ESDM Kaltim Dukung Pemeriksaan Kejati

SAMARINDA – Pemeriksaan dokumen yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim terkait CV Alam Jaya Indah beberapa waktu lalu dipastikan berjalan lancar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) ESDM Kaltim, Achmad Prannata, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/3/26).

Ia menegaskan, proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kejaksaan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang harus didukung semua pihak, termasuk instansi pemerintah daerah. Dinas ESDM Kaltim, kata dia, bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan data serta dokumen yang dibutuhkan penyidik.

“Pada prinsipnya, kami di Dinas ESDM Kaltim mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan Kejati Kaltim. Ini merupakan bagian dari transparansi dan keterbukaan informasi, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut difokuskan pada penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas CV Alam Jaya Indah. Ia juga menambahkan, dokumen perizinan perusahaan tersebut diketahui diterbitkan pada tahun 2015.

Selain itu, ia menegaskan, kewenangan penerbitan izin pertambangan batubara telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga proses perizinan yang ada perlu dilihat sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat izin tersebut diterbitkan.

Seluruh proses pemeriksaan, berjalan dengan tertib tanpa adanya kendala berarti, karena pihak dinas kooperatif menyiapkan data yang diperlukan.

Dirinya juga meluruskan informasi yang sempat beredar di masyarakat terkait dugaan penyitaan telepon genggam (HP) oleh pihak Kejati Kaltim. Ia menegaskan, kabar tersebut tidak benar.

“Tidak ada penyitaan HP seperti yang ramai diberitakan. Memang benar ada pemeriksaan terhadap perangkat komunikasi, tetapi sifatnya hanya melihat data atau percakapan yang relevan dengan dokumen yang diperiksa. Setelah itu, HP tersebut langsung dikembalikan saat itu juga,” jelasnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan prosedur biasa pada proses pemeriksaan, guna memastikan kesesuaian antara dokumen fisik dengan komunikasi yang terjadi. Namun, ia memastikan tidak ada barang milik pegawai yang disita.

Ia juga menekankan, Dinas ESDM Kaltim berkomitmen agar terus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya, khususnya di sektor pertambangan yang menjadi perhatian publik.

“Ini menjadi momentum bagi kami untuk menunjukkan bahwa Dinas ESDM Kaltim terbuka terhadap setiap proses hukum. Kami tidak menutup-nutupi informasi, justru kami ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejati Kaltim apabila masih diperlukan data tambahan atau klarifikasi lanjutan. Dinas ESDM Kaltim, siap mendukung sepenuhnya proses yang tengah berjalan demi terciptanya tata kelola pertambangan yang lebih baik di Kalimantan Timur.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, khususnya terkait isu penyitaan perangkat komunikasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan. (yud)

Pemprov Kaltim Distribusikan Paket Logistik Bencana Penyintas Kebakaran di Batu Ampar

Kutai Timur – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi penyintas bencana kebakaran, di Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Minggu (29/3/2026).

Bantuan berupa logistik permakanan, barang khusus kelompok rentan, dan perlengkapan pengungsi tersebut diserahkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Achmad Rasyidi, dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Doni Juliansyah

“Ini bagian dari kewajiban kita dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial terkait penanganan bencana. Bagaimana pemerintah hadir memberikan pelayanan minimal pemenuhan kebutuhan dasar penyintas bencana, khususnya yang masuk kewenangan provinsi dengan jumlah penyintas 51-100 jiwa” kata Andi Muhammad Ishak.

Bantuan yang diberikan ini diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi penyintas secara mandiri akibat menjadi korban bencana.

“Jangan sampai sudah tertimpa bencana kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga semakin menambah keterpurukan,” timpal Andi.

Ia juga menyampaikan pesan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud bagi penyintas agar tetap sabar, ikhlas, dan tabah menerima musibah. Semoga mendapat pengganti yang lebih baik. Selain itu pihak terkait juga diminta agar terus melakukan evaluasi agar kedepan tidak terulang kejadian serupa karena sudah terjadi ketiga kalinya.

Sementara Achmad Rasyidi menyebut Dinas Sosial Provinsi sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, relawan TAGANA, serta perangkat Kecamatan Batu Ampar dan perangkat Desa Batu Timbau.

“Kita juga sudah turun melihat kondisi di lapangan. Termasuk mendata jumlah korban sebagai dasar kita melakukan kaji cepat kebutuhan dasar yang akan dipenuhi,” ujarnya.

Adapun bantuan logistik bencana yang diberikan paket permakanan sebanyak 226 paket dengan rincian perpaketnya terdiri dari Beras @5kg, Gula Pasir @ 1 kg, Kornet @ 1 kaleng biskuit @ 1 kaleng, mie instan @ 1 dos, minyak goreng @ 1 liter, susu kental manis @ 1 kaleng, dan sarden @ 1 kaleng. Kemudian kelengkapan pengungsi lainnya air mineral 65 dus, bantal 113 pcs, dan matras 225 pcs. Termasuk makanan siap saji 350 paket, lauk pauk siap saji 113 paket, makanan anak 150 paket, tenda gulung 113 pcs, kasur 40 pcs, selimut pemilik 113 pcs, dan family kit 113 pcs.

