DPRD Kaltim dan Forum Aksi Rakyat Sepakat Tolak Pemangkasan Dana Bagi Hasil

SAMARINDA – Kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Timur kembali memantik gelombang penolakan. Isu yang dianggap mengancam kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan ini dibahas serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kaltim dan Forum Aksi Rakyat (Fraksi) Kaltim, Selasa (11/11/2025) malam di Gedung E DPRD Kaltim.

RDP tersebut dihadiri sejumlah organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam Fraksi Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang memimpin jalannya pertemuan menegaskan bahwa DPRD Kaltim sepakat menolak kebijakan pemangkasan transfer ke daerah. Menurutnya, langkah pemerintah pusat itu tidak hanya menggerus kemampuan fiskal daerah, tetapi juga berpotensi memperlambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Mereka bersatu untuk menolak pemangkasan dana bagi hasil. Kami di DPRD berupaya agar Kaltim memperoleh haknya sesuai undang-undang, tanpa ada pemotongan,” tegas Ananda.

Ia menilai, pemangkasan DBH akan menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.

“Kalau dana itu dipotong, dampaknya besar. Bukan hanya pembangunan yang terganggu, tapi juga roda ekonomi masyarakat ikut melambat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama Fraksi Kaltim sepakat membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menyusun langkah konkret. Hasil pertemuan itu nantinya akan diteruskan ke pemerintah pusat agar kebijakan pemangkasan DBH dapat dikaji ulang.

“Kami sudah sepakat untuk berjalan bersama. DPRD mendukung penuh aspirasi dari Fraksi Kaltim, dan kami akan berkoordinasi dengan gubernur agar usulan ini bisa didorong bersama ke pusat,” tambah Ananda.

Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah disahkan, Ananda memastikan upaya politik dan komunikasi akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan anggota DPR RI asal Kaltim.

Sebelumnya, puluhan organisasi yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur atau Fraksi Kaltim menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 10 November 2025 di Depan Kantor Gubernur Kaltim. Mereka menuntut agar pemerintah pusat tidak memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TKD) dan meninjau ulang kebijakan DBH yang dianggap tidak adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.

Koordinator Fraksi Kaltim, Vendy Meru menegaskan pihaknya telah melayangkan somasi kepada pemerintah pusat dan siap mengambil langkah tegas jika tuntutan mereka terus diabaikan.

“Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi batu bara. Kalau tidak ada jawaban dari pusat, suka tidak suka, pelampung ini akan masuk ke Sungai Mahakam. Pengiriman batu bara tidak boleh keluar,” tegasnya.

Vendy menekankan ancaman tersebut bukan bentuk provokasi, melainkan reaksi atas ketidakadilan yang telah lama dirasakan masyarakat Kaltim.

Menurutnya, selama puluhan tahun Kalimantan Timur menjadi penyumbang devisa utama negara, terutama dari sektor batu bara dan migas. Namun hasil besar itu tidak berbanding lurus dengan kondisi pembangunan di daerah.

“Pada 2024 saja, setoran Kaltim ke kas negara mencapai lebih dari Rp800 triliun. Tapi lihatlah, banyak infrastruktur publik yang jauh dari layak,” tuturnya.

Ia mencontohkan kondisi Bandara APT Pranoto yang disebut bertaraf internasional tetapi dikelilingi rumput liar setinggi setengah meter, serta akses jalan menuju bandara dan tol yang rusak parah.

“Ini perlakuan yang tidak adil. Kami bukan anti pemerintah, kami hanya ingin Kaltim diperhatikan. Masyarakat di sini masih jauh dari sejahtera,” tegasnya lagi.

Vendy juga menyoroti beban fiskal pemerintah provinsi yang semakin berat akibat kebijakan pemangkasan dari pusat.

“Gubernur yang kita pilih pun tidak bisa bekerja maksimal kalau anggarannya dipotong. Bagaimana mau menjalankan program kalau uangnya tidak ada?” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa gerakan Fraksi Kaltim tidak berafiliasi dengan kekuatan politik mana pun.

“Kaltim punya 27 suku. Gerakan ini murni menyampaikan aspirasi rakyat. Tidak ada kepentingan politik, agama, atau ormas,” katanya.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi pada 16 Oktober 2025 lalu, setelah tenggat waktu 14 hari yang diberikan kepada pemerintah pusat tidak juga mendapat tanggapan.

Fraksi Kaltim sendiri beranggotakan berbagai elemen masyarakat seperti LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa, kepala adat Pampang, kepala adat Bentian, kepala adat Isen Mulang, hingga Asosiasi Pendeta. Semua bersatu menyuarakan hal yang sama yakni keadilan fiskal bagi Kalimantan Timur. (*)

Anggota DPRD Kaltim, Partai PAN Dapil Kubar – Mahulu Gelar Reses di Kubar

SENDAWAR – Reses anggota DPRD Provinsi adalah kegiatan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan dari masyarakat secara langsung.

