Inflasi kaltim 2025 Terkendali, Beri Peluang Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dan terkendali dibandingkan dengan nasional di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada periode Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,71% (mtm), serta mengalami inflasi tahunan sebesar 2,68% (yoy). Secara bulanan, IHK Provinsi Kaltim pada Desember 2025 mengalami tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,41% (mtm).

”Meski meningkat, realisasi inflasi Kaltim secara  tahunan (yoy) tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy),” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, Senin (5/1/2026)

Inflasi Kaltim periode Desember 2025 utamanya disumbangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,47% (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya disebabkan keterbatasan pasokan komoditas perikanan dan sayuran akibat faktor curah hujan dan gelombang yang tinggi, serta peningkatan permintaan menjelang HBKN Nataru. Diikuti dengan kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,21% (mtm), yang dipengaruhi peningkatan mobilitas masyarakat terhadap permintaan jasa transportasi selama periode libur akhir tahun. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01% (mtm).

Langkah pengendalian inflasi yang terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Untuk memastikan keterjangkauan harga, TPID di berbagai kabupaten/kota secara konsisten melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar sebagai bentuk intervensi stabilisasi harga.

”Pada bulan Desember tercatat telah dilakukan kurang lebih 24 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP dalam rangka HBKN dan Nataru,” jelas Budi.

Sebagai penguatan komunikasi efektif, koordinasi antar TPID se-Kalimantan Timur terus dilakukan melalui rapat teknis dan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) guna merumuskan dan mengambil langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Sepanjang Desember 2025 dalam menghadapai HBKN dan Nataru, TPID di wilayah kerja KPw BI Kalimantan Timur telah melaksanakan 7 (tujuh) kali High Level Meeting, yaitu HLM Kabupaten Berau (4 Desember 2025), HLM Kota Samarinda (9 Desember 2025), HLM Kabupaten Kutai Barat (11 Desember 2025), HLM Kota Bontang (17 Desember 2025), HLM Provinsi Kalimantan Timur (18 Desember 2025), HLM Kabupaten Mahakam Ulu (19 Desember 2025), serta HLM TPID Kabupaten Kutai Kartanegara (22 Desember 2025). Rangkaian HLM tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, mengantisipasi risiko inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Kalimantan Timur.

Ke depan, TPID Provinsi Kaltim akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif) untuk inflasi Kalimantan Timur yang rendah dan stabil serta mendukung pertumbuhan ekonomi kaltim yang tinggi dan berkelanjutan. (*)

Gubernur Kaltim Kunjungi Korban Banjir Lumpur di Pidie Jaya

Pidie Jaya, Aceh – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mengunjungi lokasi terdampak banjir lumpur di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Jumat (2/1/2025). Kunjungan ini dilakukan setelah Gubernur Kaltim menyerahkan bantuan masyarakat Kalimantan Timur senilai Rp1,5 miliar kepada Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Rudy Mas’ud juga menyerahkan bantuan dana sebesar Rp1 miliar kepada Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malaysi, di Aula Kantor Bupati Pidie Jaya. Selain itu juga diserahkan bantuan logistik beberapa truk sebagai bagian dari dukungan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Bantuan lainnya berupa pembangunan dan penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat terdampak disalurkan melalui KNPI Kalimantan Timur dengan nilai Rp300 juta.

Rudy Mas’ud juga meninjau kondisi warga terdampak banjir lumpur di Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Ia menyapa anak-anak dan orang tua korban bencana. Warga melaporkan, sekitar 80% rumah di gampong yang berpenduduk sekitar 1.200 jiwa tersebut tertimbun lumpur hingga mendekati atap rumah, sehingga banyak rumah tidak lagi layak huni.

“Kita melihat langsung kondisi di Pidie Jaya, ternyata sangat memprihatinkan. Lumpur bahkan sudah banyak mendekati atap rumah,” kata Rudy.

Ia berharap masyarakat Aceh diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malaysi, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas bantuan yang diberikan. Sementara itu, Keuchik Gampong Meunasah Raya, Abdul Halim Ishak, menyampaikan apresiasi dan menyebut bantuan dari Kalimantan Timur sangat berarti bagi masyarakat terdampak.

Kunjungan Gubernur Kaltim ini didampingi Ketua TP PKK Kalimantan Timur, Hj. Sarifah Suraidah Harum, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, Kepala Diskominfo Kaltim, M. Faisal, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, serta Direktur APPSI, Ismiati. (*)

BNNP Kaltim  Sita 42 Kg Sabu Selama 2025

SAMARINDA  – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur mencatat capaian signifikan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sepanjang tahun 2025.

Meski jumlah berkas perkara menurun menjadi 39 kasus dengan 36 tersangka, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita mengalami lonjakan tajam. Sepanjang 2025, BNNP Kaltim menyita sabu seberat 42.420,32 gram, ganja 1.861 gram, serta 684 butir ekstasi. Pada tahun 2024 lalu BNNP Kaltim menangani 50 kasus dengan 50 tersangka dan menyita sabu 3.903,8 gram, ganja 14.238,45 gram.

“Capaian ini cukup menggembirakan. Dengan keterbatasan sumber daya, baik anggaran, personel, maupun sarana, kami tetap berupaya bekerja maksimal dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat,” ujar Rudi Hartono. Kepala BNNP Kalimantan Timur Brigjen Pol Rudi Hartono saat menyampaikan rilis akhir tahun di Kantor BNNP Kaltim, Jalan Rapak Indah, Samarinda, Senin (29/12/2025).

