Krisis SMA-SMK di Balikpapan, Anggota DPRD Kaltim Minta Gubernur Prioritaskan Penambahan Sekolah

SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menyoroti serius minimnya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Balikpapan. Menurutnya, ketimpangan jumlah antara lulusan SMP dan daya tampung SMA/SMK negeri menyebabkan banyak siswa tidak tertampung di sekolah negeri setiap tahun ajaran baru.

“Balikpapan ini memang sangat kritis. Tahun ini banyak sekali siswa yang setelah lulus dari SMP negeri tidak tertampung di SMA atau SMK negeri,” ungkap Nurhadi, Senin (4/8/25).

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 28 SMP negeri di Balikpapan, namun hanya ada 9 SMA negeri dan 6 SMK negeri yang tersedia. Ketidak seimbangan ini disebutnya sebagai masalah yang harus segera dijawab Pemerintah Provinsi Kaltim, mengingat pendidikan tingkat menengah menjadi kewenangan provinsi.

Bahkan, rencana pembangunan SMK Negeri 7 yang sudah diwacanakan sejak era Gubernur sebelumnya hingga kini tak kunjung terealisasi.

“SMK 7 itu sudah lima tahun digadang-gadang, tapi sampai masa jabatan Pak Gubernur kemarin habis, tak juga terealisasi,” ujarnya.

Nurhadi berharap di masa pemerintahan Gubernur Kaltim yang baru, Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, penambahan SMA dan SMK negeri di Balikpapan bisa menjadi prioritas. Ia menyebut hal ini sebagai misi kolektif anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan rumah sakit baru di Balikpapan. Meskipun pembangunan rumah sakit merupakan kewenangan pemerintah kota, ia mendorong agar Pemkot tak ragu berkomunikasi dan bersinergi dengan Pemprov Kaltim.

“Kalau memang ada peluang, tak ada salahnya anggaran provinsi diarahkan ke pembangunan rumah sakit. Ini demi kepentingan masyarakat Balikpapan dan Kaltim secara umum,” katanya.

Ia berharap agar Pemprov Kaltim dapat mengalirkan lebih banyak bantuan keuangan provinsi ke Balikpapan.

“Selama ini dana Bansos ke Balikpapan sangat minim. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih deras dan kencang,” tegasnya. (yud/adv dprd kaltim)

Rute Baru Garuda Buka Akses Pemerataan Pembangunan di Kaltim

SAMARINDA – Maskapai nasional Garuda Indonesia kembali mengudara di Samarinda dengan membuka rute penerbangan dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto) menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai momentum strategis yang membawa harapan besar bagi pemerataan pembangunan, kemajuan ekonomi, dan penguatan konektivitas Kalimantan Timur. Jumat (1/8/2025).

Kehadiran Garuda Indonesia tak hanya memperluas aksesibilitas udara, tetapi juga menjawab kebutuhan konektivitas yang selama ini menjadi tantangan utama bagi pelaku bisnis, perjalanan dinas, hingga sektor pariwisata.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyambut positif pengoperasian rute ini. Ia menilai masuknya kembali maskapai ini di Samarinda menjadi simbol penting pembangunan infrastruktur transportasi di Kaltim kian merata.

“Kami sangat mendukung konektivitas ini karena akan mendorong sinergi antara sektor transportasi dan pariwisata. Layanan ini diharapkan meningkatkan pelayanan publik dan memperluas aksesibilitas udara. Kami pun berharap jadwal penerbangan dapat ditambah, dan harga tiket tetap efisien untuk masyarakat,” ujarnya.

Penerbangan perdana Garuda Indonesia dengan nomor GA‑581 lepas landas dari Samarinda pukul 12.05 WITA dan mendarat di Jakarta pukul 13.15 WIB. Rute ini dilayani setiap hari dengan armada Boeing 737‑800 NG berkapasitas 162 kursi, terdiri atas 12 kursi kelas bisnis dan 150 kursi kelas ekonomi.

Maskapai juga meluncurkan layanan skema corporate account bagi instansi pemerintah maupun pelaku usaha daerah dengan sistem hard block maupun soft block. Skema ini diyakini akan mendukung mobilitas dinamis dari sektor publik maupun swasta.

