Diduga Terjadi Tindak Pidana Korupsi, RSUD AW Syahrani Digeledah Kejaksaan Tinggi Kaltim

SAMARINDA – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana KHusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Kota Samarinda, Selasa 7 Mei 2024.

Toni Yuswanto, SH, MH – Kasi Penerangan Hukum Kejati Kaltim mengatakan Penggeledahan ini berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : Print-02/O.4.5/Fd.1/04/2024 tanggal 29 April 2024.

Dikatakan, proses penggeledahan dilakukan selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 11.00 Wita s/d 14.00 Wita dan dari kegiatan penggeledahan, telah didapati beberapa dokumen dan barang bukti elektronik berupa 2 (dua) unit CPU.

“Terhadap Dokumen/Surat/Barang Bukti Elektronik (BBE) selanjutnya telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : Print-01/O.4.5/Fd.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 dan seluruhnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima,” tulis Toni.

Dijelaskan, kegiatan penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan, sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun anggaran 2019 – 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Kota Samarinda berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : Print-05/O.4/Fd.1/02/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Disebutkan, kasus posisi singkat, RSUD AW. Sjahranie Kota Samarinda setiap tahunnya merealisasikan Belanja Pegawai yang bersumber dari APBD, dimana salah satunya digunakan untuk membayar gaji pokok pegawai yang berstatus PNS, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk pegawai yang berstatus PNS.

Diduga dalam kurun waktu tahun 2018 s/d 2022 telah terjadi manipulasi data penerima TPP sehingga pembayaran TPP (Tambahan penghasilan Pegawai) dilingkungan RSUD AW. Sjahranie Kota Samarinda yang ujungnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dimana akibat perbuatan tersebut didapatkan potensi kerugian keuangan Negara sebesar lebih kurang 6 Milyar

“Tujuan dilakukannya penggeledahan dan penyitaan adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka kepentingan pembuktian perkara serta guna membuat terang tindak pidana yang terjadi,” pungkasnya.(*/h)

Buka Konferensi PWI Berau, Rahman Ingatkan Pentingnya Organisasi Profesi

TANJUNG REDEB – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Berau menggelar konferensi untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus memilih ketua yang baru. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Parama, Tanjung Redeb pada Minggu (5/5) malam lalu, dibuka secara resmi oleh Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin.

Dalam sambutannya, Rahman, sapaan Abdurrahman Amin kembali memamparkan program prioritas PWI Kaltim yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinannya. Rahman yang baru terpilih pada Konferensi Provinsi (Konferprov) di Samarinda pada 27 April 2024 lalu menyatakan bahwa program prioritas tersebut adalah mewujudkan hadirnya wartawan spesialis di Kaltim.

“Kalau dokter ada dokter spesialis, maka wartawan juga ada wartawan spesialis. Kita tahu kalau dokter spesialis itu sangat dicari-cari dan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Maka wartawan yang sudah spesialis pun harus memiliki kemampuan dan kesejahteraan yang juga baik,” kata Rahman.

Rahman menambahkan, untuk mewujudkan hadirnya wartawan spesialis di Kaltim, pihaknya akan segera membentuk Lembaga Litbang PWI Kaltim. Lembaga ini bersifat semi otonom yang berada di bawah tanggung jawab PWI Kaltim. Lembaga yang nantinya fokus untuk menjalankan program wartawan spesialis tersebut.

“Kami akan mengelompokkan wartawan sesuai passion dan minatnya. Wartawan yang kegemarannya di hukum, akan kita fasilitas untuk mendalami ilmu hukum. Begitu juga jenis bidang lainnya, seperti bidang politik, olahraga dan kebudayaan,” kata Rahman.

Dalam konferensi ini, Yudhi Perdana kembali dipercaya memimpin PWI Berau untuk tiga tahun ke depan. Sebelumnya, Yudhi yang juga Pemimpin Redaksi (Pemred) surat kabar harian Berau Post ini juga mempin organisasi tersebut di periode sebelumnya (2021-2024). Untuk diketahui, masa periodesasi PWI di tingkat kabupaten/kota dibatasi hanya 3 tahun. Sedangkan periodesasi PWI di tingkat provinsi hingga lima tahun.

Kepada Yudhi, Rahman berharap agar semua wartawan khususnya yang beraktivitas di Kabupaten Berau dapat bernaung di sebuah organisasi profesi, khususnya PWI. Kata Rahman, jangan sampai ada wartawan di Berau yang tidak tergabung di organisasi. Karena organisasi itu penting sebagai wadah untuk terus meningkatkan kapasitas wartawan maupun sebagai bentuk perlindungan jika sewaktu-waktu terjadi masalah atau perselisihan yang dialami oleh wartawan di lapangan.

