Bulungan Belajar Pengelolaan Dana Hibah ke Berau

TANJUNG REDEB – “Atas nama Pemkab Berau kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini dan berharap koordinasi ini memberikan manfaat bersama bagi kedua daerah,” ucap Sekretaris Kabupaten Berau M Gazali saat menerima kunjungan Sekretaris Kabupaten Bulungan Syafril Selasa (10/11).

Sekkab Bulungan hadir ke Berau beserta jajaran Bagian Kesra. Melalui kunjungan ini , Gazali berharap, semakin terjalin silaturahmi antar dua pemerintah daerah yang bertetangga. “Mudah-mudahan bisa saling berbagi informasi, khususnya berkaitan pengelolaan program hibah daerah yang dikelola melalui bagian Kesra,” sebut Gazali. Dikatakannya, Pemkab Berau mengacu kepada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, termasuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru yang akan mulai diimplementasikan 2021 mendatang. (vbb1)

Selain Sekkab, ikut menerima kunjungan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Kesuma, serta sejumlah pejabat terkait di ruang Rapat Kakaban Setkab Berau.

Sekkab Bulungan Syafril, menyampaikan kunjungan tersebut dalam rangka studi koordinasi dan berbagi informasi berkaitan pengelolaan dana hibah pemerintah. Hal ini seiring terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708/2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

“Khususnya pengelolaan dana hibah pada bagian Kesejahteraan Rakyat (kesra),” ujarnya.

Syafril berharap banyak informasi bisa diperoleh sehingga dalam pengelolaan dana hibah melalui bagian Kesra dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

“Kunjungan ini untuk bersilaturahmi dengan jajaran Pemkab Berau dan secara khusus untuk berkoordinasi pengelolaan dana hibah pemerintah,” ungkapnya. (vbb1)

Pajak Bumi Bangunan Diperpanjang Hingga Desember

TANJUNG REDEB – Realisasi penerimaan pendapatan dari pajak bumi bangunan belum maksimal. “Kondisi yang terjadi saat ini sangat berpengaruh dengan capaian realisasi. Sehingga kita tidak menargetkan 100 persen untuk realisasi. Namun kita tetap berupaya sehingga bisa mencapai 85 persen dari target yang ditetapkan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Sri Eka Takariyati, (10/11).

Dikatakan, Pemkab Berau tetap berupaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan termasuk yang bersumber dari pajak daerah. Namun di tengah pandemi yang terjadi pada 2020 ini, Pemkab Berau berupaya tidak terlalu membebankan masyarakat.

Karena itu, pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB)-P2 diperpanjang oleh Bapenda Berau. Jika sebelumnya jatuh tempo pada 31 Agustus 2020, kini diundur menjadi menjadi 31 Desember 2020. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar bisa melunasi kewajibannya tanpa dikenakan denda atau sanksi.

“Kebijakan ini untuk membantu masyarakat. Sebelumnya penyampaian SPT juga terlambat dari waktu yang ditentukan. Sehingga masa waktu pembayaran juga diperpanjang. Diharapkan dengan tambahan waktu ini bisa dimanfaatkan masyarakat dan realisasi bisa terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” bebernya.

Eka mengatakan, target realisasi juga sudah diturunkan hingga 30 persen. Karena mempertimbangkan kondisi saat ini. Disampaikan penurunan ini tidak terlalu signifikan. Karena sumber pendapatan dari sektor pajak yang ada di Berau diperoleh secara merata dari berbagai bidang usaha.

“Kita tidak seperti daerah lain yang salah satu pajaknya dominan. Seperti di Balikpapan yang cukup besar di sektor perhotelan, jadi penurunan lebih terlihat. Di Berau semuanya merata sehingga hanya terjadi penurunan 30 persen,” jelasnya.

Untuk 2021 mendatang, Eka mengatakan, disesuaikan dengan capaian akhir di 2020 ini. “Kita masih belum bisa memastikan nantinya. Jika memang sudah membaik tentu target bisa ditingkatkan lagi pada saat perubahan nanti. Yang pasti kita akan terus berupaya dalam menggali potensi dari sektor pajak ini dalam memenuhi pendapatan daerah,” pungkasnya. (vbb1)

Sekkab Berau Pimpin Peringatan Hari Pahlawan

TANJUNG REDEB – “Teruskan perjuangan pahlawan kita. Menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapa pun warga Negara Indonesia. Dalam bentuk aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi, tidak menyebarkan berita hoax atau perbuatan anarkis lainnya,” ujar Sekretaris Kabupaten Berau, M Gazali yang menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Bupati Berau, Selasa (10/11).

Makna pahlawan menurutnya sangat banyak arti. Mengikuti perkembangan jaman saat ini, tentu pahlawan bukan lagi seseorang yang menggunakan senjata untuk berperang. “Seseorang disebut pahlawan karena memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan negara,” ujarnya.

Khusus di Berau, Ia meminta seluruh masyarakat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kerja keras membantu pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan termasuk merupakan wujud dalam meneruskan cita-cita pejuang bangsa.