Kembalinya Garuda Indonesia ke Samarinda membuka babak baru sistem transportasi udara Kaltim. Tak sekadar soal penerbangan, kehadirannya menjadi indikator, wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara ini terus bergerak menuju konektivitas yang lebih maju dan merata. (yud/adv/dprd)

Anggota DPRD Kaltim Soroti Peran Strategis Koperasi Merah Putih di Desa

SAMARINDA – Di tengah dorongan kuat pemerintah pusat memperkuat Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan, DPRD Kalimantan Timur memandang pentingnya transformasi koperasi dari sekadar wadah administratif menjadi kekuatan ekonomi nyata di tingkat desa.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengapresiasi inisiatif ini, namun mengingatkan, keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada keseriusan semua pihak agar menjalankan konsepnya secara konkret dan terukur.

“Model koperasi seperti ini berbeda dengan koperasi konvensional yang dibentuk secara sporadis dan minim arahan. Skema Koperasi Merah Putih, negara hadir memberi jaminan, menyediakan ruang usaha, dan menyiapkan dukungan permodalan,” ujar Guntur, Rabu (30/7/2025).

Ia menilai, banyak koperasi di daerah selama ini hanya bergerak di skala kecil dan belum mampu menjawab kebutuhan ekonomi lokal secara signifikan. Padahal, desa memiliki potensi besar agar dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif berbasis koperasi.

“Kita masih bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah seperti NTB dan Sulawesi. Padahal, jika koperasi desa difungsikan secara maksimal, kita bisa membangun sektor peternakan sendiri, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai, masalah utama bukan pada konsep koperasi, melainkan pada implementasi dan tata kelola di lapangan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan koperasi yang mampu bersinergi dengan perangkat desa, termasuk kepala desa sebagai penasihat koperasi.

“Jika seluruh elemen pengelola koperasi bekerja secara terkoordinasi dan memiliki visi yang sama, maka koperasi akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa sekaligus memberdayakan warga,” tambahnya.

Salah satu bentuk dukungan konkret dari pemerintah pusat hadir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi ini membuka ruang bagi koperasi agar bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang lebih kuat dan kompetitif.

Dalam konteks Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), ia menyebut penguatan koperasi desa menjadi sangat strategis. Kemandirian ekonomi lokal perlu dibangun sejak dini agar bisa menghadapi tantangan besar pembangunan di masa depan.

“Ini momentum yang harus kita manfaatkan. Koperasi tidak boleh sekadar menjadi simbol. Ia harus hidup, tumbuh, dan menjadi pilar ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat desa,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

DPRD Kaltim Desak Pemprov Serius Siapkan Fasilitas Sekolah Rakyat di Samarinda

SAMARINDA – Sorotan tajam datang dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur terkait persiapan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda. Anggota Komisi IV, Darlis Pattalongi, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan mundurnya pelaksanaan program yang digagas Kementerian Sosial tersebut, akibat minimnya kesiapan fasilitas pendukung di lokasi yang telah ditunjuk.

Penetapan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sebagai tempat pelaksanaan Sekolah Rakyat rupanya belum diiringi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Hingga kini, BPMP hanya menyediakan bangunan fisik tanpa perlengkapan dasar seperti tempat tidur, meja belajar, dan kebutuhan lainnya yang penting agar menunjang kegiatan belajar.

“Ini sangat kami sayangkan. Jangan sampai program nasional yang merupakan perintah Presiden melalui Kementerian Sosial justru batal dilaksanakan di Samarinda karena kita di daerah tidak siap. Kami harap pemerintah provinsi menaruh perhatian serius terhadap hal ini,” ujar Darlis, Rabu (30/7/2025).

Kekhawatiran Darlis bukan tanpa alasan. Ia menilai, apabila situasi ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin Kementerian Sosial akan mempertimbangkan agar memindahkan lokasi pelaksanaan program ke daerah lain yang lebih siap.

“Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan Samarinda ini malah ditarik kembali Kementerian Sosial karena ketidaksiapan kita. Kalau sudah dipilih tapi tidak ada persiapan, tentu ini sangat disayangkan. Kita bisa rugi besar,” tegasnya.

