Anggota DPRD Kaltim Ingatkan Penyelesaian Jembatan Sungai Nibung Jangan Mangkrak

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifah Syadiah, mengingatkan pentingnya percepatan penyelesaian Jembatan Sungai Nibung yang menghubungkan wilayah pesisir Kutai Timur dengan pusat pemerintahan di Samarinda. Ia menegaskan, mangkraknya proyek ini akan menunda perubahan besar yang diharapkan masyarakat pesisir selama bertahun-tahun.

“Ketika jembatan ini selesai, warga dari Tanjung Redeb, Kelai, dan kawasan pesisir lainnya tidak lagi harus menempuh perjalanan delapan jam. Akses menuju Samarinda akan menjadi jauh lebih cepat dan efisien,” jelas Syarifah, Jumat (8/8/2025).

Proyek strategis tersebut disebut sebagai pintu pembuka konektivitas darat dari pesisir menuju ibu kota provinsi, sekaligus fondasi penting bagi mobilitas warga, distribusi barang, serta kemudahan mengakses pelayanan dasar di daerah yang selama ini tergolong terisolasi.

Meski pembangunannya telah berjalan dalam beberapa tahap dan sebagian struktur berdiri, bagian inti jembatan masih belum terhubung. “Proyek ini tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Bila tidak diselesaikan, selain membuang sumber daya dan anggaran, manfaat jangka panjangnya pun akan tertunda. Padahal masyarakat sangat menantikannya,” ujarnya tegas.

Syarifah juga menekankan pentingnya pembangunan jalan penghubung Kutai Timur–Berau yang menjadi satu kesatuan dengan proyek jembatan tersebut. Ia menyambut baik langkah Pemprov Kaltim yang memulai tahap awal konstruksi tahun ini.

“Gubernur telah menunjukkan komitmennya untuk membuka jalur darat menuju Berau. Kami di DPRD tentu akan terus mengawal agar keberlanjutan proyek ini terjamin dalam anggaran tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.

Kondisi medan yang berat membuat akses menuju lokasi proyek memerlukan kendaraan khusus seperti double gardan. Syarifah berencana melakukan peninjauan langsung guna memastikan progres di lapangan sesuai harapan.

Menurutnya, penyelesaian Jembatan Sungai Nibung tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memperlancar distribusi logistik, memudahkan akses pendidikan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan di pesisir.

“Kita tidak sedang bicara tentang sebuah jembatan semata, tetapi tentang perubahan besar bagi masa depan wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Konektivitas adalah syarat utama menuju pembangunan yang merata,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

Pembangunan Kota Samarinda Dinilai Fakus Proyek Besar

SAMARINDA  – Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti arah pembangunan Pemkot Samarinda yang dinilai terlalu fokus pada proyek-proyek besar bernilai ratusan miliar, sementara kebutuhan dasar warga seperti listrik, air bersih, dan infrastruktur lingkungan masih terbengkalai.

Anhar mempertanyakan parameter keberhasilan pembangunan kota apakah ditujukan pada pembangunan gedung tinggi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Apakah tolok ukurnya hanya bangunan megah seperti Pasar Pagi delapan lantai atau Terowongan Samarinda? Sementara di bawahnya, masyarakat masih kesulitan air bersih dan listrik. Itu bukan keberhasilan,” tegas Anhar, Rabu (28/5/2025).

Anhar menjelaskan sejumlah proyek besar yang selama ini digarap Pemkot Samarinda seperti Terowongan Samarinda, Pasar Pagi 8 Lantai dan Teras Samarinda menelan biaya yang tidak sedikit, mencapai miliaran bahkan triliunan.

Dengan segala proyek tersebut, Anhar membandingkan dengan kondisi warga saat ini yang masih mengeluhkan beberapa persoalan bahkan untuk hal yang mendasar sekalipun seperti Kelurahan Bukuan yang belum terjangkau PDAM sejak 1990-an, jalan lingkungan di sejumlah RT yang rusak parah dan Sekolah-sekolah dengan fasilitas minim di pinggiran kota.

“Pembangunan harusnya menyentuh hajat hidup orang banyak, bukan sekadar jadi kebanggaan pejabat,” kritiknya.

Anhar turut menyentil proyek revitalisasi Pasar Pagi yang disebutnya harus dikaji ulang dampak ekonominya.

“Jangan sampai nasibnya seperti Tanah Abang, gedung megah tapi sepi pembeli. Kalau sudah habis ratusan miliar, harus ada perhitungan untung-rugi yang jelas,” ujarnya.

Dengan semua realita yang ada, Anhar mendesak Pemkot lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti Penyediaan air bersih dan listrik merata, Perbaikan jalan dan drainase serta peningkatan kualitas sekolah dan puskesmas.

“itu lebih penting karena langsung berdampak bagi masyarakat,” tutupnya. (mr)

Warga Bukuan Curhat Air Bersih ke Anggota DPRD Samarinda

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menerima keluhan Warga dari RT 22, 41, dan 44 di Kelurahan Bukuan yang menyuarakan keluh kesah terpendam mereka terkait persoalan klasik yang belum juga terselesaikan yakni krisis air bersih.

Anhar berujar, Warga mengeluhkan sejak tahun 1990-an, mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan akses air bersih. Sebagian besar masih mengandalkan sumur atau membeli air dari luar wilayah.

