Jaksa Agung Burhanuddin dan Kejaksaan Agung RI Raih Penghargaan di Rakornas Kearsipan 2024

SAMARINDA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mendapatkan anugrah penghargaan “Tokoh Kearsipan”. Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan kesungguhan upaya dalam peningkatan kinerja kearsipan Kejaksaan RI dan kepeloporan dalam pengelolaan arsip penegakan hukum.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Imam Gunarto pada puncak perayaan Hari Kearsipan Nasional ke-53 Tahun 2024 di Hotel Mercure Samarinda dan diterima langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM PEMBINAAN) Dr. Bambang Sugeng Rukmono, Rabu (29/5/2024).

Selain penghargaan Tokoh Kearsipan untuk Jaksa Agung Burhanuddin, Kejaksaan Agung RI juga meraih penghargaan sebagai lembaga negara dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kategori “AA” (Sangat Memuaskan).

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kearsipan Tahun 2024 berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), dengan membawa semangat transformasi digital dan penguatan memori kolektif bangsa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya arsip sebagai memori kolektif bangsa dan komponen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

“Selamat Hari Kearsipan ke-53. Peringatan ini menjadi momentum penguatan good governance dan transformasi digital melalui penyelenggaraan kearsipan nasional,” ujar Azwar Anas.

Ia berharap agar seluruh pimpinan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, para arsiparis dan seluruh insan kearsipan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kinerja penyelenggaraan kearsipan.

Usai menerima penghargaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM PEMBINAAN) Bambang Sugeng Rukmono mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ANRI atas penghargaan yang diberikan. Atas support yang diberikan dari ANRI, sehingga Kejaksaan bisa menata arsip secara digital dan dengan anugrah penghargaan ini lebih memacu Kejaksaan untuk bekerja dan menata arsip lebih baik lagi.

“Dengan berikannya anugrah Penghargaan ini kepada Kejaksaan diharapkan akan lebih memacu Kejaksaan untuk bekerja dan menata arsip lebih baik,” pungkasnya.

Penghargaan ini diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bentuk hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri. Dimana pengawasan kearsipan diperlukan untuk memastikan bahwa Arsip milik Negara dikelola dan diselamatkan sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, serta merupakan identitas dan jatidiri sebagai memori kolektif bangsa berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.*

Cetak Hattrick, PLN Kembali Raih Kinerja Keuangan Terbaik Sepanjang Sejarah pada Tahun 2023

JAKARTA – PT PLN (Persero) sukses membukukan keuntungan terbesar dalam sejarah perseroan dengan meraih laba bersih sebesar Rp22,07 triliun pada tahun 2023. Nilai ini satu setengah kali dari torehan tahun 2022 sekaligus mencetak hattrick rekor laba bersih selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021. Melalui Transformasi yang dipimpin langsung oleh Darmawan Prasodjo, kondisi keuangan PLN terus membaik secara signifikan. PLN berhasil melewati berbagai tantangan mulai dari pandemi covid-19, krisis energi primer, hingga ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pencapaian ini merupakan buah dari transformasi menyeluruh yang terus dilakukan sejak 3 tahun terakhir. Mulai dari transformasi proses bisnis, organisasi, Sumber Daya Manusia, hingga pelayanan pelanggan.

“Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan, sehingga kini PLN menjadi makin lincah, unified, kokoh dan trengginas,” terang Darmawan.

Laba bersih PLN Tahun 2023 dihasilkan dari total pendapatan usaha perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun, meningkat  Rp46,25 triliun dari tahun 2022. Tidak cukup sampai di situ, PLN juga berhasil menurunkan utang jangka panjang sekaligus jangka pendek sebesar Rp12,77 triliun.

“Torehan positif ini menjadi bukti bahwa PLN bukan hanya mampu merencanakan transformasi di level strategi, melainkan juga mampu mengeksekusinya hingga di level operasional,” jelas Darmawan.

PLN berhasil membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 288,44 terrawatt hour (TWh) atau bertumbuh 5,36% dari tahun 2022. Keberhasilan ini tak lepas dari inovasi-inovasi pemasaran melalui program intensifikasi yang meliputi promo tambah daya, akuisisi captive power dan kampanye electrifying lifestyle serta program ekstensifikasi yang meliputi electrifying agriculture & marine, dedieselisasi dan infrastruktur kendaraan listrik. Melalui beragam inovasi tersebut, PLN sukses meraih pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar Rp333,19 triliun, meningkat Rp22,13 triliun dari tahun 2022.