H Abdul Rahman Agus dari Komisi III DPRD Kaltim, sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Kubar dan Mahulu, menyerap aspirasi warga di daerah tersebut, Senin (27/10/2025).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, menyerap aspirasi warga wilayah Kubar. Tujuannya untuk memperoleh masukan yang akan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kebijakan dan program kerja yang akan dibahas bersama DPRD dan Pemprov Kaltim.

“Kegiatan reses ini dilakukan di luar masa sidang, dan kita bisa langsung berdialog secara terbuka dengan masyarakat, yang nantinnya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen kita di DPRD Kaltim,” ujar pria akrab disapa H Agus ini kepada wartawan.

H Agus asal kelahiran Long Iram ini menyampaikan masa resesnya lima hari sejak 27 hingga 30 Otkober 2025. Ia menjelaskan masa reses adalah momen penting bagi para anggota DPRD Kaltim untuk kembali ke Dapil masing-masing, dan bertemu langsung dengan masyarakat.

“Kegiatan reses juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim dalam memperjuangkan aspirasi rakyat secara langsung. Anggota dewan akan mencatat dan menyusun laporan dari berbagai masukan di lapangan, untuk dibahas lebih lanjut di forum legislatif, ” tandasnya.

Legislator Karang Paci dari Dapil V Kubar dan Mahulu ini, telah melaksanakan reses di beberapa tempat dalam sehari di wilayah ini, mulai dari Kelurahan Barong Tongkok, Kampung Sendawar dan Belempung Ulaq.

Kemudian dijadwalkan reses keesokan harinya di Kelurahan Bangun Sari Linggang Bigung, Banjar Rejo, Tering Lama dan Tering Baru, Mujan, Kelubaq, di Kecamatab Tering, Sekolag Darat, Muliaq, Muyub Aket dan Kecamatan Long Iram.

“Kegiatan reses ini menjadi yang ke-10 bagi saya sebagai wakil rakyat Kubar Mahulu periode 2024-2029. Selain reses kita juga melakukan sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2022 Tetang Kepemudaan,” jelasnya.

Selebihnya aspirasi masyarakat yang sifatnya bantuan untuk Gapoktan termasuk bagaimana memaksimalkan penyaluran bantuan ternak seperti Sapi, Kambing dan Unggas. H Agus menyebut, hal itu merupakan program perioritasnya yang akan dimasukan dalam Tahun Anggaran (TA) 2027 mendatang.

“Reses kali ini banyak menerima masukan dari masyarakat. Selain masalah infrastruktur permohonan rumah layak huni, warga juga menyampaikan kebutuhan peningkatan sarana rumah ibadah yang membutuhkan renovasi maupun pengadaan fasilitas pendukung lainnya,” pungkasnya. (arf)

Anggota DPRD Kaltim Dukung Aksi Mahasiswa dan Soroti Tunjangan DPR RI

SAMARINDA – Tanggal 5 September 2025 menjadi momentum yang dinanti mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Pasalnya, mereka mendesak DPR RI segera mengumumkan apakah tuntutan yang disampaikan sejak aksi 25 Agustus lalu akan disahkan atau tidak.

Di Samarinda, desakan itu mendapat perhatian dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti. Ia menegaskan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa yang sebelumnya disuarakan pada aksi 1 September.

“Pastinya saya mendukung sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman aksi pada tanggal 1 September yang lalu. Karena bagaimanapun, kita sebagai perwakilan rakyat memang harus mengutamakan apa yang menjadi harapan-harapan dari masyarakat,” ujarnya, Jumat (5/9/25).

Dirinya juga menyinggung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim yang ditargetkan mencapai Rp21 triliun pada 2026. Menurutnya, anggaran sebesar itu harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kemarin kalau enggak salah dari 11 tuntutan mahasiswa memang ada beberapa poin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kaltim. Harapannya APBD ini benar-benar untuk masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti isu nasional terkait lonjakan tunjangan DPR RI yang menuai kritik publik. Damayanti menilai hal itu perlu ditinjau ulang demi asas keadilan.

“Kalau saya secara pribadi terkait lonjakan tunjangan DPR RI memang perlu ditinjau ulang, apakah memang sesuai atau tidak. Artinya harus ada keseimbangan keadilan. Jangan sampai besar di DPR tapi kecil untuk masyarakat, itu tidak baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik mahasiswa harus dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang penting agar memastikan keuangan negara digunakan secara proporsional dan adil. (yud)

Legislator Kaltim Desak Gubernur Segera Respons Permintaan Audiensi Tenaga Honorer

Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, mendesak Gubernur segera merespons permintaan audiensi yang diajukan ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi di Kaltim. Desakan itu disampaikan setelah ia bertemu dengan perwakilan honorer di Kantor Gubernur Kaltim. Senin (11/8/25).