“Termasuk berjuang di masa pandemi covid-19 saat ini. Kita berperan selalu menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Upacara digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Dihadiri undangan terbatas yaitu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Asisten Setkab Berau. Rangkaian Hari Pahlawan dimulai upacara bendera hingga ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP).

Lebih lanjut, Gazali berharap masyarakat menjadi pahlawan di era milenial. “Menjaga harga diri bangsa dari para penjajah. Karena perjuangan yang dilakukan saat ini sudah berubah,” sebutnya.

Ini sesuai tema dalam peringatan kali ini ‘Pahlawan Ku Sepanjang Masa’. Sehingga seluruh masyarakat diajak menjadi pahlawan dalam mewujudkan pembangunan bangsa.

Ditambahkan, kemerdekaan yang diraih saat ini tentu tidak mudah. Diharapkan masyarakat bisa menjaga keutuhan bangsa dan negara yang telah diperjuangkan tersebut. Di tengah situasi yang terjadi saat ini, beberapa kelompok menggunakan berbagai cara untuk memecah persatuan bangsa. Ia mengajak agar masyarakat bisa kompak dan terus berjuang menolaknya. (vbb1)

Warga Diberi Pelatihan Membuat Kompos

TANJUNG REDEB – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau menggelar pelatihan pengolahan pupuk kompos pada 18 November 2020 mendatang. Program tersebut sudah disosialisasikan ke kecamatan hingga ke wilayah perkampungan di Kabupaten Berau. Nantinya dari pihak kecamatan dan kampung akan memilih warganya untuk mengikuti pelatihan nanti.

Kepala Disnakertrans Berau Junaidi menuturkan, kegiatan ini untuk meningkatkan kemandirian masyarakat di Bumi Batiwakkal. “Pelatihan mengolah daun-daunan kering maupun sisa makanan untuk dijadikan pupuk kompos, sangat penting. Saat ini kebutuhan pupuk kompos cukup tinggi,” ujarnya akhir pekan tadi.

Ditegaskan Junaidi, pelatihan yang dilakukan bertujuan membangun masyarakat mandiri dan diharapkan bisa menciptakan penghasilan sendiri. Pelatihan ini akan diikuti peserta berusia maksimal 30 tahun dan memiliki pendidikan minimal SMP atau sederajat.

“Warga yang dipilih untuk mengikuti pelatihan diharapkan bisa menjadi mandiri. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh bisa diaplikasikan serta memberi masukan kepada masyarakat lainnya,” terangnya.

Saat ini kebutuhan pupuk kompos di Berau semakin meningkat. Ditambah saat ini Pemkab Berau terus menggenjot sektor pertanian untuk membantu pendapatan daerah. Beberapa kampung juga sedang mengembangkan komoditas yang akan menjadi sektor produksi andalan mereka.

“Pelatihan ini diharapkan bisa memberikan manfaat ke lingkungan mereka dengan menciptakan usaha kerja baru untuk orang lain,” tutupnya. (vbb1)

Retribusi Pasar SAD Baru Tercapai Rp 1,2 M

TANJUNG REDEB – Pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan bisa didapat dari Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD), belum maksimal. PAD dari retribusi pasar induk tersebut yang ditarget sebesar Rp 2,3 miliar, hingga saat ini baru terealisasi Rp 1,2 miliar.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Wiyati menyampaikan, telah melakukan pertemuan internal dengan pihak terkait untuk membahas persoalan ini. Sehingga diharapkan bisa mendapatkan solusi untuk mengejar target tersebut.

“Rapat dilakukan untuk evaluasi capaian retribusi pasar. Seperti ada hal-hal yang menjadi beban dalam target retribusi kita. Ada yang seharusnya tidak masuk dalam retribusi, dan itu tidak mungkin tercapai. Seperti penyewaan alat kekayaan daerah yang seharusnya masuk dalam pemeliharaan pasar,” ujarnya (9/11/2020).

Meski demikian, Wiyati menegaskan, pihaknya tidak terlalu memaksakan target yang telah ditetapkan. Mengingat kondisi selama masa pandemi. Kondisi ini pun berpengaruh kepada para pedagang yang ada di Pasar SAD.

“Kita memberi kelonggaran pada pedagang. Itu sebabnya, realisasi retribusi yang telah tercapai Rp 1,2 miliar dari target yang ditetapkan senilai Rp 2,3 miliar,” ungkapnya.

Tim Diskoperindag Berau akan turun ke Pasar SAD melakukan pendataan ulang kepada para pedagang di sana. Karena ada beberapa pedagang kontraknya berakhir. Hal ini menjadi masalah baru. Sebab ada beberapa kios telah berganti kepemilikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

“Pedagang baru ini tidak mau membayar tunggakan pedagang lama,” katanya. Akibatnya capaian retribusi tidak bisa 100 persen. Ini yang akan didata kembali dan diberi peringatan.

Jika tidak bisa menyelesaikan tunggakan yang ada, pihaknya akan melakukan penyegelan.

“Seharusnya pedagang yang mau masuk itu harus melihat juga apakah ada tunggakan atau tidak. Jika memang ada, tunggu setelah kontraknya selesai,” sarannya. (vbb1)

« Previous Page — Next Page »