Jelai Kaltim Dibidik Jadi Komoditas Ekspor Bernilai Tinggi

SAMARINDA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperluas sumber pangan lokal kembali mengerucut pada satu komoditas yang selama ini nyaris terpinggirkan, jelai atau jelay. Tanaman yang dulu lekat dengan ritual adat Dayak itu dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi menjadi pangan unggulan baru, sejalan dengan dorongan hilirisasi pertanian dalam agenda Jospol.

Alih-alih hanya menjadi bahan upacara adat, jelai kini mendapat perhatian karena peluang ekspornya terbuka lebar. Harga jual di Jepang dapat mencapai Rp400-450 ribu per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah komoditas pangan lokal lainnya.

Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Kosasih, mengatakan, jelai memiliki kandungan nutrisi yang kuat, terutama karbohidrat, sehingga layak diposisikan sebagai pangan alternatif bernilai komersial.

“Saya mengembangkan jelai itu sejak lama. Di kampung sering disebut hanjeli. Nutrisinya luar biasa, karbohidratnya tinggi, dan ini pangan lokal yang sebenarnya sudah lama ada,” ujarnya, Rabu (3/12/25).

Ia menambahkan, kebutuhan jelai di Jepang justru meningkat karena digunakan sebagai bahan sashimi dan sushi, membuat komoditas ini masuk kategori premium.

“Di Jepang harganya bisa Rp400.000 sampai Rp450.000 per kilogram. Di sana itu dipakai untuk menu premium,” jelasnya.

Kosasih menuturkan, ia pernah mengembangkan jelai di Bogor, Kaltim, hingga Kalteng, dan hasilnya selalu menunjukkan prospek yang baik. Bahkan, ia menyebut ada konsumen yang merasakan manfaat kesehatan dari konsumsi jelai.

“Dulu saya kemas seperempat kilo, jual Rp25.000 dan laku. Bahkan ada profesor yang rutin makan jelai dan gula darahnya membaik,” tambahnya.

Meski menjadi bagian dari tradisi Dayak, jelai mulai jarang dikenal generasi muda. Padahal, menurut Kosasih, tanaman ini bisa menjadi komoditas penting dalam ketahanan pangan daerah.

“Dulu acara-acara adat seperti Hudoq selalu pakai jelai. Sekarang generasi muda mulai lupa. Ini yang harus kita kenalkan lagi,” katanya.

Pada kerangka Jospol, hilirisasi pertanian menjadi salah satu prioritas utama. Jelai dinilai cocok dimasukan pada program diversifikasi pangan, pengembangan ekonomi desa, hingga industri olahan lokal.

Ia menegaskan, Kaltim memiliki banyak potensi yang bisa dikelola menjadi sumber pangan alternatif.

“Potensi kita banyak. Ada jelai, pisang kepok, singkong, jagung. Kalau dikelola serius, kita tidak perlu bergantung penuh pada beras. Jelai bisa jadi alternatif pangan unggulan,” ujarnya.

Dirinya berharap pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga kelompok tani dapat melihat peluang ini secara lebih serius dan memberikan ruang bagi jelai untuk berkembang bukan hanya sebagai komoditas adat, tetapi juga produk ekonomi strategis.

“Ini pangan lokal kita. Dan ini bisa jadi peluang ekonomi besar bagi petani,” pungkasnya. (yud)

Distribusi Bantuan Gratispol Dimulai di SMK Negeri 7 Samarinda

SAMARINDA – Program bantuan perlengkapan sekolah Gratispool resmi mulai didistribusikan kepada siswa SMK Negeri 7 Samarinda, Rabu (3/12/2025).  Distribusi perdana ini ditujukan untuk memperkuat pemerataan fasilitas belajar bagi siswa, khususnya peserta didik baru.

Pada tahap pertama, bantuan baru diberikan kepada tiga kelas atau sekitar 34 sampai 35 siswa per kelas. Sementara secara keseluruhan, terdapat 273 siswa yang tercatat sebagai penerima di SMK Negeri 7 Samarinda. Distribusi dilakukan bertahap untuk memastikan ketepatan data, kecocokan ukuran barang, dan kelengkapan item.

“Hari ini pembagian Gratispool di SMK 7 sudah berjalan. Total penerima ada 273 siswa, tapi karena pembagiannya bertahap, hari ini baru tiga kelas dulu,” jelas Ketua Unit Produksi (UP) SMK Negeri 7 Samarinda, Winarti.

Bantuan yang diterima siswa mencakup sejumlah perlengkapan sekolah, di antaranya sepatu, seragam putih abu, tas, topi, dasi, kaos kaki, hingga sabuk. Namun, beberapa item masih menunggu distribusi susulan karena kendala ukuran dan ketersediaan barang.

“Secara umum sudah terdistribusi, hanya saja beberapa item menyusul karena ukurannya belum tersedia, contohnya sepatu,” tambahnya.