Menurut Abdul Giaz, pertemuan tatap muka antara Gubernur dan para honorer sangat penting agar mencari solusi atas persoalan status kepegawaian, termasuk peluang pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Hari ini kita di kantor gubernur. Saya bertemu teman-teman honorer yang ingin mediasi ke Gubernur. Harapannya semoga cepat ketemu,” jelasnya.

Para honorer ini berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), hingga Dinas Kehutanan, dengan masa pengabdian mulai dari tujuh tahun hingga lebih dari 20 tahun. Sebagian besar belum masuk database penerimaan PPPK dan masih berstatus tenaga kontrak.

Ketua Non Database R4 Kaltim dari Dispora, Muhammad Rizky Pratama, mengatakan, permohonan audiensi mengacu pada janji Gubernur saat sidak bersama DPRD beberapa waktu lalu. Saat itu, Gubernur berkomitmen memperjuangkan tenaga honorer di Kaltim.

“Untuk isi surat, kami mengacu pada pernyataan Gubernur akan memperjuangkan honorer di Kaltim. PNS dari 14.000 akan berkurang jadi 7.000 di tahun 2026,” tuturnya.

Abdul Giaz menilai, peluang pengangkatan honorer terbuka lebar, apalagi tahun depan sekitar seribu pegawai akan pensiun. Formasi kosong itu, menurutnya, bisa diisi honorer yang sudah lama mengabdi tanpa harus merekrut dari luar.

“Jumlah mereka sekitar 300-an. Ini bisa langsung diangkat jadi P3K. Semoga Gubernur cepat merespons surat kedua ini,” ujarnya.

Selain masalah status kepegawaian, para honorer juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji. Fajar Indrayani, guru di SKOI Kaltim Palaran, mengaku belum menerima gaji hampir dua bulan karena kontrak belum diperpanjang.

“Kontrak kami belum diperpanjang. Dari bulan 7 sampai sekarang belum gajian,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jika tak ada tindak lanjut dari Gubernur, ia akan membawa persoalan ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan pihak terkait. Ia mengingatkan, ketidak jelasan status honorer berpotensi memicu aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Semoga Gubernur merespons dan secepatnya bertemu agar ada solusi terbaik untuk kesejahteraan mereka. Optimis, insya Allah,” tutupnya. (yud)

Tanpa SDM Siap, Dapur Gizi MBG Hanya Jadi Aset Menganggur

SAMARINDA — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi terhambat di Kalimantan Timur jika tidak diiringi dengan percepatan penempatan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan, keberadaan SDM yang mumpuni menjadi faktor penentu keberhasilan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Keberlangsungan dapur gizi sangat bergantung pada kesiapan SDM, khususnya tenaga SPPI. Mereka bukan hanya operator, tetapi juga bertanggung jawab atas pengawasan mutu gizi serta pencatatan administratif. Tanpa kehadiran mereka, pelayanan tidak akan berjalan,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Meski menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut ribuan sarjana agar dilatih di Universitas Pertahanan, Darlis menekankan pentingnya prioritas distribusi tenaga ke wilayah luar Jawa. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dapur gizi yang gencar dilakukan akan sia-sia jika tidak diiringi penempatan personel.

“Investasi untuk membangun satu dapur gizi tidaklah kecil. Informasi yang saya peroleh menyebutkan bahwa biaya pengadaan peralatan saja bisa mencapai Rp800 juta, belum termasuk pembangunan fisik. Namun tanpa tenaga pengelola yang memadai, semua itu hanya akan menjadi aset yang tidak dimanfaatkan,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Ia memaparkan, idealnya setiap SPPG dilengkapi tiga personel SPPI: kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Ketiganya dibutuhkan agar dapur dapat beroperasi sesuai standar pelayanan.

“Saat ini ada beberapa dapur yang secara infrastruktur sudah siap, namun belum bisa beroperasi karena personel SPPI belum ditempatkan. Ini menjadi catatan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” katanya.

Ia mendorong BGN agar merancang strategi percepatan penyebaran tenaga SPPI dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah dan tantangan geografis.

“Keberhasilan program MBG tidak semata diukur dari berapa banyak dapur yang dibangun, melainkan sejauh mana fasilitas tersebut dapat berfungsi dan memberi dampak nyata kepada masyarakat. Intinya, kualitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan SDM,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

Next Page »