Anggota Komisi I DPRD Samarinda Bersyukur Insentif Tenaga Pendidik di Samarinda Cair

SAMARINDA – Insentif bagi tenaga pendidik sempat menjadi isu hangat yang diperbincangkan publik Kota Tepian. Namun di penghujung pekan kedua November 2022 ini, insentif bagi tenaga pendidik di Samarinda disebut-sebut sudah cair.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah pun menyampaikan rasa syukurnya atas kondisi tersebut. Melalui media sosial pribadinya, Nursobah mengatakan bahwa, pihaknya secara personal merasa lega setelah mengetahui tentang informasi pencairan insentif bagi para tenaga pendidik.

“Apalagi beberapa waktu lalu, persoalan insentif ini sempat memanas,” singkat Nursobah saat dikonfirmasi, Jumat (11/11/2022).

Momentum pencairan insentif tenaga pendidik bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, yang diperingati setiap tanggal 10 November ini. Nursobah mengungkapkan, menurutnya di era modern ini, guru-guru bisa digambarkan layaknya seorang pahlawan. Hal ini sesuai dengan istilah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang selama ini disematkan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai guru.

“Tapi jangan sampai kita tidak menghargai jasa-jasa mereka,” sambungnya.

Menurutnya, profesi guru adalah salah satu profesi penting dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya di Samarinda, namun juga di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa keberadaan guru atau tenaga pendidik, tentu tidak ada pemimpin, akademisi, tenaga kesehatan dan sebagian besar profesi lain.

“Guru ini menjadi pintu gerbang bagi terbentuknya generasi bangsa. Jadi ya sangat penting untuk menghargai jasa-jasa mereka,” tegas Nursobah.

Persoalan insentif guru yang sempat memanas terjadi pada awal Oktober 2022 lalu. Namun perkara tersebut sudah dipastikan selesai setelah Pemkot Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudresitek) untuk melakukan konsultasi.(man)

DPRD Samarinda Sambut Baik Juknis Terkait Perwali Kegiatan Reses

SAMARINDA  —  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Samarinda menyambut baik Petunjuk Teknis (Juknis) yang dibuat Sekretariat DPRD Kota Samarinda terkait Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Samarinda

Hal ini dikatakan Sekretaris DPRD Kota Samarinda Agus Tri Sutanto, tentang juknis yang dibuat merupakan inisiatif dari sekretariat DPRD Kota Samarinda.

“Biasanya aturan wali kota bersifat global, sehingga kami berinisiatif untuk membuat juknis yang lebih detail.  Dan tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan,” sambungnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/10/2022).

Agus juga menjelaskan, sosialisasi terkait hal tersebut terkait mekanisme penganggaran hingga pertanggungjawaban anggaran reses yang tertuang pada Perwali Kota Samarinda. Dengan adanya juknis dapat membantu anggota DPRD melaksanakan reses dan menggunakan dana reses berlandaskan hukum yang mengacu pada aturan.

“Kita harap dengan dibuatnya juknis penggunaan uang reses itu dapat  betul-betul sesuai dengan landasan hukum, dan mengacu kepada seluruh peraturan perundang undangan yang ada. Baik dari tahap perencanaannya sampai ke tahap pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu,” sambungnya.

Agus menambahkan, aturan teknis terkait anggaran reses ini juga tidak hanya berlaku pada Sosialisasi Perda (Sosper), namun juga kegiatan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan.

Agus menegaskan bahwa penerapan Perwali dalam sosper anggota dewan ini menjadi yang pertama di Indonesia.

Sehingga dalam melaksanakan reses anggota DPRD mendapat kemudahan mewujudkan efektivitas dan efisiensi anggaran, dengan adanya payung hukum yang jelas, yang merujuk pada penguatan tugas dan fungsi kedewanan.

“Baik kegiatan sosper maupun sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan yang menjadi salah satu tugas anggota DPRD itu,” ujarnya. (Adv)

Apresiasi DPRD Samarinda TMMD di Palaran

SAMARINDA – Pelaksanaan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-115 di Kecamatan Palaran mendapatkan apresisasi dari DPRD Samarinda. Acara yang dilaksanakan selama 3 pekan di wilayah Kodim 0901/Samarinda tersebut akhirnya resmi ditutup pada Rabu (9/11/22) lalu.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi mengungkapkan, pihaknya amat mendukung program-program serupa. Khususnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, dan dapat membawa manfaat bagi warga Samarinda.

“Kami berterima kasih kepada prajurit kita yang sudah menyumbang tenaga mereka, termasuk alat berat dan mekanik untuk kelancaran kegiatan ini,” terang Subandi dalam acara penutupan TMMD ke-15 di Palaran.

