Kawasan Penyangga IKN TerancamDegradasi Moral

SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia dinilai harus diiringi dengan upaya menjaga nilai-nilai sosial masyarakat. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mengingatkan adanya potensi masalah sosial yang mulai bermunculan di kawasan penyangga IKN, salah satunya indikasi praktik prostitusi yang kian meresahkan warga.

Menurut Sarkowi, IKN semestinya menjadi simbol peradaban yang sehat dan beradab. Segala bentuk penyimpangan sosial perlu dicegah sejak awal agar tidak merusak citra dan tujuan pembangunan kawasan strategis tersebut.

“Kita tidak bisa memandang enteng munculnya praktik-praktik menyimpang seperti prostitusi di sekitar IKN. Jika dibiarkan, hal ini dapat berdampak buruk pada kehidupan sosial warga lokal,” ujarnya, Sabtu (9/8/25).

Ia menilai, penanganan masalah ini tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Perlu strategi komprehensif yang mencakup langkah preventif dan kuratif, termasuk edukasi kepada masyarakat agar sadar akan bahaya keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

“Masyarakat perlu diberikan pemahaman secara berkelanjutan agar tidak mudah terpengaruh atau bahkan ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tambahnya.

Politikus Golkar ini juga menekankan pentingnya peran aktif aparat penegak hukum dalam merespons persoalan tersebut. Razia berkala dan pengungkapan jaringan prostitusi, khususnya terhadap para mucikari, menurutnya harus menjadi langkah prioritas.

“Perlu tindakan nyata dari aparat. Jangan biarkan para pelaku, terutama mucikari, terus menjalankan aktivitasnya. Harus ada penindakan yang memberikan efek jera,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika persoalan ini dibiarkan, bukan hanya akan menjadi masalah sosial jangka panjang, tetapi juga dapat mencoreng citra IKN. Ia meminta sinergi lintas lembaga dan sektor agar mengantisipasi permasalahan sejak dini.

“Kita harus bersikap antisipatif, bukan reaktif. Jangan menunggu sampai masalah ini menjadi krisis sosial yang lebih besar,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

Hotel di Kaltim Bersiap Rebut Peluang dari Kegiatan Pemerintah

SAMARINDA — Industri perhotelan di Kalimantan Timur kembali melihat peluang bangkit setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mencabut larangan penyelenggaraan kegiatan instansi pemerintah di hotel. Kebijakan ini membawa angin segar bagi pelaku usaha yang sebelumnya terpukul akibat pembatasan anggaran pemerintah.

Selama larangan tersebut berlaku, banyak hotel kehilangan salah satu sumber pendapatan utama mereka, yakni penyelenggaraan kegiatan kedinasan. Kondisi ini paling terasa bagi hotel-hotel yang selama ini mengandalkan kerja sama dengan lembaga pemerintahan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut positif langkah Kemendagri. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi sinyal kepedulian pemerintah pusat terhadap dinamika ekonomi daerah.

“Pemerintah kini memberikan ruang bagi instansi agar kembali mengadakan kegiatan di hotel. Ini adalah bentuk perhatian terhadap aspirasi pelaku usaha yang sebelumnya kehilangan pasar akibat kebijakan tersebut,” ujar Sarkowi, Sabtu (9/8/2025).

Dirinya memahami larangan sebelumnya diterapkan demi efisiensi anggaran. Namun, ia menilai dampaknya terhadap sektor jasa cukup besar, khususnya bagi hotel yang kehilangan sumber pemasukan andalan.

Dengan terbukanya kembali peluang kerja sama, ia mendorong pelaku usaha perhotelan agar menyesuaikan harga dan layanan agar tetap sesuai kemampuan anggaran pemerintah.

“Ini saat yang tepat agar membangun pola kemitraan yang lebih fleksibel. Dunia usaha harus mampu menyesuaikan diri. Paket kegiatan maupun nilai anggarannya bisa disesuaikan selama prinsip saling menguntungkan tetap dijaga,” katanya.

Ia juga mengingatkan, kebijakan ini dimanfaatkan secara bijak, bukan sekadar membuka ruang transaksi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja produktif dan mendukung kinerja lembaga pemerintahan.