Selain penindakan, BNNP Kaltim juga memperkuat upaya pencegahan melalui tes urine sebagai deteksi dini. Sepanjang 2025, sebanyak 15.720 orang telah menjalani tes urine, dengan 176 orang dinyatakan positif narkotika. Di sektor rehabilitasi, layanan rawat inap meningkat dari 131 klien pada 2024 menjadi 145 klien pada 2025, sementara rehabilitasi rawat jalan menjangkau 179 klien.

Upaya pencegahan berbasis masyarakat juga terus diperluas melalui pembentukan enam Desa dan Kelurahan Bersinar yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Program tersebut diperkuat dengan intervensi berbasis masyarakat, agen pemulihan, serta pemetaan daerah rawan narkotika agar strategi penanganan lebih tepat sasaran. (lia)

Tren Perceraian di Indonesia Masih Tinggi

SAMARINDA — Fenomena perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Meski data resmi tahunan 2025 belum dirilis sepenuhnya, sejumlah laporan sementara mengindikasikan tren perceraian hingga kini belum menunjukkan penurunan signifikan.

Laporan Pengadilan Agama dilansir dari Netralnews.com, hingga September 2025 tercatat lebih dari 317 ribu putusan perceraian di tingkat nasional. Angka tersebut merupakan akumulasi perkara yang telah diputus pengadilan dan menggambarkan besarnya persoalan perceraian di masyarakat, meskipun data final tahunan masih menunggu rekapitulasi lengkap.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Sepanjang 2024, tercatat sekitar 399.921 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (88.985 kasus), Jawa Timur (79.293 kasus) dan Jawa Tengah (64.937 kasus) menjadi wilayah dengan jumlah perceraian tertinggi di Indonesia pada 2024.

Di tingkat regional, Provinsi Kalimantan Timur BPS mencatat lebih dari 6.200 kasus perceraian sepanjang 2024. Ini menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Kalimantan setelah Kalimantan Selatan.

Sementara itu, data Pengadilan Agama Pengadilan Agama Samarinda pada 2024 menunjukkan terdapat sekitar 2.030 kasus perceraian, dengan dominasi cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri mencapai sekitar 74,3 %.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khaliq, mengakui tren perceraian masih tinggi meski data final sepanjang 2025 belum dirilis secara resmi.

“Kami memang belum menerima data final dari Pengadilan Agama, tetapi melihat dinamika yang ada, angka perceraian cukup tinggi di masyarakat,” ujar Khaliq.

Menurutnya, jika dirata-ratakan dalam setahun, angkanya bisa mencapai ratusan ribu kasus di tingkat nasional. Sejumlah faktor penyebab perceraian yang sering muncul di Kaltim juga sejajar dengan tren nasional. Persoalan ekonomi, yaitu tekanan finansial yang berimbas pada keharmonisan keluarga, perselisihan terus-menerus tanpa penyelesaian efektif di rumah tangga.

Pengambilan keputusan yang tidak matang dalam pernikahan awal juga menjadi sebab, lalu pengaruh teknologi dan penggunaan informasi teknologi (IT) yang turut memberi tekanan pada relasi pasangan.

Temuan BPS juga mengungkap, penyebab perceraian dominan di Indonesia berasal dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, diikuti persoalan ekonomi, dan faktor lainnya seperti meninggalkan salah satu pihak dalam pernikahan. (intan)

Kanwil Imigrasi Kaltim Dinobatkan Sebagai Imigrasi Terbaik

JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur resmi menyandang predikat sebagai Kantor Wilayah Terbaik Bidang Teknis Imigrasi Tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Semester II dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Penghargaan ini menjadi pengakuan tertinggi atas dedikasi Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim dalam mengoptimalkan fungsi teknis keimigrasian, mulai dari pelayanan paspor, pengawasan orang asing, hingga penguatan gerbang internasional, khususnya di tengah peran strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyampaikan, apresiasi ini diberikan kepada wilayah yang menunjukkan konsistensi dalam mencapai target kinerja dengan melampaui standar yang ditetapkan. Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim dinilai unggul dalam integrasi sistem digital keimigrasian serta ketajaman pengawasan wilayah yang sangat efektif sepanjang tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kaltim, Syahrioma Delavino menyatakan pencapaian ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran di Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Imigrasi se-Kalimantan Timur

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol keberhasilan, melainkan amanah besar untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam mendukung kelancaran mobilitas internasional di wilayah Kalimantan Timur dan IKN,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Syahrioma Delavino adalah anak jati Riau kelahiran Kota Dumai dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh pimpinan tinggi dari seluruh Indonesia ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja selama satu tahun berjalan. Kanwil Kaltim tercatat
menunjukkan performa luar biasa dalam efisiensi layanan berupa percepatan proses administrasi berbasis digital. Kemudian pengawasan wilayah yaitu penegakan hukum keimigrasian yang humanis namun tegas. Selain itu Imigrasi Kaltim juga melakukan sinergi instansi berupa kolaborasi solid dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Dengan diraihnya predikat terbaik ini, Kanwil Imigrasi Kaltim diharapkan menjadi role model bagi wilayah lain dalam mengimplementasikan kebijakan teknis keimigrasian yang modern, transparan, dan akuntabel di masa depan.(rls)

Next Page »