Rakernas X PKK 2025 Tetapkan Arah Baru Gerakan Keluarga Indonesia

SAMARINDA – Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi pusat perhatian nasional setelah sukses menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025. Sekitar 2.500 peserta dari berbagai penjuru tanah air memadati Plenary Hall Convention Center Sempaja. Selasa (8/7/2025).

Agenda penting yang akan menentukan masa depan gerakan pemberdayaan keluarga di Indonesia.

Mengangkat tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas”, Rakernas kali ini menjadi tonggak sejarah. Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menegaskan, forum ini akan melahirkan tiga dokumen strategis nasional, yakni Rencana Induk Gerakan PKK 2025-2029, Strategi Gerakan PKK, serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.

“Rakernas ini menjadi arah baru untuk program-program PKK ke depan agar lebih sistematis, terukur, dan memberikan dampak nyata di masyarakat,” tegas Tri Tito Karnavian saat pembukaan Rakernas X PKK di Plenary Hall Sempaja.

Tidak hanya soal konsolidasi internal, Rakernas X PKK ini juga menjadi ajang penting menyelaraskan gerakan PKK dengan visi-misi Presiden serta RPJMN 2025-2029. Tujuannya, memperkuat keluarga sebagai basis utama pembangunan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang membuka acara mewakili Mendagri Tito Karnavian, menggaris bawahi peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah.

“Gerakan PKK tumbuh dari bawah dan berorientasi pada pemberdayaan keluarga. PKK berkontribusi besar pada sektor pendidikan dan kesehatan bahkan sekitar 60 persen kontribusi pembangunan bangsa berasal dari 10 program pokok PKK,” ujarnya.

Suasana Rakernas juga semarak dengan kehadiran 1.884 peserta resmi yang datang dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

“Di atas kertas tercatat 1.884, tapi di luar itu mungkin yang hadir mencapai 2.500 orang di sini,” tambah Tri Tito Karnavian.

Sebagai tuan rumah, Kalimantan Timur melalui Gubernur Rudy Mas’ud bersama Ketua TP PKK Kaltim, Sarifah Suraidah turut mendampingi prosesi pembukaan yang ditandai dengan unlock moment simbolis. Rakernas juga menghadirkan diskusi panel bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadang Hindayana, dipandu Direktur Fasilitasi LKAD PKK dan Posyandu Kemendagri, Nitta Rosalin.

Di tengah semangat yang mengalir deras dari Samarinda, PKK menegaskan komitmennya agar terus bergerak bersama, membangun keluarga yang berdaya, mandiri, dan sejahtera — sekaligus menegaskan posisi Samarinda sebagai panggung penting dalam perjalanan besar menuju Indonesia Emas 2045. (yud/adv/diskominfo)

Perguruan Tinggi Swasta Jadi Garda Depan Gratispol di Kaltim

SAMARINDA – Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kalimantan Timur kini memegang peran penting agar memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, PTS resmi menjadi mitra pelaksana Program Gratispol Pendidikan yang dicanangkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Penandatanganan PKS ini berlangsung di Lamin Etam. Senin (7/7/2025).

Rudy Mas’ud menegaskan Program Gratispol merupakan langkah strategis agar seluruh anak-anak Kaltim, tanpa terkecuali, bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya.

“Saya minta agar program Gratispol ini disampaikan kepada seluruh intelektual muda, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sosialisasi ini penting agar program berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Gubernur Rudy.

Tahap awal program ini difokuskan pada mahasiswa baru Tahun Ajaran 2025/2026. Seluruh proses pendaftaran hingga pembayaran akan sepenuhnya ditanggung Pemprov. Sementara bantuan UKT mahasiswa aktif semester dua hingga delapan dijadwalkan mulai terealisasi lewat APBD Murni 2026.

Dirinya menyebut kerja sama dengan PTS sebagai wujud nyata membangun generasi emas Kaltim. Gratispol, katanya, didesain inklusif tanpa memandang suku, agama, atau ras.

“PKS ini bukan sekadar simbolis. Ini adalah bukti komitmen nyata Pemprov Kaltim untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Program ini adalah investasi jangka panjang dalam membentuk SDM unggul yang mampu bersaing di level regional, nasional, dan bahkan internasional,” tegasnya.

