Rapat Peripurna DPRD Samarinda Sepakati Perubahan RPJMD

SAMARINDA –  Rapat Paripurna masa persidangan 1 tahun di 2023 DPRD Kota Samarinda membahas  Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Samarinda dengan DPRD Kota Samarinda atas Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Penandatanganan Kesepakatan Raperda di luar Propemperda Tahun 2023, Senin (13/3/2023)

Rapat diselenggarakan dua Ruang rapat utama Lt.2 DPRD Kota Samarinda secara hiybrid dengan melakukan video converence.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi menjelaskan, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2021-2026 menyesuaikan dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN Nusantara).

Hal itu disampaikan melihat Kota Samarinda akan menjadi penyangga bagi IKN Nusantara di Titik Nol Penajam Paser Utara.

“Perubahan ini menyesuaikan dengan RPJMN karena disana juga mengalami perubahan sehingga daerah juga menyesuaikan terkhusus Samarinda, Kaltim ini menyesuaikan karena kita ini IKN” ucapnya.

Subandi mengatakan substansi dari paripurna itu menyesuaikan dengan keberadaan IKN dengan melihat Samarinda sebagai kota penyangga. Melihat banyak hal yang harus disesuaikan dengan keberadaannya

Selain itu dikatakan adanya rencana ke depan mengenai Palaran akan di jadikan Kota Satelit dengan akses yang cukup dekat dengan Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu didukung dengan memperhatikan lokasi yang memiliki lahan luas serta akses menuju IKN dekat dengan tol.

“Substansi paripurna hari ini menyesuaikan keberadaan IKN terus juga wacana Palaran akan di jadikan Kota Satelit” ungkapnya

Politisi PKS tersebut juga mengungkapkan rekomendasi dari setiap anggota dewan semuanya positif dan menerima perubahan yang disampaikan (adv)

Sri Puji Astuti Tanggapi Juknis PPDB Jenjang SMA/SMK

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, menanggapi Petunjuk Teknis (Juknis) penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK jalur prestasi tahun pelajaran 2023/2024 yang hanya membuka sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran (Mapel) yang akan diseleksi untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan adalah matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris.

Menurut Puji, pembatasan mata pelajaran tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi bagi siswa yang lain yang memiliki prestasi dan kemampuan di luar dari ke empat pelajaran di atas

“Setiap siswa punya keahlian dan keunggulan masing-masing, ada dibidang kesenian, olahraga dan sebagainya,” ungkapnya Rabu (5/3/2023).

Sri Puji Astuti meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendiskusikan hal ini agar anak-anak bisa tertampung di SMA atau SMK nantinya

“Jangan hanya empat mata pelajaran tapi nilai rata-rata raport yang diambil,” pintanya

Puji mengungkapkan, kebijakan yang hanya menetapkan 4 mata pelajaran sebagai kriteria kelulusan SMA/SMK merupakan hal yang tidak menghargai upaya dan kerja guru lainnya dan dianggap tidak penting. Ia berharap dalam penyusunan draf Juknis PPDB SMA/SMK khusus jalur prestasi untuk penilaiannya harus mengambil nilai rata-rata seluruh mata pelajaran dan tidak membatasi hanya di 4 pelajaran tersebut

Hal tersebut dikatakan Puji melihat banyaknya siswa yang juga memiliki prestasi bukan hanya di dalam ruang kelas melainkan juga di luar kelas. (adv)

Komisi II DPRD Samarinda Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Bulukumba

SAMARINDA – Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Rusdi menerima kunjungan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bulukumba beserta rombongan DPRD Kabupaten Bulukumba Rabu (2/3/2023) kemaren.

Sitti Aminah, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bulukumba menyampaikan, kunjungan bersama rombongan dimaksudkan melakukan konsultasi dan sharing terkait Ranperda tentang Penataan Tempat dan Penyelenggaraan Pemakaman yang ada di DPRD Kota Samarinda

Rusdi menyampaikan,  dalam pertemuan tersebut pihaknya membahas tentang Fungsi dan tugas DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah terkait penataan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman.

“Sebelum penetapan suatu Perda maka harus ada dulu kunjungan kerja sementara kita kan di Samarinda pemakaman kita di atur Perwali Kota Samarinda” ucapnya.

Ia menjelaskan pembahasan nya mengarah dengan retribusi daerah karena hal tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan dengan catatan sudah menjadi lahan pemerintah atau dihibahkan oleh warga kepada Pemerintah.

“Penarikan retribusi daerah karena itu lahan pemerintah dan ada fasilitas pemerintah yang bisa menarik retribusi daerah,” tuturnya

Menurut dia jika hanya pemakaman warga, itu tidak bisa ditarik retribusinya.  Jika suatu lahan sudah menjadi milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota ketika ada orang yang meninggal maka bisa dipungut retribusi nya.

