Pemkab Berau Pastikan Gaji ke 13 ASN

Tanjung Redeb– Awan mendung fiskal sedang membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau. Di tengah proyeksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi memangkas postur anggaran daerah hingga tahun 2027 mendatang, Pemerintah Kabupaten Berau dipaksa memutar otak. Strategi efisiensi ketat mulai diberlakukan demi menjaga napas pembangunan agar tidak tersengal-sengal.

Namun, di tengah badai penghematan tersebut, Pemkab Berau memastikan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah tidak akan dikorbankan demi menambal lubang fiskal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said membawa kabar segar yang melegakan ribuan abdi negara di Bumi Batiwakkal. Gaji ke-13 yang dinanti-nanti dipastikan cair tepat. Bulan Juni selalu menjadi momen yang mendebarkan bagi para orang tua karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah saat di mana kebutuhan membeli seragam, buku, hingga biaya pendaftaran estafet pendidikan anak melonjak tajam.

“Gaji ke-13 tetap dibayarkan karena anggarannya sudah tersedia dan memang menjadi hak ASN. Insyaallah akan dicairkan pada minggu kedua Juni, bertepatan dengan kebutuhan pendidikan anak-anak,” ujar Muhammad Said, Jumat (5/6/2026).

Langkah ini diambil bukan tanpa pengorbanan. Diakui Said, ruang fiskal daerah saat ini memang semakin sempit. Namun, menjaga motivasi dan kinerja ASN di tengah situasi sulit dinilai sebagai investasi yang tak kalah penting agar pelayanan publik tidak kendor.

Salah satu kebijakan ekstrem namun rasional yang diambil Pemkab Berau saat ini adalah melakukan moratorium alias penghentian sementara pengadaan kendaraan dinas baru. Fasilitas-fasilitas yang sifatnya sekadar menunjang operasional biasa dipaksa masuk kotak hitam penundaan. Anggaran belanja daerah kini dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar.

“Untuk kendaraan operasional biasa kita tunda dulu. Pengadaan hanya dilakukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, seperti mobil pemadam kebakaran dan ambulans, karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat,” urai Said secara gamblang.

Said menginstruksikan dengan tegas agar seluruh instansi mengubah pola pikir pengelolaan fasilitas negara. Jika selama ini ada kecenderungan rusak sedikit minta baru, kini rumusnya adalah merawat dengan apik demi memperpanjang usia pakai kendaraan dinas yang ada.

“Kalau aset yang ada dirawat dengan baik, tentu masa pakainya lebih panjang. Ini menjadi salah satu cara kita menghemat anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menantang,” tekannya.

Langkah mengencangkan ikat pinggang ini barulah sebuah permulaan. Pemkab Berau memproyeksikan hantaman penurunan APBD yang sesungguhnya baru akan terasa signifikan pada tahun 2027 nanti.

Menghadapi realitas tersebut, menyusun strategi efisiensi dan penajaman skala prioritas belanja sejak dini adalah bentuk mitigasi terbaik agar pelayanan publik di Berau tetap berjalan optimal tanpa harus limbung.

“Kewajiban pemerintah dan menyangkut kepentingan masyarakat luas tetap menjadi prioritas. Sementara kegiatan yang belum mendesak akan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Said.

Melalui langkah taktis ini, Berau sedang mengirimkan pesan yang kuat: bahwa di tengah menyusutnya pundi-pundi daerah, roda pemerintahan harus tetap berputar, pelayanan publik tidak boleh kendor, dan kesejahteraan masyarakat serta para pegawainya tetap berada di urutan teratas. (Dy/Ok/ADV)

Menatap Berau 2029 Lewat Peta Jalan Kependudukan

TANJUNG REDEB – Bumi Batiwakkal julukan Kabupaten Berau yang sedang bersolek dengan sangat cepat. Investasi mengalir, roda ekonomi berputar kencang. Pariwisata bertaraf internasional kian memikat mata dunia, dan proyek infrastruktur terus tumbuh di berbagai sudut. Namun, di balik gemerlap pembangunan fisik tersebut, ada satu mesin penggerak utama yang tidak boleh luput dari perhatian yaitu penduduk kota ini.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat ibarat magnet. Ia menarik gelombang mobilitas, memicu urbanisasi, dan mengubah wajah demografi Berau menjadi jauh lebih kompleks. Jika tidak diantisipasi sejak dini, ledakan jumlah penduduk dan fenomena bonus demografi yang digadang-gadang sebagai berkah, justru bisa berbalik menjadi beban sosial yang berat.

Menyadari tantangan besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau tidak ingin sekadar menjadi pemadam kebakaran yang baru bergerak saat masalah tiba. Langkah preventif mulai diambil. Melalui sebuah Focus Group Discussion (FGD), Pemkab Berau memulai penyusunan dokumen krusial: Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Periode 2025-2029.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengingatkan kembali esensi paling mendasar dari sebuah pembangunan. Baginya, warga Berau tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek yang pasif, melainkan harus menjadi subjek sekaligus motor penggerak utama perubahan.

“Kependudukan adalah aspek fundamental. Pengelolaannya harus komprehensif, mulai dari kuantitas, kualitas, mobilitas, persebaran penduduk, sampai pembangunan keluarga,” tegas Muhammad Said dengan optimisme tinggi, Rabu (4/6/2026

Peta jalan yang sedang digodok ini dirancang sebagai kompas jangka panjang. Melalui instrumen ini, Pemkab Berau mencoba memetakan segala peluang sekaligus tantangan ke depan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga penguatan ketahanan keluarga agar tidak rapuh digerus zaman.

Said menyadari betul posisi Berau saat ini. Kemajuan wilayah yang sangat pesat menuntut respons yang tak kalah cepat dan adaptif dari jajaran birokrasi.

“Perkembangan Berau cukup pesat. Kalau tidak direncanakan matang, bonus demografi yang kita punya bisa jadi beban, bukan kekuatan,” tukasnya mengingatkan.

Merancang masa depan daerah tentu bukan perkara mudah, dan pemerintah sadar betul mereka tidak bisa berjalan sendirian di jalur sunyi. Keberhasilan peta jalan ini bertumpu pada kolaborasi multipihak.

Dalam menyusun dokumen ini, Pemkab Berau turut menggandeng barisan akademisi dari Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman (Unmul) untuk memberikan landasan ilmiah dan perspektif akademik yang tajam.

Namun, keterlibatan tidak berhenti di ruang kelas dan kantor pemerintahan saja. Peta jalan yang berkualitas harus lahir dari rahim realitas masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) bersama seluruh perangkat daerah diajak untuk melebur, menghimpun data, serta menjaring gagasan dari berbagai elemen.

“FGD ini diharapkan jadi wadah menghimpun masukan, data, gagasan, dan perspektif dari semua pihak. Perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan ormas harus terlibat agar dokumen yang lahir berkualitas dan implementatif,” pungkas Sekda.

Ketika dokumen Peta Jalan Kependudukan 2025-2029 ini rampung nanti, ia bukan sekadar lembaran regulasi yang berdebu di rak meja kerja. Ia akan menjadi cetak biru (blueprint) penting yang memastikan bahwa setiap anak yang lahir, setiap pemuda yang mencari kerja, dan setiap keluarga yang tumbuh di Berau, dapat benar-benar merasakan manisnya buah pembangunan di tanah mereka sendiri. (Dy/Ok/ADV)

Ketika Anyaman dan Manik Berau Memikat Dunia

TANJUNG REDEB – Ada sepotong cerita menarik yang dibawa pulang seorang pelancong asal Italia saat berkunjung ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Matanya berbinar bukan hanya karena pesona bawah laut Derawan yang masyhur, melainkan karena jemarinya menyentuh jalinan rotan yang rapi dan jajaran manik-manik warna-warni yang dirangkai membentuk motif magis khas Dayak.

Kekaguman turis Eropa itu menjadi bukti, di tangan para perajin lokal, sebilah serat tumbuhan dan sebutir manik kecil bisa menjelma menjadi karya seni yang melintasi batas negara.

Melihat potensi besar ini, Pemerintah Kabupaten Berau kini tengah bersiap menyulap kerajinan anyaman dan manik-manik bukan lagi sekadar pajangan di lemari tetua adat, melainkan sebagai buah tangan wajib bagi setiap pelancong yang menginjakkan kaki di Bumi Batiwakkal.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas melihat ada peluang ekonomi kreatif yang sangat menjanjikan di balik untaian manik dan anyaman ini. Namun, ia mengingatkan zaman telah berubah. Agar mampu bersaing di etalase toko suvenir modern, para perajin harus berani mendobrak pakem lama melalui inovasi desain.

“Produk anyaman dan manik lokal kita memiliki daya tarik yang kuat. Saya melihat sendiri bagaimana wisatawan mancanegara menyukainya. Ini membuktikan pasar itu ada,” ujar Sri Juniarsih hangat di Tanjung Redeb, Rabu (4/6/2026).

Tantangannya kini adalah bagaimana membuat kerajinan tradisional ini “nyambung” dengan selera generasi kekinian. Anyaman rotan dan bambu tidak boleh lagi hanya berbentuk bakul atau tikar konvensional. Mereka harus bertransformasi menjadi tas jinjing estetis, dekorasi rumah minimalis, hingga aksesori fesyen yang bisa dipakai bangga di ruang-ruang urban.

Meski mendorong modifikasi besar-besaran agar produk ini naik kelas, Sri Juniarsih memberikan catatan tebal, jati diri Berau tidak boleh luntur.

“Inovasi boleh dilakukan, tapi ciri khas sebagai warisan budaya Berau harus tetap dipertahankan. Nilai budaya yang melekat itu justru jadi pembeda dan nilai jual utama kita,” tegasnya.

Ambisi besar ini tentu membutuhkan bahan bakar berupa kesiapan para perajin di hilir. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau langsung tancap gas memperkuat benteng pembinaan bagi Industri Kecil Menengah (IKM).

Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, menegaskan bahwa mengemas aset budaya ini agar bernilai ekonomi tinggi membutuhkan sentuhan yang presisi.

“Kami ingin produk anyaman dan manik Berau bisa bersaing dengan kerajinan daerah lain. Dengan pembinaan yang tepat, kami yakin para perajin bisa naik kelas,” kata Eva penuh optimisme.

Strategi yang disiapkan Diskoperindag Berau kini mencakup tiga pilar utama. Pertama peningkatan kualitas dengan memastikan produk tahan lama dan memiliki sentuhan akhir (finishing) yang halus. Kedua, melek tren & digital, yaitu melatih perajin membaca selera pasar kekinian serta memanfaatkan platform digital untuk pemasaran. Ketiga perluasan jejaring yaitu membawa karya-karya terbaik perajin Berau ke panggung pameran tingkat provinsi hingga nasional.

Pada akhirnya, anyaman dan sebutir manik dari Berau bukan lagi sekadar oleh-oleh pemuas mata. Di dalam setiap lilitan dan jalinannya, ada keringat perajin lokal, ada cerita tentang hutan Kalimantan yang lestari, dan ada denyut nadi ekonomi masyarakat yang berputar.

Ketika pemerintah dan perajin berjalan beriringan, anyaman dan manik ini siap mengantar Berau dikenal dunia lewat jalur yang anggun. (Dy/Ok/ADV)

Pembangunan Berau Bertumpu Izin Galian C

TANJUNG REDEB – Deru mesin ekskavator dan hilir mudik truk pengangkut pasir kini menjadi ritme harian yang krusial bagi Kabupaten Berau. Di tengah ambisi besar menata wajah daerah dan menggenjot infrastruktur, ada sebuah ironi yang sedang bergulir di bawah tanah Bumi Batiwakkal. Pembangunan daerah ini terancam “seret” atau melambat. Penyebabnya bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan perkara legalitas bahan baku konstruksi, Saat ini hanya ada satu tambang Galian C yang mengantongi izin resmi.

Bayangkan sebuah wilayah seluas Berau, yang sedang giat-giatnya membangun jalan, jembatan, hingga gedung fasilitas publik, hanya bertumpu pada satu lahan legal seluas 100 hektare untuk memasok kebutuhan pasir dan batu. Lahan tunggal ini memikul beban berat sendirian demi memastikan roda pembangunan tidak mandek.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, tidak menampik kondisi ini. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Di balik layar, sejumlah pelaku usaha lokal sebenarnya sedang “berperang” dengan tumpukan berkas demi melegalkan usaha mereka.

“Ada beberapa nama yang sudah masuk ke Dinas ESDM Provinsi Kaltim dan saat ini masih menunggu proses perizinan selesai,” ungkap Sri Juniarsih saat ditemui di Tanjung Redeb, Kamis (4/6/2026).

Bagi para pelaku usaha, mengurus izin Galian C kerap dirasa seperti labirin yang panjang. Sejak kewenangan ditarik ke tingkat provinsi, prosesnya memang membutuhkan ketelitian ekstra. Berkas administrasi, kajian teknis, hingga dampak lingkungan harus lolos sensor ketat.

Menurut Sri Juniarsih, jika seluruh dokumen lengkap tanpa cela, ketukan palu izin sebenarnya bisa rampung dalam waktu sekitar tiga bulan. Namun, realita di lapangan sering kali mempertemukan pengusaha dengan kendala teknis yang membuat waktu tunggu menjadi lebih panjang.

Di satu sisi, ada desakan kebutuhan material yang tinggi. Di sisi lain, ada hukum yang harus ditegakkan. Pemkab Berau begitu bersikeras agar semua Galian C harus legal. Kepastian hukum diperlukan untuk melindungi pelaku usaha dari jerat pidana penambangan liar. Selain itu, standar lingkungan juga untuk memastikan pengerukan pasir dan batu tidak merusak ekosistem sungai atau perbukitan Berau. Peluang pasar luar daerah dimiliki galian C yang legal memiliki izin resmi untuk menjual materialnya ke luar Berau, termasuk menyuplai proyek-proyek strategis di Kalimantan Timur.

Pemkab Berau mengambil peran sebagai “pemandu”. Tidak hanya mengawasi, mereka aktif melakukan pendampingan dan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim agar proses birokrasi ini tidak mandek di tengah jalan.

Harapan kini digantungkan pada komitmen bersama antara pemangku kebijakan dan pelaku usaha. Jika keran izin dari Provinsi Kaltim segera terbuka, pasokan pasir dan batu di Berau dipastikan akan kembali stabil dan kompetitif.

“Kami terus membantu dan mendampingi pelaku usaha. Harapannya proses perizinan segera selesai sehingga kegiatan usaha berjalan sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Sri Juniarsih optimistis.

Kini, Berau sedang berkejaran dengan waktu. Menanti selesainya lembar demi lembar dokumen izin di tingkat provinsi, agar riuh pembangunan di daerah tidak perlu melambat hanya karena urusan segenggam pasir dan sebongkah batu.(Dy/Ok/ADV)

Mengubah Gerbang Wisata Menjadi Etalase Ekonomi

TANJUNG REDEB – Berau tidak pernah kehabisan pesona. Sebagai daerah yang dianugerahi surga bawah laut dunia seperti Pulau Derawan dan Maratua, arus keluar-masuk pelancong menjadi denyut nadi harian yang menjanjikan. Di tengah riuh rendah mobilitas pelancong tersebut, Dermaga Tanjung Batu berdiri kokoh sebagai pintu gerbang utama. Namun, di balik megahnya infrastruktur penyeberangan ini, ada potensi ekonomi lokal yang masih “tertidur” dan menunggu untuk dibangunkan Kios Cinderamata.

Terletak tepat di jalur krusial keberangkatan dan kedatangan wisatawan, deretan kios ini sebenarnya memegang posisi ekonomi yang sangat strategis. Potensi transaksinya besar, namun pemanfaatannya hingga kini belum berjalan optimal. Menanggapi hal ini, Bupati Berau, Sri Juniarsih, mendorong adanya langkah nyata agar fasilitas yang dibangun lewat anggaran negara ini tidak sekadar menjadi ornamen mati.

Sri Juniarsih menilai, kios cinderamata ini harus bertransformasi menjadi etalase hidup bagi kreativitas masyarakat Berau. Mulai dari kerajinan tangan pesisir yang eksotis, suvenir khas, hingga produk olahan makanan kreatif hasil racikan pelaku UMKM kampung, seluruhnya harus mendapat panggung di tempat ini.

“Tingginya mobilitas wisatawan yang melintas setiap hari, peluang transaksi dan promosi produk daerah terbuka sangat lebar apabila fasilitas tersebut dikelola dengan baik,” ujar Sri Juniarsih, Senin (01/06/2026)

Bagi pemerintah daerah, investasi anggaran yang telah digelontorkan untuk membangun fasilitas fisik tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga. Kios tersebut tidak boleh dipandang sempit hanya sebagai tempat transaksi jual-beli biasa, melainkan sebuah ruang inkubasi bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas penetrasi pasar mereka melalui tangan para pelancong.

“Kios yang sudah dibangun ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambahnya.

Di samping menghidupkan urat nadi ekonomi melalui UMKM, tantangan besar lain yang dihadapi Dermaga Tanjung Batu adalah masalah estetika dan kebersihan lingkungan. Gerbang wisata adalah wajah pertama yang dilihat wisatawan saat menjejakkan kaki, dan kesan pertama (first impression) selalu bersifat permanen.

Adanya sorotan terhadap masalah sampah di sejumlah titik di sekitar dermaga menjadi alarm penting. Lingkungan yang kurang terawat dikhawatirkan dapat menggerus kenyamanan pengunjung dan mencoreng citra Berau sebagai destinasi wisata premium.

Tata kelola pariwisata yang berkelanjutan memerlukan kerja kolektif. Menghidupkan ekonomi sekadar satu sisi mata uang; sisi lainnya adalah menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan dermaga.

Sri Juniarsih menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar gerbang wisata ini tidak pasif. Pemerintah daerah berharap, investasi pembangunan fisik di kawasan wisata ini melahirkan efek domino yang berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.

“Saya berharap Dermaga Tanjung Batu tidak hanya menjadi lokasi penyeberangan wisatawan, tetapi juga dapat berkembang sebagai pusat promosi produk lokal yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Berau,” pungkasnya.

Kini, bola panas berada di tangan para pemangku kebijakan terkait, pengelola dermaga, serta komunitas pelaku usaha lokal. Mengubah sepi menjadi pundi, dan mengubah sampah menjadi berkah di Dermaga Tanjung Batu adalah kerja panjang yang harus segera dimulai demi masa depan pariwisata Berau yang lebih hidup dan mandiri. (Dy/Ok/ ADV)

« Previous Page — Next Page »