Darmawan juga menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan diraih bukan hanya dari penjualan tenaga listrik, melainkan juga dari pengembangan usaha di luar sektor ketenagalistrikan atau beyond kWh.

“Cara pandang pengembangan bisnis yang dulunya stagnan dan backward looking, sekarang menjadi lebih ekspansif, dinamis, dan forward looking,” jelas Darmawan.

Terbukti sepanjang tahun 2023, bisnis beyond kWh sukses berkontribusi secara signifikan pada pendapatan sebesar  Rp10,27 triliun atau satu setengah kali lipat dari realisasi tahun 2022. Inovasi beyond kWh ini meliputi penyediaan energi primer untuk pembangkit swasta, jasa jaringan telekomunikasi, jasa pemeliharaan infrastruktur kelistrikan, penyewaan peralatan dan infrastruktur kelistrikan, hingga layanan kajian proyek kelistrikan untuk badan usaha lain.

Darmawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan dan stakeholder lainnya atas dukungan terhadap upaya transformasi yang terus dijalankan perseroan.

“Buah dari transformasi ini mustahil PLN raih tanpa dukungan dari Pemerintah. Pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat dan menghadirkan ekosistem investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis dan industri sehingga konsumsi listrik terus tumbuh,” jelas Darmawan.

Di tengah upaya mengakselerasi transisi energi di tanah air, PLN terus mengedepankan aspek corporate financial sustainability. Hal ini dibuktikan dengan capaian saldo kas perusahaan tahun 2023 yang meningkat tajam menjadi Rp55,92 triliun dan penurunan utang jangka panjang sebesar Rp4,24 triliun serta utang jangka pendek sebesar Rp8,53 triliun. Kinerja ini ditopang oleh beragam inisiatif berupa Proactive Debt Management, pengendalian likuiditas, hingga sentralisasi dan digitalisasi pembayaran.

“PLN terus berupaya menghadirkan listrik yang tidak hanya andal, tapi juga berkelanjutan. Di tengah upaya transisi energi, PLN terus mengembangkan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan dengan menerapkan inisiatif keuangan yang prudent dan kokoh,” jelas Darmawan.

Upaya ini turut berdampak positif terhadap peningkatan layanan PLN bagi pelanggan. PLN mampu memangkas response time dalam penanganan gangguan listrik yang dialami oleh pelanggan dari rata-rata 24 menit pada tahun 2022 menjadi 19 menit pada tahun 2023. Selaras dengan hal tersebut, pengguna aplikasi PLN Mobile juga terus bertambah. Sepanjang tahun 2023, jumlah downloader PLN Mobile mencapai 47 juta, bertambah 8 juta downloader dari tahun 2022.

Kinerja cemerlang PLN makin lengkap dengan pengakuan dari para stakeholder yang mengapresiasi PLN melalui 779 penghargaan tingkat nasional maupun internasional di sepanjang tahun 2023.

Darmawan menegaskan, transformasi PLN akan terus berlanjut. Menurutnya, capaian kinerja keuangan terbaik selama tiga tahun berturut-turut ini menjadi fondasi yang kuat untuk melanjutkan perjalanan transformasi jilid 2 dengan meningkatkan ketahanan energi melalui transisi energi, digitalisasi, membangun technical skill baru, inovasi peningkatan pendapatan, value creation dan beyond kWh.

“PLN membidik target yang lebih tinggi dari sebelumnya. Melalui transformasi 2.0 moonshot, PLN terus mempersiapkan kompetensi dan technical skill baru guna menjadi perusahaan Top 500 Global Company dan nomor 1 sebagai pilihan pelanggan untuk solusi energi,” pungkas Darmawan.

Ditemui terpisah, General Manager PLN UIP3B Kalimantan Abdul Salam Nganro memberikan apresiasi terhadap pencapaian yang ditorehkan serta turut memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian PLN ke depan.

“Capaian ini bukan hanya sekedar angka, namun dibalik itu ada kedisiplinan, kerja keras, loyalitas serta dedikasi yang dilakukan insan PLN di seluruh lini proses bisnis PLN. Semangat dan kerja keras ini mari kita jaga dan tingkatkan untuk terus mendukung kinerja PLN di masa yang akan datang,” tutur Salam. (**)

LSF Ajak Masyarakat Memajukan Budaya Menonton Sesuai Usia

SAMARINDA – Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kaltim-Kaltara melakukan sosialisasi gerakan nasional budaya sensor mandiri mengangkat tema Memajukan Budaya Menonton Sesuai Usia di Hotel Aston Samarinda, Selasa, (28/05/2024).