“Sabagat Ironi, mengingat status Samarinda sebagai ibu kota provinsi dengan anggaran daerah yang sangat besar,” ungkap Anhar, Rabu (28/5/2025).

Menanggapi keluhan tersebut, Anhar, politisi dari Fraksi PDIP, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai klaim pemerintah yang menyebut 90 persen wilayah Samarinda telah terlayani air bersih sebagai pernyataan yang tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

“Faktanya, warga Bukuan dari dulu hingga sekarang masih kesulitan air bersih, ini bukan cerita baru,” tegasnya.

Anhar menambahkan, reses ini bukan hanya sarana menyerap aspirasi, tapi juga menjadi refleksi atas capaian dan arah pembangunan kota.

Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang prioritas pembangunan, dan mulai fokus pada kebutuhan dasar warga.

“Kita akan perjuangkan agar persoalan ini segera mendapat solusi konkret,” katanya.

Anhar menyampaikan jika suara rakyat benar-benar didengar dan jadi pedoman kebijakan, Ia meyakini wajah Samarinda bisa tercermin lebih adil.

“Karena pada akhirnya, pembangunan yang sejati adalah yang memanusiakan manusia,” pungkasnya. (mr)

Anggota DPRD Samarinda Apresiasi Pembangunan Sekolah Unggulan di Loa Bakung

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi menyatakan komitmennya dalam mendorong pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Samarinda. Ia menyebut upaya tersebut perlu dilakukan secara bertahap, seiring dengan pembangunan fasilitas pendidikan yang representatif.

“Pemerataan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas. Meski belum bisa langsung menyentuh semua sekolah, setidaknya kita mulai secara bertahap,” ujar Ismail, Rabu (28/5/2025).

Pernyataan ini disampaikan menyusul rencana operasional Sekolah Terpadu di kawasan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, yang akan dimulai tahun ini. Sekolah tersebut dikembangkan sebagai sekolah unggulan dengan pendekatan bilingual, sistem pembelajaran berbasis digital, dan dukungan layanan transportasi bagi pelajar.

Menurut Ismail, setiap wilayah sebaiknya memiliki minimal satu sekolah unggulan yang bisa menjadi pusat peningkatan mutu pendidikan. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah unggulan ini bukan tujuan akhir.

“Ini baru langkah awal. Ke depan, sekolah-sekolah lain juga perlu ditingkatkan kualitasnya agar pemerataan benar-benar tercapai,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia menyampaikan, proses seleksi masuk ke sekolah unggulan akan dilakukan melalui tes. Untuk memastikan tujuan yang diharapkan tercapai, ia mendorong pengawasan dari pemerintah kota dan DPRD diperkuat.

“Sekolah ini bertujuan menjaring siswa-siswa yang memiliki potensi unggul. Tapi yang terpenting, keberadaannya bisa menjadi contoh bagi sekolah lainnya,” tambah Ismail.

Ia menutup dengan harapan agar sekolah unggulan ini bisa menjadi awal dari transformasi pendidikan di Samarinda.

“Kita ingin menciptakan model pendidikan berkualitas yang bisa direplikasi, sehingga manfaatnya dirasakan secara menyeluruh,” pungkasnya. (mr)

Anggota DPRD Samarinda Kritik Pembangunan Samarinda

SAMARINDA  – Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti arah pembangunan Pemkot Samarinda yang dinilai terlalu fokus pada proyek-proyek besar bernilai ratusan miliar, sementara kebutuhan dasar warga seperti listrik, air bersih, dan infrastruktur lingkungan masih terbengkalai.

Anhar mempertanyakan parameter keberhasilan pembangunan kota apakah ditujukan pada pembangunan gedung tinggi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Apakah tolok ukurnya hanya bangunan megah seperti Pasar Pagi delapan lantai atau Terowongan Samarinda? Sementara di bawahnya, masyarakat masih kesulitan air bersih dan listrik. Itu bukan keberhasilan,” tegas Anhar, Rabu (28/5/2025).

Anhar menjelaskan sejumlah proyek besar yang selama ini digarap Pemkot Samarinda seperti Terowongan Samarinda, Pasar Pagi 8 Lantai dan Teras Samarinda menelan biaya yang tidak sedikit, mencapai miliaran bahkan triliunan.

Dengan segala proyek tersebut, Anhar membandingkan dengan kondisi warga saat ini yang masih mengeluhkan beberapa persoalan bahkan untuk hal yang mendasar sekalipun seperti Kelurahan Bukuan yang belum terjangkau PDAM sejak 1990-an, jalan lingkungan di sejumlah RT yang rusak parah dan Sekolah-sekolah dengan fasilitas minim di pinggiran kota.

“Pembangunan harusnya menyentuh hajat hidup orang banyak, bukan sekadar jadi kebanggaan pejabat,” kritiknya.

Anhar turut menyentil proyek revitalisasi Pasar Pagi yang disebutnya harus dikaji ulang dampak ekonominya.

“Jangan sampai nasibnya seperti Tanah Abang, gedung megah tapi sepi pembeli. Kalau sudah habis ratusan miliar, harus ada perhitungan untung-rugi yang jelas,” ujarnya.

Dengan semua realita yang ada, Anhar mendesak Pemkot lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti Penyediaan air bersih dan listrik merata, Perbaikan jalan dan drainase serta peningkatan kualitas sekolah dan puskesmas.

“itu lebih penting karena langsung berdampak bagi masyarakat,” tutupnya. (mr)

Next Page »