DPRD Samarinda Sebut Penyerapan Anggaran PUPR Selesai Desember Mendatang

SAMARINDA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda telah mencapai serapan anggaran di angka 90 persen. Dengan pencapaian tersebut, penyerapan anggaran dapat terselesaikan pada Desember mendatang.

Setelah menggelar rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh Dinas PUPR beserta Anggota Komisi III DPRD Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, menyampaikan dalam rapat tersebut Dinas PUPR memaparkan hingga saat ini, tepatnya di akhir Oktober telah menyentuh angka serapan anggaran mencapai 90 persen.

“Dengan angka 90 persen, berarti tidak ada kendala dalam penyerapannya. Jadi seluruh anggaran akan terserap dan terselesaikan pada Desember mendatang,” ungkapnya, Senin (7/11/2022).

Selanjutnya, berdasarkan pertemuan tersebut, dia simpulkan kalau seluruh pengerjaan sejauh ini telah berjalan lancar tanpa kendala. Namun, adanya ketidaksiapan rencana belanja anggaran 2023 dari Dinas PUPR Kota Samarinda tersebut.

“Mereka sudah mengajukan, dan ternyata datanya juga belum clear. Jadi kita lihat nanti di 2023,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan penyisiran proyek yang sudah dikerjakan nantinya pada bulan Desember. Serta, akan kembali melakukan dengar pendapat dengan Dinas PUPR untuk membahas hal tersebut.

“Untuk waktu dekat sudah ada penjelasannya, dan tentunya mereka akan kembali mengundang kami saat data mereka sudah siap,”tutupnya. (Adv)

Komisi III Minta Pemkot Tindak Tegas Oknum yang memanfaatkan Aset Pemkot

SAMARINDA – Pemkot diminta Komisi III DPRD Samarinda untuk lebih tegas dalam pengawasan aset khususnya lahan. Apalagi ada dugaan aset lahan pemerintah di kawasan Bantuas, Palaran dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab menjadi areal pertambangan ilegal.

Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi III Novan Syahronny Pasie. Menurutnya, Pemkot perlu menempuh jalur hukum jika aset pemkot dimanfaatkan untuk menambang secara ilegal.

“Harus ditindak tegas. Biar enggak terus berulang,” ucapnya, Senin (7/11/2022).

Kerugian dari penambangan ilegal itu tak hanya dirasakan pemkot. Tapi juga warga sekitar yang harus merasakan dampak kerusakan lingkungan. Karena itu, Politikus Golkar Samarinda ini meminta pemkot untuk lebih ketat menjaga aset-aset tak bergerak seperti lahan untuk menghindari adanya pemanfaatan sepihak yang melanggar hukum seperti itu.

“Ini jadi pelajaran untuk pemkot. Aset daerah mestinya ada sistem pengamanan yang baik. Jadi kalau terjadi penyalahgunaan seperti itu, pemkot bisa menindak cepat,” tuturnya.

Novan, begitu dia disapa, berharap pemanfaatan aset pemerintah untuk menambang tanpa izin seperti itu tak terjadi lagi dikemudian hari. (Adv)

DPRD Samarinda Dukung Warga Palaran Tuntut Hak Ganti Rugi Lahan ke Pemprov Kaltim

SAMARINDA – Keinginan warga transmigran di Simpang Pasir, Kecamatan Palaran mendapat hak ganti rugi lahan kepada Pemprov Kaltim masih terus diperjuangkan hingga saat ini.

Tuntutan ganti rugi itu lantaran lahan warga telah dibangun proyek Jalan Tol Samarinda-Balikpapan. Keinginan ganti rugi pun telah memiliki kekuatan hukum sesuai putusan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu.

Namun demikian, hingga saat ini pemberian hak warga tak kunjung diberikan. Sehingga, sebagian warga melakukan aksi unjuk rasa dengan menutup sebagian akses Jalan Gotong Royong yang ada di sana.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda Jasno pun sedikit menyesalkan tindakan warga yang menutup sebagian akses jalan raya. Meski sejatinya, Jasno mendukung warga untuk mendapatkan hak mereka atas ganti rugi lahan.

“Harusnya kalau mau begitu di kantor gubernur, tidak dengan cara menutup jalan. Tapi sejatinya kami tetap mendukung warga untuk mendapatkan hak-hak mereka,” ucap Jasno, Jumat (4/11/2022).

Masih kata Jasno, terkait aksi penutupan akses jalan itu Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pu  segera turun tangan. Tujuannya untuk meredam amarah warga, serta memberikan edukasi kalau aksi menutup jalan raya bisa berimplikasi hukum.

“Jadi waktu itu pemkot juga memberikan respon, pak wali turun langsung untuk meredam warga dan juga memberikan pemahaman kalau yang dilakukan warga (menutup akses jalan raya) itu keliru,” tambahnya.

Meski tak mendukung aksi penutupan akses jalan, namun Jasno menegaskan bahwa pemerintah bersama dewan sejatinya terus memberi dukungan kepada warga untuk bisa mendapatkan hak mereka, terkait ganti rugi lahan sesuai yang diputuskan Mahkamah Agung.

“Tentunya kita semua mendukung dan coba membantu untuk mengkomunikasikannya dengan pemprov,” pungkasnya. (Adv)

Sri Puji : Anggaran Akan Cukup Dengan Program Prioritas

SAMARINDA – Anggota Komisi 4 melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, kegiatan yang membahas tentang usulan anggaran prioritas tahun 2023 di ruang rapat gabungan Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin, (31/10/2022).

Rapat ydipimpin Ketua Komisi 4 Sri Puji Astuti membahas program kerja Disdikbud Kota Samarinda. Sri Puji mengatakan, tahun 2023 akan dicari kegiatan yang akan menjadi prioritas. Mengingat anggaran yang selalu tidak akan cukup, maka akan dipilih program yang menjadi prioritas.

