Perempuan Dapat Peluang 30 Persen Terlibat Dalam Momentum Politik 2024

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mengatakan perempuan mendapatkan peluang 30 persern terlibat pada momentum politik tahun 2024.

“Saat ini hanya sekitar 12 persen keterwakilan perempuan di DPRD Kaltim,” kata Puji usai rapat paripurna ke 12 di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (10/4/23).

Dirinya membeberkan fakta UU No. 22 Tahun 2007 bahwa perempuan sudah mendapatkan pengakuan dari undang-undang untuk terjun ke politik. Sehingga diperlukan evaluasi dari faktor penyebab minimnya perempuan yang terlibat dalam politik, khusus momentum politik tahun 2024.

“Tidak heran jika ingin menempuh perpolitikan, perempuan pasti akan berpikir tiga kali” terangnya.

Puji Setyawati berkeinginan agar perempuan memiliki andil dan ikut terlibat dalam politik agar dapat menampung dan menegakkan aspirasi masyarakat, khususnya perempuan. Ia berkeinginan peluang 30 persen dapat tercapai, bahkan kalau bisa lebih dari itu. Karenanya, perempuan yang ingin terlibat dalam partai politik, sangat perlu mendapatkan dukungan dari keluarga. Sehingga kedepannya dapat mencapai keterwakilan perempuan di politik Indonesia. (aj)

Puji Setyowati Dukung Pendidikan Politik Bagi Perempuan Kaltim

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati  mendukung penuh pendidikan politik khususnya bagi perempuan yang akan terjun ke politik di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikannya usia rapat paripurna ke-12 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (10/4/23).

Dirinya menilai, perempuan memiliki dedikasi besar secara responsif gender untuk kemajuan anak bangsa yang didukung pengasuhan keluarga hingga pemahaman dalam pendidikan politik. Sehingga para perempuan dipersiapkan dengan pemahaman politik dan jiwa sosial kemasyarakatan yang tinggi.

Menurutnya, adanya pendidikan politik khususnya bagi perempuan Kaltim dapat menambah rasa percaya dirinya untuk berkiprah di dunia politik.

“Pendidikan politik ini membangkitkan semangat perempuan untuk berkiprah dan memberanikan diri maju dalam legislatif,” ucap Puji.

Puji menambahkan, perempuan yang berkiprah di politik memiliki rasa bertanggung jawab dan ingin membuktikan kepada keluarganya, bahwa sesibuk apapun perempuan di luar, pasti akan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai ibu dan juga istri.

“Secara tidak langsung pendidikan politik sudah akan didapatkan pada saat itu, karena tidak semua perempuan berani, namun pendidikan politik ini pasti akan tetap berjalan” tambahnya.

Selain itu Puji Setyawati juga membeberkan, jika dalam berpolitik tidaklah murah, sehingga perlunya memiliki tabungan untuk mengikuti kontestasi politik tersebut.

“Sekarang pragmatis masyarakat tinggi. Meskipun tidak semua caleg memiliki daya jual, tapi setidaknya memiliki cadangan untuk akomodasi, spanduk, dan sosialisasi dari rumah ke rumah,” pungkasnya. (aj)

Samsun: Ekonomi Kaltim Tumbuh Secara Signifikan

SAMARINDA– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Muhammad Samsun menyampaikan, sektor batu bara dan mineral berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan sebesar 4,48 persen ditahun 2022 dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 2,55 persen.

“Hal ini membuktikan ekonomi Kaltim yang bertumbuh secara signifikan. Dengan catatan, leading sektornya masih di sektor batu bara dan mineral,” ucapnya, Senin, (10/04/2023)

Samsun menambahkan, Sektor pertambangan dan mineral masih menjadi sektor yang menjadi kebutuhan penting sekaligus dapat mendorong perekonomian. Kedepannya sektor-sektor yang substance dan bersifat jangka panjang juga diharapkan mampu menopang peningkatan ekonomi di Kaltim.

“Sebab, sektor dengan kategori substance ini lebih menarik, sehat dan kuat. Maksudnya, tidak rentan terhadap goncangan yang biasanya ditopang hanya satu bidang saja. Banyak sektor-sektor pertumbuhan ekonomi lainnya yang bisa kita genjot untuk Kaltim,” ungkapnya.

Samsun menjelaskan, sektor pariwisata, pertanian, jasa dan lainnya juga memiliki peran dalam peningkatan ekonomi yang juga harus diperhatikan pemerintah secara optimal dan perlu keseriusan. Ditambahnya, sektor seperti pariwisata, pertanian maupun lainnya memiliki peluang yang cukup terbuka luas yang mampu dikembangkan, dan bukan hanya dari satu sektor saja.

“Kaltim harus ditopang oleh banyak sektor, sumber daya alam (SDA) kita luas jika ingin mengembangkan sektor pertanian dan wisata yang dapat dikembangkan menjelang hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim. Kalau nggak digenjot sekarang, kita ketinggalan,” ujarnya. (Ria)

Masyarakat Bukit Merdeka Minta 1000 Hektar Lahan Pertanian Dikembalikan Ke Tanah Adat

SAMARINDA – Masyarakat etnis Dayak Bukit Merdeka minta 1000 hektar lahan pertanian dikembalikan Ke tanah adat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim, Senin (10/4/23).

Sebanyak 31 masyarakat etnis dayak datang  menghadiri rapat dengar pendapat bersama Wakil Ketua Badan Musyawarah Seno Aji dan Verdiana Hurag Wang Ketua Komisi III DPRD Kaltim. Mereka meminta lahan tersebut dapat dikembalikan ke masyarakat serta difasilitasi administrasi status kepemilikan tanah tersebut.

Seno Aji selaku Wakil Ketua Badan Musyawarah mengungkap bahwa tahan masyarakat bukit merdeka tersebut, pada  tahun 2014 ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HKP)  pemerintah pusat.

“Kami sudah meminta Dinas Kehutanan untuk meninjau kembali, kapan terkena HKP dan kita akan melakukan permohonan ke pemerintah pusat untuk dapat melepaskan tahan adat ke asalanya,” ungkapnya.

Senada dengan Seno Aji, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Verdiana Hurag Wang menyatakan secara regulasi 1000 hektar tanah masyarakat adat belum dapat penetapan.

“Mereka memperjuangkan penetapan tanah dalam bentuk Areal Penggunaan Lain (APL) ataupun dalam bentuk kelompok masyarakat adat, sehingga mereka minta bantu untuk difasilitasi ke otorita IKN,” jelasnya.

Hal ini dilakukan agar lahan mendaapatkan sertifikat APL sehingga masyarakat ast dayat bukit merdeka dapat mengelola dan hutan seperti sedia kala

Politikus Fraksi Gerindra, Seno Aji membeberkan usai hari Raya Idul Fitri,  masyarakat etnis Dayak Bukit Merdeka difasilitasi untuk  berkunjung  ke ibu kota negara (IKN) dan  bertemu dengan badan otorita agar dapat memahami batas wilayah  yang sudah masuk dalam wilayah IKN. (aj/adv)

Bamus DPRD Kaltim Akan Diskusikan Pembagian Bantuan Dana Keuangan Kukar

SAMARINDA – Badan Musyawarah (Bamus)DPRD Kaltim saat rapat paripurna ke-12 menilai pembagian bantuan dana keuangan Kutai Kartanegara (Kukar) yang tidak merata, Senin (10/4/23).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Badan Musyawarah DPRD Kaltim, Seno Aji ingin mendiskusikan pembagian dana keuangan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

Nantinya, diskusi juga mengikutsertakan Bupati dan Wakil Bupati Kukar serta 11 Anggota DPRD Kaltim untuk mendapatkan arah  pasti terkait potensi bantuan keuangan untuk daerah yang dikembangkan.

Seno Aji berpendapat penurunan bantuan  keuangan pada kabupaten Kukar yang di tahun lalu mendapat dana sebesar Rp120 miliar. Sedangkan di tahun ini hanya sekitar Rp49 miliar.

“Penurunan drastis ini karena tidak adanya komunikasi yang intens anatara pemimpin daerah dan legislatif provinsi,” bebernya pada wartawan

Karenanya rencana diskusi antara pemangku kepentingan terkait sebagian bantuan keunangan akan dikerahkan pada pembangunan Kukar kedepannya.

Ely Hartati Rasyid sebagai Anggota Badan Musyawarah juga menegaskan bahwa pembagian bantuan dana keuangan ini harus merata dan terdapat keadilan untuk masyarakat Kaltim.

“Ada banyak akses jalur vital yang harus diselesaikan sebagai akses ekonomi pembangunan, dan masyarakat Kukar tidak hanya menjadi penonton pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),” katanya.

Dirinyanya berharap di tahun 2024 Kukar mendapatkan bantuan dana keuangan sebesar Rp100 miliar. (aj)

« Previous Page — Next Page »