“Pengurus PWI di kabupaten/kota yang harus pro aktif. Menjemput bola. Memastikan wartawan di lapangan sudah bernaung di organisasi profesi,” katanya. (*)

PLN Dukung Gelaran Uji Kompetensi Wartawan oleh PWI Kaltim

SAMARINDA – PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan mendukung pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini rencananya akan berlangsung di Tanjung Redeb – Berau 6-7 Mei mendatang.

Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin menyampaikan, UKW ini merupakan yang ke-34 kalinya dilaksanakan oleh PWI Kaltim. Sebanyak 28 peserta yang terdiri dari 12 peserta kompetensi muda, 12 peserta kompetensi madya serta 4 peserta kompetensi utama telah siap mengikuti UKW.

“Kerja sama UKW yang didukung PLN semula akan dilaksanakan di Samarinda. Namun, Kesiapan dan kelengkapan berkas wartawan untuk UKW di Berau lebih dahulu lengkap, sehingga pelaksanaan kami alihkan di Kabupaten Berau,” pungkas Rahman di Samarinda, Sabtu (4/5/2024)

Abdurrahman mengucapkan terimakasih kepada PLN yang peduli meningkatkan kualitas dan kompetensi wartawan di Kalimantan Timur. Ia berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan tidak hanya untuk kegiatan UKW saja.

“Melalui kerjasama yang luar biasa ini, kami berharap para wartawan dapat terus mengasah kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermutu kepada publik. Semoga kerjasama ini menjadi tonggak baru dalam membangun hubungan yang berkelanjutan antara kami dan PLN, untuk kepentingan bersama demi kemajuan informasi dan jurnalisme di Kaltim,” tambah Rahman.

Sementara General Manager PLN UIP3B Kalimantan Abdul Salam Nganro menjelaskan, kerja sama ini merupakan salah satu komitmen PLN mendukung terciptanya wartawan yang profesional dan berkompeten. Menurut Salam, wartawan sebagai mitra PLN diharapkan dapat memberikan informasi yang berimbang, berintegritas dan kredibel.

“Kebebasan pers dan integritas informasi adalah fondasi utama dalam pembangunan masyarakat yang demokratis dan terinformasi. Seiring dengan tujuan SDGs ke-4 mengenai pendidikan berkualitas, PLN hadir untuk memberikan kontribusi positif terhadap kualitas informasi yang tersaji kepada publik melalui kegiatan Uji Kompetensi Wartawan ini,” tutur Salam.

Selain di Berau, pada tahun 2024 ini PWI Kaltim akan mengadakan UKW di beberapa daerah antara lain Kota Samarinda, Sangatta – Kabupaten Kutai Timur, Saat ini jumlah anggota PWI Kaltim yang sudah memiliki sertifikat kompetensi tercatat sebanyak 73 wartawan utama, 86  wartawan madya dan 181 wartawan muda. (**)

Abdurrahman Amin Pimpin PWI Kaltim

SAMARINDA – Konfrensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Abdurrahman Amin terpilih memimpin  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029 pada Konfrensi organisasi wartawan tertua di Indonesia yang berlangsung di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (27/4/2024).

Abdurraman Amin terpilih melalui pemungutan suara dengan memperoleh 139 dukungan suara. Sementara Munanto yang juga mencalonkan diri meraih suara sebanyak 24 suara. Pada konfrensi ini sidang yang diketua Rusdianyah Aras didampingi Eko Susanto dan Agus Susanto juga menetapkan Intoniswan sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi .

Konferensi PWI Kaltim ini juga dihadiri Wakil sekretaris PWI Pusat Raja Parlindungan, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah serta Ketua Bidang Daerah Harris Sadikin.

Ketua Panitia pelaksana Felanans G. Mustari menyampaikan, pada Konfrensi PWI Kaltim ini, jumlah anggota yang memiliki hak suara sebanyak 188 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Anggota yang berhalangan ahdir pada pelaksanaan konfrensi  bisa memandatkan suaranya kepada anggota lainnya. Setiap anggota yang mendapat mandat hanya boleh memegang 2 surat mandat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim M. Faisal saat membuka acara mengharapkan pengurus yang baru dapat meneruskan program-program yang telah dirintis pengurus sebelumnya. Program PWI yang sudah bagus selayaknya bisa terus ditingkatkan oleh pengurus hasil konfrensi.

