Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat Kemensos

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah kabupaten dan kota di daerah.

Novan menyebut, program ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menekan angka putus sekolah yang masih tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Samarinda.

“Sekolah Rakyat sangat penting karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini sulit mendapatkan akses pendidikan formal,” ujarnya, Jumat (23/5/2025).

Saat ini, meskipun pembangunan gedung sekolah belum dimulai, proses administratif dan verifikasi data calon peserta didik telah berjalan. Pemerintah pusat menargetkan kegiatan belajar dapat dimulai pada tahun ajaran baru mendatang.

Sebagai tahap awal, Pemerintah Kota Samarinda akan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di wilayah Samarinda Seberang, bekerja sama dengan Yayasan Melati, sambil menunggu pembangunan gedung permanen. Jumlah siswa akan dibatasi maksimal 100 orang, disesuaikan dengan kapasitas sarana yang ada.

Proses seleksi calon siswa akan mengacu pada data dari Dinas Sosial, dengan sasaran utama anak-anak usia SMP dan SMA dari keluarga miskin ekstrem.

“Karena sasarannya sangat spesifik, yakni anak-anak dari keluarga termiskin yang tidak mampu mengakses pendidikan formal, maka pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial, bukan Dinas Pendidikan,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, ia menegaskan program Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan sosial di akar rumput.

“Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Program ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya. (mr)

DPRD Samarinda Desak Perbaikan SDN 007 Sambutan

SAMARINDA – Kondisi fasilitas yang memprihatinkan di SD Negeri 007 Sambutan mendorong DPRD Kota Samarinda untuk segera mengambil tindakan. Meski sekolah ini telah lama beroperasi dan memiliki jumlah siswa yang cukup besar, sarana pendukung dinilai masih jauh dari standar kelayakan.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca mengungkapkan kekhawatirannya terhadap minimnya fasilitas sanitasi di sekolah tersebut. Saat ini, hanya tersedia dua unit toilet yang harus digunakan secara bergantian oleh ratusan siswa dan guru.

“Ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan nyaman jika kebutuhan dasar seperti sanitasi saja tidak terpenuhi?” ungkap Markaca, Jumat (23/5/2025).

Pihak sekolah disebut telah mengajukan proposal perbaikan kepada pemerintah daerah.

Meski mengapresiasi inisiatif tersebut, Markaca menekankan bahwa upaya nyata dan respons cepat dari pihak terkait sangat dibutuhkan.

Tak hanya masalah sanitasi, ia juga menyoroti kondisi ruang kelas yang dinilai tidak layak untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar.

Ia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk menilai kondisi sebenarnya.

“Saya sudah koordinasi dengan Kepala Disdikbud, Pak Asli Nuryadin. Beliau berkomitmen akan melakukan survei langsung. Namun kami akan terus mengawal sampai ada tindakan nyata,” ujarnya.

Markaca menegaskan pendidikan dasar harus menjadi prioritas utama. Jika perbaikan menyeluruh membutuhkan waktu, setidaknya penambahan fasilitas toilet harus segera direalisasikan demi kenyamanan dan kesehatan siswa.

“Ini adalah hak dasar anak-anak. Mereka berhak mendapatkan lingkungan belajar yang layak dan aman,” pungkasnya. (mr)

Lonjakan Kasus Perundungan Jadi Perhatian Anggota DPRD Samarinda

SAMARINDA – Kasus perundungan dan kekerasan antar pelajar kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Samarinda. Keprihatinan mendalam disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyusul insiden pengeroyokan seorang siswa SD oleh sekelompok pelajar SMP baru-baru ini.

“Ini bukan hanya persoalan tawuran biasa, tapi bentuk perundungan yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku dan korban sama-sama masih duduk di bangku sekolah. Seharusnya mereka saling melindungi, bukan menyakiti,” ujar Novan, Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, kejadian ini adalah alarm keras bagi semua pihak, bahwa pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan kurikulum akademik. Pendidikan karakter, empati, dan adab harus ditanamkan sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah.

“Sekolah tidak boleh hanya fokus mengejar nilai rapor. Mendidik anak menjadi pribadi yang berempati dan punya akhlak baik justru harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Namun, Novan juga menekankan bahwa tanggung jawab membentuk karakter anak tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada guru. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mengawasi serta membimbing perilaku pelajar.

“Anak-anak meniru dari lingkungan terdekatnya. Jika mereka terbiasa melihat kekerasan di rumah atau di lingkungan bermain, perilaku itu akan terbawa ke sekolah,” tambahnya.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, Novan mendorong penerapan langkah konkret seperti pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku kekerasan, evaluasi program pendidikan karakter di sekolah dan pelibatan psikolog, konselor, dan tenaga kependidikan dalam penanganan masalah perilaku serta penguatan sinergi tiga pilar yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat.