Ia memandang keputusan Kemendagri ini sebagai momentum agar mempererat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal.

“Yang diutamakan bukan hanya soal perputaran uang, tetapi membangun kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan dunia usaha. Ini tentang bagaimana memanfaatkan anggaran secara efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

Pemprov Kaltim Disarankan Kelola Ojol Lokal Lewat Anak Perusahaan BUMD

SAMARINDA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola aplikasi transportasi daring seperti ojek online (ojol) mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Politisi PAN itu menilai, langkah ini bisa menjadi peluang memperluas peran BUMD di sektor jasa digital tanpa harus memulai dari nol.

“Bagus kalau memang ada. Jadi kita sebagai operator, entah nanti namanya apa, misalnya Grab versi lokal, ya itu bagus-bagus saja,” kata Sigit, Jumat (8/8/25).

Ia menekankan, Pemprov tidak harus membentuk BUMD baru, melainkan memanfaatkan perusahaan daerah yang sudah ada. Ia memberi contoh, Perusda Mitra Bina Sejahtera (MBS) dapat membentuk anak usaha khusus mengelola aplikasi ojol tersebut.

“Tidak perlu mulai dari awal. Misalnya, Perusda MBS bisa membentuk anak usaha yang khusus mengelola aplikasi ojol tersebut. Nanti kalau sudah besar dan mandiri, baru dilepas jadi entitas sendiri,” jelasnya.

Ia mengibaratkan strategi itu seperti pendirian perguruan tinggi yang berawal dari satuan pendidikan kecil sebelum menjadi universitas.

“Lihat saja universitas, awalnya kan dari sekolah tinggi atau akademi yang digabung jadi satu. Prinsipnya bertumbuh dulu, tidak langsung besar. Begitu juga kalau mau buat usaha berbasis teknologi,” terangnya.

Ia menilai tidak ada kewajiban pelaporan khusus ke kementerian jika aplikasi dikelola BUMD yang telah berdiri. Menurutnya, sektor transportasi daring bersifat terbuka agar dikembangkan, baik swasta maupun pemerintah daerah.

“Ini kan sektor bebas. Swasta boleh bikin, pemerintah juga boleh lewat BUMD. Jadi tidak harus izin khusus ke pusat, selama masih dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mendorong kreativitas pemerintah daerah mengembangkan usaha melalui entitas BUMD.

“Misalnya MMP (Mahakam Multi Persada), mereka juga bisa saja bikin anak perusahaan baru sesuai kebutuhan. Intinya, kita tinggal tempelkan ke perusahaan daerah yang sudah ada, baru nanti dikembangkan,” pungkasnya. (yud/adv/dprd).

Anggota DPRD Kaltim Desak Reformasi Rekrutmen Dokter Spesialis

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menilai rumitnya prosedur rekrutmen menjadi hambatan utama pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Bumi Etam. Ia mendorong pemerintah daerah mengambil langkah terobosan agar tidak terus bergantung pada mekanisme pusat yang dinilainya terlalu birokratis.

“Persoalannya bukan semata-mata pada jumlah dokter yang tersedia, tetapi juga pada sistem perekrutan yang terlalu panjang dan kompleks. Ketika daerah membutuhkan tenaga medis segera, proses administratif justru menjadi kendala utama,” jelas Sarkowi, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, sistem yang masih terpusat dan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) seringkali menghambat respons cepat, terutama agar memenuhi kebutuhan di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T). Padahal, Pemprov Kaltim telah membuka formasi khusus bagi dokter spesialis agar bertugas di daerah tersebut.

“Kondisi ini cukup memprihatinkan. Meski formasi dibuka secara khusus untuk wilayah tertentu, minat pendaftar tetap tidak meningkat. Ini bisa jadi karena lokasi penempatan yang dianggap kurang menarik, atau karena prosesnya terlalu panjang dan menyulitkan,” ujarnya.

Ia menilai perlu ada reformasi menyeluruh pada perekrutan, termasuk kebijakan afirmatif bagi lulusan kedokteran asal daerah 3T. Ia yakin, keterikatan emosional dengan kampung halaman akan membuat mereka lebih bertahan mengabdi.

“Anak-anak dari daerah 3T umumnya memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan kampung halamannya. Jika diberikan afirmasi dan didukung dengan pelatihan serta pembinaan yang memadai, mereka cenderung lebih bertahan untuk mengabdi di sana,” terangnya.

Ia juga mendorong peran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman untuk menciptakan skema rekrutmen berbasis daerah yang relevan dengan kebutuhan Kaltim. Program bantuan pendidikan seperti Gratispol, lanjutnya, sebaiknya diarahkan agar mencetak tenaga medis yang siap bertugas di wilayah terpencil.

Ia menegaskan, tanggung jawab mencetak tenaga kesehatan tidak hanya berada di pemerintah, tetapi juga masyarakat.

“Apabila kita terus bergantung pada skema pusat yang birokratis, maka persoalan ini akan terus berlarut. Diperlukan terobosan dan inisiatif dari pemerintah daerah agar solusi bisa segera diwujudkan,” pungkasnya.

DPRD Kaltim, berkomitmen mendorong kebijakan afirmatif dan penganggaran terarah agar mempercepat pemerataan tenaga kesehatan, demi memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok, mendapatkan layanan medis setara. (yud/adv/dprd)

Kota Balikpapan Didorong Reformasi Tata Kelola Lingkungan untuk Atasi Banjir

SAMARINDA – Persoalan banjir yang masih kerap melanda Kota Balikpapan mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo. Legislator asal daerah pemilihan Balikpapan itu menilai, solusi banjir harus dimulai dari penataan sistem drainase yang menyeluruh serta pengendalian alih fungsi lahan secara ketat.

“Penanganan masalah banjir tidak bisa dilakukan setengah hati. Pembenahan drainase wajib dilakukan, begitu pula pengaturan alih fungsi lahan harus ditertibkan,” ujar Sigit, Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, Balikpapan memiliki peluang memperbaiki kualitas pengelolaan lingkungan dengan belajar dari daerah dan negara yang sukses mengatasi banjir. Ia mencontohkan pembesaran dimensi drainase di Samarinda, serta sistem kanal dan gorong-gorong bawah tanah yang terkelola baik di Belanda.

“Kita bisa melihat langkah Kota Samarinda yang sudah mulai memperbesar dimensi saluran drainase. Di luar negeri seperti Belanda, sistem gorong-gorong bawah tanah dan kanal dikelola secara rapi dan terjaga kebersihannya,” ungkapnya.

Ia menilai, banjir di Balikpapan bukan semata akibat curah hujan, tetapi juga lemahnya pengaturan tata ruang serta pembangunan permukiman baru yang kerap mengabaikan lingkungan.

“Alih fungsi lahan di Balikpapan memang bukan pertambangan, melainkan kawasan permukiman. Hal ini harus diatur secara ketat dalam rencana tata ruang kota. Pengendalian RTRW dan detail tata ruang perlu diperkuat supaya tidak memicu bencana lingkungan,” katanya.

Meski mengapresiasi perbaikan di beberapa titik rawan banjir seperti di kawasan Puskip, ia menegaskan upaya harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Pembangunan kanal, parit, serta saluran bawah tanah harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai tindakan baru diambil setelah genangan air muncul,” jelasnya.

Selain infrastruktur, dirinya menekankan peran masyarakat menjaga kebersihan dan mengelola sampah.

“Membuang sampah sembarangan jelas harus dihindari. Masyarakat perlu mulai menerapkan pemilahan sampah dari rumah. Bank sampah bukan sekadar program tren, tetapi solusi nyata. Bahkan Balikpapan pernah menjadi pelopor di bidang ini,” bebernya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim pada penanganan banjir dan perbaikan kawasan kumuh, termasuk pembangunan saluran pembuangan air ke laut di kawasan BSB serta bantuan pipanisasi air bersih.

“Pemerintah provinsi selalu hadir untuk memberikan dukungan bagi kota-kota di Kaltim, karena pada akhirnya yang diutamakan adalah pelayanan kepada masyarakat. Kami di DPRD pasti akan mendukung setiap program yang berpihak pada lingkungan dan kepentingan rakyat,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

« Previous Page — Next Page »