Rusdi menyampaikan harapannya dengan adanya Pansus yang datang pihaknya mampu untuk saling mengisi kekurangan melihat permasalahan Samarinda adalah jumlah penduduk yang besar.

Kunjungan Kerja tersebut digelar di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Samarinda dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Samarinda, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda, Kepala Bagian Hukum dan Ham Samarinda dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. (adv)

Komisi IV DPRD Samarinda Bahas Program DPPKB

SAMARINDA–Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda membahas program kerja serta Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

“Saat ini kami kan sedang giat-giatnya melakukan Sosialisasi Raperda (Sosper) ini kan salah satu bentuk bagaimana komitmen kami untuk menyelesaikan Raperda tersebut”  kata Ketua Komisi IV Sri Puji Astuti saat hearing bersama DPPKB Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Samarinda, Kamis (2/3/2023)

Puji mengatakan hearing tersebut dilaksanakan setiap bulan sesuai inisiatif komisi IV dan berdasarkan mandat Pansus dari dewan dan diberikan waktu enam bulan dalam pembenahan DPPKB kota Samarinda

Menurut dia, banyaknya permasalahan dari lahir sampai meninggal perlu di tangani melalui peran keluarga. Hal itu disampaikan agar 8 fungsi keluarga bisa selalu ditingkatkan dan dioptimalkan.

Sebagai informasi 8 fungsi tersebut adalah fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi rerproduksi, fungsi sosialisai dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan

Sri Puji Astuti mengatakan pihaknya sedang menggali permasalahan warga dan akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi 59 kampung KB untuk disesuaikan dengan indikator utama Pemerintah Kota.

“Ini yang ingin kita gali, ternyata anggaran kecil hingga intruksi sampai UU yg kita regulasi dari pusat itu tidak bisa diimplementasikan di Samarinda” bebernya

Disampaikan juga bahwa program ini belum terlaksana dengan baik karena banyaknya kendala seperti sarana prasarana dan juga Sumber Daya Alam (SDA).

Untuk menuntaskan masalah tersebut, Ketua Komisi IV menyarankan kepada DPPKB untuk menjalin kerja sama dan berkolaborasi OPD yang ada di Samarinda serta dunia usaha dan juga institusi tertentu. Sejauh ini dikatakan terdapat 30 OPD dan yang dijangkau hanya 17 OPD saja

“Masih banyak PR makanya butuh kolaborasi agar optimal dan masyarakat melek bagaimana usia reproduksi, mandiri itu yang harus dipikirkan jangan cuman KB” ungkapnya

Puji meminta peran Pemkot itu agar lebih maksimal seperti halnya penanganan stunting, pencegahan narkoba, kenakalan remaja, pernikahan dini termasuk penguatan ekonomi keluarga tersebut guna menuntaskan kemiskinan

Ketua Komisi IV ini mengimbau agar masyarakat menyampaikan permasalahan dan keinginannya baik itu akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sehingga bisa dicari solusinya.

“Ini yang akan kita gali dan kita cari solusinya untuk sebuah keluarga yang bagus dan sejahtera itu tidak hanya peran pemerintah tapi peran masyarakat dan dunia usaha” tutupnya.  (Adv DPRD Samarinda)

Komisi II DPRD Samarinda Minta Pemkot Berani Naikkan Target APBD

SAMARINDA – Anggota komisi II DPRD Kota Samarinda, Novi Marinda Putri meminta Pemerintah Kota lebih berani dan optimis naikkan target angggaran APBD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda, Senin (27/2/2023).

Hal tersebut dikatakan Novi usai Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, menggelar hearing bersama Bapenda terkait evaluasi tentang hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita meminta pemerintah kota menaikkan target,” ucapnya.

Novi menambahkan seharusnya pemerintah kota tidak pantas membuat target yang rendah karena melihat banyaknya sektor yang bisa dioptimalkan sehingga bisa menambah aset pendapatan daerah.

Anggota komisi II ini menyarankan agar Pemkot bersedia memasang target tinggi. Hal itu disampaikan bahwa ketika membuat target yang terpenting itu bicara soal keberanian, dan tidak boleh takut saat target tersebut tidak tercapai.

“Sebenarnya namanya suatu target tercapai atau gak itu gak masalah, orang hanya target kok. Yang jadi masalah apabila targetnya kecil mereka itu terlalu santai,” tegasnya.

Novi mengatakan sejauh ini DPRD selalu optimis dalam membuat suatu target. Ia mengajak agar Pemkot sama sama memberikan anggaran yang logis guna meningkatkan PAD Samarinda. (adv)

« Previous Page — Next Page »