Anggota DPRD Kaltim Dorong Gerakan Kolektif Tangkal Narkoba di Samarinda

SAMARINDA – Seruan kuat untuk melawan peredaran narkoba di Kota Samarinda kembali mencuat, kali ini dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin. Ia menegaskan pentingnya tindakan nyata dan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat agar menghadapi ancaman narkotika yang kian mengkhawatirkan.

Dirinya menilai, penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda. Ia menekankan perlunya penindakan yang cepat dan tegas dari aparat penegak hukum, tanpa kompromi terhadap pelaku kejahatan narkotika.

“Kalau sudah menyangkut anak-anak dan masa depan bangsa, maka kita tidak bisa lagi main aman. Ini waktunya bertindak nyata,” ujar Fuad, Sabtu (26/7/2025).

Kawasan padat penduduk disebut sebagai wilayah yang paling rawan terhadap penyebaran narkoba. Ia mendorong agar pengawasan di daerah seperti ini diperketat, tidak hanya aparat, tetapi juga masyarakat sebagai garda terdepan pengawasan sosial.

Isu dugaan keberadaan “loket narkoba” di kawasan Samarinda Pelabuhan Lama (SPL) yang sempat viral turut menjadi perhatian. Meski telah dibantah warga setempat, ia melihat polemik ini sebagai bukti pentingnya peran masyarakat memutus rantai peredaran narkoba dan menangkal penyebaran informasi yang menyesatkan.

“Penolakan warga SPL terhadap narkoba menjadi bukti bahwa masyarakat tidak tinggal diam. Mereka ingin lingkungannya bersih dan aman,” jelasnya.

Ia menyampaikan apresiasinya kepada pihak kelurahan, tokoh masyarakat, dan para ketua RT di SPL yang telah aktif melakukan pendataan warga, pengawasan lingkungan, dan sosialisasi bahaya narkoba. Ia menyebut pendekatan berbasis komunitas seperti ini sebagai model yang layak diterapkan di wilayah lain.

Dirinya mengingatkan peran serta masyarakat harus dibarengi dengan langkah hukum yang nyata agar memberikan efek jera kepada pelaku.

“Tanpa penindakan langsung, pesan-pesan pencegahan hanya akan jadi slogan kosong. Kita butuh ketegasan di lapangan,” tegas Fuad.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk orang tua, sekolah, dan organisasi sosial, agar membentengi anak-anak dari pengaruh buruk narkoba.

“Pencegahan harus dimulai dari rumah dan lingkungan sekitar. Ini bukan sekadar tugas polisi atau BNN, tapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk bersatu dan membangun komitmen bersama agar Samarinda menjadi kota yang tangguh dan bebas dari narkoba.

“Kita harus bergerak bersama. Jika seluruh elemen serius mengambil peran, Samarinda bisa menjadi kota yang bebas dari narkoba,” pungkasnya. (yud)

Potensi Wisata Maratua-Derawan Terancam Hilang

SAMARINDA – Desakan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih serius menangani krisis pesisir di Kabupaten Berau semakin menguat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Husin Djufri, menyoroti minimnya peran Pemprov melindungi kawasan wisata unggulan Pulau Maratua dan Derawan yang kini terancam abrasi dan keterbatasan infrastruktur.

Saat kunjungan ke kawasan tersebut, ia menyaksikan kekhawatiran masyarakat lokal terhadap kerusakan lingkungan pesisir yang makin parah.

“Jika abrasi tidak segera ditangani, sumber air tawar bisa hilang, dan kawasan wisata yang menjadi kebanggaan daerah bisa rusak permanen,” ujarnya, Jumat (25/7/25).

Ia menilai, meskipun Pemerintah Kabupaten Berau telah memulai langkah-langkah mitigasi abrasi seperti pembangunan struktur pelindung pantai dan penghijauan mangrove, keterbatasan anggaran membuat upaya tersebut berjalan lambat. Karena itu, peran aktif Pemprov dianggap krusial agar mempercepat perlindungan kawasan.