Kagiatan dibuka Ketua LSF RI  Rommy Fibri Hardiyanto, menyampaikan dinamika parenting saat ini dan di masa lalu berbeda memiliki pola yang berbeda. Literasi terkait penyajian konten tontonan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memilah tontonan yang dikonsumsi keluarga. Selain itu, diharapkan materi yang disampaikan dapat terus dilakukan edukasi kepada keluarga terdekat, rekan kerja, dan  lingkungan sekitar.

“Kegiatan hari ini dapat menjadi imbauan bersama, bukan hanya terkait penyampaian materi, namun ajakan kepada seluruh peserta yang haadir untuk dapat ikut serta menyampaikan tentang pentingnya sensor mandiri,” ucap Rommy.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV Kaltim-Kaltara, Lestari menyampaikan kegiatan sosialisasi sensor mandiri merupakan kegiatan yang urgent dilaksanakan di Kaltim. Dia menjelaskan, dengan terpilihnya Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan mampu mengakselerasi serta membentengi masyarakat dari tayangan yang sesuai dengan budaya sensor mandiri.

“Bagi kami masyarakat Kaltim perlu diingatkan tentang sensor mandiri, globalisasi informasi yang saat ini tidak dapat dibendung. Alangkah tepatnya kegiatan dilaksanakan di Kaltim,” ucapnya.

Lestari mengatakan, pentingnya sensor mandiri dipahami dalam sektor keluarga, dapat menjadi langkah untuk melindungi jiwa dan akhlak dari tayangan dan tontonan yang tidak sesuai umur. Dia menambahkan, saat ini tantangan penyajian film bukan hanya pada adegan dewasa dengan unsur seksual, tertapi maraknya berita hoax yang masuk dapat memberikan pengaruh ideologi pikiran masyarakat.

“Itulah kenapa gerakan sensor penting, dan gawang utama dari masalah ink adalah sektor pendidikan. Dengan terus melakukan sosialisasi dan bermitra dengan seluruh lapisan masyarakat untuk melindungi generasi dari tayangan yang disajikan,” pungkasnya.(Ria)

Dinsos Fasilitasi Penyaluran Rp1,318 Miliar Bantuan Banjir Mahulu

UJOH BILANG — Dinas Sosial Kaltim memfasilitasi penyaluran bantuan senilai Rp1,318 miliar dari Kementerian Sosial RI melalui Dirjen Rehabilitasi Sosial Sentra Budi Luhur Banjarbaru bagi korban bencana banjir Mahakam Ulu.

Bantuan berupa paket makan siap saji, sandang, dan kebutuhan pengungsi tersebut diberangkatkan menggunakan kapal reguler angkutan barang dan orang melalui Pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda sejak pukul 07.00 WITA, 25 Mei 2024 dan tiba di Posko Polsek Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu pukul 12.06 Wita 27 Mei 2024.

“Ini bantuan dari stok gudang balai Kemensos yang ada di Banjarbaru. Kita hanya fasilitasi dan koordinasikan dengan Dinas Sosial dan BPBD Mahakam Ulu. Alhamdulillah hari ini sampai dan langsung kita serahkan ke Posko dibantu anggota Polsek Long Bagun,”  ujar Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Akhmad Rasyidi,  Senin (27/5/2024).

Dia berharap bantuan dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai kebutuhan. Sebab data korban secara terpilah ada di Kabupaten Mahakam Ulu yang nantinya menjadi dasar penyaluran bantuan sesuai kebutuhan.

“Sudah kita serah terimakan. Langsung diterima Ibu Kadis Sosial Honorata Yulia Usun. Semoga bisa segera didistribusikan sehingga bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya,” timpalnya.

Bantuan Pemprov Kaltim melalui Dinas Sosial Kaltim saat ini juga sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Mahakam Ulu menggunakan kapal pengangkut barang. Diperkirakan dua hari kedepan akan tiba di Kabupaten Mahakam Ulu.

Bantuan dari Pemprov Kaltim ini penyaluran tahap kedua sebanyak 4.500 paket melengkapi kekurangan pengiriman 1.500 paket yang lebih dulu dikirim pada 16 Mei 2024.

