Pemberhentian Tenaga Honorer Jadi Perhatian Anggota DPRD Kaltim

SAMARINDA  – Pemberhentian tenaga honorer yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu)menjadi perhatian anggota Komisi I DPRD Kaltim Martinus.

Martinus mengatakan ia memiliki data nama-nama tenaga honorer yang diberhentikan tersebut. Bahkan dirinya menyebut, juga ikut bergabung dalam forum Pegawai Tenaga Non Pemerintah yang dibentuk oleh tenaga honorer di Mahulu.

“Ada 228 orang yang diberhentikan,” terangnya pada wartawa di Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Selasa  (28/6/2022).

Martinus menceritakan kronologis pemberhentian ratusan tenaga honorer dari lintas profesi ini, yakni dari guru, tenaga kesehatan dan penyuluh. Usai pelaksanaan Pilkada Bupati di daerah tersebut mengatakan tidak adanya anggaran untuk tenaga honorer sehingga menyebabkan banyaknya tenaga honorer diberhentikan. Alasan lain pemberhentian yaitu adanya tenaga honorer yang telah masuk dalam struktur partai.

Persoalan itu kata Martinus akan semakin pelik dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB, terkait penghapusan tenaga honorer hingga tahun 2023 mendatang.

“Sebelum itu terjadi, kita mengantisipasi agar 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi sepakat kompak. Kalau bisa tenaga honorer kita pertahankan, karena ada aturan Menteri terkait PPPK,” pungkasnya. (adv)

Sekretaris DPRD Samarinda Kumpulkan Staf AKD Bahas Pengelolaan Website

SAMARINDA – Sekretariat DPRD Samarinda menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah staf masing-masing komisi hingga humas dalam rangka pengelolaan website hingga pemberitaan kegiatan para anggota legislatif di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (07/06/2022).

Sekretaris DPRD Samarinda, Agus Tri Sutanto memimpin rapat koordinasi tersebut menyampaikan,  pihaknya melakukan rapat untuk mengelola website DPRD Samarinda. Staf yang telah mengikuti Bimtek diberi arahan mengelola website DPRD Samarinda.

Agus Tri menekankan kepada seluruh staf alat kelengkapan dewan (AKD) yang telah mengikuti bimtek pengelolaan website agar memanfaatkan ilmu yang telah diterima dalam kegiatan bimtek.

“Karena ada anggaran yang telah dikeluarkan, harus diimbangi dengan kinerja yang maksimal terkait pengelolaan informasi kegiatan para anggota DPRD Samarinda disetiap kegiatannya,” sebutnya.

Dia menilai Website DPRD Samarinda saat ini masih kurang informatif, kurang update dan kurang menarik dalam segi tampilan. Hal itulah yang mendasari Sekretaris Dewan mengadakan Bimtek pengelolaan website tersebut.

Dirinya menegaskan, agar pengelolaan Website DPRD Samarinda harus benar-benar diaktifkan dan harus segera dilakukan langkah-langkah ke arah perbaikan. Diantaranya harus menarik, informatif dan update.

“Pengelolaan Website tidak hanya mampu mengupdate berita, tetapi harus mempunyai kemampuan untuk mengolah berita yang bisa memberikan informasi kepada publik, sekaligus membuat publik tertarik untuk membaca berita yang dipublis,” pungkasnya.(man/adv)

Ketua Komisi IV Samarinda Rutin Berikan Sosialisasi Stunting

SAMARINDA – Ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan dirinya sering melakukan sosialisasi terkait stunting dan turut memberikan dukungan baik sosialisasi maupun finansial.

“Saya sering datang ke posyandu, baik yang dekat-dekat tempat tinggal saya maupun daerah lain di Kota Samarinda, karena memang menjadi tugas saya di komisi IV DPRD Samarinda untuk memperhatikan hal ini,” ucapnya, Jum’at (03/06/2022).

Politisi partai Demokrat, sebagai seorang dokter juga tak memungkiri dirinya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Samarinda terutama dalam menekan angka stunting yang masih relatif tinggi.

Perempuan yang akrab disapa Puji itu juga mengatakan bahwa pencegahan harus dimulai dari sosialisasi dari tingkat kecamatan, kelurahan, RT, sampai orang tua. Pernikahan dini kerap terjadi, hal itulah yang menjadi faktor utama tingginya angka stunting.

“Saya sering sosialisasi kepada orang tua, camat, lurah, Ketua RT terkait penyebab utama stunting. Tidak bisa kita pungkiri kalau pernikahan dini masih sering terjadi, hal itu yang dikhawatirkan, si ibu kondisinya belum siap melahirkan,” paparnya.

Selain itu, sosialisasi Keluarga Berencana (KB) dan posyandu bulanan masih terus dipantau, baik oleh komisi VII, maupun dirinya secara pribadi. Ia juga meminta pemerintah Kota Samarinda untuk terus menekan angka stunting dan terus mensosialisasikan program KB pada masyarakat.(man/adv)

Soal TPS Liar, Kesadaran dan Kepedulian Harus Dibangun

SAMARINDA – Menanggapi adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang ada di Samarinda, termasuk yang berada di perbatasan Puspita Bengkuring dengan Lempake Tepian yang menimbulkan bau tak sedap. Anggota DPRD Samarinda, Ahmat Sopian Noor memina kesadaran warga untuk menjaga kebersihan dan meminta pemerintah melakukan edukasi kepada warga.

“Kesadaran yang paling penting dan semua intansi terkait pun harus berperan mengedukasi warga,” katan Ahmat Sopian Noor di Samarinda, Kamis (2/6/2022)

Mantan pengurus MUI Kaltim ini menyebut, kebersihan sebagian dari iman, maka siapa yang pun harus menjaga kebersihan. Sampah juga bisa menjadi salah satu faktor banjir yang di Samarinda. Karena sampah yang negatif tersebut bisa menjadi sumber penyakit.

“Selain sampah itu bau pasti juga bisa menjadi sumber penyakit dan tentunya sangat berbahaya,” sebutnya

Kemudian lanjut, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda ini, kepedulian tentang lingkungan yang harus selalu digaungkan, karena tanpa kepedulian yang didasari kesadaran pastinya tidak akan sia-sia.

“Lingkungan hidup yang nyaman dan bersih membuat siapa saja yang tinggal menjadi lebih senang dan betah,” terangnya

Politisi Fraksi Golkar Samarina ini menambahkan,kesehatan yang terjaga dengan baik juga akan membuat siapa saja merasa lebih bahagia dalam hidup, yang mana kesehatan yang diberikan Allah adalah anugrah yang harus selalu dijaga sebaik mungkin, dengan begitu maka keharusan menjaga kebersihan lingkungan untuk bisa menjaga kesehatan diri. Lingkungan di sekitar harus selalu diperhatikan, mulai dari sampah plastik, sampah organik hingga sampah kaca.

“Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan,” tutupnya (man/adv)

Penanganan Banjir Di Samarinda Mengacu Skala Prioritas

SAMARINDA  – Saat ini Pemkot Samarinda memang fokus pada penanganan banjir. Bidikan utama adalah wilayah bandaran Sungai Karang Mumus (SKM). Hal itu murni karena mengacu pada skala prioritas pengendalian banjir.

Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie menyebut saat ini ada beberapa titik banjir baru di Samarinda. Seperti di Jalan Slamet Riyadi, Jalan Damai dan kawasan Samarinda Seberang. Namun dia menyebut jika saat ini adalah pilihan strategi penanganan yang jadi prioritas.

“Jadi memang ingin fokus satu titik dulu. Karena keterbatasan anggaran. Setelah itu baru pindah ke titik lain,” ujar Novan di Samarinda, Kamis, (2/6/2022)

Politikus Golkar ini menyebut, pilihan pengendalian banjir di bantaran SKM ini mengingat dampak yang luas. Selain itu, banjir yang berasal dari luapan anak Sungai Mahakam itu kerap merendam akses utama Kota Tepian.

“Hal ini yang jadi pilihan kenapa penyelesaian titik banjir fokus di SKM dulu,” urainya.

Sebenarnya pengendalian banjir di bantaran SKM, Pemkot Samarinda juga tidak mengandalkan APBD kota semata. Bantuan keuangan Pemprov Kaltim dan bantuan pemerintah pusat juga menyokong rencana tersebut. Perihal ini juga yang jadi alasan lain pemkot lebih fokus pada penyelesaian banjir SKM.

“Peran serta pemprov dan pusat ini sangat membantu. Makanya kami juga menyinkronkan segala kebutuhan anggaran,” beber Novan.

Sehingga ia pun berharap program yang telah dicanangkan ini dapat kelar dengan cepat. Agar pengendalian banjir bisa dialihkan ke titik lain yang juga tidak kalah penting. Sebab tidak jarang ia mendapat masukan dari warga terkait titik banjir di wilayah lain.

“Semoga bisa selesaj cepat. Jadi bisa pindah untuk atasi titik banjir lainnya,” tandasnya. (man/adv)

« Previous Page — Next Page »