“Kita tidak bisa menunggu korban berikutnya. Kekerasan meninggalkan luka yang bisa bertahan seumur hidup, baik bagi korban yang trauma maupun pelaku yang tumbuh dengan perilaku menyimpang,” tegas Novan.

Ia pun mengajak semua pemangku kepentinga mulai dari Dinas Pendidikan, pihak sekolah, orang tua, hingga tokoh masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang bebas dari kekerasan dan penuh dengan nilai-nilai penghargaan serta saling menjaga.

“Mari jadikan insiden ini sebagai titik balik. Pendidikan yang bermartabat hanya bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan saling menghargai,” pungkasnya. (mr)

DPRD Samarinda Desak Penataan Permukiman Kumuh Masuk Prioritas Pembangunan

SAMARINDA – Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda, persoalan lama soal permukiman kumuh masih membayangi wajah kota. Tak hanya di wilayah pinggiran, kawasan tidak layak huni juga ditemukan di pusat-pusat aktivitas seperti Samarinda Kota dan Samarinda Ilir.

Masalah ini menjadi sorotan serius dari DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III, Maswedi menegaskan, selama kawasan kumuh masih dibiarkan, dampak pembangunan tak akan sepenuhnya dirasakan masyarakat.

“Pembangunan jangan hanya diukur dari megahnya gedung atau jalan baru. Jika masih ada warga yang tinggal di lingkungan sempit, kotor, dan rawan bencana, artinya pembangunan belum menjawab kebutuhan dasar mereka,” tegas Maswedi, Kamis (22/5/2025).

Ia menilai, lingkungan yang padat dan tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga membawa risiko kesehatan dan keselamatan bagi warga. Oleh karena itu, penataan kawasan kumuh harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Selain memperbaiki kualitas hidup mereka, langkah ini juga penting untuk memulihkan fungsi sungai sebagai ruang terbuka hijau dan bagian dari ekosistem kota.

Maswedi menyebut bahwa persoalan permukiman kumuh adalah masalah keadilan sosial. Ketika akses terhadap lingkungan bersih, aman, dan layak hanya dinikmati sebagian masyarakat, maka ketimpangan makin nyata.

“Revitalisasi kawasan kumuh itu bukan opsi, tapi keharusan. Pemerintah harus berani menjadikannya prioritas anggaran di tahun 2026. Tanpa itu, pembangunan kita akan terus timpang,” jelasnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Ia mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Dinas PUPR.

“Sinergi dua instansi ini sangat penting dalam membangun tata ruang kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan,” tutupnya. (mr)

Orang Tua Harus Aktif Dampingi Anak Hadapi Tantangan Era Digital

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi menyebut peran orang tua sangat krusial dalam membentuk karakter dan menjaga perilaku anak di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurutnya, pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga menuntut keterlibatan aktif keluarga, terutama dalam hal pengawasan penggunaan teknologi.

“Anak-anak sekarang bisa dengan mudah mengakses berbagai konten lewat gadget. Sayangnya, tidak semua konten itu sesuai dengan usia mereka,” ujar Ismail, Kamis (22/5/2025).

Ia menyoroti sebuah kasus yang terjadi di Samarinda, yang mana seorang siswa sekolah dasar tertangkap menonton konten dewasa menggunakan ponsel. Menurutnya, insiden ini mencerminkan lemahnya kontrol orang tua dalam membatasi dan mengarahkan penggunaan perangkat digital oleh anak.

“Banyak orang tua belum mengerti cara mengawasi atau mengatur penggunaan gawai. Padahal, tanpa pengawasan yang tepat, anak bisa terpapar konten yang sangat merugikan bagi tumbuh kembang mereka,” tegasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Ismail mendorong adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Ia mengusulkan beberapa langkah konkret seperti menyelenggarakan pelatihan digital parenting bagi orang tua, membangun program literasi digital keluarga dan memperkuat sinergi antara sekolah dan wali murid dalam mengawasi perkembangan anak.

Ia menyebut pendidikan orang tua sama pentingnya dengan pendidikan anak karena tanpa pemahaman dan keterlibatan keluarga mustahil anak bisa tumbuh optimal dalam lingkungan digital yang serba terbuka seperti saat ini.

“Jadi semua harus mengambil peran,” terang politisi PKS itu.

Ismail turut mengaitkan lemahnya pengawasan di rumah dengan meningkatnya kasus kekerasan dan perilaku menyimpang yang melibatkan anak-anak.

Ia menegaskan, pendidikan akan timpang jika hanya mengandalkan sekolah tanpa peran aktif dari keluarga.

“Ini bukan hanya tugas sekolah, tapi tugas kita bersama. Orang tua, guru, dan lingkungan harus bersinergi membentuk ekosistem pendidikan yang sehat dan seimbang,” tutupnya. (ar)

« Previous Page — Next Page »