Masalah pesisir bukan satu-satunya persoalan yang disoroti. Dirinya juga mengkritik kondisi konektivitas di Maratua dan Derawan, mulai dari buruknya jaringan telekomunikasi hingga tidak tersedianya Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBU/SPPU) yang layak. Menurutnya, kendala tersebut menyulitkan pelaku usaha dan wisatawan, serta menghambat pertumbuhan sektor pariwisata.

“Pulau ini memiliki kekuatan daya tarik wisata yang luar biasa. Sayangnya, kualitas jaringan dan pasokan energi masih jauh dari memadai. Kita tidak bisa berharap wisata tumbuh jika kebutuhan dasar seperti itu saja belum terpenuhi,” teganya.

Ia juga menyoroti belum optimalnya pengoperasian bandara di wilayah tersebut. Bandara yang seharusnya menjadi pintu masuk utama wisatawan, dinilai belum mampu menjawab kebutuhan mobilitas dan logistik secara maksimal.

Ia mendesak Pemprov Kaltim agar tidak membiarkan Kabupaten Berau berjuang sendiri menjaga dan mengembangkan kawasan pesisir. Menurutnya, perlu sinergi lintas pemerintah demi menyelamatkan Maratua dan Derawan dari kerusakan dan stagnasi pembangunan.

“Maratua dan Derawan bisa jadi ikon wisata nasional, tapi tanpa infrastruktur yang layak dan perlindungan lingkungan yang memadai, semua potensi itu bisa lenyap,” tandasnya.

Dengan menyisakan waktu dan peluang yang semakin sempit, DPRD Kaltim menekankan, peran strategis Pemprov kini sangat dibutuhkan, bukan hanya dalam bentuk komitmen, tetapi juga aksi nyata di lapangan. (yud/adv/dprd)

Pendidikan Bukan Sekadar Gratis, Legislator Desak Reformasi Data dan Akses di Kutai Timur

SAMARINDA – Ketidak akuratan data pendidikan di daerah dinilai menjadi faktor utama lambannya penanganan anak tidak sekolah di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti perlunya pembenahan sistem informasi pendidikan di daerah, menyusul tingginya angka anak tidak sekolah di Kutai Timur berdasarkan data nasional.

Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 10 Maret 2025, hampir 10 ribu anak di Kutai Timur tercatat belum pernah mengenyam pendidikan formal. Jumlah tersebut menjadikan Kutai Timur sebagai wilayah dengan tingkat anak tidak sekolah tertinggi di provinsi ini, meski dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam.

Menurutnya, tingginya angka tersebut bukan hanya soal fasilitas pendidikan yang belum merata, melainkan juga lemahnya validasi data di tingkat daerah.

“Masalah pendidikan tidak bisa diatasi dengan pendekatan seragam. Daerah perlu memiliki data real-time yang bisa menjadi landasan kebijakan yang tepat sasaran. Jika pemerintah hanya bergantung pada data nasional tanpa pembanding lokal, maka kebijakan pun akan bias,” ujarnya, Jumat (25/7/2025).

Ia menekankan, kebijakan yang tidak berbasis kondisi lapangan hanya akan menjadi solusi semu. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur membangun sistem informasi pendidikan mandiri yang mampu memetakan jumlah siswa aktif, penyebab putus sekolah, dan hambatan akses pendidikan secara lebih presisi.

Dirinya juga menyoroti kemungkinan masuknya warga non-KTP Kutai Timur ke dalam basis data pusat serta banyaknya anak usia sekolah yang telah bekerja.

“Tanpa penelitian lapangan, kita tidak tahu apakah persoalannya karena ketiadaan sekolah, jarak tempuh yang ekstrem, atau alasan ekonomi keluarga. Semua ini harus dibedah agar solusi yang ditawarkan tepat,” tegasnya.

Ia menyatakan, pendekatan pendidikan gratis selama ini sering kali tidak menyentuh akar persoalan, karena masih banyak keluarga di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang kesulitan secara geografis dan sosial.

“Gratis itu bukan hanya soal uang sekolah, tapi bagaimana anak-anak bisa sampai ke sekolah tanpa harus berjalan berkilo-kilometer atau mengeluarkan ongkos yang mahal. Di situlah peran nyata pemerintah diuji,” tambahnya.

Ia pun mendorong agar desain pendidikan di daerah disesuaikan dengan konteks lokal. Ia menilai pendidikan yang relevan dengan potensi wilayah akan meningkatkan partisipasi sekaligus memberikan keterampilan yang bisa langsung diterapkan.

Tantangan pendidikan di Kutai Timur bukan sekadar soal angka anak yang tidak sekolah, melainkan soal bagaimana sistem pendidikan bisa dibangun lebih adil, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. (yud/adv/dprd)

Pendidikan Tak Relevan Jadi Akar Ketimpangan, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas

SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia antara pusat dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sistem pendidikan nasional dinilai belum mampu menyentuh realitas lokal, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah kaya sumber daya alam namun tertinggal dari sisi kualitas SDM.

Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai,  pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik menjadi penghambat utama.

“Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelasnya, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, solusi dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Bagi politisi Fraksi PKS ini, kurikulum pendidikan tidak cukup hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga harus mampu menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan dunia kerja setempat, serta potensi ekonomi daerah.

“Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan, pendidikan kontekstual bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan langkah strategis agar mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap membangun daerah secara mandiri.

Kritik keras juga disampaikan Agusriansyah terhadap pola kebijakan pendidikan nasional yang dianggap terlalu memusatkan peran pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah pinggiran, seperti wilayah pesisir dan pedalaman Kaltim, hanya diposisikan sebagai objek dari program yang bersifat seragam.

Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah mendorong perlunya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta komunitas lokal agar merumuskan arah pendidikan yang lebih adil dan relevan.

“Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tutupnya.

Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen strategis pemerataan pembangunan antar wilayah di Kaltim. (yud/adv/dprd)

Balikpapan Makin Tertata, Perlu Dijaga dan Disempurnakan, Bukan Hanya Dipuji

SAMARINDA – Penataan kawasan permukiman di Balikpapan menuai apresiasi, namun juga mendapat catatan penting dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menilai keberhasilan yang telah dicapai harus diiringi dengan komitmen menjaga dan menyempurnakan hasilnya, agar tidak hanya menjadi prestasi sementara.

“Kita bisa melihat bahwa kebersihan dan penataan lingkungan di sejumlah kawasan permukiman sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Tinggal bagaimana kita menjaga dan menyempurnakan hasil yang sudah dicapai,” ujar Sigit, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, salah satu contoh penataan yang berhasil adalah kawasan Balikpapan Baru (BSB), yang kini memiliki saluran pembuangan langsung ke laut. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung program penanganan kawasan kumuh di Balikpapan.

“Program penataan kawasan BSB merupakan langkah nyata yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Kita bisa melihat hasilnya sekarang jauh lebih baik dan tertata,” katanya.

Ia menekankan, perhatian terhadap infrastruktur dasar tak boleh berhenti pada satu-dua titik keberhasilan. Ia mengingatkan pentingnya kesinambungan dukungan Pemprov terhadap Pemkot, terutama di sektor-sektor strategis seperti penanganan banjir, air bersih, dan jaringan PDAM.

“Pemprov Kaltim terus hadir, baik dalam bentuk perencanaan maupun realisasi program, mulai dari penanganan wilayah rawan banjir, pengembangan jaringan PDAM, hingga pembangunan sistem penyediaan air bersih dan instalasi pengolahannya,” jelasnya.

Dengan sebagian besar penduduk Kaltim yang tinggal di wilayah perkotaan seperti Balikpapan, ia menyebut, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Pemerintah provinsi sangat memahami kebutuhan masyarakat banyak terpusat di kota-kota besar. Maka dari itu, kami di DPRD mendukung penuh upaya mereka untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah kota. Ini adalah bentuk nyata dukungan yang perlu terus dijaga,” pungkasnya.

DPRD berharap hasil yang telah terlihat di lapangan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, bukan hanya menjadi pencapaian sesaat tanpa keberlanjutan. (yud/adv/dprd)

« Previous Page — Next Page »