Plt. Ketua PWI Kaltim Achmad Shahab menyampaikankonfrensi dilakukan PWI setiap lima tahun untuk membentuk kepengurusan yang baru sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi. Shahab menjadi Plt. PWI Kaltim setelah Endro Effendi yang menjabat sebagai Ketua pw Kaltim periode 2019-2024 terpilih sebagai pengurus PWI Pusat pada kongres PWI tahun 2023 lalu di Bandung Jawa Barat.

Achmad Shahabjuga menyampaikan beberapa mitra PWI yang turut berperan menyukseskan agenda ini. Beberapa mitra PWI yang turut berpartisipasi antara lain Bankaltimtara, Bank Indonesia Perwakilan Kaltim. PT Kideco Jaya Agung, PT Pupuk Kaltim, PT Migas Mandiri Pratama, PT Indominco Mandiri, Pertamina Hulu Mahakam serta Perumdam Tirta Kencana. (*)

Wakil Ketua DP Partai Gerindra Minta SMSI Jaga Bahasa Indonesia

JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo berharap agar SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) bisa menjaga Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Apalagi mengingat fungsi wartawan yang salah satunya menjadi pengawal budaya Indonesia.

“Saya mohon dari SMSI tolong membina anggotanya agar bahasa dijaga sebaik-baiknya,” ujar Hashim saat memberikan sambutan pada acara Dialog Nasional yang bertemakan “Optimisme Kaum Termarjinalkan dan Terpinggirkan Bersama Pemerintah yang Baru” di aula Dewan Pers, Sabtu (26/04).

Menurut Hashim, media terutama insan pers merupakan pengawal kelestarian Budaya Indonesia. “Wartawan Indonesia adalah custodian, pengawal dari budaya Indonesia termasuk bahasa Indonesia dan itu tanggung jawab, ada hak dan kewajiban berbahasa masing-masing,” ujarnya.

Hashim mengungkapkan tugas pers dalam menjaga Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional tidaklah ringan. Apalagi, adanya ancaman degradasi bahasa. “Bagaimna kita bisa  memelihara bahasa nasional Indonesia, dengan murni, baku, dengan tata bahasa yang begitu bagus. Dan bagaimana kita bisa mencegah degradasi bahasa. Saya sudah ke 45 negara, saya melihat pentingnya bahasa pemersatu bangsa,” katanya,

Bahasa Indonesia, kata Hashim, merupakan salah satu aset bangsa yang luar bisa nilianya. “Kita bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian bahasa kita, keutuhan bahasa kita, ini adalah aset bangsa.”

Masalah nasionalisme sebelumnya juga diungkapkan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMS) Firdaus. Dalam sambutannya, Firdaus mengungkapkan latar belakang pendirian SMSI sebagai portal NKRI.

“Kegelisahan media-media kecil yang ada di seluruh  Indonesia akan masa depan pers Indonesia, kalau tidak asing akan mengusai indonesia hingga ke daerah biarlah mainstream menguasai Jakarta, akhirnya kita membentuk SMSI sebagai portal NKRI,” kata Firdaus.

Sementara itu, tema yang berisi tentang daerah kepulauan dan daerah terpencil juga dibahas oleh salah satu narasum,  Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabbagalet. Ia memaparkan sejumlah kondisi real para siswa SD hingga SMA di daerah yang dipimpinnnya yang cukup memprihatinkan.

“Optimisme untuk memperjuangkan daerah yang tertinggal. Karena kita dak sampai ke dewan ke DPRD dak sampai, lewat ini bisa sampai,” katanya Yudas yang menyambut baik adanya Dialog Nasional yang digagas SMSI dan bekerjasama dengan Vox Point.

Yudas juga ingin mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Pemerintahan Baru nantinya agar kewenangan SMA SMK tidak menjadi tanggung jawap Gubernur tetap cukup Bupati saja. “Karena daerah kami daerah kepulauan yang terpencil, jadi untuk koordinasi pihak sekolah dan Gubernur pun bersamalah,” ujarnya.

Ketua Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati  mengungkapkan pihaknya sengaja mengadakan Dialog bersama SMSI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Vox Point. “Kita ingin mengetaui apa masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, ternyata ada banyak hal yang harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Menurut Handojo, pihaknya akan tetap mengawal program-program pemerintah. Meskipun demikian pihaknya juga tetap akan membuka hati pemerintah tentang kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. “Dengan adanya kader-kader kita di pemerintahan, kita jadi mengetahui apa saja permasalahan yang ada di masyarakat. Kita tetap akan mengawal program pemerintah, tetapi kita juga ingin menunjukkan kenyataan yang ada.”

Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk bisa berbicara. “Masyarakat ayo berbicara. Dan saya berharap agar pemerintah bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarat.” (**)

« Previous Page — Next Page »