Ia juga optimistis dalam 5–10 tahun mendatang kualitas SDM Kaltim bisa mengejar provinsi maju, bahkan menjadi pionir pengembangan SDM di Indonesia. Hal ini diperkuat dukungan PTS yang telah mengantongi data mahasiswa baru, dengan acuan data tahun sebelumnya ditambah kuota 10 persen guna pemerataan dan menghindari penumpukan di jurusan tertentu.

Jurusan kedokteran, Pemprov menetapkan batas maksimum UKT Rp15 juta dan minimum Rp5 juta. Kebijakan ini diharapkan tetap membuka peluang kuliah kedokteran bagi putra-putri daerah.

Pemprov Kaltim tengah merancang skema mendatangkan pengajar dari kampus-kampus nasional maupun internasional langsung ke Bumi Etam.

“Kita ingin membawa sistem pendidikan berkualitas ke Kaltim. Kita akan memenuhi standarisasi dan mendatangkan dosen dari universitas terkemuka. Ini bagian dari transformasi besar kita,” kata Rudy.

Ia kembali menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan.

“Kami percaya generasi muda Kaltim tidak boleh tertinggal. Program ini adalah bentuk investasi jangka panjang. Jika ingin bertahan 100 hingga 1.000 tahun ke depan, maka pendidikanlah yang harus kita prioritaskan,” tutupnya.

Ia juga mengapresiasi kesediaan PTS maupun PTN menjadi mitra Gratispol, sekaligus mengajak semua pihak mengawal implementasinya agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

Diskominfo Kaltim Genjot Internet Gratis, Target 600 Desa Capai Tahap Bertahap

SAMARINDA – Komitmen menghadirkan internet gratis di desa terus dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai bagian dari upaya pemerataan akses informasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, memaparkan, hingga akhir Juni 2025, tercatat sudah 153 desa yang berhasil terpasang jaringan internet gratis.

“Update 30 Juni isudah 153 desa,“ katanya, Jumat (4/7/2025).

Faisal menjelaskan, pencapaian tersebut terbilang signifikan mengingat tantangan geografis Kaltim yang dikenal memiliki banyak wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Meski demikian, ia tetap optimistis menargetkan tambahan sekitar 150 desa lagi selama bulan Juli ini. Dengan demikian, diharapkan hingga akhir Juli jumlah desa yang menikmati internet gratis dapat menembus angka lebih dari 300 desa.

Ia tidak menampik, percepatan pembangunan ini tidak selalu berjalan mulus seperti yang direncanakan.

“Memang sedikit ada koreksi karena ternyata tidak semudah itu juga karena transportasi, situasi dan sebagainya,” jelasnya.

Pembangunan jaringan internet gratis ini sebagian besar menggunakan infrastruktur fiber optik (FO), tetapi pada sejumlah titik yang tidak memungkinkan, Diskominfo juga memanfaatkan teknologi nirkabel. Bahkan untuk wilayah yang sangat sulit dijangkau, penggunaan layanan satelit Starlink menjadi opsi strategis yang sedang dipersiapkan.

Faisal menambahkan, fokus pemasangan pada bulan Juli diarahkan ke desa-desa yang lebih mudah diakses agar target dapat terus tercapai secara optimal. Hal ini sekaligus menjadi strategi untuk menekan beban kerja yang semakin meningkat, mengingat pada tahun anggaran murni ditargetkan 716 desa, sementara pada anggaran perubahan ditambah lagi 125 desa.

Selain menghadapi kendala geografis, pembangunan internet desa juga terganjal oleh fakta masih adanya sekitar 100 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik.

Kondisi ini membuat Diskominfo harus ekstra hati-hati dalam mengidentifikasi lokasi agar proyek tidak membengkak di kemudian hari.

Dengan berbagai langkah dan strategi tersebut, Pemprov Kaltim berharap kehadiran internet gratis di desa dapat mendorong transformasi digital, mempercepat layanan publik, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pedesaan. (yud/adv diskominfo kaltim)

Satu Sentuhan Lewat SAKTI, Layanan Pajak hingga Cuaca Kini Ada di Genggaman

SAMARINDA – Warga Kalimantan Timur (Kaltim) tak lama lagi akan merasakan kemudahan mengakses berbagai layanan publik hanya melalui satu aplikasi terintegrasi. Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tengah memfinalisasi aplikasi Sistem Aplikasi Kaltim Terintegrasi (SAKTI) yang saat ini sudah dalam tahap akhir proses diunggah ke Play Store.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan aplikasi SAKTI menjadi langkah Pemprov mempercepat transformasi digital dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan publik. Ia menyebutkan, aplikasi ini telah menggabungkan data dan layanan dari 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Misalnya mau cek kendaraannya plat KT ini sudah banyak pajak belum bayar pajak bisa dilihat, harga kebutuhan bahan pokok di seluruh pasar di Kaltim update setiap hari mau lihat harga beras, sayur, setiap hari juga bisa lihat,” ungkap Faisal, Jumat (4/7/25).

