Jelang Akhir 2020, Serapan Anggaran Terus Digenjot

TANJUNG REDEB – Sekretaris Kabupaten Berau, M Gazali mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bisa melakukan evaluasi terkait program-program yang serapannya tidak terlalu maksimal. Jika ada kendala yang dihadapi di lapangan, diharapkan bisa diselesaikan secepatnya. Ini penting agar target dalam pelaksanaan program ini bisa tepat waktu.

“Kendala untuk kegiatan fisik sejauh ini hanya cuaca, tapi sekarang ini sudah mulai membaik. Semoga bisa terlaksana sesuai perencanaan. Sehingga kegiatan pembangunan tetap berjalan lancar,” ucap Gazali (11/11/2020).

Ia berharap seluruh kepala OPD bisa bergerak cepat termasuk PPK dan PPTK yang langsung menangani program-program di masing-masing OPD. Ia menyampaikan fakta, dalam triwulan IV ini serapan anggaran belum terlalu maksimal.

“Mari sama-sama kita perhatikan ini. Apa saja kegiatan yang belum terlaksana agar dijalankan secepatnya. Untuk pencapaian November ini belum terlalu tinggi, baru sekitar 60 persen,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap program kerja yang ada di OPD, telah disusun dan direncanakan sebelumnya. Karena itu sudah sepatutnya program kerja ini bisa berjalan sesuai perencanaan yang ada.

“Semoga di akhir bulan ini bisa mencapai 80 persen. Dan di sisa tahun anggaran 2020 pada Desember nanti bisa sampai 90 hingga 95 persen,” tegasnya.

Ia mengakui, secara keseluruhan kegiatan proyek yang ada sudah cukup bagus. Hanya beberapa OPD harus ditingkatkan lagi. “Biasanya itu Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan karena kegiatannya sangat banyak. Tapi di akhir tahun saya yakin bisa terpenuhi seluruhnya. OPD lain juga diharapkan berpacu agar kegiatannya bisa terselesaikan lebih awal,” harapnya. (vb1)

Inovasi, Siapkan Tujuh Program Digital

TANJUNG REDEB – Di tengah era teknologi informasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau membuat beberapa terobosan penting.

Di antaranya, masyarakat bisa mengurus administrasi kependudukan dengan memanfaatkan 7 program digital. Tujuh inovasi yang diluncurkan yaitu; Paket Hemat Administrasi Kependudukan (PAHE Adminduk), Akta Kelahiran Online, SIAK ONLINE on the way kecamatan, tanda tangan elektronik (TTE), Layanan Jemput Bola Terpadu Kecamatan Dan Kampung (LAJEBOL), Aplikasi simPENDUK, dan Klinik Konsultasi Administrasi Kependudukan (K2ADIK).

“Memang belum semua masyarakat familiar dengan aplikasi berbasis IT ini. Namun setidaknya, program ini bisa memangkas jarang dan waktu proses pelayanan, dibandingkan manual. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan jasa petugas yang ada di kelurahan dan pemerintahan kampung,” sebut Kepala Disdukcapil Berau, David Pamudji, (11/11/2020).

Ditegaskan David, inovasi dibuat untuk memudahkan masyarakat dan memperluas jangkauan layanan agar lebih mudah dan lebih cepat. Bahkan kini, pemerintahan kampung juga memiliki kewenangan dalam administrasi kependudukan.

Selama ini tak sedikit masyarakat mengeluhkan sulitnya mengurus administrasi kependudukan. Terutama di daerah kecamatan atau kampung yang jauh. Hal ini yang kemudian diatasi dengan cara menerbitkan aplikasi agar lebih memudahkan masyarakat.

“Terobosan yang kami lakukan, diharapkan bisa menjawab permasalahan yang ada. Program digital Disdukcapil Berau mudah-mudahan bisa diakses langsung masyarakat, tanpa harus mendatangi kantor pelayanan Disdukcapil di Jalan Mangga II, Tanjung Redeb,” pungkasnya. (vb1)

Petugas Online Disiapkan di Tiap Kampung

TANJUNG REDEB – Layanan administrasi kependudukan secara daring (online) terus diperluas hingga ke kampung-kampung. Untuk mendukung optimalisasi layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di tiap kampung itu, kini Disdukcapil telah menunjuk dua petugas online kolektif di masing-masing kampung.

“Petugas tersebut untuk membantu membimbing masyarakat menggunakan layanan digital,” sebut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau, David Pamudji, (11/11/2020).

Secara teknis diharapkan petugas yang ada bisa mendorong masyarakat untuk mandiri. “Cukup diajari beberapa kali. Nanti kalau sudah bisa, masyarakat bisa mengakses sendiri layanan digital yang ada,” sebutnya.

Petugas yang ditunjuk juga merupakan masyarakat yang ada di kampung tersebut. Sebelumnya setiap kampung yang mengajukan nama untuk dijadikan pendamping.

“Jadi kedua petugas ini sebagai administrator yang diberi kewenangan. Karena prinsip aplikasi ini kan secara individual dari masing-masing keluarga, sebagai langkah untuk menghindari calo,” jelasnya.

