Anggota DPRD Kaltim Soroti Peran Strategis Koperasi Merah Putih di Desa

SAMARINDA – Di tengah dorongan kuat pemerintah pusat memperkuat Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan, DPRD Kalimantan Timur memandang pentingnya transformasi koperasi dari sekadar wadah administratif menjadi kekuatan ekonomi nyata di tingkat desa.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengapresiasi inisiatif ini, namun mengingatkan, keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada keseriusan semua pihak agar menjalankan konsepnya secara konkret dan terukur.

“Model koperasi seperti ini berbeda dengan koperasi konvensional yang dibentuk secara sporadis dan minim arahan. Skema Koperasi Merah Putih, negara hadir memberi jaminan, menyediakan ruang usaha, dan menyiapkan dukungan permodalan,” ujar Guntur, Rabu (30/7/2025).

Ia menilai, banyak koperasi di daerah selama ini hanya bergerak di skala kecil dan belum mampu menjawab kebutuhan ekonomi lokal secara signifikan. Padahal, desa memiliki potensi besar agar dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif berbasis koperasi.

“Kita masih bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah seperti NTB dan Sulawesi. Padahal, jika koperasi desa difungsikan secara maksimal, kita bisa membangun sektor peternakan sendiri, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai, masalah utama bukan pada konsep koperasi, melainkan pada implementasi dan tata kelola di lapangan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan koperasi yang mampu bersinergi dengan perangkat desa, termasuk kepala desa sebagai penasihat koperasi.

“Jika seluruh elemen pengelola koperasi bekerja secara terkoordinasi dan memiliki visi yang sama, maka koperasi akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa sekaligus memberdayakan warga,” tambahnya.

Salah satu bentuk dukungan konkret dari pemerintah pusat hadir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi ini membuka ruang bagi koperasi agar bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang lebih kuat dan kompetitif.

Dalam konteks Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), ia menyebut penguatan koperasi desa menjadi sangat strategis. Kemandirian ekonomi lokal perlu dibangun sejak dini agar bisa menghadapi tantangan besar pembangunan di masa depan.

“Ini momentum yang harus kita manfaatkan. Koperasi tidak boleh sekadar menjadi simbol. Ia harus hidup, tumbuh, dan menjadi pilar ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat desa,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

DPRD Kaltim Desak Pemprov Serius Siapkan Fasilitas Sekolah Rakyat di Samarinda

SAMARINDA – Sorotan tajam datang dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur terkait persiapan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda. Anggota Komisi IV, Darlis Pattalongi, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan mundurnya pelaksanaan program yang digagas Kementerian Sosial tersebut, akibat minimnya kesiapan fasilitas pendukung di lokasi yang telah ditunjuk.

Penetapan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sebagai tempat pelaksanaan Sekolah Rakyat rupanya belum diiringi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Hingga kini, BPMP hanya menyediakan bangunan fisik tanpa perlengkapan dasar seperti tempat tidur, meja belajar, dan kebutuhan lainnya yang penting agar menunjang kegiatan belajar.

“Ini sangat kami sayangkan. Jangan sampai program nasional yang merupakan perintah Presiden melalui Kementerian Sosial justru batal dilaksanakan di Samarinda karena kita di daerah tidak siap. Kami harap pemerintah provinsi menaruh perhatian serius terhadap hal ini,” ujar Darlis, Rabu (30/7/2025).

Kekhawatiran Darlis bukan tanpa alasan. Ia menilai, apabila situasi ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin Kementerian Sosial akan mempertimbangkan agar memindahkan lokasi pelaksanaan program ke daerah lain yang lebih siap.

“Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan Samarinda ini malah ditarik kembali Kementerian Sosial karena ketidaksiapan kita. Kalau sudah dipilih tapi tidak ada persiapan, tentu ini sangat disayangkan. Kita bisa rugi besar,” tegasnya.

Kondisi semakin diperparah informasi pekerjaan renovasi fasilitas baru akan dimulai minggu depan. Hal ini menunjukkan kurangnya antisipasi, padahal Sekolah Rakyat merupakan program gratis yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah pusat, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka kita sendiri yang akan kehilangan manfaat besar. Sekolah ini gratis, tanpa membebani APBD, dan pembinaannya dari Kementerian Sosial. Tapi malah kesannya tidak diseriusi,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antar instansi agar memastikan program ini dapat berjalan sesuai rencana. Ia mendorong Dinas Sosial dan seluruh perangkat daerah lainnya agar mengambil langkah cepat dan bersinergi demi memenuhi seluruh persyaratan.

