknya, daerah ini justru menunjukkan optimisme kuat, sekaligus menyiapkan fondasi masa depan bagi masyarakat saat industri batu bara kelak meredup.

“Provinsi ini masih menjadi primadona ekspor batu bara nasional, dengan 67 persen total produksi batu bara Indonesia berasal dari Kaltim,” kata Pengelola Izin Usaha Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Daevrie Zulkany, di Samarinda, Selasa (15/7/2025).

Ia menyebut, kondisi produksi batu bara di Kaltim saat ini terbilang cukup dinamis. Ia menilai dampak penurunan ekspor belum terlalu signifikan dirasakan perusahaan tambang. Indikasi ini bisa dilihat dari lalu lintas kapal pengangkut batu bara yang masih padat melintasi Sungai Mahakam.

“Bahkan, jika kita mengingat kondisi di tahun 2021, ekspor batu bara jauh lebih parah dibandingkan saat ini, bahkan aktivitas di Sungai Mahakam terbilang sepi saat itu. Jadi, perusahaan-perusahaan tambang batu bara saat ini masih cukup optimistis terkait dengan ekspor batu bara mereka,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, para pengusaha tambang di Kaltim sudah sejak lama mempersiapkan strategi menghadapi dinamika pasar global. Meski demikian, penurunan ekspor biasanya tetap membawa konsekuensi tertentu.

“Biasanya penurunan ekspor batu bara ini akan sedikit berdampak pada perusahaan tambang, seperti pengurangan jam kerja karyawan atau pengurangan aktivitas kegiatan pertambangan,” katanya.

Menyikapi potensi masa depan saat industri batu bara mulai menurun, Dinas ESDM Kaltim bersama perusahaan tambang telah menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Program ini menjadi salah satu upaya memupuk kemandirian ekonomi warga.

“Ketika nanti industri batu bara sudah tidak beroperasi lagi di Kaltim, ada yang diwariskan perusahaan tambang kepada masyarakat Kaltim, seperti aspek kemandirian ekonomi, pelatihan-pelatihan, maupun kebermanfaatan yang bisa dirasakan masyarakat di masa akan datang,” tuturnya.

Dengan optimisme industri yang tetap terjaga dan program pemberdayaan yang terus digiatkan, Kalimantan Timur berharap dapat memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakatnya meski kelak tak lagi bergantung pada batu bara. (yud/adv diskomonfo kaltim)

EBIFF Siap Dongkrak Ekonomi Kaltim

SAMARINDA — Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pengelola hotel di Kalimantan Timur tengah bersiap menyambut lonjakan pengunjung selama East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025. Festival budaya bertaraf internasional ini diproyeksikan memutar uang sebesar Rp12 hingga Rp15 miliar selama berlangsung pada 25–29 Juli 2025.

Angka tersebut melonjak tajam dibanding target EBIFF tahun lalu yang hanya Rp8–10 miliar. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur, realisasi pada penyelenggaraan sebelumnya bahkan melampaui target awal.

“Melihat antusiasme peserta, jumlah pengunjung, serta semakin kuatnya sektor UMKM dan pariwisata lokal, kami optimistis tahun ini EBIFF akan mencatatkan dampak ekonomi lebih besar,” ujar Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kaltim, Awang Khalik, Jumat (11/7/2025).

Awang menjelaskan, nilai ekonomi ini dihitung dari banyak sektor pendukung, mulai dari tingkat hunian hotel, kunjungan tempat wisata, konsumsi kuliner lokal, transaksi UMKM, hingga jasa transportasi dan penyewaan perlengkapan acara.

Selama lima hari festival, tiga titik utama di Samarinda yakni Kantor Gubernur Kaltim, Halaman Parkir Gelora Kadrie Oening dan Temindung Creative Hub akan menjadi pusat keramaian. Ribuan orang diprediksi memadati area tersebut untuk menikmati pertunjukan seni dari 6 negara, 8 provinsi, dan 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim, serta puluhan sanggar seni lokal yang tampil setiap malamnya. Selain itu, pameran produk kreatif dan bazar kuliner juga akan memanjakan pengunjung.