Proses distribusi di lapangan sempat menghadapi tantangan teknis, terutama saat mengelompokkan seragam berdasarkan gender. Hal ini membuat panitia harus melakukan pengecekan ulang agar setiap siswa menerima perlengkapan sesuai kebutuhan.

Tantangan yang dihadapi menentukan seragam laki-laki dan perempuan. Ada yang tertulis perempuan ternyata laki-laki sehingga harus dilakukan cek dua kali.

“Kalau ada barang yang tidak tersedia, kami lingkari untuk laporan dan distribusi susulan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kelas X TJKT 2, Caca, mengatakan pembagian dilakukan berdasarkan jurusan dan berlangsung bertahap.

“Pembagiannya berdasarkan jurusan. Hari ini tiga kelas dulu, sisanya menyusul besok. Untuk kelas saya ada 34 siswa penerima,” ujarnya.

Sebelum distribusi berlangsung, pihak sekolah lebih dulu melakukan pendataan saat siswa baru masuk. Pendataan dilakukan oleh siswa bersama orang tua untuk memastikan ketepatan data penerima dan ukuran perlengkapan yang dibutuhkan.

Menurut Winarti, sistem pendataan ini menjadi dasar dalam pendistribusian agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan siswa.

Winarti berharap program ini tidak berhenti pada tahun ini, melainkan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi kualitas perlengkapan yang diterima siswa.

“Harapannya ke depan program seperti ini terus berlanjut, tidak hanya sampai di sini. Untuk kualitas barang, saya lihat bagus sesuai yang dijanjikan pemerintah,” pungkasnya.

Program Gratispol merupakan langkah pemerintah untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh perlengkapan sekolah secara merata tanpa menanggung biaya tambahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 65.004 siswa baru dari 447 sekolah (SMA/SMK/SLB negeri maupun swasta) akan menerima atribut sekolah gratis, mencakup seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan penunjang lainnya. Penyalurannya dijadwalkan mulai akhir November dan diperkirakan rampung hingga akhir Desember. (intan)

Gratispol Jadi Penyelamat di Tengah Tingginya Tekanan UKT

SAMARINDA – Fenomena meningkatnya lulusan SMA yang batal melanjutkan kuliah kembali menempatkan isu akses pendidikan sebagai perhatian utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di tengah tekanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus menjadi keluhan masyarakat, Pemprov menegaskan perlunya intervensi yang lebih kuat agar generasi muda tidak kehilangan kesempatan menempuh pendidikan tinggi.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan laporan mengenai calon mahasiswa yang mengurungkan niat kuliah karena tidak mampu membayar UKT datang dari berbagai daerah. Situasi ini disebutnya sebagai alarm sosial yang harus segera ditangani.

“Banyak laporan mengenai calon mahasiswa yang membatalkan rencana studi akibat keterbatasan biaya,” ujarnya, Rabu (3/12/25).

Menurunya, kondisi tersebut memperlihatkan, beasiswa formal saja tidak cukup agar mengimbangi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dukungan pendidikan. Karena itu, program Gratispol kembali ditegaskan sebagai instrumen strategis Pemprov agar mencegah gelombang putus kuliah.

“Tidak sedikit calon mahasiswa yang terpaksa mundur karena UKT. Melalui Gratispol, situasi itu berusaha kami atasi,” katanya.

Program Gratispol mulai diterapkan sejak 2025 dengan menyasar mahasiswa semester pertama. Tahun 2026, pemerintah merencanakan perluasan penerima hingga mahasiswa semester akhir, agar mereka yang hampir menyelesaikan studi tidak terhenti di tengah jalan akibat kendala biaya.

Syarat penerima dibuat sederhana, mahasiswa wajib memiliki KTP Kaltim dan berdomisili minimal tiga tahun. Skema ini berlaku pada perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga jangkauannya lebih luas.

Ia juga meminta perguruan tinggi mempercepat verifikasi data penerima agar mahasiswa tidak tertunda dalam memperoleh pembebasan biaya kuliah.

“Mohon verifikasi segera diselesaikan agar mahasiswa dapat memperoleh manfaat kuliah tanpa biaya,” tegasnya.

Pemprov meyakini Gratispol mampu menjadi penyangga utama akses pendidikan, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Kaltim. Dengan meningkatnya jumlah lulusan yang terbantu masuk perguruan tinggi, pemerintah berharap angka putus kuliah dapat ditekan secara signifikan dan pembangunan daerah memiliki fondasi generasi muda yang lebih terdidik. (adv/diskominfokaltim/yud)

Pemprov Utamakan Honorer Senior pada Seleksi PPPK

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan, penataan tenaga honorer akan difokuskan pada mereka yang telah lama mengabdi sebagai tulang punggung pelayanan publik. Komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi besar memperkuat birokrasi, meski ruang fiskal daerah sedang mengalami pengetatan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menuturkan, honorer dengan rekam jejak puluhan tahun menjadi prioritas dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kontribusi mereka selama bertahun-tahun menjadi alasan utama agar keberlanjutan peran mereka di pemerintahan tetap terjaga.

