DPRD Samarinda Soroti Minimnya Pengamanan Fasilitas Umum di Kota Tepian

SAMARINDA – Maraknya pencurian kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sejumlah fasilitas infrastruktur di Kota Samarinda mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Pemerintah Kota Samarinda segera memperkuat sistem pengawasan aset publik agar kasus serupa tidak terus berulang.

Menurutnya, aksi pencurian terhadap fasilitas umum seperti kabel PJU, penutup drainase, hingga baut konstruksi jembatan sudah kerap terjadi dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, khususnya pada malam hari.

“Fasilitas publik ini terus menjadi target pencurian. Dampaknya tentu dirasakan masyarakat karena jalan menjadi gelap dan rasa aman berkurang saat beraktivitas malam,” ujarnya, Rabu (20/5/26).

Ia menjelaskan, berdasarkan kondisi di lapangan, sejumlah ruas jalan utama dan titik strategis di Samarinda kini mengalami minim penerangan akibat hilangnya kabel PJU. Situasi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminalitas.

Dirinya mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan aset daerah dengan mengedepankan langkah pencegahan, bukan hanya penanganan setelah kejadian.

Ia mengusulkan agar pemerintah rutin melakukan inspeksi terhadap seluruh fasilitas publik, setidaknya satu kali dalam sebulan, guna mendeteksi lebih awal kerusakan ataupun kehilangan infrastruktur.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga aset publik. Menurutnya, Dinas Perhubungan perlu meningkatkan pemantauan lapangan, Dinas PUPR memperketat pengawasan konstruksi, sementara Satpol PP harus lebih aktif dalam penegakan aturan di lapangan.

Dirinya menilai tanpa pengawasan yang terintegrasi, anggaran daerah akan terus terserap untuk memperbaiki fasilitas yang hilang akibat pencurian. Kondisi tersebut dianggap tidak efektif bagi pembangunan kota dalam jangka panjang.

“Kalau pengawasannya tidak diperkuat, anggaran hanya akan habis untuk mengganti fasilitas yang hilang. Ini tentu tidak efisien untuk pembangunan ke depan,” katanya.

Komisi III DPRD Samarinda, lanjut Deni, berkomitmen terus mengawal kebijakan pengelolaan infrastruktur kota. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, instansi terkait, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan nyaman.

“Harapannya Samarinda bisa menjadi kota yang lebih terang, aman, dan nyaman untuk masyarakat,” tutupnya. (yud)

---