Dijelaskan, apa yang dilakukan tersebut untuk mendukung upaya Pemkab Berau yang juga memperluas cakupan layanan internet di setiap kampung.

Sebab saat ini hampir semua kampung sudah bisa terlayani internet. Minimal melalui titik wilayah ibukota kecamatan yang sudah tersedia akses internet. “Jadi warga tidak harus dengan datang ke kantor Disdukcapil lagi. Program digital yang kami luncurkan akan memudahkan masyarakat,” kata David.

Inovasi yang diluncurkan ini merupakan bagian dalam penerapan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Disdukcapil Go Digital.

“Jadi sejak tahun lalu sampai 2020 ini masyarakat sudah bisa dengan mudah mengurus administrasi kependudukan. Semoga terus ada inovasi yang dilakukan untuk perbaikan,” pungkasnya. (vb1)

Bulungan Belajar Pengelolaan Dana Hibah ke Berau

TANJUNG REDEB – “Atas nama Pemkab Berau kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini dan berharap koordinasi ini memberikan manfaat bersama bagi kedua daerah,” ucap Sekretaris Kabupaten Berau M Gazali saat menerima kunjungan Sekretaris Kabupaten Bulungan Syafril Selasa (10/11).

Sekkab Bulungan hadir ke Berau beserta jajaran Bagian Kesra. Melalui kunjungan ini , Gazali berharap, semakin terjalin silaturahmi antar dua pemerintah daerah yang bertetangga. “Mudah-mudahan bisa saling berbagi informasi, khususnya berkaitan pengelolaan program hibah daerah yang dikelola melalui bagian Kesra,” sebut Gazali. Dikatakannya, Pemkab Berau mengacu kepada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, termasuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru yang akan mulai diimplementasikan 2021 mendatang. (vbb1)

Selain Sekkab, ikut menerima kunjungan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Kesuma, serta sejumlah pejabat terkait di ruang Rapat Kakaban Setkab Berau.

Sekkab Bulungan Syafril, menyampaikan kunjungan tersebut dalam rangka studi koordinasi dan berbagi informasi berkaitan pengelolaan dana hibah pemerintah. Hal ini seiring terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708/2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

“Khususnya pengelolaan dana hibah pada bagian Kesejahteraan Rakyat (kesra),” ujarnya.

Syafril berharap banyak informasi bisa diperoleh sehingga dalam pengelolaan dana hibah melalui bagian Kesra dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

“Kunjungan ini untuk bersilaturahmi dengan jajaran Pemkab Berau dan secara khusus untuk berkoordinasi pengelolaan dana hibah pemerintah,” ungkapnya. (vbb1)

Pajak Bumi Bangunan Diperpanjang Hingga Desember

TANJUNG REDEB – Realisasi penerimaan pendapatan dari pajak bumi bangunan belum maksimal. “Kondisi yang terjadi saat ini sangat berpengaruh dengan capaian realisasi. Sehingga kita tidak menargetkan 100 persen untuk realisasi. Namun kita tetap berupaya sehingga bisa mencapai 85 persen dari target yang ditetapkan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Sri Eka Takariyati, (10/11).

Dikatakan, Pemkab Berau tetap berupaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan termasuk yang bersumber dari pajak daerah. Namun di tengah pandemi yang terjadi pada 2020 ini, Pemkab Berau berupaya tidak terlalu membebankan masyarakat.

Karena itu, pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB)-P2 diperpanjang oleh Bapenda Berau. Jika sebelumnya jatuh tempo pada 31 Agustus 2020, kini diundur menjadi menjadi 31 Desember 2020. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar bisa melunasi kewajibannya tanpa dikenakan denda atau sanksi.

“Kebijakan ini untuk membantu masyarakat. Sebelumnya penyampaian SPT juga terlambat dari waktu yang ditentukan. Sehingga masa waktu pembayaran juga diperpanjang. Diharapkan dengan tambahan waktu ini bisa dimanfaatkan masyarakat dan realisasi bisa terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” bebernya.

Eka mengatakan, target realisasi juga sudah diturunkan hingga 30 persen. Karena mempertimbangkan kondisi saat ini. Disampaikan penurunan ini tidak terlalu signifikan. Karena sumber pendapatan dari sektor pajak yang ada di Berau diperoleh secara merata dari berbagai bidang usaha.

“Kita tidak seperti daerah lain yang salah satu pajaknya dominan. Seperti di Balikpapan yang cukup besar di sektor perhotelan, jadi penurunan lebih terlihat. Di Berau semuanya merata sehingga hanya terjadi penurunan 30 persen,” jelasnya.

Untuk 2021 mendatang, Eka mengatakan, disesuaikan dengan capaian akhir di 2020 ini. “Kita masih belum bisa memastikan nantinya. Jika memang sudah membaik tentu target bisa ditingkatkan lagi pada saat perubahan nanti. Yang pasti kita akan terus berupaya dalam menggali potensi dari sektor pajak ini dalam memenuhi pendapatan daerah,” pungkasnya. (vbb1)

« Previous Page — Next Page »