“Honorer dengan masa pengabdian panjang akan kami prioritaskan dalam PPPK,” tegas Rudy, Selasa (2/12/25).

Ia mengakui, keputusan kelulusan berada sepenuhnya di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun setelah kelulusan, Pemprov wajib menanggung seluruh biaya gaji melalui APBD. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja agar penataan pegawai tetap sejalan dengan kemampuan fiskal.

Ia menjelaskan, kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi bagian dari filosofi pembangunan Kaltim yang tercantum dalam agenda Jospol. Penguatan layanan pemerintahan dan pelayanan publik disebut sebagai komponen utama, khususnya pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

“Penyesuaian anggaran ini untuk memastikan pelayanan publik dapat terus berjalan,” ujarnya.

Di tengah pengetatan anggaran, pemerintah berharap masyarakat memahami situasi fiskal daerah. Ia optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat pada beberapa tahun ke depan, sehingga memberi ruang lebih besar penyelesaian persoalan honorer dan percepatan program strategis lainnya.

Menurutnya, penataan tenaga honorer tidak dapat dilepaskan dari arah besar transformasi tata kelola pemerintah daerah.

“Kebijakan ini bagian dari upaya memperkuat fondasi birokrasi Kaltim ke depan,” tutupnya. (Adv/diskominfokaltim/yud)

Inflasi Kalimantan Timur Tetap Bertahan di Level Rendah

SAMARINDA – Di tengah kenaikan inflasi bulanan pada November, stabilitas harga di Kalimantan Timur (Kaltim) tetap solid yang tercermin dari inflasi tahunan Kaltim yang masih berada dalam target rentang dan lebih rendah dibandingkan nasional. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada periode November 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,41%  (mtm), serta mengalami inflasi tahunan dan tahun kalender masing-masing sebesar 2,28% (yoy) dan 1,96% (ytd).

Secara bulanan, IHK Provinsi Kaltim pada November 2025 mengalami tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,01% (mtm). Meski meningkat, realisasi inflasi Kaltim secara  tahunan (yoy) tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,72% (yoy). Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh base effect dari bulan sebelumnya yang mencatat inflasi sangat rendah, sehingga penyesuaian harga pada November memberikan tekanan yang lebih tinggi terhadap inflasi (mtm).

“Inflasi Kaltim periode November 2025 utamanya disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,20% ,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Budi Widihartanto melalui release kepada media ini, Senin (1/12/2025)

Inflasi pada kelompok ini mengalami peningkatan seiring dengan kondisi anomali cuaca yang menyebabkan penurunan pasokan beberapa komoditas khususnya kelompok ikan tangkap. Tidak hanya itu, kondisi ini juga menyebabkan adanya gangguan distribusi komoditas bahan makanan dari daerah sentra ke Kaltim. Selanjutnya, kelompok jasa transportrasi juga menyumbangkan tekanan inflasi yang cukup tinggi pada periode laporan seiring dengan adanya peningkatan permintaan pada jasa angkutan udara. Disisi lain, komoditas emas perhiasan masih menyumbangkan tekanan inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya di periode laporan.

Langkah pengendalian inflasi yang terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Untuk memastikan keterjangkauan harga, TPID di berbagai kabupaten/kota secara konsisten melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar sebagai bentuk intervensi stabilisasi harga. Pada bulan November tercatat telah dilakukan kurang lebih 65 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras  Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). TPID Kabupaten Kutai Barat menyelenggarakan pasar murah untuk menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau, diikuti TPID Kutai Timur yang menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan dan harga pangan.

“Upaya serupa juga dilakukan oleh TPID Kutai Kartanegara dan TPID Kota Samarinda melalui sejumlah operasi pasar murah yang bertujuan mengurangi kesenjangan harga di tingkat konsumen sekaligus memastikan ketersediaan komoditas utama,”kata Budi.

Komunikasi efektif, koordinasi antar TPID Se-Kaltim terus dilakukan melalui rapat teknis maupun High Level Meeting (HLM) untuk mengambil langkah konkrit upaya pengendalian inflasi. Pada tanggal 28 November 2025 telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pusat juga dirangkaikan dengan TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Awards.Kalimantan Timur berhasil meraih empat penghargaan sekaligus, yaitu Juara 1 TPID Provinsi berkinerja terbaik, Juara 1 TPID Kabupaten berprestasi yang diraih Kabupaten Kutai Kartanegara, Juara 1 TP2DD Provinsi terbaik, dan Juara 1 TP2DD Kota terbaik yang diraih Kota Balikpapan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas sinergi kebijakan dan kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, serta mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltim dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Dikatakana Budi, Ke depan, TPID Provinsi Kaltim akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif), serta mendorong realisasi investasi private sector bisa tumbuh lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim yang tinggi dan berkelanjutan serta inflasi Kaltim yang rendah dan stabil. (*)

Next Page »