“Kami minta agar semua pihak di lingkungan Pemprov Kaltim saling bersinergi. Ini bukan hanya tanggung jawab satu sektor saja, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas instansi,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan pengawasan, DPRD Kaltim akan menggelar rapat evaluasi. Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial dan seluruh instansi terkait diminta hadir agar melaporkan perkembangan terbaru terkait fasilitas dan kesiapan infrastruktur.

“Rapat ini diharap menjadi momentum agar memastikan semuanya siap. Tidak hanya gedung, tetapi seluruh sarana dan prasarana pendukung harus benar-benar tersedia,” pungkasnya.

Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap hadirnya pendidikan gratis dan inklusif seperti Sekolah Rakyat, Komisi IV DPRD Kaltim berharap agar Pemprov tidak menyia-nyiakan kesempatan langka ini, dan benar-benar menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. (yud/adv/drpd)

Komisi IV DPRD Kaltim Tegaskan Sinergi Gakkum dan Polda dalam Kasus Tambang Ilegal di Hutan Unmul

SAMARINDA – Penanganan kasus tambang ilegal di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (KHDTK Unmul) kini memasuki babak baru, dengan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan, penyelidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK dan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim berjalan beriringan, bukan bertentangan.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menepis anggapan, ada ketidak sinkronan antara dua lembaga penegak hukum tersebut.

“Tidak ada perbedaan substansi, hanya pendekatannya yang berbeda. Gakkum menelusuri dari sisi kehutanan, sementara Polda dari sisi pertambangan. Secara infrastruktur penyidikan, Polda memang lebih siap sehingga lebih dulu menetapkan satu orang sebagai tersangka,” kata Darlis, Rabu (30/7/25).

Perbedaan pendekatan ini justru memperkaya proses penegakan hukum. Gakkum, menurutnya, telah menghimpun sejumlah bukti penting yang dapat memperkuat kerja penyidikan Polda. Termasuk ditemuan ekskavator dan lima nama saksi kunci yang dinilai berpotensi menjadi tersangka.

“Kami mendorong agar data dari Gakkum dijadikan sebagai bahan lanjutan Polda agar mengembangkan penyidikan. Bukan lagi sebagai pertimbangan, tetapi sebagai dasar konkret pengembangan kasus,” tegasnya.

Langkah ini dinilai penting agar penegakan hukum tidak terhenti pada satu tersangka saja. Komisi IV berharap kelima saksi yang dikantongi Gakkum dapat segera diproses hukum demi menunjukkan komitmen serius pemberantasan tambang ilegal.

Aspek perdata dari kasus ini juga tengah dipersiapkan. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman kini dihimpun agar melakukan valuasi kerugian ekonomi akibat aktivitas tambang ilegal. Validasi ini menjadi syarat utama agar menggugat pelaku secara perdata.

“Soal gugatan perdata, kita menunggu hasil valuasi kerugian ekonomi yang kini sedang dihitung. Kami beri waktu dua minggu kepada tim hukum Unmul agar merampungkannya. Setelah itu, aspek perdata baru bisa kita proses,” ujar Darlis.

Menurutnya, pendekatan menyeluruh yang mencakup pidana dan perdata penting agar kasus ini tidak berhenti pada hukuman pelaku, tetapi juga pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan.

“Kami ingin proses ini berjalan secara sistematis dan menyeluruh, baik dari sisi pidana maupun perdata. Ini tidak boleh berhenti di tengah jalan,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

DPRD Kaltim Desak Pengusutan Menyeluruh Tambang Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul

SAMARINDA – Dugaan tambang ilegal yang terjadi di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (KHDTK Unmul) menjadi sinyal kuat bagi DPRD Kalimantan Timur agar membuka tabir lebih luas atas maraknya aktivitas serupa di berbagai wilayah. Kasus ini dipandang bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan indikasi dari masalah sistemik yang telah lama mengakar.

“Saya menduga apa yang terjadi di KHDTK Unmul ini hanyalah puncak dari gunung es. Baru satu kasus yang muncul, dan tidak menutup kemungkinan kasus serupa juga terjadi di wilayah lain, di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” kata Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, Rabu (30/7/2025).

Pandangan tersebut mencerminkan keprihatinan mendalam akan lemahnya pengawasan terhadap kawasan konservasi, termasuk yang berada di bawah institusi pendidikan. Ia menilai penanganan kasus ini tidak bisa dilakukan secara normatif, melainkan membutuhkan langkah luar biasa dari semua unsur pemerintah dan lembaga terkait.

