Anggota DPRD Samarinda Kritik Pembangunan Samarinda

SAMARINDA  – Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti arah pembangunan Pemkot Samarinda yang dinilai terlalu fokus pada proyek-proyek besar bernilai ratusan miliar, sementara kebutuhan dasar warga seperti listrik, air bersih, dan infrastruktur lingkungan masih terbengkalai.

Anhar mempertanyakan parameter keberhasilan pembangunan kota apakah ditujukan pada pembangunan gedung tinggi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Apakah tolok ukurnya hanya bangunan megah seperti Pasar Pagi delapan lantai atau Terowongan Samarinda? Sementara di bawahnya, masyarakat masih kesulitan air bersih dan listrik. Itu bukan keberhasilan,” tegas Anhar, Rabu (28/5/2025).

Anhar menjelaskan sejumlah proyek besar yang selama ini digarap Pemkot Samarinda seperti Terowongan Samarinda, Pasar Pagi 8 Lantai dan Teras Samarinda menelan biaya yang tidak sedikit, mencapai miliaran bahkan triliunan.

Dengan segala proyek tersebut, Anhar membandingkan dengan kondisi warga saat ini yang masih mengeluhkan beberapa persoalan bahkan untuk hal yang mendasar sekalipun seperti Kelurahan Bukuan yang belum terjangkau PDAM sejak 1990-an, jalan lingkungan di sejumlah RT yang rusak parah dan Sekolah-sekolah dengan fasilitas minim di pinggiran kota.

“Pembangunan harusnya menyentuh hajat hidup orang banyak, bukan sekadar jadi kebanggaan pejabat,” kritiknya.

Anhar turut menyentil proyek revitalisasi Pasar Pagi yang disebutnya harus dikaji ulang dampak ekonominya.

“Jangan sampai nasibnya seperti Tanah Abang, gedung megah tapi sepi pembeli. Kalau sudah habis ratusan miliar, harus ada perhitungan untung-rugi yang jelas,” ujarnya.

Dengan semua realita yang ada, Anhar mendesak Pemkot lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti Penyediaan air bersih dan listrik merata, Perbaikan jalan dan drainase serta peningkatan kualitas sekolah dan puskesmas.

“itu lebih penting karena langsung berdampak bagi masyarakat,” tutupnya. (mr)

Pemerintah Didorong Tingkatkan Kualitas Rumah Aman Korban Kekerasan

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mendorong peningkatan standar rumah aman bagi korban kekerasan di kota ini. Ia menilai, meskipun fasilitas yang ada sudah dianggap memadai oleh pihak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), masih banyak aspek yang perlu dibenahi.

“Rumah aman harus benar-benar menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi para korban. Lingkungannya harus steril dan sistem keamanannya perlu diperkuat,” ujar Sri Puji, Rabu (28/5/2025).

Menurutnya, pengamanan di rumah aman tidak cukup hanya dengan kehadiran satuan pengamanan semata.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan aparat kepolisian untuk memastikan keselamatan para penghuni dari potensi ancaman pelaku kekerasan.

“Keamanan bukan sekadar formalitas. Ini soal perlindungan nyata. Korban harus merasa aman agar proses pemulihan bisa berjalan maksimal,” tambahnya.

Tak hanya soal keamanan fisik, Sri Puji juga menyoroti pentingnya rumah aman sebagai pusat layanan terpadu. Ia menyebut rumah aman idealnya menyediakan akses langsung ke layanan kesehatan, pendidikan, serta pendampingan psikologis.

“Rumah aman harus menjadi tempat yang mendukung pemulihan secara menyeluruh. Akses ke sekolah, ke rumah sakit, hingga bantuan psikolog itu sangat krusial,” jelasnya.

Ia pun mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan rumah aman, termasuk melibatkan lembaga sosial dan tenaga ahli di bidang kesehatan mental.

Menurutnya, pendampingan profesional akan sangat membantu korban dalam membangun kembali kepercayaan diri dan menjalani hidup yang lebih baik.

Sri Puji berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas rumah aman yang ada saat ini, dan melakukan peningkatan sesuai kebutuhan korban.

“Rumah aman harus benar-benar berpihak pada korban, bukan sekadar simbol perlindungan,” pungkasnya. (mr)

Anggota DPRD Samarinda Prihatin Marak Kekerasan Pelajar

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus kekerasan antar pelajar. Pernyataan itu menyusul insiden pengeroyokan seorang siswa SD oleh sekelompok pelajar SMP yang baru-baru ini mencuat ke publik.

“Ini bukan sekadar kenakalan remaja. Ini aksi kekerasan dan perundungan. Korbannya anak SD, pelakunya SMP. Pendidikan kita sedang dalam kondisi darurat moral,” ujar Novan, Rabu (28/5/2025).

Menurutnya, insiden ini mencerminkan kegagalan dalam membentuk karakter generasi muda. Ia menegaskan, pendidikan tidak boleh hanya fokus pada capaian akademik, tapi juga harus membangun kepribadian dan etika sosial siswa.

“Kita perlu redefinisi total soal pendidikan. Ini bukan hanya soal angka dan nilai, tapi bagaimana anak-anak kita dibentuk menjadi manusia yang beradab dan berempati,” katanya.

Novan menekankan pentingnya peran kolektif dalam mencegah kekerasan di kalangan pelajar. Ia mengajak sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk bersatu mendorong penguatan pendidikan karakter dan membentuk lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Ia juga mengusulkan adanya program pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan di sekolah.

“Jangan tunggu lebih banyak anak menjadi korban atau pelaku. Penanganan serius hari ini akan jadi penyelamat generasi kita esok,” tutup Novan. (mr)

DPRD Samarinda Soroti Longsor di Inlet Terowongan Samarinda

SAMARINDA – Insiden longsor yang terjadi di area inlet Terowongan Samarinda kembali menyita perhatian publik. Tak terkecuali bagi Ketua komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar yang bergerak cepat untuk menggelar rapat dengan Dinas PUPR dan pihak kontraktor guna mendapatkan klarifikasi teknis dan rencana penanganan.

“Pekan lalu kita sudah RDP, Kita panggil PUPR dan Kotraktor untuk minta penjelasan,” ungkapnya, Selasa (27/5/2025).

Deni Hakim menjelaskan, rapat difokuskan untuk mengurai penyebab longsor dan menyusun langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Sejak awal kami sudah mewaspadai potensi gangguan di area kemiringan sekitar inlet dan kekhawatiran itu kini terbukti,” ungkap Deni.

Deni menjelaskan, dari keterangan kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pergerakan tanah ternyata sudah terdeteksi sejak awal 2025. Awalnya diperkirakan bahwa potensi longsor akan terjadi dalam waktu empat bulan, namun kondisi alam mempercepat proses tersebut.

Deni menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan infrastruktur, terutama proyek strategis seperti terowongan.

“Penanganan tidak boleh setengah-setengah. Titik rawan harus ditangani tuntas agar tidak memunculkan risiko baru,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam penyampaian data teknis. Deni mengapresiasi upaya penguatan struktur yang sudah dilakukan dalam empat tahap, namun menekankan bahwa hasilnya harus diuji dan dinyatakan aman berdasarkan standar teknis yang berlaku.

“Kami memang belum memeriksa bagian dalam, tapi longsor di luar saja sudah cukup membuat masyarakat resah. Karena itu, kami minta jaminan bahwa seluruh struktur benar-benar aman,” ujarnya. (mr)

Komisi IV DPRD Samarinda Siapkan Audiensi Pendidikan

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyatakan pihaknya akan menggelar audiensi terbuka guna membahas isu-isu strategis dalam dunia pendidikan, forum ini akan melibatkan mahasiswa, akademisi, instansi terkait, serta organisasi perlindungan anak.

Audiensi direncanakan dalam waktu dekat, menyusul masuknya surat permohonan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman yang ingin menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kualitas pendidikan.

“Surat dari FKIP baru kami terima. Isu peningkatan mutu pendidikan akan menjadi bagian penting dari pembahasan dalam forum tersebut,” ujar Novan, Selasa (27/5/2025).

Menurut Novan, pertemuan ini tidak hanya merespons permintaan audiensi, melainkan juga menjadi wadah koordinasi lintas sektor.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, akademisi, dan pihak keamanan untuk menanggapi kompleksitas masalah pendidikan saat ini.

“Pembahasan bukan hanya menyangkut pendidikan formal, tapi juga pendidikan karakter. Kita tidak bisa mengabaikan meningkatnya kasus bullying, kekerasan, hingga pelecehan anak yang juga terjadi di Samarinda,” tegasnya.

Ia menilai pendekatan pendidikan berbasis mental dan disiplin seperti yang dilakukan Dedy Corbuzier dan TNI dapat menjadi bahan kajian jika relevan untuk diterapkan di daerah.

Novan juga mendorong pembentukan forum komunikasi berkelanjutan agar diskusi tidak berhenti pada satu pertemuan saja. Tujuannya adalah memperkuat sistem perlindungan anak serta memperbaiki regulasi dan praktik pendidikan di tingkat lokal.

“DPRD ingin membuka ruang dialog bersama, tidak hanya untuk penanganan, tapi juga pencegahan. Kita butuh langkah konkret agar pendidikan di Samarinda tak hanya berkualitas, tapi juga aman dan membentuk karakter positif,” tandasnya. (mr)

« Previous Page — Next Page »