Untuk diketahui kebakaran yang terjadi Kamis (26/3/2026) sekitar pukul 12.00 WITA tersebut menghanguskan setidaknya 85 bangunan yang dihuni 117 KK dan 337 jiwa. Dari total penyintas terdapat 26 Lansia, 6 Ibu menyusui, 67 anak, 15 balita, dan 6 batita.

Pada kesempatan yang sama dilakukan penyerahan bantuan dari Pemkab Kutai Timur, Polres Kutai Timur, dan BAZNAS Kutai Timur yang diserahkan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama Kapolres Kutai Timur, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kutai Timur, Wakil Ketua BAZNAS Kutai Timur, Camat Batu Ampar, dan Kepala Desa Batu Timbau. (AM)

BUBUHAN PeKA, Upaya Pelindungan Konsumen Kaltim untuk Transaksi Digital yang Aman dan Terpercaya

SAMARINDA – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan edukasi pelindungan konsumen yang dirangkaikan dengan penyaluran Paket Ramadan Bahagia kepada masyarakat serta buka puasa bersama dalam kegiatan BUBUHAN PeKA (ngaBUburit dan BUka bersama bubuHAN PeKA).

Kegiatan dihadiri 150 penerima manfaat berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/3/2026).  Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Agus Taufik, Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur H. Ahmad Nabhan, Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur H. Badrus Syamsi, serta perwakilan dari Muhammadiyah Kaltim, Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Dinas Sosial Kota Samarinda, dan MUI Kaltim.

Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, H. Ahmad Nabhan, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BAZNAS dan Bank Indonesia dalam menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga memperkuat literasi masyarakat agar mampu bertransaksi digital secara aman. Ia menegaskan, di era digital, dukungan kepada masyarakat perlu disertai edukasi agar terhindar dari berbagai modus penipuan.

Sejalan dengan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko digital yang semakin beragam, sehingga penguatan literasi keuangan digital dan pelindungan konsumen menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman dan terpercaya.

”Melalui kegiatan ini, para penerima manfaat memperoleh edukasi mengenai pelindungan konsumen, kewaspadaan terhadap penipuan digital, cara mengenali indikasi penipuan, serta langkah menjaga keamanan data pribadi dan dana saat bertransaksi digital,” kata Jajang Hermawan.

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar semakin cerdas, aman, dan berdaya dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan, acara ditutup dengan buka puasa bersama serta penyerahan Paket Ramadan Bahagia kepada masyarakat penerima manfaat. Momentum ini sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan serta wujud kepedulian sosial Bank Indonesia kepada masyarakat. (*)

120 Ribu Mahasiswa Kaltim Disiapkan Pendidikan Gratis Lewat Program Gratispol

SAMARINDA – Agenda Safari Ramadan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kamis, (12/3/2026), tak hanya berisi silaturahmi keagamaan. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, memanfaatkan momentum itu untuk kembali menegaskan arah kebijakan pemerintah daerah, yaitu mempercepat pembangunan SDM melalui program pendidikan Gratispol.

Di Masjid Raudhatul Jannah, Muara Badak, Seno berbicara cukup panjang soal program pendidikan yang masuk dalam paket kebijakan Gratispol.
Program Gratispol, kata dia, menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi Kaltim. Menurut Seno, hingga kini sekitar 120 ribu mahasiswa di Kaltim sudah masuk dalam skema pendidikan gratis yang dibiayai pemerintah daerah. Program itu berlaku bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan mulai dari jenjang S1 hingga S3 di perguruan tinggi di Kaltim.

“Seluruh mahasiswa berhak mendapatkan hak pendidikan gratis ini selama berkuliah di Kaltim. Syaratnya harus punya KTP Kaltim dan sudah menetap minimal tiga tahun,” kata Seno.
Kebijakan itu, menurut dia, sengaja dirancang untuk memberi ruang lebih besar bagi warga Kaltim.
Dalam beberapa tahun terakhir, minat mahasiswa dari luar daerah untuk berkuliah di Kaltim meningkat cukup tajam.

Banyak mahasiswa dari Jawa maupun Sulawesi memilih kuliah di sejumlah kampus di Kaltim.
Tanpa kebijakan afirmatif, kata Seno, mahasiswa lokal berpotensi kalah bersaing dalam mengakses bantuan pendidikan yang disediakan pemerintah daerah. Karena itu, syarat kepemilikan KTP daerah dan masa domisili minimal tiga tahun diberlakukan.
Seno ingin memastikan bantuan pendidikan benar-benar dinikmati oleh warga yang tinggal dan tumbuh di Kaltim.

Program Gratispol: Umrah Marbot dan Rumah Layak Huni
Selain pendidikan, Pemprov juga memasukkan sejumlah program sosial lain dalam paket kebijakan Gratispol.

Salah satunya adalah pemberangkatan umrah gratis bagi marbot masjid. Program itu ditujukan sebagai bentuk penghargaan bagi para pengurus rumah ibadah yang selama ini bekerja tanpa banyak sorotan.