Para legislator menyepakati, investigasi atas tambang ilegal ini harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. Syahariah bahkan menekankan pentingnya kehadiran langsung pimpinan instansi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.

“Kalau kita ingin masalah ini ditangani serius, maka semua pimpinan harus hadir. Saya tidak ingin rapat hanya jadi formalitas tanpa hasil konkret. Karena itu, saya minta rapat mendatang dijadwalkan dengan tenggat waktu yang jelas, misalnya dua minggu, dan hasilnya harus terlihat,” tegasnya.

Ia mengingatkan, penyelesaian kasus tidak cukup hanya menindak pelaku lapangan. Ada indikasi keterlibatan dari unsur internal, termasuk dari kalangan pemerintahan dan dunia akademik.

“Secara pribadi saya yakin, ini tidak mungkin melibatkan satu orang saja. Ada kemungkinan keterlibatan pihak-pihak dari pemerintah, bahkan saya dapat informasi ada juga mahasiswa Unmul yang turut terlibat. Tidak tertutup kemungkinan dosen pun terlibat dalam praktik ini,” ungkapnya.

Dengan mencuatnya dugaan keterlibatan oknum internal, DPRD Kaltim memastikan komitmennya agar terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Rapat lanjutan telah diagendakan dalam waktu dekat agar menyusun langkah-langkah konkret penanganan kasus tambang ilegal yang mencoreng wajah institusi pendidikan.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Ini akan terus kami tindak lanjuti dengan lebih serius,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

Ketergantungan pada Tambang Jadi Alarm

SAMARINDA – Di tengah kabar baik turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti sebuah catatan penting: fondasi ekonomi daerah dinilai masih terlalu bertumpu pada sektor pertambangan dan konstruksi. Ia menilai, momentum penurunan angka pengangguran seharusnya menjadi titik tolak agar mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

“Capaian ini tentu layak diapresiasi, namun kita tidak boleh terlena. Ketergantungan yang tinggi pada sektor tambang menunjukkan, fondasi ekonomi daerah belum cukup kuat dan perlu segera didiversifikasi,” ujar Agusriansyah, Rabu (30/7/25).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kaltim berhasil menurun dari 6,81 persen pada 2021 menjadi 5,33 persen per Februari 2025. Namun, dalam periode yang sama, sektor pertambangan menyerap tambahan tenaga kerja sebanyak 46.002 orang, jauh melampaui sektor-sektor alternatif yang sebenarnya punya potensi lebih berkelanjutan seperti pertanian modern, industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.

Dirinya mengingatkan, ketenagakerjaan ke depan harus diarahkan pada sektor yang berbasis inovasi, teknologi, dan ramah lingkungan. Ia menyebut generasi muda sebagai kunci utama dari transformasi ini, asalkan diberikan dukungan kebijakan dan akses terhadap pelatihan serta fasilitas yang relevan.

“Pemerintah daerah perlu membuka ruang bagi pelatihan di bidang ekonomi kreatif, agribisnis berbasis teknologi, hingga digitalisasi usaha. Dukungan terhadap profesi baru seperti pembuat konten, pelaku ekspor produk lokal, serta pelatihan dan sertifikasi di bidang IT harus diperkuat,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan minat dan bakat generasi muda agar memastikan pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

“Program pelatihan tidak boleh asal dibuat. Harus berbasis data dan analisis kebutuhan. Ketika minat generasi muda sudah diketahui, pemerintah dapat memberikan intervensi secara tepat,” tambahnya.

Ia turut menyoroti keterputusan antara dunia pendidikan dan industri. Menurutnya, pembaruan kurikulum vokasi menjadi hal mendesak agar lulusan lebih mudah terserap ke didunia kerja.

“Selama ini, banyak lulusan pendidikan vokasi yang tidak terserap karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Lembaga pendidikan dan pelatihan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Agar menghadapi tantangan secara sistemik, ia mendorong pemerintah daerah agar segera menyusun peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset sosial dan analisis ekonomi lokal, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, akademisi, hingga dunia usaha.

“Kita tidak bisa hanya menunggu investasi datang dan lapangan kerja terbuka begitu saja. Kita yang harus lebih proaktif membangun sistem ketenagakerjaan baru, yang sesuai dengan potensi lokal dan karakter generasi muda Kaltim,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

« Previous Page — Next Page »