Markaca Serap Aspirasi Warga Sungai Kapih

SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda (DPRD) Markaca kembali melakukan Reses di daerah pemilihannya, kegiatan ini menjadi agenda rutin setiap legislator dalam menyerap sekaligus menindaklanjuti segala aspirasi dari konstituen dan pengaduan masyarakat agar nantinya dapat diperjuangkan dalam aspirasi di parlemen.

Mengambil tempat di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Sabtu (13/05/2023) malam, politisi dari Partai Gendra Samarinda ini nampak aktif menerima segala keluhan warga setempat.

“Masalah yang dialami warga disini yakni persoalan banjir,” kata Markaca.

Ketua PAC Partai Gerindra, Samarinda mengaku akan ikut bersama dengan pemerintah Kota Samarinda untuk bersama memperjuangkan agar masalah banjir yang dialami warga di wilayah tersebut dapat tuntas dalam waktu dekat.

“Tentu ini menjadi masalah kita semua, kita sejatinya harus bersama dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini,” sebut Markaca.

Selain malasah banjir Markaca juga menyebut sejumlah persoalan lain turut dirasakan warga. Sebut saja misalnya seperti masalah infrastruktur jalan drainase hingga masalah lainnya.

“Warga juga masih mengeluhkan persoalan jalan yang masih begitu sempit yang notabene untuk diperhatikan agar bisa dilebarkan layaknya jalan lain doi sekitar wilayah tersebut, adapun lainnya saya pikir seperti pembuatan gapura dan lainnya dapat diselesaikan melaui program probebaya yang kini sementara berjalan,” pungkasnya.(adv)

Gelar Reses,  Ahmad Sopian Noor Terima Keluhan Banjir

SAMARINDA –  Anggota DPRD Samarinda, Ahmad Sopian Noor kembali menggelar serap aspirsi (reses) diwilayah Di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan  Temindung Permai dan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang.  Ini merupakan daerah pemilihan (Dapil) dari legislator Partai Golkar ini.

Di Reses Masa Sidang II tahun 2023 tersebut Anggota Komisi IV ini, mengaku menerima banyak keluhan dari konsituennya, mulai dari persoalan Pendidikan hingga perbaikan Infrastruktur.

“Perlunya penanganan serius banjir di Jalan Gerilya, Damanhuri dan Jalan Sentosa khusus Jalan kenangan,” kata Sopian, Jumat (12/05/2023)

Dia menegaskan, hasil dari temuan dan permasalahan yang ada di Dapil V, nantinya akan ditindaklanjuti dan direalisasi dalam bentuk program. Selanjutnya, program tersebut akan diteruskan ke Dewan Kota agar mendapat jawaban yang selanjutnya akan dipilah.

Sebagai wakil rakyat dirinya mengaku akan melaksanakan kunjungan rutin kepada para warga di dapilnya tersebut, hal ini kata dia dilakukan guna mengetahui sekelumit masalah yang kerap dihadapi warga. Masyarakat terkadang kesulitan dalam beberapa persoalan utamanya urusan administrasi kepada pemerintah.

“kehadiran kami kepada mereka setidaknya dapat memberikan pemahaman dan membantu masalah yang dihadapi,” sebutnya. (Adv)

Deni: Doctor on Call Solusi Layanan Kesehatan

SAMARINDA  – Program Doctor On Call menjadi salah satu solusi terbaik untuk menjangkau layanan kesehatan dengan mudah. Anggota DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar memberikan tanggapan positif terkait dengan program yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Samarinda.

Dikatakan Deni, program ini sebelumnya berjalan dengan baik pada awal diluncurkan. Masyarakat menggunakan program ini sesuai dengan fungsinya. Respon juga cepat dari dokter untuk menangani permasalahan yang ada.

“Waktu diawal berjalan baik, artinya sampai saat ini masih belum menerima keluhan dari adanya program tersebut, dokter juga sigap untuk menangani hal ini,” kata Deni, Rabu (18/4/2023)

Deni menyebutkan, program ini sebenarnya mudah untuk dimanfaatkan di era globalisasi, tetapi mungkin masih ada masyarakat yang belum bisa menjangkau terkait dengan penggunaan program ini karena keterbatasan kualitas jaringan seluler yang ada.

“Sebenarnya ini bisa memudahkan masyarakat, tapi mungkin ada yang terbatas dengan jaringan dan pengetahuan menggunakan teknologi, jadi sulit untuk menggunakan program ini,” jelasnya

Politikus Gerindra menerangkan kota membuat program ini agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan agar tidak harus langsing ke rumah sakit menunggu antri yang panjang.

“Pemerintah kota juga membuat program ini untuk memudahkan masyarakat dalam konsultasi kesehatan,” terangnya

Dia menambahkan, Doctor On Call ini sama seperti layanan di Puskesmas ataupun Rumah Sakit, ketika masyarakat bertanya terkait dengan gejala penyakitnya, dokter akan memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan diagnosa penyakitnya.

“Doctor On Call ini sama seperti layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, ketika pasien menelpon dokter akan mengarahkan pasien untuk mengikut anjurannya, dan jika parah dokter akan mengarahkan tim untuk segera menangani,” sebutnya.

Menurut Deni, Doctor On Call seharusnya tidak hanya beroperasi aktif pada saat pandemi saja, akan tetapi untuk sekarang juga harus lebih intens lagi. Ia berharap Doctor On Call ini tidak berjalan saat pandemi saja, tetapi harus lebih intens lagi untuk saat ini.

Dia menyampaikan, jika ini berjalan maka masyarakat yang ada di pedalaman ataupun pasien yang tidak mendapatkan pelayanan maksimal di layanan kesehatan dapat memanfaatkan program ini.

“Seperti masyarakat di pedalaman, jika ini berjalan maksimal bisa membantu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal,” tambahnya.

Adanya Doctor On Call ini bisa membantu meringankan beban yang ada pada masyarakat pada layanan kesehatan, adapun juga dokter yang ada akan selalu siap siaga, sehingga bisa memaksimalkan kebutuhan yang ada untuk masyarakat.

“Kami berharap dengan adanya program ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, dan agar para dokter akan selalu siap siapa untuk bekerja maksimal melalui telpon,” tutupnya.(Adv)

Komisi IV Perhatikan UKS, PMR, dan Puskesmas

SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar meminta layanan kesehatan yang ada di Samarinda  harus dioptimalkan termasuk melalui UKS (Unit Kesehatan Sekolah).

Menurutnya kegiatan di UKS yang sesuai prosedur, penanganan yang tepat terkait keadaan yang darurat oleh PMR  (Palang Merah Remaja) dan sebagainya perlu dapat bimbingan. Demikian juga layanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu harus lebih baik lagi agar bisa mengubah kebiasaan masyarakat minta dirawat di rumah sakit.

“Apabila standar layanan ditingkatkan dan masyarakat puas, maka masyarakat tidak perlu selalu minta rujukan pelayamam ke rumah sakit,” kata Deni, Kamis (14/4/2023).

Dikatakan, layanan dan fasilitas kesehatan di Puskesmas masih harus dibenahi, masih banyak ruangan di Puskesmas kondisinya terbilang kurang layak, begitu pula layanan bagi masyarakat kelas bawah sering tak optimal.

“Komisi IV fokus melihat hal-hal yang masih perlu dioptimalkan,” ujarnya. (adv)

Pansus DPRD Samarinda Nilai Proyek Pembangunan Belum Transparan

SAMARINDA – Pansus LKPJ menilai pencapaian dari kinerja proyek pembangunan di Samarinda dinilai belum transparan dan masih ada beberapa yang tidak sesuai.

Hal itu disampaikan Samri Shaputra anggota Pansus LKPJ saat mengelar rapat kerja bersama Dinas PUPR untuk mengevaluasi dan mengakomodir progres pembangunan yang ada di Samarinda untuk digali lebih dalam informasinya.

Samri Shaputra menjelaskan dari hasil rapat dengan Dinas PUPR masih banyak yang harus disoroti terkait masalah anggaran yang dinilai kurang transparan.

“Kita soroti proyek terowongan, sesuai laporan itu 83 miliar yang direncanakan dan sudah terealisasi 61 miliar atau 68% menurut laporan Dinas PUPR,” ujar Samri Shaputra, Jumat (14/04/2023).

Sementara itu, disebutkan Samri bahwa pengajuan anggaran total sebanyak 300-400 miliar dan baru tersalurkan hanya 61 miliar pada proyek pembangunan terowongan di Samarinda.

“Kita masih bertanya-tanya dan menganalisis, jika total Rp 400 miliar anggaran, untuk Rp61 miliar yang sudah terealisasi ini sangat aneh, dan secepatnya kita akan sidak di lapangan,” ungkapnya.

Politikus PKS itu mengatakan, ada hal yang janggal terkait dengan pelaksanaan di lapangan, karena beliau menyampaikan tidak ada satupun bukti pelaksanaan proyek terowongan ini di tempat.

“Dari perencanaan dan laporan realisasi segitu, tetapi tidak ada sama sekali kegiatan di lapangan, ini menjadi pertanyaan besar dan ini bukan uang sedikit,” tambahnya.

Lebih lanjut, kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda itu, sesuai dengan hasil rapat kerja bahwa adanya uang muka yang sudah dibayarkan kepada pelaksana proyek.

“Kalau jawabannya Dinas PUPR untuk uang muka, ada juga pembuatan bricket di gudang pelaksana,” jelasnya.

Sebab itu, Samri berharap bahwa jika adanya kecurangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR akan secepatnya ditindak lanjuti, agar anggaran yang sudah diajukan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jika adanya kecurangan di lapangan, kita akan tindak lanjuti secepatnya kepada Dinas PUPR, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan,” tutupnya.(Adv)

« Previous Page — Next Page »