Bertempat di lapangan sepak bola Kecamatan SD Negeri 001, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Subandi juga menyampaikan dukungannya pada kegiatan-kegiatan serupa.

Kegiatan TMMD ini memanfaatkan anggaran sebesar Rp1,8 miliar. Namun ia tak melihat besaran anggaran yang dikeluarkan. Karena dia menyebut ada perubahan dan pembangunan nyata yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat setempat.

“Karena pengerjaannya dilakukan oleh prajurit. Jadi anggaran yang ada bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal,” sambungnya.

Dia berharap ke depan, kegiatan TMMD bisa lebih dioptimalkan dengan penambahan jumlah variasi kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pembangunan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.

Program TMMD adalah program yang memadukan kinerja intitusi TNI dan pemerintah daerah dengan tujuan mempercepat proses pembangunan di sebuah daerah, khususnya di kawasan perdesaan.

Pada era 1980-an, program TMMD dikenal dengan sebutan ABRI Masuk Desa (AMD). Tujuan lain dari program ini adalah untuk mempererat kemanunggalan TNI dan masyarakat. Biasanya program ini dilakukan dalam waktu 30 hari, dan terlaksana tidak hanya di satu kawasan, melainkan beberapa kawasan lain.(Adv)

DPRD Samarinda Segera Berkoordinasi dengan Pertamina, Atasi Kemacetan dari SPBU Baru

SAMARINDA – Keresahan masyarakat tak juga kelar dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk kelangkaan tabung gas berjenis 3 kilogram. Namun, keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di beberapa ruas jalan, juga kerap menjadi penyumbang kemacetan.

Selain itu, ada juga beberapa SPBU yang sering dipenuhi antrean BBM. Diantaranya SPBU baru di Jalan Juanda dan Jalan Gatot Subroto. Tak heran jika mengundang kemacetan, lantaran dua ruas jalan itu masih berada di kawasan tengah kota.

Hal ini juga dirasakan oleh Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah. Dia mengakui selama ini memang SPBU yang baru, kerap terjadi antrean BBM. Lantaran distribusinya sudah mulai dibatasi, khususnya BBM bersubsudi.

“Terutama yang di Jalan Juanda itu, macet sekali. Padahal disitu ada putaran kendaraan,” ungkapnya, Rabu (9/11/2022).

Atas persoalan ini, tentunya menjadi tugas komisi II untuk segera mengevaluasi Pertamina. Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, harus ada solusi dari Pertamina, agar tidak membiarkan kemacetan ini terus terjadi. Selain mengurangi antrean, pihaknya juga perlu memastikan strategi dari Pertamina, agar kemacetan tidak terus terjadi di sepanjang kedua SPBU yang baru terbangun saat ini.

“Itu akan menjadi agenda kami untuk bertemu dengan Pertamina, khususnya membahas isu-isu seperti ini, karena semua berkaitan dengan BBM yang sering menjadi permasalahan belakangan ini,” demikian Laila.(Adv)

Komisi III DPRD Samarinda Minta PLN Tindak Lanjuti Keluhan Warga

SAMARINDA – Penataan tiang listrik di Samarinda masih semrawut. Hal ini pun mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Samarinda. Pasalnya permasalahan tiang listrik kerap menganggu aktivitas warga.

Seperti yang di ungkapkan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie. Dia meminta agar pihak PLN segera menindak lanjuti permasalahan tiang listrik yang berada di Jalan Suryanata, Kecamatan Samarinda Ulu. Sebab dari kunjungan tersebut banyak keluhan dari masyarakat adanya kondisi tiang listrik yang membahayakan.

“Saat reses dengan masyarakat, warga mengaku telah memasukkan surat kepada PLN, tetapi belum dieksekusi,” katanya

Selanjutnya, pihaknya berencana akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhapad tiang listrik tersebut, pada 31 Oktober mendatang. Sebab, tindakan ini dibutuhkan demi keamanan dan kesejahteraan warga.

“Harapan dari warga, agar PLN bisa segera mengambil kebijakan. Karena di daerah tersebut kerap kebakaran, dan kendaraan pemadam kebakaran sulit untuk mengakses akibat tiang itu,” terangnya.

Selain itu, dia menyampaikan apa yang telah disampaikan masyarakat kepadanya akan menjadi perhatiannya. Serta ia dan pihaknya akan membantu masyarakat dalam melakukan koordinasi kepada PLN.

“Tiang sudah tidak digunakan lagi, tapi masih berdiri disitu. Untuk itu kami akan bantu agar surat tersebut segera di tindak lanjuti oleh pihak PLN,” demikian Novan.(Adv)

« Previous Page — Next Page »