“Kalau sampai artinya bantuan kita sebanyak 6 ribu paket sudah tersalurkan,” katanya.

Untuk diketahui total bantuan yang diberikan sebanyak 6 ribu paket sembako dengan anggaran Rp. 2,401 miliar,- . Adapun rincian barang yang disalurkan berupa Beras @ 5 kg 6 ribu sak, gula pasir 6 ribu kg, cornet @ 189 grm 6 ribu kaleng, kue kaleng @ 450 grm 6 ribu kaleng, Mie instan 6 ribu dos, minyak goreng 6 ribu liter dan susu kental 6 ribu kaleng.

Bersamaan penyaluran tahap satu juga disalurkan barang bersumber APBN di Gudang Dinsos Kaltim berupa Tenda Keluarga portabel 10 unit, Family Kid 150 paket Kids Ware 150 paket, Kasur busa 150 buah dan selimut 150 buah dengan total anggaran Rp. 273,375 juta. (AM)

Dinas Sosial Kaltim Tuntaskan Droping 6 Ribu Paket Logistik Korban Bencana Banjir Mahulu

SAMARINDA — Pemprov Kaltim melalui Dinas Sosial Kaltim menuntaskan droping 6 ribu paket logistik bagi korban bencana banjir di Kabupaten Mahakam Ulu. Sebanyak 4.500 paket kembali dikirim melalui jalur sungai menggunakan kapal pengangkut barang melengkapi kekurangan pengiriman 1.500 paket yang lebih dulu dikirim pada 16 Mei 2024.

“Kita menuntaskan kekurangannya 6 ribu paket yang akan disalurkan bagi korban bencana banjir di Mahulu,” kata Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak melalui Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Akhmad Rasyidi saat melepas keberangkatan 4.500 paket logistik, di Pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda, Minggu (26/5/2024).

Proses pengiriman barang bantuan logistik dimaksud dilakukan berkoordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, BPBD Samarinda, Babinsa Sungai Kunjang, dan Dinas Sosial Mahulu.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim sebagai koordinator penanggulangan bencana mengerahkan setta ikut memantau dan menugaskan tim membantu droping logistik bantuan dari Gudang Dinas Sosial ke Pelabuhan.

“Saya juga ikut bersama staf dan beberapa relawan TAGANA Samarinda mengawal pengiriman barang menggunakan kapal penumpang. Semoga perjalan lancar dan logistik yang kita bawa tersalurkan tepat sasaran dan tepat jumlah , sehingga bermanfaat meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah,” kata Andi Muhammad Ishak.

Dijelaskan, total bantuan yang diberikan sebanyak 6 ribu paket sembako dengan total anggaran Rp.2,4 miliar. Adapun rincian barang yang disalurkan berupa Beras @ 5 kg sebanyak 6 ribu sak, gula pasir 6 ribu kg, cornet @ 189 grm sebanyak 6 ribu kaleng, kue kaleng @ 450 grm sebanyak 6. Ribu kaleng, mie instan 6 ribu dos, minyak goreng 6 ribu liter dan susu kental 6 ribu kaleng.

Penyalurannya dilakukan dalam dua tahap yakni sebanyak 1.500 paket pada 16 Mei 2024 bersamaan barang bersumber APBN di Gudang Dinsos Kaltim (Tenda Keluarga portabel 10 unit, Family Kid 150 paket Kids Ware 150 paket, Kasur busa 150 buah dan selimut 150 buah dengan total anggaran Rp. 273.375,000,-) dan 4.500 paket pada 26 Mei 2024.

Droping logistik dilakukan Pemprov Kaltim sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

Pada pasal 10 menyebutkan provinsi memiliki kewenangan menyediakan bantuan logistik bagi korban bencana antara 51 – 100 orang baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar permakanan, sandang, tempat penungsian, penanganan khusus kelompok rentan, dan layanan dukungan psikososial sesuai pasal 15 ayat 2.

Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana di wilayahnya, sehingga sesuai kewenangan dalam penerapan standar pelayanan minimal Pemerintah Provinsi wajib hadir memberikan bantuan.

“Apabila bantuan tidak diberikan dikhawatirkan korban bencana tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena tidak memiliki kemampuan memenuhi secara mandiri akibat tertimpa musibah bencana,” tandasnya. (AM)

« Previous Page — Next Page »