Menurut Awang, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak terbatas di lokasi acara saja. Perputaran uang meluas hingga ke destinasi wisata lain seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kawasan wisata di Balikpapan dan Samarinda.

“Dampaknya bukan hanya di titik acara. Hotel penuh, rumah makan ramai, penyewaan kendaraan meningkat. UMKM lokal pun merasakan langsung efeknya,” tuturnya.

Dispar Kaltim menegaskan, EBIFF kini telah menjadi salah satu event unggulan daerah. Lebih dari sekadar suguhan seni, festival ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah pun berharap dalam jangka panjang, EBIFF dapat memperkuat citra Kalimantan Timur sebagai pusat budaya sekaligus destinasi kreatif bertaraf internasional. (yud/adv diskominfo kaltim)

Kaltim Siap Bangun SPPG untuk Dukung Program MBG

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (8/7/2025). Rudy menegaskan dukungan rencana BGN membangun  Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.

“Kami siap mengawal BGN agar SPPG bisa berjalan dengan baik di Kaltim.” kata Rudy Mas’ud.

Ia menjelaskan, Kaltim dengan luas  127 ribu km2 dan penduduk 4,1 juta jiwa memiliki letak geografi yang cukup sulit. Beberapa wilayah masih terhalang akses infrastruktur sehingga tidak mudah dijangkau.

Penempatan SPPG di daerah-daerah pedalaman dan terpencil pasti akan menghadapi tantangan yang lumayan rumit. Selain soal jarak dan infrastruktur yang kurang memadai, jumlah penduduk dan jumlah sekolah pun belum banyak. Baik untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), apalagi sekolah menengah atas (SMA).  Hal ini juga terjadi di kawasan pesisir seperti Sepatin, Tani Baru, Muara Pantuan di Kutai Kartanegara.

Rudy Mas’ud juga menanyakan tentang jangka waktu dan evaluasi kerja. Hal ini bisa jadi akan menjadi pertanyaan para mitra SPPG. Gubernur mengakui untuk daerah kota seperti Balikpapan, SPPG akan berjalan baik. Seperti yang baru saja diresmikan Polda Kaltim, belum lama ini.  Ia berharap standarisasi SPPG untuk daerah pedalaman dan terpencil agar bisa disesuaikan.

Rudy Mas’ud juga akan mengundang para bupati  dan wali kota untuk membahas kesiapan daerah, terutama untuk pemilihan lokasi SPPG dan homebase mereka di daerah-daerah.

Rudy juga berharap program ini akan membantu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kaltim yang masih tinggi. Apalagi aktivitas SPPG nantinya juga akan bersinggungan dengan petani dan peternak, nelayan serta pedagang untuk mengisi kebutuhan beras, sayur mayur, telur, ayam, ikan dan kebutuhan memasak lainnya. Triliunan rupiah akan mengalir ke Kaltim dari aktivitas SPPG ini.

Sementara Dadan Hindayana menjelaskan di Kaltim setidaknya akan dibangun tiga SPPG di setiap kabupaten dan kota. Secara keseluruhan, BGN akan membangun 350 SPPG. Setiap SPPG akan mendapat alokasi Rp10 miliar per tahun.

SPPG akan menjadi elemen penting pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG nantinya akan bertugas memasak dan menyediakan menu makan bergizi  sesuai standar gizi nasional. Selain itu, SPPG juga harus memastikan makanan bergizi terdistribusi dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat.

“Setiap SPPG akan diisi tiga personel. Kepala satuan, ahli gizi dan akuntan. Sedangkan untuk relawan kita siapkan sekitar 50 orang,” jelas Dadan.

Kepala SPPG adalah pegawai pusat, sedangkan akuntan dan ahli gizi adalah sumber daya manusia local yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tenaga kerja yang terserap di seluruh Indonesia sekitar 30 ribu orang.

Hadir dalam pertemuan itu, Sekda Sri Wahyuni, Asisten Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kaltim. (sam/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »