PKK Berau Lakukan Supervisi

TANJUNG REDEB – Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Berau menyambangi PKK di kecamatan yang berada di wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Gunung Tabur untuk melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan (SMEP). SMEP ditandai pemberian cendera mata dan masker, Selasa (1/12/2020).

Pjs Ketua TP PKK Berau, Ratna Nugrarini memberikan pembinaan dan pendampingan dalam mewujudkan 10 program pokok PKK. Selain melakukan SMEP, kunjungan ke kecamatan juga dalam rangka pembinaan pembentukan koperasi PKK dan penguatan serta pemetaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

Ratna Nugrarini mengungkapkan, kunjungan ke kecamatan merupakan kegiatan rutin evaluasi sekaligus pembinaan terhadap 10 program pokok PKK. Kemudian melihat langsung pelaksanaan 10 program pokok maupun berbagai program yang telah ditetapkan di setiap Pokja yang ada di setiap kecamatan.

“Ini kegiatan rutin untuk monitoring dan evaluasi, sekaligus merumuskan bersama pembentukan koperasi di kecamatan dan pemetaan UP2K di kecamatan,” katanya.

Komunikasi aktif antara pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan beserta para kader akan semakin memperkuat pelaksanaan program TP PKK sebagai mitra pemerintah dalam membangun pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat bawah. “Kunjungan ini menjadi media silaturahmi dengan TP PKK Kecamatan dalam mengoptimalkan program,” katanya.

Sementara Ketua TP PKK Kecamatan Tanjung Redeb, Tuti Aryani mengatakan, PKK kecamatan akan lebih giat menjalankan dasa wisma dan posyandu.

“Walaupun dalam kondisi Covid – 19 saat ini, kegiatan-kegiatan pembinaan dasa wisma maupun posyandu tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya. (vb1)

Warga Kampung Didorong Lakukan Penurunan Emisi Karbon

TANJUNG REDEB – Sejumlah kepala kampung hingga Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mengikuti Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) Tahap II pekan lalu..

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir mengatakan, memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program Padiatapa/FPIC Tahap II. Karena persoalan gas rumah kaca kerap terjadi di Berau.

“Inti program ini agar kampung-kampung membantu penurunan emisi karbon. Sehingga lingkungan di kampung menjadi harmonis dan ramah pada manusia,” katanya (30/11/2020).

Diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), mulai dilakukan langkah antisipasi terhadap gas rumah kaca, sehingga pemanasan global bisa teratasi.

“Ini membantu bagaimana caranya supaya tidak terjadi cuaca ekstrem karena peningkatan emisi tersebut,” sebutnya.

Koordinator Project FCP KLHK, I Wayan Susi Darmawan memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan program FCP ini.

“Saya berharap komitmen masyarakat, khususnya di Berau, tetap terjaga untuk mencapai tujuan program penurunan emisi karbon ini,” kata Darmawan.

Ia berharap masyarakat paham program penurunan emisi melalui perlindungan dan penjagaan hutan di masing-masing kampung atau desa. “Yang paling penting tidak terpaksa atau suka rela,” jelasnya.

Dalam prosesnya, masyarakat tetap mempertahankan ekosistem hutan “Melihat Berau memiliki komitmen mengedepankan konservasi keberlanjutan pembangunan berwawasan lingkungan, saya optimistis Berau bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik,” tuturnya. (vb1)

Tok! APBD 2021 Rp 1,8 Triliun

TANJUNG REDEB – Jika 2020 ini APBD Berau tembus di angka lebih 2 triliun, maka 2021 mendatang harus mulai mengencangkan ikat pinggang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau untuk 2021 telah disahkan Rp 1,8 triliun. Itu artinya, mengalami pengurangan yang cukup signifikan dibandingkan 2020 ini.

Pjs Bupati Berau, M Ramadhan menjelaskan, APBD 2021 senilai Rp 1,8 miliar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 202 miliar. Untuk PAD ini ada empat komponen penerimaan, di antaranya pajak daerah senilai Rp 65 miliar, retribusi daerah Rp 8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 14 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 114 miliar.

Selain itu, ada pendapatan transfer Rp 1,5 triliun terdiri pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp 1,5 triliun, pendapatan transfer antar daerah senilai Rp 94 miliar. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 37 miliar yang merupakan pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah (BOS) pemerintah pusat.

Di samping itu, belanja daerah terdiri dari belanja operasional Rp 1,1 triliun yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan belanja bantuan sosial. Kemudian belanja modal senilai Rp 444 miliar, belanja tidak terduga senilai Rp 23 miliar dan belanja transfer senilai Rp 248 miliar. Kemudian dalam pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2021 Rp 0, dan pengeluaran pembiayaan senilai Rp 0.

Pengesahan APBD Berau 2021 ini dilakukan melalui rapat paripurna di DPRD Berau, (30/11/2020). Sebelum disahkan, fraksi di DPRD memberikan beberapa catatan dalam pelaksanaan pembangunan melalui pandangan akhir.

Fraksi Nasdem melalui Dedy Okto mengharapkan pemerintah melalui SKPD dapat mengoptimalkan potensi pendapatan untuk mempengaruhi besaran APBD. Karena banyak potensi PAD bisa dimaksimalkan lagi. Sehingga pembangunan bisa tetap berjalan sesuai perencanaan. “Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk tingkatkan PAD ini,” ujarnya.

Sementara H Saga dari Fraksi PPP, menegaskan APBD dimaksimalkan lagi. Sehingga tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar. Untuk itu perlu dilakukan tindakan nyata dengan memaksimalkan lagi perencanaan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (ODP). Pemkab Berau juga diharapkan dapat mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi dewan, Pjs Bupati Berau, M Ramadhan menyampaikan akan menjadikan sebagai bahan evaluasi. Ia juga menegaskan agar program kerja yang telah disepakati bersama dalam pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. “Agar kita tidak menyimpang dari rambut-rambu yang telah disepakati,” tegasnya. (vb1)

PAD 2021 Ditarget Rp 202 Miliar

TANJUNG REDEB – Meski kondisi ekonomi 2021 mendatang diprediksi belum maksimal, namun Pemkab Berau tetap optimistis bisa meraup potensi pendapatan asli daerah (PAD). Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang diserahkan ke DPRD Berau, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau ditarget Rp 202 miliar.

Pjs Bupati Berau M Ramadhan mengatakan, salah satu sumber pendapatan daerah yang menjadi kinerja Pemkab Berau yaitu sektor pendapatan asli daerah, yang ditarget berdasarkan pada potensi dan kemampuan memungut dari masing-masing sumber PAD pada tahun anggaran berjalan.

Pendapatan yang menjadi target penerimaan terdiri dari empat komponen, di antaranya pajak daerah Rp 65 miliar, retribusi daerah Rp 8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 14 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 114 miliar.

“Walaupun peran PAD di dalam anggaran penerimaan secara keseluruhan relatif kecil, tetapi kecenderungannya setiap tahun memberikan angka yang selalu meningkat,” sebut Ramadhan.

Lebih jauh, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau Sri Eka Takariyati mengatakan, berupaya memaksimalkan potensi penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Karena nyatanya banyak sumber pendapatan belum tergali maksimal.

Dijelaskan, 2020 ini total target penerimaan pajak daerah ditetapkan Rp 61,850 miliar. Namun realisasi hingga Oktober senilai Rp 48,913 miliar. Sementara pajak hotel terealisasi Rp 2,3 miliar atau 57,87 persen dari target Rp 4 miliar.

Sedangkan untuk pajak restoran realisasi Rp 15,6 miliar atau 78 persen dari target Rp 20 miliar. Pajak hiburan terealisasi Rp 132 juta atau 44 persen dari target Rp 300 juta. Pajak reklame realisasi Rp 327 juta atau 93 persen dari target Rp 350 juta, dan pajak penerangan jalan realisasi Rp 17,9 miliar atau 86 persen dari target Rp 20,8 miliar.

Ada pula pajak mineral bukan logam dan batuan realisasi Rp 86 juta atau 86 persen dari target Rp 100 juta, sedangkan pajak parkir realisasi Rp 178 juta atau 71 persen dari target Rp 250 juta.

Pendapatan lain yakni pajak air tanah terealisasi Rp 4 juta atau 8,6 persen dari target Rp 50 juta, pajak sarang burung walet terealisasi Rp 572 juta atau 57 persen dari target Rp 1 miliar, pajak bumi dan bangunan sektor P2 realisasi Rp 3,5 miliar atau 70 persen dari target Rp 5 miliar.

Terakhir, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) realisasi Rp 8 miliar atau 81 persen dari target Rp 10 miliar.

“Total ada 11 pajak daerah yang dikelola. Semuanya terus dimaksimalkan,” ungkapnya. (vb1)

Warga Diberi Pelatihan Tata Rias

TANJUNG REDEB – Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau menggelar pelatihan kewirausahaan bidang tata rias. Pelatihan ini sebagai pengembangan kewirausahaan khususnya terhadap para pemula di Berau.

“Apalagi di era pandemi Covid-19 ini, sebisa mungkin Ibu-ibu bisa menghemat pengeluaran. Ini sejalan dengan Program Bidang Koperasi UMKM,” sebut Kepala Disperindagkop Berau, Wiyati (29/11/2020).

Wiyati berharap, peserta pelatihan nantinya bisa mendirikan usaha baru, khususnya di bidang jasa tata rias. Dalam pelatihan itu, peserta pelatihan diajarkan tentang tata rias sederhana atau sehari-hari saat ke kantor, tata rias untuk ke pesta dan tata rias untuk pengantin.

Kegiatan dilaksanakan tiga hari dengan peserta 20 orang. Narasumber diambil dari dua salon yang ada di Kabupaten Berau.

“Peserta juga diberikan alat make up. Sehingga peserta bisa selalu berlatih mandiri di rumah agar lebih profesional lagi,” jelasnya.

Ia berharap peserta yang sudah memiliki keterampilan mumpuni, bisa menjadi pilihan untuk membuka usaha sendiri.

Di samping itu, manfaatnya bisa untuk diri sendiri dan keluarga. Sehingga nantinya mampu mengurangi biaya pengeluaran di era pandemi seperti saat ini. “Untuk peserta yang sudah ada usaha salon, tentunya dengan mengikuti pelatihan ini pasti dapat memperoleh informasi lebih dan terbaru tentang gaya dan tata rias saat ini, yang secara langsung informasi dari narasumber yang kami hadirkan saat pelatihan tersebut,” tuturnya. (vb1)

« Previous Page — Next Page »