Kondisi semakin diperparah informasi pekerjaan renovasi fasilitas baru akan dimulai minggu depan. Hal ini menunjukkan kurangnya antisipasi, padahal Sekolah Rakyat merupakan program gratis yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah pusat, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kita sendiri yang akan kehilangan manfaat besar. Sekolah ini gratis, tanpa membebani APBD, dan pembinaannya dari Kementerian Sosial. Tapi malah kesannya tidak diseriusi,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antar instansi agar memastikan program ini dapat berjalan sesuai rencana. Ia mendorong Dinas Sosial dan seluruh perangkat daerah lainnya agar mengambil langkah cepat dan bersinergi demi memenuhi seluruh persyaratan.

“Kami minta agar semua pihak di lingkungan Pemprov Kaltim saling bersinergi. Ini bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas instansi,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan pengawasan, DPRD Kaltim akan menggelar rapat evaluasi. Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial dan seluruh instansi terkait diminta hadir agar melaporkan perkembangan terbaru terkait fasilitas dan kesiapan infrastruktur.

“Rapat ini diharap menjadi momentum agar memastikan semuanya siap. Tidak hanya gedung, tetapi seluruh sarana dan prasarana pendukung harus benar-benar tersedia,” pungkasnya.

Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap hadirnya pendidikan gratis dan inklusif seperti Sekolah Rakyat, Komisi IV DPRD Kaltim berharap agar Pemprov tidak menyia-nyiakan kesempatan langka ini, dan benar-benar menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. (yud/adv/drpd)

Komisi IV DPRD Kaltim Tegaskan Sinergi Gakkum dan Polda dalam Kasus Tambang Ilegal di Hutan Unmul

SAMARINDA – Penanganan kasus tambang ilegal di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (KHDTK Unmul) kini memasuki babak baru, dengan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan, penyelidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK dan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim berjalan beriringan, bukan bertentangan.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menepis anggapan, ada ketidak sinkronan antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

“Tidak ada perbedaan substansi, hanya pendekatannya yang berbeda. Gakkum menelusuri dari sisi kehutanan, sementara Polda dari sisi pertambangan. Secara infrastruktur penyidikan, Polda memang lebih siap sehingga lebih dulu menetapkan satu orang sebagai tersangka,” kata Darlis, Rabu (30/7/25).

Perbedaan pendekatan ini justru memperkaya proses penegakan hukum. Gakkum, menurutnya, telah menghimpun sejumlah bukti penting yang dapat memperkuat kerja penyidikan Polda. Termasuk ditemuan ekskavator dan lima nama saksi kunci yang dinilai berpotensi menjadi tersangka.

“Kami mendorong agar data dari Gakkum dijadikan sebagai bahan lanjutan Polda agar mengembangkan penyidikan. Bukan lagi sebagai pertimbangan, tetapi sebagai dasar konkret pengembangan kasus,” tegasnya.

Langkah ini dinilai penting agar penegakan hukum tidak terhenti pada satu tersangka saja. Komisi IV berharap kelima saksi yang dikantongi Gakkum dapat segera diproses hukum demi menunjukkan komitmen serius pemberantasan tambang ilegal.

Aspek perdata dari kasus ini juga tengah dipersiapkan. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman kini dihimpun agar melakukan valuasi kerugian ekonomi akibat aktivitas tambang ilegal. Validasi ini menjadi syarat utama agar menggugat pelaku secara perdata.

“Soal gugatan perdata, kita menunggu hasil valuasi kerugian ekonomi yang kini sedang dihitung. Kami beri waktu dua minggu kepada tim hukum Unmul agar merampungkannya. Setelah itu, aspek perdata baru bisa kita proses,” ujar Darlis.

Menurutnya, pendekatan menyeluruh yang mencakup pidana dan perdata penting agar kasus ini tidak berhenti pada hukuman pelaku, tetapi juga pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan.

“Kami ingin proses ini berjalan secara sistematis dan menyeluruh, baik dari sisi pidana maupun perdata. Ini tidak boleh berhenti di tengah jalan,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

« Previous Page — Next Page »