“Program Gratispol lainnya tetap berjalan, seperti umrah gratis untuk marbot masjid, kemudian program administrasi rumah layak huni secara gratis, serta beberapa program sosial lainnya untuk masyarakat,” ujar Seno.

Meski begitu, Seno mengakui implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan.
Pemprov, kata dia, sedang melakukan pembenahan sistem agar program bantuan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Kami terus memperbaiki sistem agar ke depan tidak ada lagi kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya bagi anak didik kita yang nantinya berkuliah di Kaltim,” katanya.

Muara Badak Disiapkan Jadi Kawasan Industri Perikanan Modern
Di luar soal pendidikan, kunjungan Safari Ramadan ini juga disisipi pembahasan rencana pengembangan ekonomi di Muara Badak.

Wilayah pesisir di Kutai Kartanegara itu dinilai memiliki potensi besar di sektor perikanan.
Pemprov berencana membangun kawasan industri perikanan modern di wilayah tersebut. Konsepnya berupa klaster industri yang tidak hanya berfokus pada penangkapan ikan, tetapi juga pengolahan hingga distribusi hasil laut.

Pengembangan Industri Perikanan Berbasis Teknologi
Menurut Seno, pengembangan industri perikanan berbasis teknologi diharapkan bisa meningkatkan nilai ekonomi sektor kelautan di Muara Badak.

“Kami akan kembali lagi ke Muara Badak untuk memastikan industri perikanan modern ini bisa terwujud, sehingga potensi perikanan kita bisa dikelola dengan teknologi terkini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah turut menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat.
Bantuan yang diberikan antara lain peralatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta dukungan program pendidikan Gratispol yang diserahkan secara simbolis. (*)

ESDM Kaltim Bantah Tudingan Minta Dana Perusahaan Tambang untuk Takjil di Kantor Gubernur

SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur membantah narasi yang beredar di media sosial terkait dugaan permintaan dana kepada perusahaan tambang pada kegiatan pembagian takjil di lingkungan Kantor Gubernur.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, pada konferensi pers yang digelar di Kantor Dinas ESDM Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda Ulu, Minggu (8/3/26).

Pada konferensi pers tersebut turut hadir Sekretaris Dinas ESDM Kaltim Hadi Suwito, Kepala Bidang Minerba Achmad Prannata, Kepala Subbagian Umum Harley Saragi Sidabalok, serta Ketua Forum Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Kaltim Muslimin Gunawan.

Bambang menjelaskan, kegiatan berbagi takjil yang akan dilaksanakan pada Ramadan tahun ini merupakan program tahunan yang juga dimiliki masing-masing pihak, baik Dinas ESDM maupun Forum PPM Minerba.

“Program berbagi takjil ini memang sudah ada setiap tahun. Kami memiliki program sendiri, begitu juga Forum PPM Minerba. Yang kami lakukan hanya menyinergikan waktu dan tempat pelaksanaannya agar bersama-sama berbagi kepada masyarakat,” ujar Bambang.

Ia menegaskan, pembiayaan kegiatan tersebut sepenuhnya dikelola secara terpisah dan tidak ada dana perusahaan tambang yang masuk ke kas OPD.

“Tidak benar jika disebut ada permintaan dana ke perusahaan tambang untuk membiayai kegiatan OPD. Dinas ESDM menggunakan anggaran sendiri, sedangkan Forum PPM Minerba juga mengelola kegiatannya sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut dilakukan karena tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan berbagi takjil selama Ramadan.

Ketua Forum PPM Minerba Kaltim, Muslimin Gunawan, juga membenarkan bahwa perusahaan tambang memang rutin memiliki program sosial selama bulan Ramadan, seperti pembagian takjil, bantuan sembako, hingga dukungan kegiatan keagamaan di wilayah operasional perusahaan.

“Kegiatan Ramadan di perusahaan memang rutin dilakukan setiap tahun. Untuk tingkat provinsi, ini baru pertama kali melalui forum bersama. Tapi bentuk dukungan kami berupa takjil, bukan dana tunai,” jelas Muslimin.

Ia menyebutkan, Forum PPM Minerba hanya akan berpartisipasi satu hari, yakni pada 11 Maret 2026, dengan menyediakan takjil yang dibeli secara mandiri melalui vendor.

“Perusahaan tidak bisa mengeluarkan dana tanpa adanya surat permohonan atau ajakan resmi. Surat yang ada sifatnya hanya imbauan dan tidak ada unsur paksaan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Minerba ESDM Kaltim Achmad Prannata menjelaskan, keterlibatan perusahaan tambang pada kegiatan sosial keagamaan sejalan dengan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepmen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

“Aturan itu memuat delapan pilar PPM, salah satunya pilar sosial budaya yang mencakup kegiatan keagamaan, bantuan sosial kemasyarakatan, hingga penanganan kebutuhan sosial masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, program ini dilakukan perusahaan tambang pada momentum Ramadan masih berada dalam koridor pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar wilayah tambang. (yud)

« Previous Page — Next Page »