“Kita mencari prioritasnya. Kita tau anggaran itukan selalu tidak akan cukup, jadi kita lihat yang mana harus diprioritaskan,” ucapnya.

Sri puji mengatakan, diantara program yang dibahas dalam rapat terkait pemberian insentif oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Pusat Layanan Autis (PLA). Saat ini Kota Samarinda memiliki lebih dari 120 sekolah inklusi yang melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sementara pemberian gaji disekolah masih bersifat sukarela dari sekolah.

“Ini harus kita perhatikan, status sebagai guru pendamping harus mendapat tambahan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” ujarnya.

Selain itu, Sri Puji juga membahas tentang masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini dilakukan. Banyaknya keluhan masyarakat terkait aturan zonasi yang diterapkan di beberapa sekolah negeri sehingga tidak dapat menampung siswa di zona tersebut.

“Beberapa siswa yang tidak dapat masuk kes ekolah negeri karena keterbatasan kuota yang tersedia di sekolah,” ucapnya.

Sri Puji menyampaikan, beberapa daerah yang mengalami kendala kekurangan sekolah negeri. Karena jumlah penduduk yang ada didaerah tersebut cukup banyak, sehingga pemerintah hendaknya dapat membangun sekolah negeri sebagai akses pelayanan pendidikan untuk masyarakat. Masalah lainnya terkait aset daerah yang masih belum jelas kepemilikannya.

“Banyak sekolah yang asetnya berasal dari hasil jual beli masyarakat, sehingga kemudian masyarakat merasa menjadi hak milik. Meskipun untuk membuktikan mereka tidak dapat memberikan bukti, bahkan beberapa sekolah masing ada yang menumpang,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Disdikbud  Asli Nuryadin mengatakan akan melakukan penyeleksian program yang akan menjadi program pemerintah. Asli menambahkan, saran para anggota terkait program yang menjadi prioritas akan dilaksanakan.

“Sebenarnya kegiatan secara global sudah ada, namun akan dipilah lagi sesuai saran yang diberikan. Sehingga apa yang menjadi kekurangan tidak menjadi ramai lagi,” ucapnya.

Asli mengatakan, anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki  daerah. Dalam hal tersebut, dia menegaskan Disdikbud hanya sebagai pengelolan saja. Anggaran yang ditetapkan akan disalurkan sesuai dengan plot kegiatan masing-masing. (Ria)

 

Damayanti : Perempuan Produktif Harus Sehat Mental

SAMARINDA– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) komisi 4 Damayanti mengaku prihatin dengan banyaknya kasus depresi yang dialami perempuan. Depresi yang mengakibatkan perempuan nekat melakukan kekerasan baik secara verbal dan nonverbal terhadap diri maupun keluarga

“Kesehatan mental memang menjadi masalah yang belum banyak disadari dampaknya oleh sebagian perempuan,” ucapnya kepada wartawan media ini.

Menurutnya, masyarakat masih sering memandang status ibu rumah tangga yang produktif hanya yang dapat menghasilkan uang adalah anggapan yang salah. Produktif dapat diartikan dengan kegiatan yang dilakukan berdampak pada kebahagiaan dan kesenangan melakukan hal yang positif. Dengan partisipasi perempuan dalam sektor publik seperti kegiatan sosial juga mejandikan perempuan produktif.

“Mengoptimalkan kemampuan dalam diri dengan terjun keranah publik juga dapat menjadikan perempuan produktif. Bila kemudian kegiatan tersebut dapat berdampak pada penghasilan secara finansial, maka itu menjadi bagian dari bonus,” sambungnya.

Produktif tidak hanya dikaitkan dengan finansial saja, namun banyak hal. Perempuan yang sehat secara mental akan terlihat lebih percaya diri dan mampu membentuk generasi yang berkualitas dan unggul sebagai penerus bangsa.

“Kesehatan mental sejatinya harus terus terjaga, mengingat seorang Ibu yang digambarkan sebagai madrasah pertama bagi anaknya,” ucapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Komunitas Emak Perduli Anak (Kemak) Ria Atia Dewi  menyampaikan banyak kasus bunuh diri bahkan sampai menyakiti anak yang dilakukan oleh perempuan, menjadikan gambaran nyata bahwa perempuan harus tetap menjaga kondisi psikologis,” ucapnya.

Perempuan yang seringkali menggunakan perasaan memang mengalami sisi sensitifitas yang tinggi. Bahkan perempuan mudah mengalami kecemasan yang luar biasa bila dihadapkan dengan masalah keluarga.

“Perempuan biasanya lebih sensitif dan mudah takut, terlebih saat dihadapkan dengan persoalan keluarga dan anak,” tambahnya.

Ria mengambil contoh, saat maraknya pemberitaan terkait gagal ginjal akut. Banyak perempuan yang mengalami ketakutan akibat informasi penyebab gagal ginjal yang disebabkan obat sirop paracetamol.

“Sementara paracetamol sirop adalah obat yang sering dikonsumsi anak saat mengalami deman, dan alternatif obat yang mudah diminum anak-anak,” ucapnya.

Karena itu, Ria berharap perempuan dapat mengontrol diri untuk tidak mudah panik dan berpikir secara rasional. Salah satu dengan terus mengedukasi diri dan memilah informasi yang didapatkan. Salah satunya dengan bergabung dengan komunitas yang positif.

“Saya berharap komunitas ini akan terus eksis, sehingga dapat menjadi wadah edukasi dan sharing ilmu serta pengalaman,” tutupnya. (*)

« Previous Page — Next Page »