Pemprov Kaltim Kucurkan Rp49,8 Miliar Buka Isolasi Daerah

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengucurkan Rp49,8 miliar untuk membuka isolasi daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Dana tersebut dikhususkanmembangun jalan provinsi lintas kabupaten sepanjang 33 kilometer. Jalan ini menghubungkan Tering, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), hingga Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah barat Kaltim. Selama ini akses jalan utama kerap menyulitkan mobilitas masyarakat maupun distribusi barang kebutuhan pokok.

Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang Tahap II tersebut dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim dengan target penyelesaian selama 175 hari kalender. Pelaksana proyek dipercayakan kepada PT Belawa Maha Karya, sementara pengawasan dilakukan oleh CV Totality Engineers.

Saat ini masyarakat sudah merasakan perubahan. Jika sebelumnya ruas ini dikenal sebagai jalur ekstrem dengan kubangan lumpur yang kerap menjebak kendaraan, kini progres pembangunan menunjukkan hasil signifikan. Bahkan saat kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, bersama jajaran DPRD Kaltim dan Forkopimda, rombongan dapat melintas dengan lebih lancar tanpa lagi menghadapi “drama roda terperosok”.

Rudy Mas’ud menegaskan, pembangunan jalan provinsi lintas kabupaten merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan jalan provinsi lintas kabupaten ini adalah kewajiban pemerintah. Tujuannya untuk mempermudah arus lalu lintas orang maupun barang.

“Dengan akses yang semakin baik, distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih cepat dan harga-harga bisa lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Kaltim menargetkan konektivitas ruas Tering–Ujoh Bilang dapat tersambung sepenuhnya pada 2027 mendatang. Jika rampung, jalan ini diyakini akan menjadi urat nadi penting pertumbuhan ekonomi, mempercepat pelayanan publik, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Kaltim. (adv/*)

Pemprov Kaltim Perjuangkan Kepentingan Daerah Dalam Pembangunan IKN

SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berjalan. Proyek strategis nasional dikucurkan pemerintah pusat sebagai pendukung pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Infrastruktur modern dibangun mulai kawasan inti pemerintahan, jaringan jalan utama, hingga proyek strategis nasional yang terus dikebut pembangunannya.

Meski demikian, banyak pertanyaan muncul dampaknya pembangunan tersebut bagi Provinsi Kalimantan Timur. Keberdaan IKN di provinsi ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Rusman Yaqub, mantan anggota DPRD Kaltim yang kini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Gubernur menilai, pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan IKN.

“Langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sudah berada di jalur yang tepat dengan terus mengawal agar daerah tidak hanya menjadi lokasi pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari pertumbuhan itu sendiri,” kata Rusman Yaqub.

Rusman mengingatkan adanya potensi ketimpangan yang harus diantisipasi sejak dini. Kemegahan kawasan inti IKN tidak boleh kontras dengan kondisi wilayah di sekitarnya. Jika tidak dikelola secara seimbang, dikhawatirkan akan muncul jurang pembangunan antara pusat ibu kota baru dengan daerah penyangga di sekitarnya.

“Kita tidak ingin melihat IKN berdiri megah, tetapi wilayah di sekelilingnya justru tertinggal,” ujarnya menekankan.

Rusman menilai Kalimantan Timur justru harus diperkuat sebagai fondasi utama yang menopang keberlanjutan IKN. Artinya, pembangunan di daerah penyangga tidak boleh sekadar mengikuti, tetapi harus mampu melampaui dalam hal kesiapan dan daya dukung.

“Keberadaan IKN harus menjadi momentum percepatan pembangunan yang merata seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal,” kata Rusman.

Bagi Rusman, kehadiran IKN seharusnya menjadi momentum strategis untuk mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Kalimantan Timur.

“IKN harus menjadi motor penggerak kemajuan daerah, bukan sekadar simbol kemegahan nasional,” tegasnya.

Menurut Rusman, IKN tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan nasional atau etalase kemegahan negara, tetapi harus menjadi pengungkit nyata bagi kemajuan Kalimantan Timur secara menyeluruh. (adv)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltim Meningkat

SAMARINDA – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2025 mencapai 79,39. Data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur menunjukkan IPM meningkat 0,60 poin atau 0,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 78,79. Ini menempatkan Provinsi Kaltim di posisi empat besar nasional sekaligus menjadi yang tertinggi se-Pulau Kalimantan.

Tiga provinsi dengan IPM tertinggi nasional, yakni Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Pengamat daerah sekaligus mantan anggota DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrokman menilai keberhasilan mempertahankan posisi IPM di tengah tantangan fiskal menunjukkan konsistensi pembangunan daerah. Jika IPM Kaltim mampu bertahan di posisi ini, tentu itu juga mencerminkan keberhasilan pemerintahan saat ini

“Proses pembangunan itu berkelanjutan, dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya,” ujarnya.

Salah satu indikator yang memperkuat posisi Kaltim adalah umur harapan hidup (UHH). Umur harapan bayi yang lahir pada tahun 2025 sebesar 75,28 tahun, meningkat 0,34 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Angka ini tertinggi di Kalimantan dan melampaui rata-rata nasional sebesar 74,47 tahun.

Di sektor pendidikan, Kaltim juga unggul lewat indikator harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas pada 2025 sebesar 14,04 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 10,10 meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun 2024. Angka ini menjadikan Kaltim sebagai satu-satunya provinsi di Kalimantan dengan rata-rata proyeksi pendidikan setara Diploma II (D-II).

Sementara pada dimensi kesejahteraan, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun pada tahun 2025 sebesar Rp14,25 juta. Terjadi peningkatan sebesar Rp461 ribu atau 3,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar Rp12,80 juta, sekaligus tertinggi di Pulau Kalimantan.

Capaian ini memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan kualitas pembangunan manusia terbaik di Indonesia, sekaligus menjadi modal penting menghadapi transformasi besar menuju daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara.
(Adv/*)

Dispar Kaltim Fokus Perkuat SDM dan Ekspor Produk Kreatif

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan penguatan strategi Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Rindekrafda) Kaltim 2026-2030 di Temindung Creative Hub, Samarinda, Rabu (13/5/26).

Kegiatan tersebut dihadiri kepala dinas dan perwakilan bidang dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim, serta para pelaku ekonomi kreatif.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim terus memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi kreatif dengan memasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, perhatian tersebut diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, penyusunan rencana pengembangan ekonomi kreatif, hingga pelaksanaan program dan kegiatan bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah.

“Ketika sudah masuk dalam RPJMD, tentu perangkat daerah terkait wajib menurunkannya dalam bentuk program dan kegiatan,” ujar Sri Wahyuni.

Pemprov Kaltim juga telah melakukan sertifikasi terhadap pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor, seperti fotografer, videografer, hingga barista. Langkah tersebut dilakukan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas pasar bagi pelaku usaha kreatif.

Selain itu, Sri Wahyuni menyebut keberadaan Temindung Creative Hub menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang kolaborasi bagi komunitas kreatif di Kaltim.

Berdasarkan data Pemprov Kaltim, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah mengalami peningkatan dari sekitar 5 persen pada 2023 menjadi 6,19 persen pada 2025. Kontribusi tersebut didominasi tiga subsektor utama, yakni kuliner, fesyen, dan kriya.

Dirinya menilai efisiensi belanja pemerintah memang berdampak terhadap skala program yang dijalankan. Namun, ia optimistis sektor ekonomi kreatif tetap dapat tumbuh karena digerakkan oleh komunitas dan pelaku usaha yang semakin mandiri.

“Hari ini kita juga melihat sudah ada pelaku ekonomi kreatif yang mampu menembus pasar ekspor. Ketika ekonomi kreatif sudah kuat, seharusnya tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengungkapkan penyusunan Rindekrafda 2026-2030 diselaraskan dengan draft Peraturan Presiden terkait pengembangan ekonomi kreatif nasional yang saat ini masih dalam proses penetapan.

Ia mengatakan, pada tahap awal terdapat tujuh subsektor unggulan yang menjadi prioritas pengembangan. Selain itu, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan ekspor produk kreatif juga menjadi fokus utama melalui program inkubasi bisnis.

“Ke depan, inkubasi bisnis ini diharapkan mampu mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk menembus pasar luar negeri,” ujar Ririn.

Ia menambahkan, strategi pengembangan ekonomi kreatif juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, perbankan, dan perusahaan daerah. Kerja sama tersebut diarahkan agar mendukung pengembangan desa wisata, ekonomi kreatif, hingga promosi dan pemasaran produk lokal.

Di sisi lain, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar Kaltim menyebut sejumlah pelaku ekonomi kreatif asal Kaltim telah berhasil menembus pasar internasional. Salah satunya grup musik Murpi Radio yang akan melakukan tur ke China pada September mendatang setelah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif.

Selain itu, terdapat pula pelaku subsektor game developer asal Penajam Paser Utara yang telah memasarkan produknya hingga ke Eropa. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi sekaligus inkubasi bagi generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif lainnya di Kaltim. (yud)

Kepala Imigrasi Samarinda Kunjungi PWI Kaltim

SAMARINDA – Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda melakukan kunjungan ke Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur di Jalan Biola Samarinda, Jumat (8/5/2026).

Kehadiran Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Misnal Ariyanto, beserta rombongan disambut hangat Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, yang didampingi jajaran pengurus harian dalam suasana penuh keakraban.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi wadah koordinasi antarlembaga. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi strategis, khususnya terkait pelayanan keimigrasian dan dinamika informasi di wilayah Kalimantan Timur.

Misnal menegaskan, peran media sangat krusial dalam mendukung transparansi serta sosialisasi program-program kerja imigrasi kepada masyarakat luas.

“Kami ingin membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan rekan-rekan pers. Sinergi ini penting agar informasi mengenai kebijakan dan pelayanan keimigrasian dapat tersampaikan ke masyarakat secara akurat dan tepat sasaran,” ungkap Misnal.

Gayung bersambut, Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif kunjungan tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi dari instansi vertikal seperti Kantor Imigrasi sangat membantu kerja jurnalistik dalam menyajikan berita yang akurat dan edukatif bagi warga Samarinda dan sekitarnya. PWI Kaltim menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal diseminasi informasi keimigrasian.

 

“PWI Kaltim menyambut baik ajakan kerja sama ini. Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendiseminasikan informasi keimigrasian, sehingga masyarakat mendapat edukasi yang jelas dan benar melalui pemberitaan yang kredibel,” pungkasnya. (*)

« Previous Page — Next Page »