Tak hanya itu, aplikasi SAKTI juga menyediakan prakiraan cuaca dari BMKG yang kini dapat diakses hingga level desa, informasi mengenai pendidikan gratispol, update berita-berita terkini, serta jadwal transportasi antar kota lengkap dengan estimasi harga tiket. Semua layanan ini dapat diakses hanya melalui satu genggaman ponsel pintar.

Faisal optimistis aplikasi ini akan menjadi pintu masuk efisiensi birokrasi dan pelayanan publik di Kaltim.

“Ini menjadi tahap awal, nanti kita update terus agar semakin interaktif,” jelasnya.

Diskominfo juga tengah mempersiapkan layanan tambahan seperti pembayaran yang terintegrasi dengan sistem perbankan, meski masih memerlukan koordinasi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya.

Peluncuran aplikasi SAKTI hanya tinggal menunggu persetujuan akhir dari pihak Play Store. Faisal berharap dalam waktu dekat aplikasi ini dapat segera diluncurkan meski dalam tahap awal pengembangan. Ia menegaskan pembaruan fitur akan terus dilakukan agar layanan semakin lengkap dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita tunggu Play Store, mudah-mudahan bulan ini sudah bisa launching walaupun belum sempurna. Ini tahap pertama, nanti terus kita kembangkan,” tambahnya.

Kehadiran aplikasi SAKTI diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mempermudah akses informasi, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan transparansi pemerintah daerah di era digital. Dengan semua layanan terangkum dalam satu aplikasi, masyarakat Kaltim nantinya tidak perlu lagi membuka banyak platform berbeda untuk sekadar mengecek pajak kendaraan, harga kebutuhan pokok, atau informasi transportasi. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dishub Kaltim Gencarkan Edukasi dan Penindakan ODOL

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program nasional Zero Over Dimension and Over Loading (Zero ODOL) yang akan mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Irhamsyah, Rabu (2/7/2025).

Irhamsyah mengungkapkan, persoalan ODOL telah menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menyebut dampaknya sangat merugikan, baik dari sisi infrastruktur, lingkungan, hingga keselamatan pengguna jalan.

“Kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL sangat besar. Selain itu, dampaknya juga terlihat pada meningkatnya polusi udara, konsumsi bahan bakar yang boros, serta menurunnya usia kendaraan. Yang paling mengkhawatirkan tentu saja peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Sebagai bentuk kesiapan, Dishub Kaltim bersama para pemangku kepentingan telah menyusun tahapan pelaksanaan yang terdiri dari sosialisasi, peringatan, hingga penegakan hukum. Tahap sosialisasi telah dilakukan sejak 10 hingga 30 Juni 2025. Selanjutnya, tahap peringatan akan berlangsung mulai 1 hingga 13 Juli, dan penegakan hukum dijadwalkan pada 14 hingga 27 Juli 2025.

Irhamsyah menambahkan, para pelanggar, baik pengemudi, pemilik kendaraan, maupun pihak karoseri yang terbukti melakukan pelanggaran dimensi dan muatan akan dikenakan sanksi. Penindakan akan mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 277 dan 307.

Ia berharap seluruh pihak bisa bekerja sama dalam menyukseskan program ini.

“Kami mengajak semua elemen masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur, untuk mendukung terciptanya kondisi jalan yang aman, nyaman, dan bebas dari kendaraan over dimension dan overloading,” kata Irhamsyah.

Sebagai tambahan informasi, istilah ODOL mengacu pada kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai ketentuan karena melebihi batas ukuran atau muatan yang telah diatur dalam regulasi. Over dimension merujuk pada kondisi di mana kendaraan memiliki panjang, lebar, atau tinggi yang melampaui standar yang diperbolehkan, sementara overloading berarti kendaraan membawa beban melebihi kapasitas berat maksimum yang ditetapkan. (lia/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »