Muhammad Samsun Resmikan Taman Baca dan Bermain di Sanga Sanga

SANGA SANGA – Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad samsun, resmikan Taman Baca dan Bermain di RT 24 Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sabtu (23/01/2021)

Pembangunan taman baca dan bermain ini direalisasikan menggunakan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2020 melalui aspirasi Muhammad Samsun.

Alhamdulilah kegiatan ini sudah di realisasikan, dan kami juga memastikan ini bermanfaat bagi warga” kata Samsun saat melakukan penguntingan pita peresmian.

Kehadiran Samsun meresmikan taman baca dan bermain ini sekaligus memastikan pembangunan terlaksana sesuai rencana dan usulan warga setempat.

Gedung dan taman baca ini juga dilengkapi alat permainan anak. Samsun berharap tempat ini mampu meningkatkan minat baca serta keaktifan anak anak.

Muhammad Zainuri selaku pengelola taman baca mengatakan, taman baca merupakan cita-cita dari warga sejak 3 – 4 tahun lalu

“Kami sangat bersyukur, dengan hadirnya pak samsun ke tempat kami, akhirnya apa yang menjadi cita cita dan harapan warga kami soal taman baca ini, sudah terealisasi,” tuang Zainuri.

Pembangunan taman baca dan bermain ini didesain berada di tengah-tengah lingkungan peternakan kambing, peternakan sapi dan juga kolam ikan, serta berada di area pertanian warga. Zainuri mengungkapkan, hal itu diharap mampu memberikan edukasi pada anak untuk belajar mengenal pertanian serta peternakan. (*/nin)

Muhammad Samsun : Jalan Umum Bukan Untuk Jalan Tambang

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menegaskan jalan umum bukan untuk lalu lintas tambang.

“Peraturan daerahnya (Perda)sudah ada bahwa jalan umum tidak boleh jadi jalan tambang,” lata Samsun ketika melakukan peninjauan realisasi pembangunan jalan di Kilometer 38 Simpang Samboja, Rabu (21/4/2021).

Saat melakukan peninjauan, Samsun bersama pansus LKPJ melihat banyak jalan umum digunakan untuk jalan tambang.

“Iini sangat tidak elok dan ini mesti ada yang bertanggung jawab secara hukum” tegas Samsun

Dikatakan, pengunaan untuk aktivitas tambang akan membuat jalan tidak akan tahan lama karena hanya kapasitas berkisar 8 ton, namun dilalui muatan yang beratnya 10 sampai 20 ton.

“Tidak akan bertahan lama karena kapasitasnya pasti over dan akan jebol lagi.” pungkasnya.

Sementara Wakil ketua Pansus LKPJ Rusman Yaqub menyatakan, pansus melakukan pengecekan visum dan realisasi anggaran di lapangan.

Dikatakan Rusman, banyak temuan di lapangan terutama berdampak kepada pelaksanaan kegiatan proyek. Salah satunya drainase yang tidan menyambung karena adanya aktivitas tambang ilegal. Persoalan yang sama juga terjadi di kawasan Sanga-sanga ke Dondang. Ada komitmen perusahaan yang belum terealisasi.

Menurut Rusman, yang terkena dampaknya adalah rakyat. Pemerintah tidak ada wibawanya. Perusahaan sudah tidak ada aktivitas lalu ditinggalkan dan tidak bertanggung,

“Hal ini harus ditindak tegas,,” kata Rusman

Rusman berharap jangan sampai pelaku ilegal berkuasa dari pemerintah dengan mengunakan jalan umum untuk tambang ilegal.

“Menindak ini tidak susah kerena jelas pelakunya,” ujar Rusman.

Rusman tidak habis pikir karena pelakunya lolos begitu saja tanpa tindakan tegas. Karenanya ia akan memanggil dinas terkait . DPRD juga akan bersurat ke Kapolda agar dapat ditindak lanjuti. (*/nin)

Seno Aji : Kaltim Petakan SDM

SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim)harus mempersiapkan diri menuju Kota Negara (IKN)baru. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji , perlu adanya pemetaan ulang sumber daya manusia (SDM).

“kita perlu memetakan ulang sumber daya manusia di Kaltim ini, sebagian besar yang siap kerja berapa persen, kemudian yang siap kerja itu dibidang apa saja,” kata Seno Aji, Selasa (20/4/2021)

Dikatakan Seno Aji, masyarakat yang belum siap bekerja harus dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kemampuan. Hal ini akan membuat masyarakat menjadi tenaga siap pakai dalam pembangunan IKN ke depan.

Seno Aji mencontohkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang membuat cetak biru SDM mereka. Hal ini untuk mengetahui perkembangan SDM dan sektor apa saja yang dapat dikembangkan di Penajam Paser Utara.

“Ini contoh yang bagus di Penajam Paser Utara . Semua kabupaten wajib memiliki pola yang mirip seperti itu, tentunya tidak harus dibidang yang sama,” ucapnya.

Seno mencontohkan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengarah ke perikanan atau pertanian.

“Untuk Kukar mereka di posisi perikanan atau pertanian. Tetapi konsep-konsep untuk blue print tenaga kerja harus diterjemahkan sesuai yang dibutuhkan untuk IKN,” kata Seno Aji (*/adv)

Heboh Kebijakan Gubernur Kaltim, Ini Tanggaan Wakil Ketua DPRD Kaltim

SAMARINDA – Kabar imbauan larangan yang disebut merupakan kebijakan Gubermur Kaltim membuat heboh. Disebutkan, bahwa mulai 26 April 2021 nanti, Pemerintah Provinsi Kaltim akan melakukan penutupan bandara hingga pelabuhan. Hal ini diberlakukan guna menghindari adanya pemudik yang melakukan perjalanan sebelum 6-17 Mei mendatang.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun ikut berkomentar mengenai adanya kabar tersebut. Samsun mengimbauan warga tidak panik. Menurutnya hal tersebut tidak mungkin terjadi. Mengingat keputusan untuk menghentikan aktivitas bandara ataupun pelabuhan berada di Pemerintah Pusat. Sehingga dapat dipastikan kabar tersebut tidak benar.

Dikatakan Samsun, penutupan bandara dan pelabuhan hanya ada di kementrian atau pemerintah pusat. Pengelola bandara itu Angkasa Pura, patuh pada kementrian.

“Gubernur sifatnya koordinasi. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan,” ungkapnya ketika dikonfirmasi media ini Senin (19/4/2021) sore.

Politisi PDIP itu mengatakan, wajar apabila sempat terjadi kepanikan di tengah masyarakat mengenai larangan mudik. Apalagi dengan adanya kabar penutupan bandara dan pelabuhan. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya terpacu dengan statement dari kepala daerah.

“Orang awam kan mendengar dari statemen kepala daerah yang terkadang bikin shock begitu,” sambungnya.

Menurut Samsun mengenai imbauan larangan mudik yang belakangan gencar dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang benar. Hal ini untuk menghindari terjadinya mobilisasi penyebaran COVID-19. Saat ini pandemi covid-19 belum benar-benar hilang dari negeri ini. Oleh sebab itu, pemerintah pusat kembali mengimbau dan melarang untuk mudik di lebaran di tahun ini.

Samsun menilai, mudik lebaran memang bisa dicegah. Namun tidak ada jaminan sebelum dan sesudah lebaran tidak terjadi arus mudik .

“Kita tetap harus mengantisipasi boleh saja. Artinya, itu pun pasti akan ada orang untuk mencari solusi mudik,” ucapnya.

Mengenai kabar adanya imbauan gubernur harus menutup Bandara dan Pelabuhan di Kaltim menurut Samsun apabila hal itu sampai terjadi, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru. Dengan penutupan waktu selama 23 hari, dimulai dari 26 April hingga 17 Mei, sama saja Kaltim sedang mengisolasikan diri.

Permasalahannya, kondisi Kaltim saat ini belum bisa mandiri dan belum berdaulat di bidang pangan, ekonomi, jasa dan pelayanan. Sehingga diperlukan pertimbangan yang cukup matang untuk mengambil keputusan tersebut.

“Apabila benar keputusan penutupan bandara dan bandara benar dilakukan, tentu harus ada kejelasan apakah keputusan tersebut hanya untuk larangan bagi para pemudik atau untuk seluruh aktivitasnya.

Samsum menilai, kedaulatan ekonomi dan pangan Kaltim masih tergantung dengan daerah luar. Seperti pulau Jawa dan Sulawesi.

“Apalagi menjelang lebaran, jangan sampai justru ini akan menjadi kepanikan di pasar yang akan mengakibatkan inflasi menjelang lebaran.,” sambungnya.

Bukan kali pertama, kebijakan dari Isran Noor yang dinilai membuat kehebohan di tengah masyarakat. Salah satu contohnya, adalah kebijakan Kaltim steril yang melarang adanya aktivitas di akhir pekan sabtu dan minggu. Sehingga menurut Samsun, sangat diperlukan bagi Gubernur untuk lebih dahulu mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan.

“Tapi kan Gubernur kita ini suka berseloroh, saya sendiri hampir tidak bisa memastikan ini hoax, atau nyata informasinya. Ini keputusan pemerintah atau hanya candaan beliau. Ini yang tidak bisa saya pastikan. Oleh sebab itu saya menanggapinya datar saja,” katanya. (*/nin)

Muhammad Samsun Tinjau Lokasi Pembangunan SPN

SAMARINDA – Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama pihak PUPR Kaltim melakukan peninjaua lokasi pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Desa Margahayu Jonggon Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin, (19/04/2021).

Proyek ini telah rampung secara bangunan fisik, dan seharusnya pada tahun 2019 melakukam penerimaan siswa. Namun belum bisa dilaksanakan karena terkendala penyesuaian anggaran untuk penanganan covid-19. Hal ini membuat dana dari APBD provinsi maupun APBD Kabupaten untuk SPN ini berkurang.

“Saya bersama dengan Komisi IV DPRD Kaltim meninjau langsung Pembangunan SPN Polda Kaltim yang ada di Desa Margahayu, ” ucap Samsun kepada awak media.

Ia mengatakan, dengan APBD Prov. Kaltim yang ada telah terbangun 9 Gedung Asrama, dalam 1 Asrama dapat menampung hingga 86 Siswa.

Samsun berharap, APBN dapat membantu pembangunan SPN, mengingat ini instansi vertikal. Masing-masing daerah, kabupaten/kota dan provinsi sudah gotong royong melakukan penganggaran.

“Dalam kondisi sekarang kitajuga menangani pandemi dan sebagainya, kita berharap APBN ikut membantu agar pembangunannya segera rampung dan manfaatannya dapat dirasakan oleh Kepolisian dan masyarakat,” kata Samsun.

Terkait masalah air dan listrik saat ini sedang dalam proses penyambungan” ungkap Samsun

Luas total SPN Polda Kaltim ini mencapai 128 Hektare dengan diprediksikan SPN ini dapat menampung 1000 sampai 1500 siswa. (*/nin)

« Previous Page — Next Page »